Apa saja ciri-ciri konsititusi (UUD) pada negara komunis ?

Komunisme merupakan paham politik yang menekankan pada kepemilikan dan menentang kebebasan individu. Pemerintahan negar komunis mengendalikan seluruh aspek kehidupan masyarakat, contohnyaadanya pelarangan terhadap kepemilikan individu. Negara-negara komunis yang sekarang masih ada, contohnya Cina, Cuba, Korea Utara, dan Vietnam.<br /><br /> Komunisme bertujuan mewujudkan masyarakat komunis dengan negara sebagai alatnya. Masyarakat komunis adalah masyarakat yang sama, tidak ada perbedaan kelas atau lapisan sosial, bebas dari keterikatannya pada kepemilikan individu, tidak ada eksploitasi, penindasan dan penyiksaan. Dalam masyarakat komunis inilah, negara dipakai sebagai alat atau sarana. Untuk itu, negara memiliki kekuasaan besar untuk menguasai segala aspek kehidupan<br /><br />Ciri-ciri konsititusi (UUD) pada negara komunis adalah sebagai berikut<br /> <ol> <li>Undang-undang dasar memberi kekuasaan yang besar kepada penguasa (negara) untuk menyelenggarakan segenap aspek kehidupan bernegara.</li> <li>Undang-undang dasar membatasi dan menekan hak-hak warga negara.Konstitusi (undang-undang dasar) negara komunis mempunyai fungsi, yaitu</li> </ol> <ul> <li> mencerminkan kemenangan-kemenangan yang berhasil dicapai dalam perjuangan ke arah tercapainya masyarakat komunis;</li> <li> merupakan catatan formal dan legal dari kemajuan yang telah dicapai;</li> <li>memberi dasar hukum bagi untuk perubahan masyarakat yang dicita-citakan dalam tahap-tahap perkembangan menuju masyarakat komunis.</li> </ul> <br />Jenis konstitusi menurut Elazar sebagai beriku<br /> <ol> <li> Konstitusi merupakan kerangka yang longgar dari pemerintahan yang didasarkan pada kebiasaan dan adaptasi.</li> <li> Konstitusi dianggap sebagai kode negara yang menempatkan adanya kekuasaan dan saling hubungan dengan institusi politik.</li> <li> Konstitusi merupakan manifestasi revolusi yang ditata untuk meraih program transformasi sosial.</li> <li>Konstitusi di banyak negara Dunia Ketiga berperan menata politik yang ideal.</li> </ol>

Komunisme merupakan paham politik yang menekankan pada kepemilikan dan menentang kebebasan individu. Pemerintahan negar komunis mengendalika...

Jelaskan nilai subjektif dan nilai objektif pancasila?

