Jelaskan apa makna kedaulatan dan sifat kedaulatan?

Secara harfiah kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata daulat (daulah) artinya kekuasaan (dinasti), pemerintahan. Dalam bahasa Inggris kedaulatan disamakan dengan kata “sovereignty”, yang berasal dari kata Latin supranitas. Kedaulatan berarti kekuasaan yang tertinggi, atau kekuasaan yang tidak berada di bawah kekuasaan lain. Kedaulatan mempunyai dua pengertian, yaitu kedaulatan ke dalam dan ke luar. Kedaulatan ke dalam adalah kedaulatan suatu negara untuk mengatur segala kepentingan rakyatnya tanpa campur tangan negara lain. Sedangkan kedaulatan keluar adalah kedaulatan suatu negara untuk mengadakan hubungan atau kerjasama dengan negara-negara lain demi kepentingan bangsa dan negara.<br /><br /><b>Sifat Kedaulatan:</b><br />Menurut Jean Bodin (1530 - 1596) kedaulatan mempunyai empat sifat pokok yaitu:<br />1). Permanen, artinya kedaulatan yang tetap ada selama negara berdiri.<br />2). Asli, artinya kedaulatan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi.<br />3). Bulat/tidak dapat dibagi-bagi, artinya kedaulatan itu hanya satu-satunya kekuasaan tertinggi.<br />4). Tidak terbatas, artinya kedaulatan tidak ada yang membatasi, sebab apabila terbatas, maka sifat tertinggi akan lenyap.<br /><br /> Pengertian kedaulatan tidak terpisahkan dari negara. Kenapa demikian? Sebab negara merupakan organisasi kekuasaan. Kedaulatan dan kekuasaan saling menentukan. Siapa yang dianggap memiliki kekuasaan tertinggi dalam negara itulah yang mempunyai kedaulatan. Lalu muncul pertanyaan, siapakah yang dianggap memiliki kedaulatan atau kekuasaan tertinggi di negara? Jawaban atas pertanyaan ini memunculkan berbagai ajaran atau teori mengenai kedaulatan, yaitu kedaulatan Tuhan, kedaulatan raja, kedaulatan negara, kedaulatan rakyat, dan kedaulatan hukum

Secara harfiah kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata daulat (daulah) artinya kekuasaan (dinasti), pemerintahan. Dalam bah...

Apa saja jenis-jenis atau pergolongan demokrasi diselruh dunia?

Pada dasarnya penggolongan demokrasi dapat dibedakan menurut dua cara yaitu cara penggunaan kekuasaan yang dimiliki rakyat dan menurut falsafah atau landasan moral dan ideologi yang dijadikan landasan.<br />- Menurut cara penyaluran pendapat/kehendak.<br /><b>Demokrasi langsung</b><br />Demokrasi langsung adalah demokrasi yang secara langsung menerima dan menggunakan kehendak rakyat untuk menentukan kebijakan pemerintah. Demokrasi langsung dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh warga negara di suatu tempat atau diberi kesempatan untuk memilih atau menentukan kebijakan di dalam pemerintahan. Demokrasi langsung ini digunakan di Yunani Kuno pada Polis (negara kota) yang jumlah penduduknya hanya sedikit. Dewasa ini demokrasi langsung hanya diterapkan pada bidang-bidang tertentu misalnya pemilihan pengurus organisasi, pemilihan pimpinan atau pejabat negara. Penentuan kebijakan negara dan pembentukan peraturan perundang-undangan biasanya melalui sistem tidak langsung melalui wakilwakil rakyat.<br /><br /><br /><b>Demokrasi tidak langsung/perwakilan</b><br />Demokasi tidak langsung adalah demokrasi yang mengatur sistem penyaluran aspirasi rakyat (pelaksanaan kedaulatan rakyat) melalui perwakilan atau lembaga-lembaga tertentu yang dibentuk berdasarkan suara rakyat. Pada saat ini hampir semua negara menerapkan demokrasi tidak langsung karena jumlah penduduknya besar dan letaknya terpencar. Ciri pokok demokrasi tidak langsung yaitu terdapat lembaga-lembaga tertentu yang bertugas menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat di dalam penyelenggaraan negara ataupun pengawasan kepada pemerintah yang berkuasa Menurut sistem politik/ideologi yang dijadikan landasan.<br /><b> </b><br /> <b>Demokrasi liberal</b><br />Demokrasi liberal merupakan demokrasi yang berasaskan ideologi liberalisme. Ciri pokok demokrasi liberal di antaranya negara memberikan kebebasan individu secara utuh. Selain itu, negara memberikan kebebasan berpolitik sesuai hati nurani masingmasing individu. Kebebasan mendirikan partai politik dijamin sepanjang memiliki pendukung yang memadai dan tidak mengganggu ketertiban umum serta keselamatan negara dan bangsa. Demokrasi liberal banyak digunakan oleh negara barat di Eropa Barat dan Amerika Serikat<br /><br /><b>Demokrasi ala komunis.</b><br />Demokrasi ala komunis merupakan model demokrasi yang hanya didominasi dan dikendalikan oleh ideologi komunis. Lembaga perwakilan rakyat didominasi oleh kelompok komunis yang kurang memberikan jaminan kebebasan individu. Pemerintahan dikendalikan oleh partai komunis. Kekuasaan ini mencengkeram seluruh segi kehidupan. Demokrasi model ini dahulu diterapkan di negara-negara Eropa Timur dan Uni Soviet.Pada saat ini masih diterapkan di Cina, Korea Utara, dan Kuba.<br /><br /><b>Demokrasi tersendiri/dunia ketiga.</b><br />Negara-negara yang tidak berhaluan liberalis dan komunis menerapkan demokrasi sesuai dengan falsafah hidup dan kepribadian bangsanya sendiri. Demokrasi ini banyak diterapkan di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Indonesia adalah negara demokrasi yang tidak menganut paham liberal dan komunis tetapi tetap berpijak kepada falsafah hidup dan kepribadian bangsa yaitu Pancasila. Demokrasi yang diterapkan di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan kepada prinsip-prinsip demokrasi pada umumnya, tetapi tetap bersendi kepada Pancasila. Partai politik di Indonesia diberi keleluasaan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat tetapi kegiatan partai politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Indonesia tetap menolak paham liberal dengan kapitalismenya yang berakibat mendesak dan menyengsarakan golongan lemah. Indonesia juga menolak paham komunis yang menjurus kepada atheis yang kurang mengakui hak asasi manusia.

Pada dasarnya penggolongan demokrasi dapat dibedakan menurut dua cara yaitu cara penggunaan kekuasaan yang dimiliki rakyat dan menurut falsa...

Ciri-ciri pokok pemerintahan demokrasi. Secara umum ciri-ciri itu adalah?

Ciri-ciri pokok pemerintahan demokrasi. Secara umum ciri-ciri itu adalah:<br /><b>a. Pemerintah berdasarkan kehendak dan kepentingan rakyat banyak</b>.<br />Pemerintahan demokrasi disusun berdasarkan kehendak rakyat dan menjalankan tugas untuk kepentingan rakyat. Penyusunan pemerintahan demokrasi biasanya dilakukan dengan cara menyelenggarakan pemilihan umum yang melibatkan seluruh komponen yang ada di dalam masyarakat. Lewat pemilihan umum itulah rakyat dapat menyalurkan aspirasi mereka untuk memilih calon-calon pemimpin bangsa yang akan duduk di dalam pemerintahan. Pejabat negara yang memegang kendali pemerintahan menjalankan tugas berdasarkan hukum atau undangundang yang telah disusun rakyat melalui wakil-wakilnya.<br /><br /><b>b. Terdapat pemisahan atau pembagian kekuasaan.</b><br />Dalam pemerintahan demokrasi terdapat pemisahan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara. Bentuk pemisahan kekuasaan itu dapat bersifat mutlak (penuh) terpisah, dapat pula berupa pembagian kekuasaan yang tidak mutlak yang berarti lembaga tertentu menjalankan fungsi ganda dalam berbagai bidang. Pembagian kekuasaan yang dipakai secara umum di negara-negara pada umumnya mencakup pemegang kekuasaan legislatif (pembuat undang-undang), eksekutif (pelaksana undang-undang), dan yudikatif (mengawasi undang-undang<br /><br />c<b>. Terdapat tanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan pemerintahan.</b><br />Pemerintahan demokrasi dituntut tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Demokrasi merupakan pemerintahan rakyat maka menuntut tanggung jawab pelaksanaan pemerintahan kepada rakyat, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakilnya

Ciri-ciri pokok pemerintahan demokrasi. Secara umum ciri-ciri itu adalah: a. Pemerintah berdasarkan kehendak dan kepentingan rakyat banyak ....

Suatu negara dapat disebut sebagai negara demokrasi apabila memiliki dua asas yaitu?

Suatu negara dapat disebut sebagai negara demokrasi apabila memiliki dua asas yaitu:<br /><b>a. Pengakuan Hak Asasi Manusia sebagai penghargaan martabat manusia.</b>Pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) diwujudkan dengan tindakan dari negara atau pemerintah untuk melindungi HAM tanpa melupakan kepentingan umum. Pengakuan HAM itu ditulis di dalam Undang-Undang Dasar negara dan berbagai bentuk peraturan perundang-undangan sebagai penjabaran dan pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar Negara yang menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi wajib mencantumkan HAM di dalam UUD negara tersebut, penyusunan peraturan perundangundangan wajib menjunjung tinggi HAM, negara berkewajiban meratifikasi (mengakui dan mengesahkan) berbagai bentuk instrumen HAM internasional Di dalam negara demokrasi juga dibentuk lembaga perlindungan HAM yang bertugas melindungi pihak-pihak yang menderita akibat pelanggaran HAM.<br /><br /><br /><b>b. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan</b><br />Dalam negara demokrasi pemerintahan yang berkuasa merupakan pemerintahan yang dibentuk oleh rakyat. Pemerintah yang mengatur negara wajib mendapat dukungan dan partisipasi dari rakyat. Apabila pemerintahan yang ada tidak lagi mendapat dukungan maupun partisipasi dari rakyat, maka pemerintah itu akan runtuh. Antara rakyat dan pemerintah selalu terjadi hubungan timbal balik dan saling ketergantungan. Pemerintah hanya menjalankan amanat dan mandat dari rakyat sebagai pemilik kedaulatan dan kekuasaan. Pemerintah berfungsi melindungi rakyat.<br /> <br />  Jadi tanpa ada pemerintah, rakyat tidak bisa hidup dengan teratur, akan mudah dihancurkan bangsa lain. Sebaliknya pemerintah tanpa dukungan rakyat tidak dapat berbuat apa-apa, program-program pemerintah tidak akan dapat dijalankan dengan baik.

Suatu negara dapat disebut sebagai negara demokrasi apabila memiliki dua asas yaitu: a. Pengakuan Hak Asasi Manusia sebagai penghargaan mart...

Adapun usaha yang dapat dilakukan oleh warga negara dan negara dalam meningkatkan sikap patuh terhadap perundang-undangan nasional yaitu?

Usaha negara dalam meningkatkan sikap patuh terhadap peraturan<br />Upaya mewujudkan warga yang taat perundang-undangan tak bisa sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat. Negara juga masih punya peran untuk ikut menciptakan warga yang taat perundang-undangan. Cara yang paling sederhana adalah bagaimana para aparat negara mau melaksanakan tugas-tugas mereka berdasarkan hukum yang berlaku, mengingat Indonesia sebagai negara hukum. Perundang-undangan nasional merupakan salah satu hukum yang berlaku dalam suatu negara maka wajib dipatuhi oleh seluruh warga negara.<br /><br /><br />Adapun usaha yang dapat dilakukan oleh negara dalam meningkatkan sikap patuh terhadap perundang-undangan nasional yaitu<br /> <ol> <li>Mengadakan penyuluhan hukum terhadap warga negara atau warga masyarakat.</li> <li>Memberikan dorongan kepada warga negara atau warga masyarakat untuk lebihmemahami perundang-undangan.</li> <li> Memberi sanksi yang tegas kepada pelanggar hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>Menciptakan berbagai produk hukum atau peraturan yang sesuai dengan perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat.</li> <li> Menciptakan sistem peradilan yang adil, bebas, dan proporsional</li> </ol> b. Usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh warga negara atau warga masyarakat dalam mengembangkan sikap patuh terhadap peraturan:<br /> <ol> <li>Berusaha memahami peraturan yang berlaku.</li> <li> Selalu berhati-hati dalam bertindak untuk diselaraskan dengan yang berlaku.</li> <li> Para tokoh-tokoh masyarakat harus dapat menjadikan dirinya sebagai teladan dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku</li> <li> Setiap warga negara atau warga masyarakat wajib memahami hak dan kewajibannya masing-masing.</li> <li>Melaporkan kepada yang berwajib apabila ada pihak-pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>Menyelesaikan permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ol> <br />

Usaha negara dalam meningkatkan sikap patuh terhadap peraturan Upaya mewujudkan warga yang taat perundang-undangan tak bisa sepenuhnya diser...

Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, disebutkan?

Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, disebutkan :<br />Pasal 7:<br />(1) Jenis dan hirarki Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut:<br />- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<br />- Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang<br />- Peraturan Pemerintah<br />- Peraturan Presiden<br />- Peraturan Daerah (Perda)<br /><br /> (2) Perda provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi bersama dengan gubernur.<br />Perda kabupaten/kota dibuat oleh DPRD kabupaten/kota bersama bupati/wali kota. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya<br /><br />Pasal 46:<br />1). Peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, meliputi <br />a. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang<br />b. Peraturan Pemerintah<br />c. Peraturan Presiden mengenai :<br />1). Pengesahan perjanjian antara negara Republik Indonesia dan negara lain atau badaninternasional; dan<br />2). Pernyataan keadaan bahaya.<br /><br /> d. Peraturan perundang-undangan lain yang menurut peraturan perundangan yang berlaku harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.<br /><br /> 2). Peraturan perundang-undangan lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.<br /><br /> Pasal 51:<br />Pemerintah wajib menyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia.<br /><br /> Pasal 52:<br />Pemerintah daerah wajib menyebarluaskan peraturan daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan peraturan di bawahnya yang telah diundangkan dalam Berita Daerah

Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, disebutkan : Pasal 7: (1) Jenis dan hirarki Peratu...