<b>Nilai subjektif  </b><br /> Setiap manusia dalam kehidupan sering menghadapi permasalahan, baik permasalahan yang datang dari kelompok maupun dirinya sendiri. Hal itu disebabkan adanya perbedaan kepentingan antarmanusia. Demikian pula dengan warga negara Indonesia juga sering menghadapi masalah dalam hidup berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, bangsa Indonesia membutuhkan cara yang tepat untuk memecahkan permasalahan tersebut. Cara penyelesaian masalah harus sesuai dengan jiwa, dan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Apa pun bentuk kehidupan berbangsa dan bernegara harus berpedoman Pancasila. Oleh karena itu, perlu adanya kebulatan tekad untuk mempertahankan Pancasila. Untuk mempertahankan ideologi Pancasila, bangsa Indonesia perlu melakukan usaha terpadu dan terencana, antara lain sebagai beriku<br /> <ol> <li> Meresapi kembali cita-cita yang terkandung dalam Pancasila.</li> <li>Mengamalkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang selaras, serasi, dan seimbang, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.</li> <li> Percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai ajaran agamanya</li> <li>Melaksanaan trikerukunan umat beragama, yaitu kerukunan internumat beragama, kerukunan antara umat beragama dengan umat beragama yang lain, dan kerukunan umat beragama dengan pemerintah.</li> <li> Mematuhi norma hukum, norma sosial, norma agama, dan peraturanperaturan perundangan yang berlaku.</li> </ol> <br /><b>Apa saja nilai objektif pancasila</b><br />Pancasila memiliki nilai yang universal. Artinya, Pancasila mengandung nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang layaknya dimiliki semua bangsa beradab di dunia. Hal tersebut didasarkan pada pemikiranpemikiran berikut ini.<br />a. Semua bangsa meyakini dan mengakui adanya Tuhan atau adanya kekuatan lain yang berada di atas kekuasaan manusia.<br /> b. Semua manusia mempunyai rasa kemanusiaan. Pada hakikatnya,<br />semua orang mempunyai hasrat ingin menolong sesama manusia, terutama pihak yang lemah. Selain itu, semua manusia memiliki  hasrat untuk menghormati manusia lain, bahkan berwatak ingin hidup berdampingan, dengan bangsa lain.<br />c. Dalam kemajuan peradaban dan ketatanegaraan, semua bangsa pada prinsipnya menjunjung tinggi hak-hak dan wewenang rakyatnya dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, suara-suara dan kehendak rakyat harus diperhatikan.<br />d. Semua bangsa dan negara menginginkan rakyatnya mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Tidak ada bangsa dan negara yang menginginkan rakyatnya hidup sengsara atau melarat

Nilai subjektif  Setiap manusia dalam kehidupan sering menghadapi permasalahan, baik permasalahan yang datang dari kelompok maupun dirinya ...

Sebutkan dan jelaskan Perumusan Pancasila secara kausalitas secara langsung dan tidak langsung?

Perumusan Pancasila secara kausalitas dibedakan menjadi dua, yaitu secara langsung dan tidak langsung.<br />1) Perumusan (asal mula) Pancasila yang langsung. Asal mula Pancasila secara langsung dikemukakan oleh Notonegoro yang mengutip pendapat Aristoteles, yaitu sebagai berikut.<br /><b>(a) Kausa Materialis</b><br />Kausa materialis atau disebut sebab berupa materi/bahan.<br />Sebab ini memberi jawaban atas pertanyaan tentang “dari bahan<br />apakah sesuatu (Pancasila) itu dibuat”. Artinya bahwa nilainilai Pancasila berasal dari nilai-nilai yang digali dari bangsa Indonesia sendiri berupa adat istiadat, budaya, dan religius<br /><br /><b>b) Kausa Formalis</b><br />Kausa formalis atau disebut sebab berupa bentuk. Sebab ini memberi jawaban atas pertanyaan tentang “bagaimanakah bentuk dari sesuatu (Pancasila) itu dibuat”. Kita ketahui bahwa bentuk Pancasila seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 telah diperjuangkan melalui usaha perumusan dan pembahasan Pancasila oleh BPUPKI pada sidang I maupun sidang II BPUPKI<br /><br /><b>(c) Kausa Effisien</b><br />Kausa effisien atau disebut sebab berupa kerja. Sebab ini memberi jawaban atas pertanyaan “siapakah yang membuat barang (Pancasila) itu”. Artinya bahwa Pancasila merupakan karya PPKI sebagai pembentuk negara dan atas kuasa pembentuk negara yang mengesahkan Pancasila menjadi dasar negara yang sah.<br /><b>(d) Kausa Finalis</b><br />Kausa finalis atau disebut sebab berupa tujuan. Sebab ini memberi jawaban atas pertanyaan tentang “untuk tujuan apakah sesuatu (Pancasila) itu dibuat”. Artinya bahwa Pancasila memiliki tujuan untuk dijadikan sebagai dasar negara. Tujuan tersebut dirumuskan BPUPKI dan Panitia Sembilan, kemudian ditetapkan PPKI sebagai dasar negara.<br /><br /> 2) Perumusan (asal mula) Pancasila secara tidak langsung (Kausa Materialis). Nilai-nilai Pancasila sejak dulu telah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan nilai agama. Semua nilai-nilai itu ada sebelum proklamasi kemerdekaan. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila, baik nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, maupun keadilan terdapat dalam kepribadian bangsa dan ideologi sehari-hari bangsa Indonesia.