Jelaskan Tata urutan peraturan perundang-undangan. Menurut ketetapan MPR No. III/MPR/2000?

Tata urutan peraturan perundang-undangan.<br />Menurut ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundangundangan,<br />yang dinamakan sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk menyusun<br />peraturan perundang-undangan.<br /><br /> Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun urutan peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi, sebagai berikut : UUD 1945, Ketetapan MPR (Tap MPR), Undang-Undang (UU), Peraturan<br /><br />Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP) Keputusan Presiden<br />(Kepres), Peraturan Daerah (Perda)<br />Menurut ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan,<br />pada pasal 7 disebutkan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah:<br />1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<br />2). Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.<br />3). Peraturan Pemerintah.<br />4). Peraturan Presiden.<br />5). Peraturan Daerah (Perda).<br />\<br /> Setelah lahir Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-<br />Undangan maka Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan<br />Perundang-Undangan tidak berlaku lagi. Ketentuan tentang Peraturan Perundang-Undangan<br />menggunakan ketentuan yang baru yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 2004<br /><br />Perbedaan pokok keduanya, bahwa;<br /> <ul> <li>Menurut UU No. 10 Tahun 2004 tidak ada lagi peraturan perundangan-undangan baru yang berbentuk Ketetapan MPR, tetapi ketetapan-ketetapan MPR yang ada tetap berlaku sepanjang belum dicabut.</li> <li>Menurut ketentuan UU No. 10 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang kedudukannya setingkat dengan Undang-Undang sedangkan menurut Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 berada di bawah Undang-Undang</li> <li> Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tidak mengenal Peraturan Perundang-Undangan yang berbentuk Keputusan Presiden tetapi diganti dengan Peraturan Presiden.</li> </ul>

Tata urutan peraturan perundang-undangan. Menurut ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundangundangan, yan...

Apa saja prinsip pokok sebagai landasan saat membuat peraturan perundang-undangan?

Prinsip pokok sebagai landasan saat membuat peraturan perundang-undangan. Prinsip pokok itu antara lain:<br /> a. Dasar hukum peraturan perundang-undangan selalu kepada peraturan perundangundangan yang telah ada. Setiap menyusun peraturan perundang-undangan harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya. Tujuannya agar para penyusun peraturan perundang-undangan tidak membuat peraturan baru yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Sekaligus untuk memperkuat landasan hukum. Sebaliknya, peraturan perundang-undangan yang dibuat tanpa berlandaskan hukum tidak akan memiliki kekuatan hukum tetap. Bahkan disebut ilegal (tidak sah)<br /> <br /> b. Hanya peraturan perundang-undangan tertentu yang dapat dijadikan landasan yuridis. Meski pembuatan perundang-undangan berlandaskan kepada undang-undang sebelumnya, bukan berarti semua undang-undang yang ada bisa dijadikan landasan. Biasanya peraturan perundang-undangan yang berkedudukan lebih tinggi atau sederajat, serta terkait langsung dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk, bisa dijadikan landasan dimaksud. Contoh, ketika akan dibuat Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka musti dilihat pasal 31 UUD 1945. Pasal itu bisa dijadikan dasar hukum karena isinya antara lain mengatur pendidikan nasional. Atau bisa juga memperhatikan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang sudah ada yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 1989. Dalam contoh ini, UUD 1945 merupakan dasar hukum yang berkedudukan lebih tinggi, sementara Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 merupakan dasar hukum yang  sederajat<br /> <br /> c. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi. Setiap peraturan perundangundangan akan berlaku secara hukum / yuridis sebelum dicabut oleh peraturan perundangundangan yang baru. Peraturan perundang-undangan yang baru dapat membatalkan peraturanperundang-undangan yang lama apabila kedudukannya lebih tinggi atau sederajat.<br /> <br /> d. Peraturan perundang-undangan baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan<br /> lama Peraturan perundang-undangan yang baru membatalkan peraturan perundang-undangan yang lama kecuali di dalam peraturan perundang-undangan yang baru disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan yang lama tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Contoh, setelah disahkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maka tidak berlaku lagi Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang<br /> Sistem Pendidian Nasional, kecuali pasal-pasal yang masih relevan dengan undangundang yang baru. Pasal ini masih tetap berlaku.<br /> <br /> e. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Di dalam peraturan perundang-undangan terdapat tata urutan (hirarki), mulai dari yang tertinggi sampai terendah. Apabila ada peraturan perundang-undangan yang sejenis maka yang kedudukannya lebih tinggi yang dipakai, sedangkan yang lebih rendah jika bertentangan dengan yang lebih tinggi tidak dipakai.<br /> <br /> f. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan bersifat umum. Ada kalanya beberapa peraturan perundang-undangan saling bertentangan. Apabila demikian yang dipakai adalah yang khusus mengatur hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan berkepentingan. Contoh, ada pertentangan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Undang-Undang Korupsi, maka untuk menangani korupsi menggunakan Undang- Undang Korupsi.<br /> <br /> <br />

Prinsip pokok sebagai landasan saat membuat peraturan perundang-undangan. Prinsip pokok itu antara lain: a. Dasar hukum peraturan perundang...

Perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR yang dilaksanakan empat kali yaitu?

Perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR yang dilaksanakan empat kali yaitu:<br />- Perubahan pertama yang ditetapkan dalam Sidang Umum MPR 1999 mencakup sembilan pasal. Dalam sidang yang ditutup pada 19 Oktober 1999 MPR menetapkan sebagai berikut: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguhsungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa dan negara, serta dengan kewenangannya berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengubah pasal 5 ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, pasal 15, pasal 17 ayat (2) dan (3), Pasal 20, dan pasal 21.<br /><br />- Perubahan kedua dilaksanakan dalam Sidang Tahunan MPR 2000 menyangkut tujuh bab mendasar. Dalam sidang yang ditutup pada tanggal 18 Agustus 2000 MPR menetapkan sebagai berikut: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguhsungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa dan negara, serta dengan kewenangannya berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengubah dan/atau menambah Pasal 18, Pasal 18 A,Pasal 18B. Pasal 19, Pasal 20 Ayat (5), Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, Bab. IXA, Pasal 25E, Bab X, Pasal 26 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 27 Ayat (3), Bab XA, Pasal 28 A, Pasal 28B, Pasal 28 C, Pasal 28D, Pasal 28 E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28 H,Pasal 28 I, Pasal 28 J, Bab XII, === == Pasal 30, Bab XV, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C<br /><br />- Perubahan ketiga dalam Sidang Tahunan 2001 yang mencakup 11 pasal dan dua bab menyangkut hal-hal yang sangat strategis, seperti pemilihan presiden, pembentukan Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Dewan Perwakilan Daerah, dan Pemilihan Umum. Dalam sidangnya yang ditutup pada tanggal 9 November 2001 MPR menetapkan sebagai berikut:<br /><br /> Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguhsungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa dan negara , serta dengan kewenangannya berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengubah dan/atau menambah Pasal 1 Ayat (2) dan (3), Pasal 3 Ayat (1), (3), dan (4), Pasal 6 Ayat (1) dan (2); Pasal 6A Ayat (1), (2), (3), dan (5); pasal 7A;Pasal 7B Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7); Pasal 7C, pasal 8 Ayat (1) dan (2) ; Pasal 11 Ayat (2) dan (3);Pasal 17 Ayat (4); bab. VIIA, Pasal 22C ayat 1,(2), (3), dan (4); Pasal 22D Ayat (1), (2), (3), dan (4); Bab. VIIIB, Pasal 22E Ayat (1),(2),(3),(4). (5) dan (6); pasal 23 Ayat (1), (2), dan (3); pasal 23A; Pasal 23C, Bab.VIIIA, Pasal 23E Ayat (1), (2) dan (3); Pasal 23F Ayat (1) dan (2); Pasal 23 G Ayat (1) dan (2); Pasal 24 Ayat (1) dan (2); Pasal 24A Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), Pasal 24B Ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 24C Ayat (1), (2),(3), (4), (5), dan (6)<br /><br />- Perubahan keempat dalam Sidang Tahunan MPR 2002 yang menyangkut 12 pasal, tiga pasal Aturan Peralihan dan dua pasal Aturan Tambahan serta dihapuskannya lembaga DPA. Dalam sidang yang ditutup pada tanggal 10 Agustus 2002 MPR menyatakan sebagai berikut:<br /><br /> Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguhsungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa dan negara , serta dengan kewenangannya berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menetapkan:<br /><br />(a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan perubahan keempat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan secara aklamasi dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat;<br /><br />(b) Penambahan bagian akhir pada Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan kalimat, “Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-9 tanggal 8 Agustus 2000 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,<br /> <br /> (c) Pengubahan penomoran Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Perubahan Ketiga Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi Pasal 3 ayat (2) dan Ayat (3); Pasal 25 E Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi Pasal 25A;<br /><br /> (d) Penghapusan judul Bab IV tentang Dewan Pertimbangan Agung dan pengubahan substansi Pasal 16 serta penempatannya ke dalam Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara.<br /><br /> (e) Pengubahan dan/atau penambahan Pasal 2 ayat (1); Pasal 6A ayat (4); Pasal 8 ayat (3); Pasal 11 ayat (1); Pasal 16; pasal 23 D; Pasal 24 ayat (3); Bab. XIII; Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5); Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2); Bab XIV, Pasal 33 ayat (4) dan ayat (5); Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4); Pasal 37 ayat (1), ayat(2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Aturan Peralihan Pasal I,II, dan III; Aturan Tambahan Pasal I dan II Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.a

Perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR yang dilaksanakan empat kali yaitu: - Perubahan pertama yang ditetapkan dalam Sidang Umum MPR 199...

Jelaskan kegiatan meraih prestasi dapat mulai dari diri sendiri, di keluarga, di sekolah, di masyarakat, dan di negara?

Menorehkan prestasi bukanlah sebuah pekerjaan yang tidak mungkin kita lakukan karena meraih prestasi dapat mulai dari diri sendiri, di keluarga, di sekolah, di masyarakat, dan di negara.<br />1. Prestasi Diri<br />a. Mampu memahami potensi jasmani dan rohani.<br />b. Memiliki badan yang sehat.<br />c. Memiliki ilmu pengetahuan sesuai dengan<br />tingkat usia dan kedudukannya<br /><br />3. Sekolah<br />a. Mematuhi tata tertib sekolah.<br />b. Aktif dalam kegiatan belajar.<br />c. Aktif dalam kegiatan OSIS.<br />d. Menguasai pelajaran sesuai dengan kompetensinya.<br />e. Aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan bakat dan minatnya.<br />f. Aktif dalam kegiatan kompetisi akademik dan nonakademik, baik di sekolah maupun antarsekolah.<br /><br />4. Masyarakat<br />a. Berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat.<br />b. Mematuhi tata nilai dalam masyarakat.<br />c. Mampu bertenggang rasa dan menanamkan sikap kesetia kawanan sosial.<br />d. Ikut serta dalam kegiatan olahraga, kesenian, sosial, dan sebagainya.<br />e. Ikut serta dalam berbagai kompetisi<br /><br />5. Bangsa dan Negara<br />a. Berpartisipasi dalam pembangunan.<br />b. Mematuhi hukum yang berlaku.<br />c. Mendukung setiap program pembangunan nasional.<br />d. Siap sedia membela negara untuk kemajuan bangsa dan negara.<br />e. Menunjukkan prestasi secara nasional dan internasional di bidang iptek, seni, dan olahraga.<br /><br />

Menorehkan prestasi bukanlah sebuah pekerjaan yang tidak mungkin kita lakukan karena meraih prestasi dapat mulai dari diri sendiri, di kelua...

Apa hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam otonomi?

Berbagai hak pemerintah daerah dalam otonomi<br />daerah, antara lain: a. mengatur dan mengurus urusan pemerintah an;<br />b. memilih pimpinan daerah;<br />c. mengelola aparatur daerah;<br />d. mengelola kekayaan daerah;<br />e. memungut pajak daerah dan retribusi daerah;<br />f. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya<br />alam dan sumber daya lainnya yang ada di daerah;<br />g. mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah;<br />h. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam<br />peraturan per undang-undangan.<br /><br /><br />Pemerintah daerah juga memiliki beberapa kewajiban, antara lain:<br />a. melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan, serta kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;<br />b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;<br />c. mengembangkan kehidupan demokrasi;<br />d. mewujudkan keadilan dan pemerataan;<br />e. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;<br />f. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;<br />g. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas pelayanan umum yang layak;<br />h. mengembangkan sistem jaminan sosial;<br />i. menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;<br />j. mengembangkan sumber daya produktif di daerah;<br />k. melestarikan lingkungan hidup;<br />l. mengelola administrasi kependudukan;<br />m. melestarikan nilai sosial budaya;<br />n. membentuk dan menerapkan peraturan perundangundangan sesuai dengan kewenangannya;<br />o. kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang- undangan.<br />

Berbagai hak pemerintah daerah dalam otonomi daerah, antara lain: a. mengatur dan mengurus urusan pemerintah an; b. memilih pimpinan daerah;...

Kebijakan tentang otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, mengandungbanyak sekali pengertian ?