Perumusan Pancasila secara kausalitas dibedakan menjadi dua, yaitu secara langsung dan tidak langsung. 1) Perumusan (asal mula) Pancasila ya...

Contoh pemberitahuan dan penyiaran media cetak dan media elektronik yang berperan mempengaruhi dan membantu pendapat umum?

Media Berperan Mempengaruhi dan Membantu  Pendapat Umum<br />Dewasa ini, media massa, baik media cetak (surat kabar, tabloid, dan majalah) maupun media elektronika (radio dan televisi), sangat berperan dalam memengaruhi dan membentuk pendapat umum di kalangan rakyat banyak. Pengaruh itu dapat berupa pengaruh baik (positif) atau buruk (negatif<br /><br />Contoh pemberitahuan dan penyiaran media cetak dan media elektronik adalah sebagai berikut.<br />1) Pemberitahuan dalam surat kabar, majalah, dan tabloid tentang pelanggaran HAM, tawuran pelajar/ masyarakat, demonstrasi, dan pembajakan bus secara terus-menerus dapat memengaruhi orang asing yang akan berkunjung atau menanam modal di Indonesia. Sebaliknya, pemberitahuan tentang pembangunan, kemajuan sains dan teknologi, kemajuan industri dan perdagangan, yang bersifat positif dapat mengharumkan nama bangsa Indonesia<br /><br />2) Penyiaran dalam radio, televisi, film, dan sinetron tentang pemakaian narkoba, cerita film/sinetron yang asusila, permerkosaan wanita, dan perampasan nasabah bank dapat berakibat buruk bagi penonton. Seharusnya media mengedepankan berita yang baik dan benar agar gairah pembangunan bangsa dan tanah air dapat ditingkatkan.<br /><br /> Pendapat umum juga dipengaruhi oleh peranan media cetak dan elektronik. Pemberitahuan pada media penjajahan perihal rakyat Indonesia, seperti daerah Indonesia yang beriklim panas menyebabkan rakyatnya hidup bermalas-malasan sepanjang hari, membentuk pendapat umum pada masa lampau.<br /><br />Pendapat umum yang masih membudaya di kalangan pembaca surat kabar/majalah dan penonton radio/televisi yang mengatakan bahwa perekonomian kita bergantung pada modal asing merupakan ulah pers dan media di tanah air. Pengaruh negatif dalam pemberitaan dan penyiaran pers dan media dalam pembentukan pendapat

Media Berperan Mempengaruhi dan Membantu  Pendapat Umum Dewasa ini, media massa, baik media cetak (surat kabar, tabloid, dan majalah) maupun...

Adapun prinsip hukum internasional yang berkaitan dengan kebebasan menyampaikan pendapat pada Pasal 29 Deklarasi Universal Hakhak Asasi Manusia, antara lain?

Pasal 29 Deklarasi Universal Hakhak Asasi Manusia, antara lain sebagai berikut.<br /> <ol> <li> Setiap orang memiliki kewajiban terhadap masyarakat yang memungkinkan pengembangan kepribadian secara bebas dan penuh tanggung jawab</li> <li> Dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk semata-mata pada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil bagi moralitas, ketertiban, serta kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis</li> <li> Hak dan kebebasan ini sama sekali tidak boleh dijalankan secara bertentangan dengan tujuan dan asas Perserikatan Bangsa Bangsa.</li> <li>Melindungi hak warga negara sesuai dengan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, dan di sisi lain dapat mencegah tekanan-tekanan, baik fisik maupun psikis, yang dapat mengurangi jiwa dan makna dari proses keterbukaan, dalam pembentukan dan penegakan hukum. Undang-undang ini mengatur bentuk dan tata cara menyampaikan pendapat di muka umum dan tidak mengatur penyampaian pendapat melalui media massa, baik cetak maupun elektronika, dan hak mogok bekerja di lingkungan kerjanya.</li> </ol> <br />Adapun yang dimaksud dengan penyampaian pendapat di muka umum adalah penyampaian pendapat secara lisan dan tulisan. Penyampaian pendapat secara lisan, antara lain pidato, dialog, dan diskusi.<br /> <br /> Penyampaian pendapat secara tulisan, antara lain petisi, gambar, pamflet, poster, brosur, selebaran, dan spanduk.

Pasal 29 Deklarasi Universal Hakhak Asasi Manusia, antara lain sebagai berikut.  Setiap orang memiliki kewajiban terhadap masyarakat yang ...

Apa Dampak positif Kemerdekaan mengeluarkan pendapat dan pada pasal berapa yang menjamin Kemerdekaan mengeluarkan pendapat?

Dalam praktik kenegaraan di era teknologi informasi dan komunikasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat memiliki peran yang sangat penting. Kemerdekaan mengeluarkan pendapat dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Dampak positif yang dimaksud, antara lain sebagai berikut.<br /> <ol> <li>Kepekaan masyarakat dalam menyikapi berbagai permasalahan sosial yang timbul dalam kehidupan sehari-hari semakin meningkat.</li> <li>Masyarakat semakin terbiasa berpikir kritis dan responsif (tanggap)</li> <li> Masyarakat merasa ikut memiliki dan ikut bertanggung jawab atas kemajuan bangsa dan negara.</li> <li> Demokratisasi dalam kehidupan sehari-hari semakin meningkat.t.</li> </ol> <br />Mengemukakan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.<br /><br /> Kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut sejalan dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang berbunyi: “setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat atau mengeluarkan pendapat; hak itu meliputi kebebasan mempertahankan pendapat dengan tanpa gangguan, serta mencari, menerima, dan meneruskan segala informasi dan tanpa gagasan, melalui media apapun dan tanpa memandang batas”.<br /><br /> Perwujudan kehendak warga negara secara bebas dalam menyampaikan pikiran secara lisan, tulisan, dan sebagainya tidak boleh menyimpang atau melanggar hukum serta bertentangan dengan maksud, tujuan, dan arah proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum. Dengan demikian, tidak terjadi disintegrasi sosial, tetapi justru dapat menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat.

Dalam praktik kenegaraan di era teknologi informasi dan komunikasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat memiliki peran yang sangat penting. Ke...

Apa isi Hak Asasi Manusia dalam Ketetapan MPR Nomor XVII Tahun 1998 dan Piagam Hak Asasi Manusia di Indonesia berisi hal-hal?

Hak Asasi Manusia dalam Ketetapan MPR Nomor XVII Tahun 1998<br />Instrumen tersebut ditetapkan pada tanggal 13 November 1998. Adapun isi Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/ 1998, antara lain sebagai berikut<br /> <ol> <li>Menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintahan untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat.</li> <li>Menugaskan kepada presiden dan DPR untuk meratifikasi (mengesahkan) berbagai instrumen hak asasi manusia internasional selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.</li> <li>Membina kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sebagai warga negara untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan hak asasi manusia melalui gerakan kemasyarakatan.</li> <li>Melaksanakan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, dan penelitian serta menyediakan media tentang hak asasi manusia yang ditetapkan dengan undang-undang.</li> <li>Menyusun naskah hak asasi dengan sistematis, dengan susunan</li> </ol> a) pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap hak asasi, dan<br />b) piagam hak asasi manusia.<br />6) Isi beserta uraian hak asasi manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ketetapan ini.<br />7) Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, yaitu 13 November 1998.<br /><br /><b>Piagam Hak Asasi Manusia di Indonesia berisi hal-hal berikut.</b><br /><br />a) Bab I Hak untuk hidup<br />Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan kehidupan.<br />b) Bab II Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan<br />Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah<br /><br /><b>c) Bab III Hak mengembangkan diri Setiap orang:</b><br /> <ol> <li> berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak,</li> <li> berhak atas perlindungan dan kasih sayang untuk mengembangkan pribadinya, memperoleh, dan mengembangkan pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidupnya,</li> <li> berhak mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi kesejahteraan umat manusia, dan</li> <li>berhak untuk memajukan dirinya dengan memperjuangkan hak-haknya secara kolektif serta membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.</li> </ol>