Kebijakan tentang otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, kemudian diganti oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, mengandungbanyak sekali pengertian yang sangat penting untuk diketahui, di antaranya sebagai berikut<br /> <ol> <li> Pemerintah pusat adalah Presiden RI yang memegangkekuasaan pemerintahan negara berdasarkan UUD1945.</li> <li>Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerin tahan dan DPRD menurut asas otonomi dantugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya.</li> <li>Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyeleng gara pemerintahan daerah.</li> <li>DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.</li> <li>Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerin tahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan.</li> <li>Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasimasyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia</li> <li>Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusanpemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).</li> <li>Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.</li> <li>Tugas perbantuan adalah penugasan dari pe me rintah pusat kepada daerah dan desa serta dari daerah ke desa untuk melak sanakan tugas tertentu</li> <li> Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.</li> </ol> <br />

Kebijakan tentang otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, kemudian diganti oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, mengan...

Sebutkan apa saja bentuk wujud Keikutsertaan membela negara ?

Keikutsertaan membela negara diwujudkan dalam bentuk,<br /><br /><b>a. Pendidikan Kewarganegaraan</b><br />Pendidikan kewarganegaraan bertujuan memupuk jiwa dan semangat patriotik, rasa cinta tanah air, semangat kebangsaan, kesetiakawanan sosial, kesadaran pada sejarah bangsa, dan sikap menghargai jasa para pahlawan. Melalui pendidikan kewarga negaraan, setiap warga negara mampu memahami, menganalisis dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negara secara berkesi nambungan dan konsisten dengan cita-cita dan sejarah nasional. Hal tersebut sesuai dengan misi dari pen didikan kewarganegaraan, yaitu membentuk warga negara yang baik (to be good citizenship).<br /><b> </b><br /> <b>b. Pelatihan Dasar Kemiliteran secara Wajib </b><br /> Pelatihan dasar kemiliteran bertujuan membentuk sikap dan jiwa patriotisme. Contohnya adalah Resimen Mahasiswa (Menwa), Pramuka, Patroli Keamanan Sekolah (PKS), Palang Merah Remaja (PMR), Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra), dan organisasi siswa atau masyarakat lainnya.<br /><br /><b>c. Pengabdian sebagai Prajurit TNI secara Sukarela atau Wajib</b><br />Dalam UUD 1945 Pasal 30 ayat 2 dinyatakan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semata oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Maksudnya bahwa usaha pertahanan negara tidak hanya kewajiban TNI dan Polri melainkan kewajiban seluruh komponen bangsa.

Keikutsertaan membela negara diwujudkan dalam bentuk, a. Pendidikan Kewarganegaraan Pendidikan kewarganegaraan bertujuan memupuk jiwa dan se...

Apa saja Keterlibatan warga negara dalam pembelaan negara?

Peran serta masyarakat dalam upaya pembelaan negara berlangsung sejak masa awal kemerdekaan. Keterlibatan warga negara dalam pembelaan negara  adalah sebagai berikut.<br /> <ol> <li>Dibentuknya kelaskaran rakyat, kemudian dikembang kan menjadi barisan cadangan pada periode  perang kemerdekaan ke-1.</li> <li>Pasukan Perang Gerilya Desa (Pager Desa) termasuk mobilisasi Pelajar (Mobpel) sebagai bentuk per kembangan dari barisan cadangan. Pada periode perang kemerdekaan ke-2.</li> <li> Pada 1958-1960, muncul Organisasi Keamanan Desa (OKD) dan Organisasi Perlawanan Rakyat (OPR)  yang merupakan bentuk kelanjutan Pager Desa.</li> <li>Pada 1961 dibentuk pertahanan sipil (Hansip), Wanra, dan Kamra sebagai bentuk penyempurnaan dari OKD/OPR.</li> <li>Perwira cadangan yang dibentuk sejak 1963.</li> <li>Kemudian, berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 1982, ada organisasi yang disebut rakyat terlatih yaitu Wanra yang membantu pertahanan dan Kamra yang membantu keamanan dan anggota per lindungan masyarakat.</li> </ol> <br />Berbagai upaya bela negara juga dapat dilakukan melalui organisasi maupun individu. Upaya bela negara tidak hanya berperang, tetapi mengharumkan nama bangsa Indonesia di luar negeri pun disebut bela negara. Misalnya, yang dilakukan oleh para atlet olahraga yang berlaga dalam olimpiade. Kita bisa ikut bangga jika ada atlet Indonesia menjadi juara dalam kejuaraan antarnegara atau kejuaraan dunia. Kebanggaan dan keha ruan kita bertambah ketika sang saka Merah Putih berkibar dengan gagah di antara bendera negara-negara lain.

Peran serta masyarakat dalam upaya pembelaan negara berlangsung sejak masa awal kemerdekaan. Keterlibatan warga negara dalam pembelaan negar...

Jelaskan teori fungsi negara Individualisme,Teori Sosialisme dan Teori Komunisme?

a.Teori Individualisme<br />Teori individualisme lebih menekankan kepada kebebasan perseorangan (individu) untuk melakukan aktivitas di bidang politik maupun di bidang ekonomi. Teori ini merupakan suatu paham yang menempatkan kepentingan individu sebagai pusat perhatian dalam berbagai bidang kehidupan dalam suatu negara. Menurut teori individualisme, negara hanya menjalankan fungsi sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban perseorangan (individu) dalam masyarakat. Negara akan menjalankan fungsi atau bertindak jika terdapat pelanggaran terhadap keamanan dan ketertiban. Namun, negara tidak ikut campur di luar urusan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban.<br /><br /><br />b. Teori Sosialisme<br />Teori sosialisme merupakan teori yang menghendaki adanya campur tangan pemerintah dalam berbagai aspek kehidupan, baik politik maupun ekonomi. Dalam teori sosialisme, semua alat dan sumber produksi (faktor-faktor produksi) harus dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan bersama. Pada dasarnya, dalam menjalankan seluruh aktivitasnya, teori sosialisme bertujuan untuk menyejahterakan seluruh rakyatnya. Oleh karena itu, teori ini berpandangan bahwa fungsi negara bukan hanya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban, melainkan lebih diperluas menyangkut seluruh aspek kehidupan negara demi kesejahteraan bersama bagi seluruh warga negaranya.<br /><br />c. Teori Komunisme<br />Teori komunisme merupakan teori yang dikemukakan oleh Karl Marx yang kali pertama dipraktikkan di Rusia pada 1917 oleh Lenin. Komunisme pada dasarnya merupakan bentuk dari ajaran sosialisme. Menurut ajaran komunisme, dalam masyarakat suatu negara biasanya hanya ada dua kelas, yaitu kelas pemilik alat produksi dan kelas bukan pemilik alat produksi. Oleh karena itu, fungsi negara dalam pandangan komunisme, diartikan sebagai alat pemaksa oleh kelas pemilik alat produksi untuk mempertahankan alat produksi (faktor-faktor produksi) yang dimilikinya. Dalam teori ini, hak milik perseorangan terhadap seluruh alat produksi tidak diakui oleh negara. Dengan demikian, seluruh alat produksi (faktor-faktor produksi) dimiliki oleh negara. Komunisme menginginkan negara tanpa kelassosial, semuanya sama rata.

a.Teori Individualisme Teori individualisme lebih menekankan kepada kebebasan perseorangan (individu) untuk melakukan aktivitas di bidang po...

Bagaimana bunyi dan makna Pasal 30 ayat 1 tentang pertahanan dan Keamanan?

Pertahanan dan Keamanan Pasal 30 ayat 1, "Setiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara". Pasal 30 ayat 2, "Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung<br /> <br /> Pasal 30 ayat 1 dan 2 tersebut mengandung makna, yaitu sebagai berikut.<br />a. Keikutsertaan warga negara dalam upaya per tahanan keamanan merupakan hak dan kewajiban.<br />b. Pertahanan dan keamanan negara menggunakan sistem per tahanan rakyat semesta.<br />c. Kekuatan utama dalam sistem pertahanan adalahTNI, sedang kan dalam keamanan adalah Polri.<br />d. Kedudukan rakyat dalam sistem pertahanan adalah sebagai ke kuatan pendukung.<br />Upaya bela negara adalah segala upaya yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara. Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara<br /><br />yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Tanpa kesediaan rakyat untuk membela negara maka kelang sungan hidup bangsa dan negara RI bisa terancam.<br /> <br /> Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 Pasal 9 ayat (1), upaya bela negara selain sebagai kewaji ban dasar manusia juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada bangsa dan negara.

Pertahanan dan Keamanan Pasal 30 ayat 1, "Setiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan nega...

Jelaskan tahun 2002 pemerintah dan DPR menetapkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang ?

Tahun 2002 pemerintah dan DPR menetapkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang memuat aturan upaya bela negara. Dengan berlakunya undang-undang ini maka Undang- Undang No. 20 Tahun 1982 dinyatakan tidak berlaku. Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 Pasal 9 ayat 1, dinyatakan bahwa upaya bela negara diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.<br /> <br /> Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Upaya bela negara merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada bangsa dan negara<br /><br />Tahun 2002 pemerintah dan DPR menetapkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang memuat aturan upaya bela negara. Dengan berlakunya undang-undang ini maka Undang- Undang No. 20 Tahun 1982 dinyatakan tidak berlaku. Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 Pasal 9 ayat 1, dinyatakan bahwa upaya bela negara diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.<br /> <br /> Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Upaya bela negara merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada bangsa dan negara

Tahun 2002 pemerintah dan DPR menetapkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang memuat aturan upaya bela negara. Deng...

Apa arti wawasan nusantara dan tujuan wawasan nusantara?

Wawasan Nusantara dapat diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan ling kungan nya berdasarkan ideologi nasional yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945. Hal ini merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bermartabat, serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijak sanaannya dalam mencapai tujuan perjuangan nasional. Wawasan Nusantara mem punyai ciri manunggal dan utuh menye luruh.<br /><br />Tujuan Wawasan Nusantara ada dua, yaitu tujuan ke dalam yang berarti mewujudkan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Aspek alamiah mencakup tiga hal (trigatra), yaitu:<br />1. letak geografi s pada posisi silang;<br />2. keadaan dan kekayaan alam;<br />3. keadaan dan kemampuan penduduk.<br />Selain itu, aspek sosial mencakup lima hal (panca gatra),<br />yaitu:<br />1. ideologi,<br />2. politik,<br />3. ekonomi,<br />4. sosial budaya, serta<br />5. pertahanan dan keamanan.<br /><br />Adapun tujuan wawasan nusantara yang diarahkan ke luar adalah untuk ikut serta mewujudkan ke baha giaan, ketertiban, dan perdamaian seluruh umat manusia. Dalam upaya pembelaan negara maka keluarlah Undang-Undang No. 20 Tahun 1982, tentang Keten tuan- Ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara RI, kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1988. <br />

Wawasan Nusantara dapat diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan ling kungan nya berdasarkan ideologi nasional yang ...

Sistem pemerintahan negara menurut UUD1945 hasil amandemen secara garis besar dapat dijelaskan ?

Sistem pemerintahan negara menurut UUD1945 hasil amandemen secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:<br /> <ol> <li>Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan sedang bentuk pemerintahan republik.</li> <li>Negara Indonesia adalah negara hukum.</li> <li>Negara Indonesia adalah negara demokrasi (kedaulatan di tangan rakyat)</li> <li> Sistem pemerintahan adalah presidensiil. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan Wakil Presiden dipilih rakyat secara langsung dalam satu paket.</li> <li>Sebagai kepala pemerintahan presiden membentuk kabinet.</li> <li>DPD adalah perwakilan dari daerah provinsi yang anggotanya dipilih oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.</li> <li>Selain DPR dan DPD terdapat MPR memiliki masa jabatan selama lima tahun</li> <li>Kekuasaan membentuk undangundang (legislatif ) ada pada DPR. Selain itu DPR menetapkan anggaran belanja negara dan mengawasi jalannya pemerintahan.</li> <li>Kekuasaan yudikatif berada pada M.A serta badan peradilan di bawahnya. Selain itu terdapat Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi.</li> <li>Kekuasaan yudikatif berada pada M.A serta badan peradilan di bawahnya. Selain itu terdapat Mahkamah Konstitusi</li> <li> Sistem kepartaian adalah multi parta</li> <li>Pemilu diselenggarakan untuk memilih paket Presiden dan Wakil Presiden, memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota.</li> <li>Pemerintah daerah terdapat di daerah provinsi dan kabupaten/kota.</li> <li>Indonesia menjalankan otonomi daerah yang nyata luas dan bertanggung jawab</li> </ol>

Sistem pemerintahan negara menurut UUD1945 hasil amandemen secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut: Bentuk negara Indonesia ad...

nilai-nilai dasar sebagai pencerminan demokrasi yang sudah diakui hampir semua bangsa-bangsa di dunia antara lain?