Hak Asasi Manusia dalam Ketetapan MPR Nomor XVII Tahun 1998 Instrumen tersebut ditetapkan pada tanggal 13 November 1998. Adapun isi Ketetapa...

Para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila memiliki ciri-ciri komitmen pribadi?

 Para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila memiliki ciri-ciri komitmen pribadi sebagai berikut:<br />a. memiliki semangat persatuan dan nasionalisme;<br />b. adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia;<br />c. selalu bersemangat dalam berjuang;<br /> d. mendukung dan berupaya secara aktif mencapai cita-cita bangsa; dan<br />e. melakukan pengorbanan pribadi.\<br /><br /><br />Para pendiri negara dalam perumusan Pancasila memiliki komitmen sebagai berikut.<br />a. Memiliki semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme Pendiri negara memiliki semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme yang tinggi ini diwujudkan dalam bentuk mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.<br /><br /><br />b. Adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia Pendiri negara dalam merumuskan Pancasila dilandasi oleh rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai yang lahir dalam Pancasila adalah nilai-nilai yang berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial adalah nilai-nilai yang berasal dan digali dari bangsa Indonesia<br /><br /><br />c. Selalu bersemangat dalam berjuang Para pendiri negara selalu bersemangat dalam memperjuangkan dan mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia, seperti Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan para pendiri negara lainnya yang mengalami cobaan dan tantangan perjuangan yang luar biasa. Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta berkali-kali dipenjara oleh Belanda. Namun, dengan semangat perjuangannya, para pendiri negara  tetap bersemangat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.<br /><br /><br />d. Mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.<br />e. Melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, pengorbanan dalam hal pilihan pribadi, serta mendukung keputusan yang menguntungkan bangsa dan negara walaupun keputusan tersebut tidak disenangi<br /><br /><br />

 Para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila memiliki ciri-ciri komitmen pribadi sebagai berikut: a. memiliki semangat persatuan dan nasi...

Sebutkan jiwa patriotisme dan semangat 45 ?

Patriotisme berasal dari kata patria, yang artinya ‘tanah air’. Kata patria kemudian berubah menjadi kata patriot yang artinya ‘seseorang yang mencintai tanah air’. Patriotisme berarti ‘semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya’. Patriotisme muncul setelah lahirnya nasionalisme, tetapi antara nasionalisme dan patriotisme umumnya diartikan sama<br /><br /> Jiwa patriotisme telah tampak dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, antara lain diwujudkan dalam bentuk kerelaan para pahlawan bangsa untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dengan mengorbankan jiwa dan raga. Jiwa dan semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan sering juga disebut sebagai jiwa dan semangat 45. Jiwa dan semangat 45 di antaranya adalah:<br /><br />1. pro-patria dan primus patrialis ‘mencintai tanah air dan mendahulukankepentingan tanah air’;<br />2. jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan;<br />3. jiwa toleran atau tenggang rasa antaragama, antarsuku, antargolongan, dan antarbangsa;<br />4. jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab; serta<br />5. jiwa ksatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam<br /><br />Nasionalisme dan patriotisme dibutuhkan bangsa Indonesia untuk menjaga kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa serta negara. Kejayaan sebagai bangsa dapat dicontohkan oleh seorang atlet yang berjuang dengan segenap jiwa dan raga untuk membela tanah airnya.<br /><br />Salah satu semangat yang dimiliki para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila adalah semangat mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di  atas kepentingan pribadi ataupun golongan.