Adapun nilai-nilai dasar sebagai pencerminan demokrasi yang sudah diakui hampir semua bangsa-bangsa<br />di dunia antara lain:<br />- Toleransi/saling menghargai.<br />Demokrasi memberikan tuntunan agar kita menghormati pihak lain, golongan lain yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<br /><br /> - Bebas berpendapat dan menghormati kebebasan.<br />Demokrasi memang identik dengan kebebasan termasuk kebebasan berpendapat. Demokrasi menghargai kemerdekaan berpendapat dari semua unsur, kelompok, atau  golongan yang ada di dalam masyarakat.<br /><br /> - Memahami keanekaragaman.<br />Demokrasi menghargai berbagai perbedaan yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Suatu kelompok atau golongan wajib menghargai kelompok atau golongan lain. Antara kelompok satu dengan kelompok lainnya harus merasa sederajat, memiliki persamaan hak dan kewajiban, tidak dibenarkan ada golongan atau kelompok tertentu yang ingin menjatuhkan kelompok lain<br /><br />- Menjunjung nilai dan martabat kemanusiaan.<br />Demokrasi menghargai nilai-nilai setiap individu, menghargai adanya potensi yangdimiliki oleh manusia yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan.<br /><br />- Percaya diri dan mengekang diri.<br />Demokrasi memberi tuntunan kepada manusia untuk mengekang diri terhadap kepentingan diri sendiri demi terpenuhi  kepentingan orang lain dan kesejahteraanumum.<br /><br /> - Kebersamaan.<br />Demokrasi menuntut manusia untuk mengembangkan kedudukannya sebagai makhluk sosial (bermasyarakat), seperti memecahkan masalah secara bersama demi kesejahteraan bersama.<br /><br /> - Keseimbangan<br />Demokrasi menjaga prinsip keseimbangan di dalam kehidupan masyarakat. Keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial, keseimbangan di berbagai bidang kehidupan.<br /><br /> - Menyelesaikan pertikaian secara damai dan sukarela.<br />Setiap perselisihan dan perbedaan yang ada diselesaikan melalui musyawarah berdasar hukum yang berlaku.<br /><br />- Menjamin terjadinya perubahan secara damai.<br />Demokrasi menuntut perubahan melalui prosedur dan mekanisme yang sudah ditentukan, tetapi tidak menghendaki perubahan melalui cara-cara kekerasan dan paksaan.<br /><br /> - Pergantian penguasa dengan teratur.<br />Demokrasi menghendaki apabila terjadi pergantian penguasa harus melalui cara-cara yang konstitusional (berdasar Undang-Undang Dasar), tidak melalui kekerasan atau perebutan kekuasaan.<br /><br /> - Penggunaan paksaan sesedikit mungkin.<br />Demokrasi menghindari pemaksaan kehendak, pemaksaan doktrin tertentu kepada masyarakat. Segala permasalahan diselesaikan melalui musyawarah dan kesadaran hati nurani.<br /><br /> - Menegakkan keadilan.<br /> Demokrasi tidak membeda-bedakan golongan, paham atau kelompok-kelompok tertentu<br />sehigga tercermin keadilan di dalam kehidupan manusia.<br /><br /> - Komitmen dan tanggung jawab.<br />Demokrasi mendidik manusia untuk memiliki komitmen yang jelas, tegas, dan bertanggung jawab. Tanggung jawab berarti bersedia menanggung apa yang menjadi tugas dan kewajibannya serta konsisten terhadap komitmennya.<br /><br /> - Kerja sama keterhubungan.<br /> Demokrasi mendidik manusia agar bersedia melibatkan orang lain/pihak lain di dalam menyelesaikan masalah atau melakukan suatu kegiatan. Demokrasi mendidik kerja sama antar manusia.

Adapun nilai-nilai dasar sebagai pencerminan demokrasi yang sudah diakui hampir semua bangsa-bangsa di dunia antara lain: - Toleransi/saling...

Apa saja Lembaga-lembaga antikorupsi di Indonesia?

Lembaga-lembaga antikorupsi di Indonesia antara lain :<br />a. Badan Pemeriksa Keuangan yang bertugas memeriksa keuangan negara atau pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.<br />BPK merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Pasal 23 E (1) UUD 1945 hasil amandemen). Kedudukan BPK bebas dan mandiri terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah tetapi tidak berdiri di atas pemerintah. BPK bertugas mengawasi apakah kebijakan dan arah keuangan negara yang dilaksanakan pemerintah sudah sesuai dengan tujuan dan dilaksanakan dengan tertib. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD (Pasal 23 E (2) UUD 1945 hasil amandemen).<br /><br />b. Lembaga penegak hukum antara lain polisi, kejaksaan dan pengadilan yang bertugas menindak tegas dan mengadili para pelaku korupsi/koruptor. Polisi merupakan alat negara yang mempunyai tanggung jawab pokok untuk menegakkan hukum, termasuk menindak para koruptor. Sebagai penegak hukum mereka wajib mengusut melalui penyelidikan dan penyidikan terhadap pihak-pihak yang melakukan korupsi. Apabila ternyata cukup bukti maka pelaku korupsi akan diajukan ke kejaksaan untuk selanjutnya diajukan ke pengadilan untuk disidangkan. Kejaksaan merupakan alat penegak hukum yang bertugas mengajukan tuntutan hukuman yang sebanding dengan kasalahan yang dilakukan oleh terdakwa pelaku korupsi. Mereka harus bertindak adil tidak membedabedakan terdakwa.<br /> <br /> Jika memang cukup bukti maka segera diajukan ke pengadilan. Jangan sampai gara-gara pejabat tinggi lalu kasus korupsinya disembunyikan, misalnya tidak diadili semestinya. KPKPN juga memiliki tugas mengawasi kekayaan para pejabat negara apakah ini diperoleh dengan wajar atau tidak. Apabila ada indikasi kekayaan itu diperoleh dengan tidak wajar maka dapat memberikan keterangan kepada pihak yang berwenang.

Lembaga-lembaga antikorupsi di Indonesia antara lain : a. Badan Pemeriksa Keuangan yang bertugas memeriksa keuangan negara atau pelaksanaan ...

Perilaku antikorupsi ini secara luas dapat ditunjukan dengan perilaku?

<b> Pengertian antikorupsi</b><br />Antikorupsi dapat diartikan sebagai perilaku menolak, menentang, berusaha mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. Perilaku antikorupsi ini secara luas dapat ditunjukan dengan perilaku:<br /> <ol> <li> Mengawasi kegiatan pemerintahan atau pejabat negara agar tidak melakukan korupsi.</li> <li>Melaporkan kepada yang berwajib apabila ada pejabat yang melakukan korupsi.</li> <li>Membantu pemerintah atau pejabat yang berwenang di dalam memberantas, mengusut korupsi. Misalnya bersedia menjadi saksi, memberi informasi/keterangan, menunjukkan identitas pelaku korupsi.</li> <li>Dalam pemilihan pejabat akan memilih calon yang bersih dari korupsi.</li> <li>Mengawasi proyek-proyek (pembangunan) dan jika diduga ada penyimpangan segera melaporkan kepada yang berwajib.</li> <li>Menolak jika diberi uang oleh orang yang melakukan korupsi.</li> <li> Memberi nasihat kepada orang lain agar tidak melakukan korupsi.</li> <li> Menjelaskan kepada generasi muda dan anak-anak tentang dampak negatif dari perilaku korupsi</li> </ol> <b> Hukum yang dijadikan dasar pemberantasan dan pencegahan korupsi</b><br />Usaha memberantas korupsi akan berhasil apabila didukung perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan yang jelas dan tegas. Ketersediaan perangkat hukum yang jelas membuat para penegak hukum dapat menjalankan tugas dengan baik sehingga bisa menindak pihak-pihak yang melakukan tindak pidana korupsi. Adapun peraturan perundang-undangan atau hukum yang dijadikan landasan pemberantasan korupsi di Indonesia antara lain:<br /> <ol> <li>Ketetapan MPR No.XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme</li> <li>. Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.</li> <li>Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Komisi Anti Korupsi.</li> <li>Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</li> <li>Undang-Undang Hukum Pidana.</li> <li>Selain undang-undang masih terdapat berbagai bentuk peraturan perundang-undanganlain yang berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan peraturan lain yang bertujuan membatasi kekuasaan pejabat agar tidak melakukan korupsi</li> </ol>

 Pengertian antikorupsi Antikorupsi dapat diartikan sebagai perilaku menolak, menentang, berusaha mencegah dan memberantas korupsi di Indone...

Bagaimana cara Cara memberantas korupsi elalui pembangunan akhlak dan kesejahteraan?

Cara memberantas korupsi juga bukan melulu pakai sanksi hukum, tetapi bisa melalui pembangunan akhlak dan kesejahteraan. Jika dirinci meliputi:<br />a. Upaya meningkatan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui ajaran agama/ kepercayaan. Cara yang bisa dilakukan antara lain meningkatkan mutu pengajaran agama dalam pendidikan formal, serta mendorong masyarakat untuk aktif beribadah maupun kegiatankeagamaan lainnya.<br /><br /> b. Upaya meningkatkan kualitas moral bangsa melalui pendidikan moral, budi pekerti dan penanaman nilai-nilai Pancasila. Usaha ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, Sejarah, dan mata pelajaran lain yang terkait, serta melalui penyuluhan dan pembinaan di berbagai lingkungan kehidupan tentang bahaya korupsi.<br /><br /> c. Peningkatan kesejahteraan pegawai maupun pejabat negara Diharapkan jika gaji para pegawai dan pejabat (terutama pihak yang menangani keuangan dan proyek-proyek pembangunan) dinaikkan akan mengurangi korupsi. Alasan tindakan ini karena korupsi disebabkan kehidupan pejabat yang belum layak dan gaji yang tidak memadai.<br /><br />d. Meningkatkan kinerja para penegak hukum di lingkungan peradilan. Penegak hukum sebagai lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk menangani kasus-kasus korupsi hendaknya bekerja dengan sungguhsungguh sehingga berbagai kasus korupsi dapat ditangani tuntas. Jika hukum ditegakkan orang akan merasa takut untuk korupsi.<br /><br /> e. Meningkatkan pengawasan penggunaan anggaran/keuangan di berbagai departemen. Pengawasan ketat dari pihak berwenang membuat pemegang keuangan atau pelaksana anggaran akan lebih hati-hati dan menggunakan keuangan negara sesuai dengan ketentuan berlaku.<br /><br /> f. Membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertugas mengusut korupsi. Kelembagaan khusus yang menangani korupsi diharapkan lebih efektif memberantas korupsi.<br /><br />g. Meningkatkan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dibantu lembaga pengawas lainnya. Sebagai upaya mencegah korupsi sebenarnya sudah ada badan-badan resmi yang bertugas mengawasi dan memeriksa penggunaan keuangan negara. Badan itu antara lain Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Pembangunan di daerah-daerah. Tinggal bagaimana mengoptimalkan agar badan-badan itu melaksanakan tugas dengan sungguhsungguh agar kebocoran pembangunan dapat ditanggulangi.<br /><br /> h. Warga masyarakat turut mengawasi jalannya pembangunan dengan cara melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada penyelewengan dana pembangunan.<br /><br />

Cara memberantas korupsi juga bukan melulu pakai sanksi hukum, tetapi bisa melalui pembangunan akhlak dan kesejahteraan. Jika dirinci melipu...

Apa saja Arti penting perubahan UUD 1945 bagi kehidupan bangsa Indonesia?

Arti penting perubahan UUD 1945 bagi kehidupan bangsa Indonesia.<br />Perubahan UUD 1945 memiliki arti penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Adapun arti penting itu, di antaranya:<br /><br /> Menghilangkan pandangan ada keyakinan bahwa UUD 1945 merupakan hal yang sakral, tidak bisa diubah, diganti, dikaji mendalam tentang kebenarannya seperti doktrin yang diterapkan pada masa Orde Baru. Perubahan UUD 1945 memberikan peluang kepada bangsa Indonesia untuk membangun diri serta melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan aspirasimasyarakat.<br /><br />Perubahan UUD 1945 mendidik jiwa demokrasi yang sudah dipelopori oleh MPR pada waktu mengadakan perubahan UUD itu sendiri, sehingga lembaga negara, badan-badanlainnya serta dalam kehidupan masyarakat berkembang jiwa demokrasi. Perubahan UUD 1945 menghilangkan kesan jiwa UUD 1945 yang sentralistik dan otoriter sebab dengan adanya amandemen UUD 1945 masa jabatan presiden dibatasi, kekuasaan presiden dibatasi, sistem pemerintahan desentralisasi dan otonomi. Perubahan UUD 1945 menghidupkan perkembangan politik ke arah keterbukaan.<br /> <br />  Perubahan UUD 1945 mendorong para dekiawan dan berbagai tokoh masyarakat untuk lebik proaktif dan kreatif mengkritisi pemerintah (demi kebaikan) sehingga mendorong kehidupan bangsa yang dinamis (berkembang) dalam segala bidang baik politik, ekonomi, sosial budaya sehingga dapat mewujudkan kehidupan yang maju dan sejahtera sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang telah maju

Arti penting perubahan UUD 1945 bagi kehidupan bangsa Indonesia. Perubahan UUD 1945 memiliki arti penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. ...

Beberapa bagian dalam UUD 1945 hasil amandemen yang membatasi kekuasaan pemerintah adalah?

Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen dinilai memberi kekuasaan kepada presiden secara berlebihan. Pembagian kekuasaan pada lembaga negara kurang proporsional. Presiden menjadi pusat kekuasaan sehingga memungkinkan presiden menguasai segala bidang kelembagaan. Kondisi ini memberikan peluang kepada presiden untuk menyalahgunakan kekuasaan.<br /><br />Beberapa bagian dalam UUD 1945 hasil amandemen yang membatasi kekuasaan pemerintah adalah sebagai berikut:<br /> <ol> <li>Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.</li> <li>Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat.</li> <li>Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.</li> <li> Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang, yang harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut.</li> <li> Presiden mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.</li> <li> Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.</li> <li> Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.</li> <li>Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lai</li> <li> Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.</li> </ol> <br /> Untuk menjamin hak-hak warga negara dan hak asasi manusia maka dalam UUD 1945 diatur<br />hal-hal sebagai berikut :<br />Pasal 27 sampai dengan 34 mengenai hak dan kewajiban warga negara.<br />Pasal 28 A sampai dengan J mengenai hak asasi manusia.<br /><br />

Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen dinilai memberi kekuasaan kepada presiden secara berlebihan. Pembagian kekuasaan pada lembaga n...

Apa saja Sikap setia terhadap ideologi negara?

Sikap setia terhadap ideologi negara<br />Ada tiga jenjang atau tahapan kesadaran masyarakat terhadap Pancasila sebagai ideologi, yaitu :<br />(1) Pancasila sebagai ideologi persatuan<br />(2) Pancasila sebagai ideologi pembangunan, dan<br />(3) Pancasila sebagai ideologi terbuka<br /><br />1). Pancasila sebagai ideologi persatuan<br />Pancasila sebagai ideologi persatuan berfungsi mempersatukan rakyat majemuk menjadi bangsa yang berkepribadian dan percaya pada diri.<br /><br /> 2). Pancasila sebagai ideologi pembangunan.<br />Mengisi kemerdekaan berarti membangun bangsa. Salah satu wujud nyata adalah memerangi kemiskinan yang menjadi beban penderitaan rakyat sejak lama. Oleh karena itu, upaya membangun bangsa musti diimbangi nilai-nilai Pancasila agar segala lapisan masyarakat tersentuh pembangunan dimaksud. Jika hal ini yang dilakukan, maka kemiskinan pun akan berkurang. Sebaliknya, pembangunan tanpa memperhatikan nilai-nilai Pancasila maka pertumbuhan ekonomi yang dicapai hanya bisa dinikmati segelintir orang. Inilah yang kerap dikeluhkan banyak orang, yaitu pembangunan tanpa berkeadilan.<br /><br />3). Pancasila sebagai ideologi terbuka<br />Suatu ideologi dikatakan sebagai ideologi terbuka apabila:<br /><br /> a). Nilai-nilai dan cita-citanya bersumber dari kekayaan budaya masyarakat sendiri.<br /> Nilai-nilai dan cita-cita sebuah ideologi terbuka bukan paksaan dari luar melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakatnya sendiri. Keyakinan ideologi bukan berasal dari negara, sekelompok orang atau golongan melainkan berdasarkan konsensus masyarakat. Ideologi terbuka adalah milik seluruh masyarakat.<br /><br /> b). Isinya tidak langsung operasional<br />Nilai-nilai ideologi terbuka tidak dapat langsung dioperasionalkan dalam masyarakat untuk setiap saat dan kurun waktu. Setiap generasi atau masyarakat dalam kurun waktu tertentu menggali kembali nilai falsafah ideologi tersebut dan mencari implikasinya untuk situasi sendiri. Jadi bisa dimaknai bahwa nilai-nilai ideologi itu terbuka terhadap pemikiran dan perkembangan baru di masyarakat.<br /><br />Namun mesti terbuka, tetap saja ada batas-batasnya. Adapun batas-batas keterbukaan ideologi Pancasila: stabilitas nasional yang dinamis. larangan terhadap ideologi marxisme, leninisme, dan komunisme. mencegah berkembangnya paham liberal. larangan terhadap paham ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat. penciptaan norma yang harus melalui konsensus

Sikap setia terhadap ideologi negara Ada tiga jenjang atau tahapan kesadaran masyarakat terhadap Pancasila sebagai ideologi, yaitu : (1) Pan...

Badan atau komisi yang menangani masalah-masalah hak asasi manusia negara-negara Amerika adalah?

Lembaga HAM di kawasan Amerika<br />Pengakuan hak asasi manusia negara-negara Amerika menekankan dan menempatkan sebagai konsep negara, bukan gerakan-gerakan kedaerahan, seperti golongan-golongan Pan Slavia, Pan Hellenism, Pan Germanism, dan sebagainya. Negara-negara Amerika telah membentuk Organisasi Negara-negara Amerika (Organization of America States) melalui kesepakatan bersama dalam Charter Bogota (1948).<br /><br /> Badan atau komisi yang menangani masalah-masalah hak asasi manusia negara-negara Amerika adalah:<br /><br />a) The Later American Commision of Human Rights. Badan ini memiliki fungsi pokoknya antara lain:<br /> <ol> <li> Mengembangkan rasa kesadaran hak asasi manusia kepada rakyat Amerika.</li> <li>Memberikan rekomendasi kepada pemerintah negara anggota dalam rangka masuknya hak asasi manusia dalam kerangka hukum nasionalnya masing-masing.</li> <li> Menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas yang ada.</li> <li> Mengajukan pertanyaan kepada negara anggota hal-hal yang menyangkut hak asasi manusia.</li> <li> Memberi keterangan tentang hak asasi manusia</li> <li> Melakukan tindakan atas adanya pengaduan tentang pelanggaran hak asasi manusia.</li> <li> Membuat laporan tahunan kepada sidang umum organisasi negaranegara Amerika.</li> </ol> Untuk prosedur formal pengaduan pelanggaran hak asasi manusia secaragaris besarnya hampir sama dengan Benua Eropa.<br /><br /> b) The Inter-America Court of Human Rights (Mahkamah Hak Asasi Amerika). Mahkamah ini bertugas memberikan pandangan atau pendapat tentang, keputusan yang telah dijatuhkan oleh komisi. Mahkamah juga berhak menentukan pembebasan atau penggantian yang seimbang terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dari paparan di atas, dapat kita simpulkan bahwa di belahan dunia manapun pengakuan dan jaminan perlindungan hak asasi manusia tetap ditegakkan dengan adanya lembaga yang kompeten dalam pelaksanaan hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap negara sadar akan hak dan kewajibannya dalam melindungi segenap warganya tanpa membedabedakan status sosial, warna kulit, agama, dan sebagainya.

Lembaga HAM di kawasan Amerika Pengakuan hak asasi manusia negara-negara Amerika menekankan dan menempatkan sebagai konsep negara, bukan ger...

Untuk perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Eropa, MajelisEropa membentuk?

Untuk perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Eropa, MajelisEropa membentuk:<br /><br /> a) Komisi Hak Asasi Manusia Eropa (European Commission of Human Rights).<br />Komisi ini menjadi lembaga yang paling awal menangani semua pengaduan dari seluruh anggota masyarakat. Pengadilan ini baik perseorangan organisasi, kelompok anggota masyarakat terhadap pemerintahannya. Kemudian komisi Hak Asasi Manusia Eropa meneruskan keputusan kepada para pihak setelah pengaduan sesuai prosedur yang ada. Misalnya, menetapkan dan mempelajari data, mengadakan penelitian bersama para pihak yang terlibat serta mengupayakan perdamaian (musyawarah) atas dasar penghormatan terhadap hak asasi manusia<br /><br />b) Mahkamah Hak Asasi Manusia (European Court of Human Rights).<br /> <br /> c) Panitia Para Menteri (Committee of Minister).<br /> <br /> Lembaga lainnya yang melindungi dan menjaga lebih lanjut pelaksanaan HAM di Eropa adalah Committee of Experts on Human Rights. Lembaga inibertugas, antara lain:<br /> <ol> <li> Mendata pelaksanaan sistem pengawasan dari konvensi dan mempercepat tata cara kerjanya demi terciptanya perlindungan individu.</li> <li>Membawa Konvensi HAM Eropa sejalan dengan Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik PBB.</li> <li>Meningkatkan terciptanya kesadaran Eropa lebih tinggi di lingkungan nasional, internasional, dan juga kalangan masyarakat umum.</li> </ol> <br />

Untuk perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Eropa, MajelisEropa membentuk: a) Komisi Hak Asasi Manusia Eropa (European Commission...

Hak mutlak terdiri dari apa saja?

Hak mutlak ialah hak yang memberikan wewenang kepada sesorang untuk melakukan sesuatu perbuatan. Hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun, dan setiap orang harus menghormatinya. Hak mutlak terdiri dari:<br /><br />1) Hak asasi manusia, misalnya hak untuk bebas bergerak dan tinggal di suatu negara.<br /><br /> 2) Hak publik mutlak, misalnya hak negara untuk memungut pajak dari  rakyatnya.<br /><br /> 3) Hak keperdataan, misalnya hak marital (hak suami untuk menguasai istrinya dan harta benda istri), hak/kekuasaan orang tua, hak perwalian dan hak pengampuan. Hak nisbi ialah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang/ beberapa orang tertentu untuk menuntut agar orang/beberapa orang lain memberikan sesuatu, dan melakukan/tidak melakukan sesuatu. Misalnya pada persetujuan jual beli terdapat hak relatif, seperti:<br /><br /> 1) Penjual berhak menerima pembayaran dan berkewajiban menyerahkan barang kepada pembeli.<br /><br /> 2) Pembeli berhak menerima barang dan berkewajiban melakukan pembayaran kepada penjual.<br /><br />Sebagai warga negara kita memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam UUD 1945. Hak dan kewajiban tersebut meliputi bidang-bidang politik, hukum, ekonomi, budaya, hak asasi manusia, agama dan pertahanan serta keamanan

Hak mutlak ialah hak yang memberikan wewenang kepada sesorang untuk melakukan sesuatu perbuatan. Hak tersebut dapat dipertahankan terhadap s...

Apa saja sikap yang harus dikembangkan untuk menyeimbangkan kepentinga npribadi dan umum?

Sikap yang harus dikembangkan untuk menyeimbangkan kepentinganpribadi dan umum antara lain:<br />a) Bisa menempatkan diri setelah mengetahui mana yang menjadi kepentingan sendiri dan mana yang menjadi kepentingan orang lain (bersama). Dalam memenuhi kepentingan sendiri kita peduli/ tenggang rasa kepada kepentingan orang lain agar terhindar dari pertengkaran.<br /><br /> b) Mengutamakan, kepentingan umum, karena didalamnya terkandung kepentingan setiap orang, termasuk terpenuhinya kepentingan individu. Misalnya kita wajib menjaga sarana umum, karena semua orang (termasuk diri sendiri) akan merasakan manfaatnya.<br /><br />c) Melaksanakan gotong royong, kerja sama, tolong menolong dan menghindari sifat mementingkan diri sendiri (individualistis), agar terjalin kerukunan dan kekeluargaan. Kebersamaan akan membantuterpenuhinya berbagai kepentingan yang kita perlukan.<br /><br /> d) Tidak bertindak sekehendak sendiri. Memiliki rasa keterikatan terhadap tata pergaulan dan aturan yang merupakan hasil kesepakatan bersama.<br /><br /> e) Mengendalikan diri dalam bertutur kata dan bersikap ketika hidup bermasyarakat.<br /><br />f) Dalam kehidupan yang lebih luas atau bernegara, semangat persatuan harus selalu diutamakan bagi kepentingan bersama. Sehingga sangatlah penting adanya kerja sama antar-golongan/ kelompok masyarakat. Misalnya antara kelompok produsen (penghasil) dan konsumen (pembeli) antara cendekiawan dan industriawan.<br /><br /> Seringkali beberapa kepentingan yang berlainan menimbulkan pertikaian yang mengganggu keharmonisan masyarakat. Kelompok yang kuat menindas dan memaksakan kehendaknya kepada golongan yang lemah. Oleh sebab itu, hukum atau peraturan hidup sangat penting dilaksanakan dalam hidup bermasyarakat. Sifat hukum memaksa dan mengatur hubungan antar-manusia sehingga akan mengendalikan hawa nafsu manusia untuk menghindari bentrokan kepentingan.

Sikap yang harus dikembangkan untuk menyeimbangkan kepentinganpribadi dan umum antara lain: a) Bisa menempatkan diri setelah mengetahui mana...

Jelaskan macam-macam pengertian keadilan?

1. <b>Keadilan komutatif </b>adalah keadilan yang berhubungan dengan persamaan yang diterima oleh setiap orang tanpa melihat jasajasanya. Misalnya setiap warga negara berhak memperoleh pengajaran, tanpa melihat jasanya masing-masing. Keadilan distributif adalah keadilan yang diterima seseorang berdasarkan jasa dan kemampuan yang telah disumbangkannya. Misalnya sopir memperoleh upah lebih besar dari kernetnya. Keadilan konvensional adalah keadilan yang mengikat warga negara, karena keadilan itu didekritkan melalui suatu kekuasaan khusus atau hukum. Misalnya suatu yang adil bila setiap warga negara membayar pajak<br /><b><br />Keadilan kodrat alam</b> adalah keadilan yang bersumber pada hukum alam. Misalnya sifat wanita lebih halus dari pria. Sifat pria lebih kuat dari wanita. Hal ini adil sesuai dengan kodratnya. Keadilan perbaikan adalah keadilan sebagai perbaikan terhadap kesalahan menjatuhkan hukuman dengan memberi ganti rugi kepada korban kesalahan dan menghukum pelakunya. Misalnya kasus Sengkon dan Karta (Bekasi) tidak bersalah, telah mendekam di penjara beberapa tahun karena kekhilapan dalam proses pengadilan. Kemudian mereka bebas dan dinyatakan tidak bersalah setelah pelakunya menyerahkan diri<br /><br />2. <b>Keadilan moral </b>adalah keadilan yang dasarnya keselarasan (pengaturan yang memberi tempat yang selaras kepada bagianbagian yang membentuk suatu masyarakat). Keadilan prosedural (keadilan hukum) adalah sarana untuk melaksanakan keadaan moral yang berkedudukan lebih tinggi daripada hukum positif dan adat kebiasaan<br /> Keadilan yang dipengaruhi teori perjanjian masyarakat adalah suatu tindakan dikatakan adil bila perjanjian yang telah dibuat, ditaati masyarakat.<br /> Keadilan yang dipengaruhi status adalah suatu tindakan dikatakan adil bila ada persesuaian antara sikap seseorang dengan status (kedudukan). Keadilan ( i ) ini dinamakan perbandingan yang seharusnya<br /><br />

1. Keadilan komutatif adalah keadilan yang berhubungan dengan persamaan yang diterima oleh setiap orang tanpa melihat jasajasanya. Misalnya ...

Apa saja akibat penyampaian pendapat yang tidak bertanggung jawab?