Patriotisme berasal dari kata patria, yang artinya ‘tanah air’. Kata patria kemudian berubah menjadi kata patriot yang artinya ‘seseorang ya...

BPUPKI dalam masa sidangnya yang kedua membahas Rancangan ?

BPUPKI dalam masa sidangnya yang kedua membahas Rancangan UUD dengan membentuk Panitia Hukum Dasar yang beranggotakan 19 orang diketuai oleh Ir.Soekarno. Panitia ini kemudian membentuk Panitia Kecil yang ditugasi untuk menyusun Rancangan UUD yang diketuai oleh Mr. Soepomo. Hasil kerja Panitia Kecil inilah yang kemudian disetuji oleh Panitia Hukum Dasar sebagai Rancangan UUD pada tanggal 16 Juli 1945. Rancangan hukum dasar (UUD) negara Indonesia terdiri atas 3 bagian, yaitu:<br />a. Rancangan Indonesia Merdeka<br />b. Pembukaan UUD/Piagam Jakarta (16 Juli 1945), dan<br />c. UUD yang terdiri atas 42 pasal.<br /><br />Setelah selesai melaksanakan tugasnya, BPUPKI dibubarkan lalu dibentuk PPKI oleh Pemerintah Bala Tentara Jepang. PPKI bertugas menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia. Menurut rencana, PPKI yang diketuai Ir.Soekarno dengan wakilnya Drs. Moh. Hatta akan bekerja mulai tanggal 9 Agustus 1945 dan tanggal 24 Agustus 1945 diharapkan sudah dapat disahkan. Rencana tersebut tidak berjalan karena Jepang mendekati kekalahan dan akhirnya menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945.<br /><br /><br />Sehari sesudah proklamasi tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang untuk pertama kalinya sebagai langkah awal untuk menindaklanjuti diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia. Beberapa keputusan penting yang dihasilkan adalah sebagai berikut<br /> <ul> <li>Mengesahkan undang-undang dasar yang telah dipersiapkan oleh BPUPKI (sekarang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945).</li> <li>Memilih Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta masing-masing sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesi</li> <li>Membentuk sebuah komite nasional untuk membantu Presiden selama Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat belum tersusun.</li> </ul>

BPUPKI dalam masa sidangnya yang kedua membahas Rancangan UUD dengan membentuk Panitia Hukum Dasar yang beranggotakan 19 orang diketuai oleh...

Bagaimana perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajahan Setelah tahun 1908?

 Setelah tahun 1908, perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajahan mengalami perubahan. Pada sekitar tahun itu, bangsa Indonesia mulai menyadari pentingnya persatuan dan semangat nasionalisme (kebangsaan). Perjuangan bangsa Indonesia tidak lagi dilakukan secara fisik dan kedaerahan. Perjuangan melawan penjajahan dilakukan dengan melalui pergerakan organisasi modern yang bersifat nasional. Organisasi modern yang bersifat nasional pertama berdiri pada tanggal 20 Mei 1908, yaitu Budi Utomo. Oleh karena itu, tanggal 20 Mei sampai sekarang diperingati sebagai hari kebangkitan nasional<br /><br />Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa oleh pemuda-pemudi Indonesia ditegaskan dalam ikrarnya pada tanggal 28 Oktober 1928 yang sekarang dikenal dengan istilah “Sumpah Pemuda”. Melalui sumpah pemuda, bangsa Indonesia mempertegas sikap dan pendiriannya sebagai satu tanah air dan satu bangsa yaitu Indonesia. Selain itu juga menjunjung bahasa persatuan yakni bahasa Indonesia.<br /> <br /> Persatuan dan kesatuan bangsa yang kokoh merupakan modal utama dalam berjuang menghadapi penjajahan. Dengan persatuan dan kesatuan yang kokoh, bangsa Indonesia memiliki kekuatan. Dengan  kekuatan tersebut bangsa Indonesia dapat berjuang mengusir penjajahan. Tanpa perjuangan suatu bangsa tidak akan berhasil mengusir penjajah dan mencapai kemerdekaan<br /><br />Menjelang kekalahannya dalam perang Asia Pasifik, Jepang akan membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 9 Agustus dibentuklah PPKI dengan ketua Ir. Soekarno dan wakilnya Drs. Moh. Hatta. PPKI beranggotakan 21 orang termasuk ketua dan wakil.

 Setelah tahun 1908, perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajahan mengalami perubahan. Pada sekitar tahun itu, bangsa Indonesia mulai meny...

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda pernah dilaksanakan politik tanam paksa dengan nama ?

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda pernah dilaksanakan politik tanam paksa dengan nama “Culturstelsel”. Bagi pemerintahan negeri Belanda, pelaksanaan politik tanam paksa ini selalu menguntungkan pembangunan negaranya. Namun bagi rakyat Indonesia, pelaksanaan politik tanam paksa mengakibatkan pemerasan tenaga kerja. Rakyat Indonesia, sekali lagi kehilangan hak asasi ekonominya terutama hak mendapat dan memilih pekerjaan. Lalu, bagaimana hak atau kebebasan rakyat Indonesia di bidang politik pada masa penjajahan?<br /><br />Dalam Hukum Tata Negara Hindia Belanda, ditentukan pembedaan kaula negara (warga negara). Pada waktu itu kaula negara dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu:<br />a. golongan Eropa (sebenarnya hanya bangsa Belanda)<br />b. golongan Timur Asing (khususnya orang Cina dan orang selain Cina)<br />c. golongan Bumi Putera (orang-orang pribumi Indonesia)<br /><br />Pembedaan kaula negara secara politis dimaksudkan untuk membedakan berlakunya hukum bagi setiap golongan. Tujuan diberlakukan hukum yang berbeda adalah untuk merealisasikan politik memecah belah persatuan (devide et impera). Pada kenyataannya golongan Bumi Putera (pribumi) diperlakukan sebagai golongan yang rendah tingkatnya.<br /> <br /> <br /> Hak dan kewajibannya tidak sama dengan golongan lain. Apakah menurut kalian hal ini merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan perampasan kebebasan politik? Mengapa demikian? Penguasa tertinggi dan tunggal pada masa itu adalah Gubernur Jenderal yang merupakan Ratu Belanda untuk Hindia Belanda. Sementara itu, kekuasaan tertinggi untuk membentuk peraturan perundang-undangan berada di negeri Belanda. Dengan demikian, pada masa penjajahan Belanda rakyat Indonesia tidak memiliki hak atau kebebasan politik.<br />

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda pernah dilaksanakan politik tanam paksa dengan nama “Culturstelsel”. Bagi pemerintahan negeri Belanda,...

Sebutkan nilai-nilai patriotisme dapat kita tampilkan dalam perilaku kehidupan sehari-hari?