<b>Akibat Penyampaian Pendapat yang tidak Bertanggung Jawab</b><br />Penyampaian pendapat yang tanpa batas dan tidak bertanggung jawab akan menimbulkan hal-hal berikut :<br />a. Melahirkan suasana tidak tertib, kekacauan dan tidak memberi rasa aman.<br />b. Merusak rasa kebersamaan dan persatuan sebagai bangsa.<br />c. Memunculkan rasa per musuhan, penghinaan, dendam dan kebencian antar warga.<br />d. Memunculkan hasutan, provokasi dan saling menfitnah warga.<br />e. Menimbulkan ancaman bahaya bagi keselamatan umum.<br />f. Menimbulkan kerusakan pada fasilitas umum.<br />g. Melanggar hak dan kebebasan orang lain Aksi-aksi penyampaian pendapat yang tanpa batas dan tidak bertanggung jawab dapat melahirkan perilaku anarkis seperti merusak, membakar dan tindak kriminal lainnya.<br /> <br /> Jadi penyampaian pendapat di muka umum seperti demonstrasi atau unjuk rasa yang tanpa batas dan tidak bertanggung jawab dapat mengakibatkan hal-hal yang merugikan semua pihak. Bukankah kita merasa rugi jika unjuk rasa berakhir dengan kerusuhan dan pembakaran? Setelah memperhatikan pentingnya menghargai kemerdekaan berpendapat maka kita selayaknya menghargai orang lain yang menyampaikan pendapatnya. Kita patut mendengarkannya guna mengetahui apa yang ingin disampaikan lewat pendapat-pendapat, gagasan, usul dan pernyataan-pernyataan.<br /> <br />  Misalnya, bila karyawan perusahaan berunjuk rasa kepada pemimpin mereka pastilah ingin menyampaikan ganjalan mereka. Bisa saja upah lembur masih kurang sehingga menuntut dinaikkan. Dalam contoh ini, agar pendapat itu didengar oleh pimpinan maka mereka seharusnya menyampaikan pendapat tersebut melalui aksi rapat umum. Akhirnya, mau tak mau, pimpinan mendengarkannya dan bersedia merundingkan kebijakan tersebut

Akibat Penyampaian Pendapat yang tidak Bertanggung Jawab Penyampaian pendapat yang tanpa batas dan tidak bertanggung jawab akan menimbulkan ...

Apa saja batasan-batasan mengemukakan pendapat?

Batasan-batasan Mengemukakan Pendapat.<br />Kemerdekaan menyatakan pendapat ternyata ada batasnya. Pembatasan ini dimaksudkan agar terwujud kebebasan bertanggung jawab. Orang tidak boleh sebebasbebasnya dalam menyatakan pendapat tetapi tunduk pada beberapa batasan. Batasanbatasan tersebut antara lain :<br />a. Hak dan kebebasan orang lain<br />b. Norma-norma yang diakui dan berlaku umum<br />c. Keamanan dan ketertiban umum<br />d. Keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa<br /><br />Contoh penyampaian pendapat yang mengganggu hak kebebasan orang lain : menyatakan pendapat dengan jalan menutup seluruh jalan sehingga membatasi orang yang akan lewat.<br /><br />Contoh penyampaian pendapat yang mengabaikan norma : penyampaian pendapat dengan cara berpawai telanjang.<br /><br /> Contoh penyampaian pendapat yang mengganggu keamanan dan ketertiban : penyampaian pendapat dengan cara membakar ban-ban bekas atau merusak barang yang dilewati.<br /><br /> Contoh penyampaian pendapat yang menciptakan perpecahan bangsa : penyampaian pendapat dengan cara menjelek-njelekkan suku lain. Penyampaian pendapat tanpa batas dan tidak bertanggungjawab berarti menyatakan pendapat sebebas-bebasnya tanpa mematuhi batasan-batasannya. menyatakan pendapat Berarti juga tidak mau tahu serta mengelak dari segala akibat yang ditimbulkannya

Batasan-batasan Mengemukakan Pendapat. Kemerdekaan menyatakan pendapat ternyata ada batasnya. Pembatasan ini dimaksudkan agar terwujud kebeb...

Apa saja akibat yang ditimbulkan penjajahan Jepang di Indonesia?

Akibat yang ditimbulkan penjajahan Jepang di Indonesia antara lain :<br /><b>a. Bidang ekonomi </b><br /> Semua kegiatan perekonomian ditujukan untuk kepentingan perang. Jepang mengerahkan rakyat sebagai pekerja paksa (romusha). Para petani diwajibkan untuk menanam jarak sehingga menimbulkan kekurangan pasokan bahan makanan. Kemudian timbul banyak penyakit, kekurangan gizi dan langkanya kebutuhan pangan, sandang dan papan.<br /><b>b. Bidang pendidikan</b><br />Sistem pendidikan pada jaman Jepang mengalami kemunduran, kurikulum dan sistem pengajaran disesuaikan dengan kepentingan Jepang. Murid-murid diwajibkan masuk organisasi pelajar (Gakutotai). Para siswa diwajibkan pula untuk mengikuti latihan dasar militer dan kerja bakti (Kinrohosy), guru-guru diwajibkan untuk mengikuti kursus bahasa Jepang. Konsep pendidikan Jepang mencetak kader-kader yang mempelopori dan merealisasikan konsep “Kemerdekaan Bersama Asia Timur Raya: dengan Jepang   sebagai pemimpinnya<br /><br /><b>c. Bidang militer</b><br />Untuk memperkuat kekuasaan dan mengatasi kekurangan pasukan perang, Jepang mendirikan organisasi pemuda seinendan (barisan pemuda) dan keibodan (pembantu polisi) yang di bawah gunseikan (kepala pemerintahan militer). Para pemuda Indonesia juga dididik menjadi pembantu prajurit Jepang (Heiho). Tentara Heiho ini kemudian dikirim ke medan perang di Birma dan Malaysia<br /><br /><b>d. Bidang bahasa</b><br />Peraturan pemerintah Jepang yang menghambat perkembangan bangsa Indonesia terutama karya sastra yang harus dibuat sesuai dengan tujuan perang. Di sisi lain, pemerintah Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah dan percakapan sehari-hari. Dampaknya bahasa Indonesia mengalami kemajuan yang pesat. Pada tahun 1943 Kantor Pengajaran membentuk Komisi Bahasa Indonesia, yang bertugas menentukan terminologi dan penyusunan tata bahasa normatif serta menentukan kata-kata umum. Namun, keputusan-keputusan yang diambil komisi belum pernah diumumkan. Untuk memberikan kepercayaan kepada rakyat Indonesia, Jepang menyatakan bahwa dirinya sebagai pemimpin Asia, Cahaya Asia dan Jepang sebagai Pelindung Asia.<br /><br />

Akibat yang ditimbulkan penjajahan Jepang di Indonesia antara lain : a. Bidang ekonomi  Semua kegiatan perekonomian ditujukan untuk kepenti...

Jelaskan tiga fungsi utama hukum Menurut Bachsan Mustofa?

Menurut Bachsan Mustofa, tiga fungsi utama hukum yakni:<br /><b>a) Menjamin kepastian hukum.</b><br />Hukum dalam konsep dan dalam praktiknya memberikan jaminan bagi anggota masyarakat untuk diperlakukan berdasarkan aturan hukum dan tidak dengan sewenangwenang oleh negara atau penguasa, serta menjamin kepastian mengenai isi peraturan tersebut. Dengan adanya hukum manusia memiliki pedoman dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum merupakan panduan, tuntunan atau pedoman bagi warga negara sesuai dengan profesinya serta pedoman bagi para penyelenggara negara.<br /><br />Dengan adanya hukum dapat diketahui perbuatan yang benar yaitu perbuatan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Perbuatan-perbuatan yang salah atau tidak sesuai dengan hukum akan diambil tindakan tegas oleh alat negara sebagai penegak hukum.<br /><br /><b>b) Menjamin keadilan sosial</b><br />Dibentuknya sebuah aturan hukum diharapkan mampu memberikan keadilan dan perlakuanyang adil bagi setiap anggota masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Hukum menempatkan manusia dalam kedudukan yang sederajat tidak membedakan-bedakan golongan, ras, agama maupun suku bangsa sehingga mampu menciptakan keadilan di dalam kehidupan masyarakat<br /><br /><b>c) Fungsi pengayoman </b><br /> Memiliki arti bahwa hukum mampu memberikan pengayoman atau perlindungan bagi setiap anggota masyarakat, baik terhadap jiwa, badan maupun segala hak yang dimilikinya. Dari beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa fungsi hukum adalah mengatur perhubungan hukum dalam pergaulan masyarakat, antar orang, antar orang dengan negara, antar lembaga negara. Hukum mengatur dengan tegas dan adil hak dan kewajiban warga negara. Dengan pengaturan yang jelas dan adil antara hak dan kewajiban warga negara ini diharapkan tidak terjadi pelanggaran hak dan kewajiban oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.<br /> <br /> <br />  Selain itu hukum melindungi hak-hak warga negara dan melindungi pihak yang lemah dari penindasan pihak-pihak yang kuat. Dengan perlindungan hak-hak warga negara ini akan mampu menciptakan kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang. Hukum berfungsi integratif sebagai instrumen pengendalian sosial dalam hubungan antar manusia,mengurangi konflik dan melancarkan proses interaksi pergaulan masyarakat

Menurut Bachsan Mustofa, tiga fungsi utama hukum yakni: a) Menjamin kepastian hukum. Hukum dalam konsep dan dalam praktiknya memberikan jami...

ontoh sikap bangsa Indonesia di era globalisasi baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya serta hukum adalah?

Menentukan Sikap terhadap Globalisasi<br />Pada saat ini semua bangsa sedang berada di tengah era globalisasi, tak terkecuali bangsa Indonesia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia berusaha untuk mempersiapkan diri agar tidak ketinggalan dengan negara lain dalam persaingan di era globalisasi ini. Contoh sikap bangsa Indonesia di era globalisasi baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya serta hukum adalah sebagai berikut.<br /><b>a . Bidang Politik</b><br />Sikap bangsa Indonesia di bidang politik, misalnya<br />1) menegakkan prinsip-prinsip demokrasi yang baik;<br />2) meningkatkan hubungan dan kerja sama internasional;<br />3) berpartisipasi aktif dalam percaturan politik dunia untuk perdamaian.<br /><br /><b>b. Bidang Ekonomi</b><br /> Sikap bangsa Indonesia di bidang ekonomi, misalnya<br />1) meningkatkan kemampuan dan kualitas bangsa untuk bersaing secara internasional;<br />2) meningkatkan mutu produksi dalam negeri agar dapat bersaing di pasar bebas;<br />3) meningkatkan pendapatan per kapita penduduk<br /><br /><b>c . Bidang Budaya</b><br />Sikap bangsa Indonesia di bidang sosial dan budaya, misalnya<br />1) berpartisipasi dalam kegiatan sosial internasional, seperti PMI;<br />2) pelestarian kegiatan-kegiatan sosial budaya yang telah menjadi tradisi masyarakat;<br />3) mengadakan pertukaran pelajar antarnegara<br /><br /><b>d. Bidang Hukum</b><br />Sikap bangsa Indonesia di bidang hukum, misalnya<br />1) mematuhi peraturan hukum dan perjanjian internasional;<br />2) ikut serta meratifikasi perjanjian hukum internasional;<br />3) melaksanakan dan menegakkan hak asasi manusia;<br />4) menghormati mahkamah internasional dan peradilan internasional

Menentukan Sikap terhadap Globalisasi Pada saat ini semua bangsa sedang berada di tengah era globalisasi, tak terkecuali bangsa Indonesia. O...

Apa saja faktor pendukung arus globalisasi Indonesia?

Faktor Pendukung<br />Agar bangsa Indonesia dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, perlu diciptakan suasana atau iklim yang mendukung kita untuk menghadapi arus globalisasi pada abad ke-21. Suasana atau iklim yang mendukung kita untuk menghadapi arus globalisasi, antara lain sebagai berikut.<br />1) Suasana keterbukaan<br />Bangsa Indonesia hendaknya tidak menutup diri dari segala apa yang datang dari luar, baik itu kemajuan iptek, pola hidup, pola pikir, dan berbagai konsep yang siap pakai untuk suatu pembaruan. Akan tetapi, keterbukaan ini bukan berarti terbuka selebar-lebarnya, tanpa melalui proses penyaringan. Kita harus terbuka, tetapi tetap harus dapat menyeleksi, mana yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan mana yang tidak Suasana keterbukaan juga dimaksudkan terbuka dalam berbagai bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial budaya, maupun dalam bidang lain. Akan tetapi, tetap dalam kerangka kesetiaan terhadap bangsa dan negara.<br /><br /> 2) Menghargai hasil karya orang lain<br />Orang akan merasa tertantang untuk melakukan inovasi apabila hasil karyanya dihargai. Hal ini sangat menguntungkan bagi kemajuan hidup kita, sehingga kita tidak selamanya harus mengimpor penemuan-penemuan baru dari negara-negara maju. Untuk itu, iklim demikian perlu kita kembangkan.<br /><br />3) Meningkatkan pendidikan masyarakat<br />Diakui ataupun tidak, pendidikan memegang peran penting dalam upaya meningkatkan daya saing suatu masyarakat ataubangsa. Di era globalisasi, bangsa Indonesia dihadapkan pada persaingan yang sangat tajam. Untuk itu, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, baik secara akademis maupun secara sosial-emosional. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas ini hanya dapat dilakukan melalui peningkatan pendidikan<br /><br />4) Sistem mobilitas sosial terbuka<br />Dengan sistem mobilitas sosial terbuka, manusia Indonesia memiliki hak yang sama untuk berkembang dan meningkatkan derajat serta martabat hidupnya, tanpa dihalang-halangi. Kondisi seperti ini sangat mendorong bangsa kita untuk berpacu meningkatkan kualitas hidup dirinya, dan ini tentu sangat kondusif (mendukung) untuk meningkatkan daya saing bangsa kita dalam percaturan internasional.

Faktor Pendukung Agar bangsa Indonesia dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, perlu diciptakan suasana atau iklim yang mendukung ki...

Perwakilan Nonpolitis di dalam menjalankan tugasnya, korps konsuler terbagi dalam kepangkatan?

Perwakilan Nonpolitis<br />Perwakilan nonpolitis adalah perwakilan suatu negara yang diwakili oleh korps konsuler. Di dalam menjalankan tugasnya, korps konsuler terbagi dalam kepangkatan sebagai berikut<br /><br /><b>1) Konsul Jenderal</b><br />Konsul jenderal membawahi beberapa konsul yang ditempatkan di ibu kota negara tempat dia bertugas.<br /><br /> <b>2) Konsul dan Wakil Konsul</b><br />Konsul mengepalai satu kekonsulan yang kadangkadang diperbantukan kepada konsul jenderal. Wakil konsul diperbantukan kepada konsul atau konsul jenderal yang kadang diserahi pimpinan konsuler.<br /><br /> <b>3) Agen Konsul</b><br />Agen konsul diangkat oleh konsul jenderal dengan tugas untuk mengurus hal-hal yang bersifat terbatas dan berhubungan dengan kekonsulan. Tugas-tugas yang berhubungan dengan kekonsulan, antara lain meliputi bidang ekonomi, seperti menggalakkan ekspor komoditas nonmigas dan promosi perdagangan. Dalam bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan, seperti tukar-menukar pelajar, mahasiswa, misi kebudayaan, dan pelayanan pariwisata<br /><br /> <br />Atase adalah pejabat pembantu dari duta besar berkuasa penuh. Atase terdiri atas dua bagian seperti berikut.<br /><br /> (1) Atase Pertahanan<br />Atase pertahanan dijabat oleh seorang perwira TNI yang diberbantukan Departemen Luar Negeri dan ditempatkan di kantor kedutaan besar. Tugas atase adalah memberikan nasihat di bidang militer dan pertahanan keamanan kepada duta besar berkuasa penuh.<br /><br /> (2) Atase Teknis<br />Atase teknis dijabat oleh seorang pegawai negeri sipil tertentu yang tidak berasal dari lingkungan Departemen Luar Negeri dan ditempatkan di salah satu kedutaan besar untuk membantu duta besar. Atase teknis berkuasa penuh dalam melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan tugas pokok dari departemennya sendiri. Misalnya, atase perdagangan, atase pendidikan dan kebudayaan, dan atase perindustrian.

Perwakilan Nonpolitis Perwakilan nonpolitis adalah perwakilan suatu negara yang diwakili oleh korps konsuler. Di dalam menjalankan tugasnya,...

Jelaskan terjadinya negara secara teoretis

Berdasarkan Teoretis<br /> Terjadinya negara secara teoretis antara lain sebagai berikut.<br /> 1) Teori hukum alam<br /> Teori hukum alam merupakan hasil pemikiran paling awal, yaitu masa Plato dan Aristoteles. Menurut teori hukum alam, terjadinya negara adalah sesuatu yang alamiah terjadi. Segala sesuatu itu berjalan menurut hukum alam, yaitu mulai dari lahir, berkembang, mencapai puncaknya, layu, dan akhirnya mati. Negara terjadi secara alamiah dengan bersumber dari manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kecenderungan berkumpul dan saling berhubungan untuk mencapai kebutuhan hidupnya<br /> <br /> 2) Teori ketuhanan<br /> Teori ini muncul setelah lahirnya agama-agama besar di dunia, yaitu Islam dan Kristen. Dengan demiki-an, teori ini dipengaruhi oleh paham keagamaan. Menurut teori ketuhanan, negara terjadi karena kehendak Tuhan dan didasari kepercayaan bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan serta terjadi atas kehendak Tuhan. Penganjur teori ini, antara lain Freiderich Julius Stahl, Thomas Aquinas, dan Agustinus<br /> <br /> 3) Teori perjanjian<br /> Teori perjanjian muncul sebagai reaksi atas teori hukum alam dan kedaulatan Tuhan. Mereka menganggap kedua teori tersebut belum mampu menjelaskan dengan baik bagaimana terjadinya negara. Teori ini dilahirkan oleh pemikir-pemikir Eropa menjelang abad pencerahan. Mereka adalah Thomas Hobbes, John Locke, JJ. Rouseau, dan Monstesquieu.<br /> <br />

Berdasarkan Teoretis Terjadinya negara secara teoretis antara lain sebagai berikut. 1) Teori hukum alam Teori hukum alam merupakan hasil ...

Hal Faktor internal yang memengaruhi ketidakaktifan masyarakat dalam kebijakan publik adalah?

<b>Faktor Internal</b><br />Faktor internal yang memengaruhi ketidakaktifan masyarakat dalam kebijakan publik meliputi hal-hal berikut.<br />a) Perumusan Kebijakan Publik<br />Perumusan kebijakan publik merupakan saat yang paling tepat bagi anggota masyarakat untuk berpartisipasi mengajukan usulannya. Meskipun demikian, tidak semua anggota masyarakat mau memanfaatkan kesempatan itu. Beberapa alasannya berasal dari dalam diri anggota masyarakat tersebut. Hal-hal yang menyebabkannya adalah sebagai berikut.<br /><br /> (1) Masyarakat sudah terbiasa pada pola lama, yaitu pembuatan peraturan tanpa partisipasi warga. <br /> Selama ini warga telah terbiasa patuh pada perintah dari pusat tanpa mempertanyakan aturan tersebut. Karenanya, ketika kesempatan berpartisipasi dibuka, sulit bagi mereka untuk mengubah pola pemikiran yang telah ada.<br /><br /> (2) Masyarakat tidak tahu adanya kesempatan untuk berpartisipasi<br />Masyarakat yang tinggal di pedalaman atau jauh dari jangkauan media, sangat sulit untuk mendapatkan informasi. Mereka mengandalkan informasi dari mulut ke mulut atau informasi dari pemimpinnya.Padahal, pemimpin mereka belum tentu tahu adanya kesempatan ini. Akibatnya, perumusan kebijakan publik sulit untuk mendapatkan partisipasi dari masyarakat.<br /><br />3) Masyarakat tidak tahu prosedur berpartisipasi Untuk berpartisipasi diperlukan langkah-langkah yang baik dan benar. Misalnya, menyampaikan pendapat tersebut kepada wakil rakyat. Akan tetapi, sering kali pengetahuan mengenai prosedur ini tidak tersosialisasi dengan baik. Mereka tidak tahu cara menyalurkan pendapatnya. Akibatnya, masyarakat menjadi enggan untuk berpartisipasi.<br /><br /> (4) Masyarakat tidak mau tahu<br />Tidak semua anggota masyarakat memberikan perhatian pada apa yang terjadi di dalam lingkungannya. Setiap orang memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Mungkin kebijakan publik tersebut tidak berhubungan dengan kepentingannya sehingga mereka merasa tidak ada manfaatnya untuk ikut berpartisipasi.<br /><br />b) Pelaksanaan Kebijakan Publik<br />Sebuah kebijakan publik tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya partisipasi dari anggota masyarakat. Setelah kebijakan publik terbentuk sering kali kebijakan itu tidak berjalan sesuai dengan harapan pemerintah. Hambatan pelaksanaan kebijakan publik yang berasal dari dalam diri anggota masyarakat adalah sebagai berikut.<br /><br />(1) Rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat untuk melaksanakan kebijakan publik.<br /> Harus kita akui bahwa kesadaran hukum anggota masyarakat kita belum sebaik yang diharapkan. Banyak pelanggaran yang terjadi hanya karena tidak ada polisi yang mengawasi atau tidak ada orang yang melihat. Rendahnya kesadaran hukum inilah yang membuat sebuah kebijakan publik sulit untuk berjalan dengan baik.<br /><br />(2) Masyarakat sengaja melanggar karena sanksinya tidak tegas.<br />Peraturan yang baik adalah peraturan yang menegaskan sanksi bagi yang melanggarnya. Dalam kenyataannya ada beberapa peraturan yang tidak jelas sanksinya sehingga jika ada orang yang melanggar, sulit dikenakan hukuman. Contohnya, peraturan penebangan hutan. Meski ada yang menebang pohon, namun tidak ada orang yang ditangkap. Akhirnya, masyarakat enggan untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut

Faktor Internal Faktor internal yang memengaruhi ketidakaktifan masyarakat dalam kebijakan publik meliputi hal-hal berikut. a) Perumusan Keb...

Apa saja respons masyarakat ketika dilakukan kebijakan publik?

<b>Respons Masyarakat ketika Dilakukan Kebijakan Publik</b><br />Ketika kebijakan publik dikeluarkan, pemerintah daerah mengharapkan anggota masyarakat untuk mendukung dan mematuhi kebijakan tersebut sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam otonomi daerah. Akan tetapi, harapan pemerintah tersebut tidak selamanya terpenuhi. Respons atau tanggapan masyarakat ketika kebijakan publik dikeluarkan, antara lain sebagai berikut.<br /><br /><b>1) Positif</b><br />Orang yang memandang positif sebuah kebijakan publik yang akan dikeluarkan akan mendukung peraturan tersebut dengan penuh kesadaran. Ia merasa peraturan tersebut menguntungkan dan membawa kebaikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindakan yang mungkin dilakukan adalah sebagai<br />berikut:<br /> <ol> <li> menyampaikan usul dan saran dalam bentuk lisan ataupun tulisan yang sesuai dengan rancangan peraturan tersebut dan ditujukan kepada pemerintah daerah ataupun DPRD;</li> <li>mendukung terselenggaranya proses penyusunan peraturan perundang-undangan;</li> <li>mendiskusikan rancangan peraturan tersebut dan hasilnya disampaikan kepada pemerintah daerahatau DPRD;</li> <li> memberikan dorongan moral kepada peserta sidang yang sedang merumuskan dan menetapkan peraturan tersebut</li> </ol> <br /><b>2) Antisipatif</b><br />Orang yang bersikap antisipatif tanggap akan kemungkinan yang terjadi dengan diterapkannya peraturan tersebut. Ia tidak mendukung atau menolak peraturan tersebut. Akan tetapi, ia memikirkan cara agar ia tidak terkena sanksi atau ketentuan peraturan tersebut.<br /><br /> <b>3) Negatif</b><br />Orang yang memiliki respons negatif terhadap peraturan akan menolak peraturan tersebut. Hal ini dilakukan karena ia menganggap peraturan tersebut akan merugikan dirinya. Kebebasan atau keuntungan yang semula ia dapatkan akan berkurang dengan adanya peraturan tersebut.

Respons Masyarakat ketika Dilakukan Kebijakan Publik Ketika kebijakan publik dikeluarkan, pemerintah daerah mengharapkan anggota masyarakat ...

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen kedua

a. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen kedua<br />1) Pasal 1<br /> <ol> <li>Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.</li> <li>Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.</li> <li> Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.</li> <li> Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.</li> <li> Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat</li> <li> Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan</li> <li> Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah di atur dengan undangundang.</li> </ol> <br />2) Pasal 18<br /> <ol> <li> Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.</li> <li>Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.</li> </ol> <br />3) Pasal 18B<br /> <ol> <li>Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.</li> <li> Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat berserta hak-hak tradisionalnya dan prinsip-prinsip Negara Kaesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang.</li> </ol> <br />b. Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/2000, tentang Rekomendasi Kebijakan dalam<br />Penyelenggaraan Otonomi Daerah.<br />c. Undang-Undang<br />1) UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah<br />2) UU no.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

a. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen kedua 1) Pasal 1 Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah pr...

Apa pengertian Terbentuknya negara secara primer dan Terbentuknya negara secara sekunder?

<b>Terbentuknya negara secara primer</b><br />Secara primer suatu negara terbentuk diawali dengan adanya kebutuhan dan kesadaran bersama bahwa manusia sebagai mahluk sosial tidak dapat memenuhi segala kebutuhan hidup tanpa bantuan orang lain. Untuk itu manusia harus bekerjasama dengan manusia lain.<br /><br />Untuk mempertahankan kelangsungan hidup, manusia membentuk kelompok yang dinamakan keluarga. Dari keluarga, kemudian terus berkembang menjadi kelompok masyarakat hukum yang dinamakan suku. Sebuah suku dipimpin oleh seorang kepala suku yang berperan sebagai primus inter pares, artinya orang yang pertama di antara yang sederajat. Dari satu suku kemudian berkembang menjadi dua suku, tiga suku, dan seterusnya menjadi semakin kompleks dan besar.<br /><br /> Terbentuknya kelompok besar ini didasari adanya persamaan nasib, persamaan budaya dan lain sebagainya. Kelompok ini kemudian dipimpin oleh seorang diantara mereka yang dianggap terkemuka yang disebut raja. Dalam perkembangannya kemudian muncul suatu gagasan dari tiap-tiap kelompok, mempunyai keinginan untuk memiliki kekayaan, seperti tanah, harta benda lainnya. Dengan adanya keinginan-keinginan tersebut kemudian mendorong tumbuhnya kesadaran untuk membentuk negara untuk mengorganisir berbagai kepentingan tersebut. Warga negara kemudian memilih seorang pemimpin. Dengan terpilihnya seorang pemimpin, maka rakyat menyerahkan kekuasaan tertingginya kepada pemimpin tersebut.<br /><br /><br /> . <b>Terbentuknya negara secara sekunder</b><br />Terbentuknya negara secara sekunder adalah terjadinya suatu negara dipandang dari lingkungan negara lain. Negara yang baru berdiri dapat dinyatakan sebagai negara apabila telah memperoleh pengakuan dari lain. Pengakuan akan datang dari negara lain apabila suatu negara telah memproklamasikan kemerdekaannya. Pengakuan dari negara lain merupakan unsur yang penting bagi berdirinya suatu negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, sebelumnya merupakan negara yang terjajah. Dengan proklamasi kemerdekaan berati mengakhiri pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena itu, negara-negara lain mengakui baik secara de facto ataupun secara de jure. Pemerintah baru Indonesia berhak menyusun kekuasaan untuk menentukan nasib sendiri

Terbentuknya negara secara primer Secara primer suatu negara terbentuk diawali dengan adanya kebutuhan dan kesadaran bersama bahwa manusia s...

Apa pengertian Manusia sebagai makhluk individu dan Manusia sebagai makhluk sosial?

<b>1.Manusia sebagai makhluk individu</b><br />Individu berarti seseorang (tunggal), organisme yang hidupnya berdiri sendiri. Individualisme ialah suatu pandangan atau paham yang menganggap bahwa diri sendiri lebih utama daripada orang lain. Tuhan menciptakan manusia dengan kemampuan kodrati untuk tumbuh serta berkembang, mulai sejak dalam kandungan ibunya, lahir, kemudian tumbuh berkembang sampai dewasa. Manusia merupakan homo sapiens, suatu makhluk yang berakal budi. Manusia yang berpengalaman serta dikaruniai jasmani juga rohani merupakan kesatuan serta perpaduan yang serasi yang disebut pribadi.<br /><br /> Individualisme menitikberatkan kepada kekhususan, martabat, hak, serta kebebasan individu. Manusia pada awalnya ialah individu yang bebas serta merdeka, tidak mempunyai ikatan apa pun, termasuk tidak terikat dengan masyarakat maupun negara. Manusia dapat berkembang serta mencapai kesejahteraan hidupnya apabila manusia tersebut dapat secara bebas (merdeka) bisa berkarya serta berbuat apapun demi memperbaiki dirinya sendiri.<br /><br />Pada setiap individu mempunyai keunikan (spesifikasi) yang membedakannya dari individu lain. Keunikan individu tersebut memuat kelebihan serta kekurangan pada tiap pribadi. Kekurangan manusia yang satu dapat diisi kelebihan manusia yang lainnya. Kesemuanya itu akan mendasari rasa menerima keberadaan serta kebutuhan guna menjalin kerja sama dengan manusia lain.<br /><br /> <b>2. Manusia sebagai makhluk sosial</b><br />Dalam menjalani kehidupan, manusia senantiasa membutuhkan dan bergantung pada manusia lainnya. Seseorang tidak akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendirian. Karena saling membutuhkan, manusia wajib melakukan sosialisasi dengan manusia lain. Manusia yang satu akan bergabung dengan manusia lain dan membentuk kelompok dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup dan mencapai tujuannya.<br /><br /> Naluri manusia guna selalu hidup beserta orang lain disebut gregariousness. Oleh karena itu, manusia juga disebut sebagai social animal (hewan sosial) atau hewan yang mempunyai naluri untuk senantiasa hidup bersama (Soerjono  Soekanto, 1986). Naluri tersebut tergambarkan dari hasrat manusia untuk selalu menjadi satu (berkelompok) dengan manusia lain dalam suatu masyarakat<br /><br />

1.Manusia sebagai makhluk individu Individu berarti seseorang (tunggal), organisme yang hidupnya berdiri sendiri. Individualisme ialah suatu...

Secara umum, macam-macam potensi manusia adalah ?

Macam-macam potensi<br /> Secara umum, macam-macam potensi manusia adalah sebagai berikut.<br />a. Potensi fisik, merupakan organ fisik manusia yang dapat digunakan dan diberdayakan untuk berbagai kepentingan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Potensi fisik berfungsi sesuai dengan jenisnya. Contohnya, mata untuk melihat, kaki untuk berjalan, telingauntuk mendengar, dan sebagainya.<br /><br /> b. Potensi mental intelektual (intelectual quotient), merupakan potensi kecerdasan yang ada pada otak manusia (terutama otak belahan kiri). Potensi ini berfungsi, antara lain menganalisis, menghitung, merencanakan sesuatu, dan sebagainya.<br /><br /> c. Potensi sosial emosional (emotional quotient), merupakan potensi kecerdasan yang ada pada otak manusia (terutama otak belahan kanan). Potensi ini berfungsi, antara lain untuk mengendalikan amarah, bertanggung jawab, motivasi, kesadaran diri, dan sebagainya. Emotional quotient (EQ) lebih banyak dipengaruhi oleh pola asuh orang tua dan lingkungan.<br /><br />d. Potensi mental spiritual (spiritual quotient), merupakan potensi kecerdasan yang bertumpu pada bagian dalam diri kita yang berhubungan dengan kearifan di luar ego atau jiwa sadar (bukan hanya mengetahui nilai, tetapi menemukan nilai). Dengan SQ manusia dapat muncul sebagai makhluk yang utuh secara intelektual, emosional, dan spiritual. Cara pengungkapan SQ adalah melaluipendidikan agama dan pendidikan budi pekerti.<br /><br /> e. Potensi ketangguhan (adversity quotient), merupakan potensi kecerdasan manusia yang bertumpu pada bagian dalam diri kita yang berhubungan dengan keuletan, ketangguhan, dan daya juang yang tinggi. AQ merupakan salah satu faktor spesifik sukses (prestasi) seseorang karena mampu merespons berbagai kesulitan dengan baik. Dengan AQ, berarti seseorang telah mampu mengubah  rintangan menjadi peluang.<br /><br />Potensi-potensi tersebut, pada dasarnya masih merupakan kemampuan yang belum terwujud secara optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan hal lain agar potensi tersebut dapat didayagunakan, tentu saja manusia mesti memiliki ambisi. Ambisi inilah yang mendorong orang untuk berusaha meraih keinginannya. Tanpa ambisi, orang hanya akan merasa puas dengan kondisi yang dimilikinya sekarang, tidak ada keinginan untuk mengubahnya menjadi lebih baik. Walaupun demikian, kita harus mampu untuk menakar kemampuan diri. Jangan sampai ambisi yang berlebihan, yang berada di luar jangkauan dan kewajaran justru membawa kita ke jurang kesombongan dan mendorong pada kegagalan

Macam-macam potensi Secara umum, macam-macam potensi manusia adalah sebagai berikut. a. Potensi fisik, merupakan organ fisik manusia yang d...

Apa Upaya untuk berprestasi dalam berbagai bidang?

Upaya untuk berprestasi dalam berbagai bidang<br />Setiap manusia telah diberikan oleh Tuhan berbagai macam potensi, baik yang bersifat fisik (psikomotorik), mental intelektual, sosial-emosional, mental spiritual, maupun ketangguhan. Semua potensi tersebut akan berubah dan berkembang sejalan dengan tingkat perkembangan, baik pada faktor internal individu itu sendiri maupun lingkungan tempat kita berada. Untuk berprestasi, setiap manusia mempunyai cara-cara dan pemahaman sesuai  dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki. Beberapa upaya yang dilakukan manusia agar berprestasi<br /><br />a. Semenjak usia dini telah dilakukan pencarian bibit-bibit berbakat.<br />b. Dididik dan dilatih secara bertahap serta terprogram dengan baik.<br />c. Secara periodik, diadakan evaluasi dan diberikan umpan balik (feedback).<br />d. Diuji coba melalui kompetisi dari yang level reguler sampai dengan yang profesional.<br />e. Berkompetisi secara profesional dalam jangka waktu tertentu<br /><br />Salah satu hal yang mendorong lahirnya suatu prestasi adalah keberlanjutan. Maksudnya, setelah seseorang menyadari bahwa dirinya memiliki potensi di suatu bidang, maka dia akan terus-menerus berupaya untuk mengembangkan potensi tersebut menjadi kemampuan utama yang dimilikinya. Tentu saja dalam perjalanannya dibutuhkan evaluasi. Tanpa evaluasi, seseorang tidak akan mampu mengukur sejauh mana kemampuannya.<br /> <br /> Selain itu, evaluasi juga dapat dijadikan sebagai pijakan untuk memperbaiki diri. Seperti halnya di sekolah, di setiap akhir semester Bapak/Ibu Guru memberikan soal-soal ujian. Dari hasil pekerjaan, setiap siswa akan diketahui bagaimana prestasi belajarnya. Hasil tersebut diharapkan dapat menjadi pemacu untuk meningkatkan semangat agar siswa memperoleh nilai yang lebih baik di masa datang. Dengan demikian, proses belajar yang dilakukan oleh siswa akan terus berlanjut

Upaya untuk berprestasi dalam berbagai bidang Setiap manusia telah diberikan oleh Tuhan berbagai macam potensi, baik yang bersifat fisik (ps...

Apa saja Aspek positif globalisasi diberbagai bidang?

<b> Aspek positif globalisasi</b><br />Berdasarkan trend globalisasi yang sekarang sedang berkembang di seluruh dunia, kita dapat mengidentifikasi aspek-aspek positif globalisasi sebagai berikut.<br /><b>1) Globalisasi teknologi</b><br />Indikator: tampak dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi. Hal ini memungkinkan seseorang mampu berkomunikasi melewati batas-batas negara dengan efektif dan efisien. Contohnya, seorang siswa yang membutuhkan informasi perguruan tinggi di luar negeri hanya perlu duduk di depan komputer (membuka internet), tanpa harus membuang banyak waktu dan biaya untuk datang sendiri ke luar negeri hanya sekadar untuk menanyakan informasi perguruan tinggi yang hendak dituju.<br /><b> </b><br /> <b>2) Globalisasi perdagangan</b><br />Indikator: maraknya perkembangan industri memungkinkan seorang produsen dalam satu negara tidak lagi membatasi diri dengan membuat suatu produk sendirian, melainkan dapat mengimpor komponen-komponen lain yang diperlukan dari negara lain. Contohnya, komponen Toyota motor Jepang dapat diperoleh dari Indonesia (Toyota Kijang), dari Thailand (Toyota Vios), dan sebagainya<br /><br /><b>3) Globalisasi industri dan jasa</b><br />Indikator: setiap negara sangat terbuka untuk membuka peluang industri dan jasa sehingga ahli-ahli dari suatu negara dapat bekerja di negara lain dan sebaliknya.  Contohnya, beberapa perusahaan di Indonesia menyewa konsultan dari negara lain.<br /><b> </b><br /> <b>4) Globalisasi sosial dan budaya</b><br />Indikator: meningkatnya transportasi memungkinkan setiap manusia mampu bergerak dinamis dalam berimigrasi, meskipun kadang-kadang terjadi benturan budaya.  Contohnya, orang-orang Turki yang bermigrasi ke Jerman telah mengalami perkembangan pesat sehingga sempat terjadi benturan budaya. Bahkan, 40% penduduk Vancover (Kanada) sekarang ini berasal dari Hongkong. Semakin banyak imigran dari Asia yang bermukim atau pun menjadi warga negara Australia.<br /><b> </b><br /> <b>5) Globalisasi dan lingkungan hidup</b><br />Indikator: lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau negara lain semakin kritis menyoroti persoalan-persoalan lingkungan dalam suatu negara. Contohnya, waktu terjadi kebakaran hutan di Indonesia, negara-negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand melakukan protes terbuka karena asapnya sangat mengganggu kesehatan dan penerbangan. Demikian juga, banyak negara yang membicarakan tentang pemanasan global akibat makin lebarnya lubang ozon sehingga terjadi perubahan iklim.<br /><b> </b><br /> <b>6) Globalisasi politik</b><br />Indikator: meskipun setiap negara berhak atas kedaulatannya, namun dalam penyelenggaraannya negara-negara lain dapat menuntut sikap transparan, demokratis, dan menghargai hak asasi manusia. Contohnya, penanganan demonstran yang serampangan di Thailand pada akhir November 2004 yang berakibat 90 orang tewas memancing kecaman keras dari berbagai negara di dunia

 Aspek positif globalisasi Berdasarkan trend globalisasi yang sekarang sedang berkembang di seluruh dunia, kita dapat mengidentifikasi aspek...

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri Indonesia Undang-undang tersebut dibuat dengan menimbang beberapa hal?

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri Indonesia Undang-undang tentang hubungan luar negeri Republik Indonesia yang terbaru disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 September 1999. Undang-undang tersebut dibuat dengan menimbang beberapa hal sebagai beriku<br /> <ol> <li> Hubungan luar negeri berasaskan kesamaan derajat dan saling menghormati, saling menguntungkan, serta tidak saling mencampuri urusan dalam negeri masing-masing, seperti yang tersiar dalam Pancasila dan UUD 1945.</li> <li> Hubungan luar negeri bertujuan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkankemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.</li> <li> Hubungan luar negeri diabdikan untuk kepentingan nasional berdasarkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif.</li> <li> Penyelenggaraan politik luar negeri perlu diatur secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu undang-undang.</li> </ol> <br />Ketentuan dalam undang-undang itu terdiri atas 10 bab dan dijabarkan dalam 40 pasal. Ketentuan-ketentuan tersebut, antara lain, sebagai berikut<br /> <ol> <li>Hubungan luar negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan pemerintah di tingkat pusat dan daerah atau lembagalembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan warga negara Indonesia</li> <li>. Politik luar negeri adalah segala kebijakan, sikap, dan langkah pemerintah pusat yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan internasional</li> <li> Hubungan luar negeri dan politik luar negeri didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 serta GBHN.</li> <li>Politik luar negeri menganut prinsip bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional.</li> <li>Politik luar negeri dilaksanakan melalui diplomasi yang kreatif, aktif, dan antisipatif, tidak sekadar rutin dan reaktif, tetapi teguh dalam prinsip dan pendirian, rasional, dan luwes dalam pendekatan.</li> <li>Dan lain-lain</li> </ol> <br />

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri Indonesia Undang-undang tentang hubungan luar negeri Republik Indonesia yang ...