Nilai-nilai patriotisme dapat kita tampilkan dalam perilaku kehidupan sehari-hari baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan  negara. Berikut ini contoh prilaku yang menampilkan nilai-nilai patriotisme.<br /> a. Dalam kehidupan keluarga, dapat dilakukan melalui kegiatan:<br /> 1) Membaca buku-buku yang bertemakan perjuangan<br /> Mengibarkan bendera merah putih di depan rumah pada hari-hari besar nasional dengan baik dan benar<br /> <br /> b. Dalam kehidupan sekolah, dapat dilakukan melalui kegiatan:<br /> 1) Melaksanakan upacara di lingkungan sekolah secara khidmat<br /> 2) Menghayati dan memahami makna lagu-lagu perjuangan<br /> 3) Mengaitkan setiap materi pembelajaran dengan nilai-nilai kepahlawanan<br /> <br /> c. Dalam kehidupan bermasyarakat dapat dilakukan melalui kegiatan:<br /> <ol> <li>Melaksanakan upacara hari-hari besar nasional seperti hari kemerdekaan, kebangkitan nasional, hari pahlawan dan sebagainy</li> <li> Mengamalkan sikap kesetiakawanan nasional di lingkungan sekita</li> <li> Memelihara kerukunan dengan sesama warga masyarakat</li> </ol> d. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita dapat mewujudkan nilai-nilai patriotisme dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosialbudaya dan hankam. Berikut ini beberapa contoh prilaku yang menggambarkan perwujudan nilai-nilai patriotisme.<br /> 1) Dalam bidang politik, diantaranya:<br /> <ul> <li>Senantiasa memelihara dan meningkatkan persatuan dan kesatuan agar bangsa Indonesia menjadi kokoh, kuat dan tangguh</li> <li> Melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194</li> <li> Mendukung dan melaksanakan kebijakan pemerintahan</li> </ul> 2) Dalam bidang ekonomi, diantaranya:<br /> a) Mencintai dan memakai produk dalam negeri<br /> b) Mengembangkan koperasi sebagai usaha bersama yang berasaskan kekekeluargaan untuk kesejahteran bersama<br /> c) Tidak melakukan politik monopoli dan juga penimbunan barang untuk keuntungan pribadi dan merugikan orang lain<br /> d) Mengembangkan kegiatan usaha produktif.<br /> e) Meningkatkan kemampuan manajemen dan kepemiminan.<br /> <br /> 3) Dalam bidang hukum, diantaranya:<br /> a) Berusaha mematuhi hukum dan norma-norma lainnya yang berlaku di masyarakat<br /> b) Menjunjung tinggi asas prduga tak bersalah<br /> c) Tidak main hakim sendiri<br /> d) Saling menyadarkan apabila ada yang melakukan perbuatan yang melanggar<br /> e) Berani dan wajib menjadi saksi di pengadilan demi menjunjung tinggi kebenaran<br /> f) Berani melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila adaNyang bersalah<br /> g) Menghormati dan menjunjung tinggi supremasi hukum<br /> <br /> 4) Dalam bidang sosial budaya, diantaranya:<br /> a) Menjaga kelestarian budaya daerah<br /> b) Membantu dan menolong orang yang terkena musibah<br /> c) Meningkatkan pelayanan umum yang adil dan merata<br /> d) Menjaga kebersihan dan keindahan sarana-sarana umum<br /> e) Menerima pengatuh budaya asing yang dapat memajukan dan mengembangkan kebudayaan nasional.<br /> f) Menyaring masuknya budaya asing yang tidak jelas manfaatya bagi kemajuan bangsa.<br /> g) Menolak masuknya pengaruh budaya asing yang tidak sesuaidengan kepribadian bangsa<br /> <br /> <br /> 5) Dalam bidang hankam ( pertahanan dan keamanan),diantaranya:<br /> a) Menjaga keamanan lingkungan<br /> b) Membantu aparat dalam menjaga keamanan<br /> c) Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat<br /> d) Melaporkan hal-hal yang membahayakan masyarakat kepada kepolisian setempat<br /> e) Menjauhi paham kedaerahan yang sempit<br /> f) Menolak paham komunisme dan atheisme

Nilai-nilai patriotisme dapat kita tampilkan dalam perilaku kehidupan sehari-hari baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa d...

Apa Langkah-Langkah Aktif dalam Memecahkan Masalah-Masalah yang Berkenaan dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah?

Langkah-Langkah Aktif dalam Memecahkan Masalah-Masalah yang Berkenaan dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah<br /> <br /> Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan UU No. 32 tahun 2004, ternyata masih banyak hal yang perlu ditinjau kembali. Mengapa harus terjadi peninjauan ulang? Karena otonomi daerah dalam kenyataannya justru menyimpan kekuatan disintegrasi bangsa (perpecahan) yang mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Dengan otonomi daerah yang seluas-luasnya kadang dapat menciptakan “arogansi“ Pemerintah Daerah dalam menggunakan hak otonomnya.<br /> <br /> <br />  Hal tersebut dapat terjadi karena sempitnya pemahaman terhadap hakikat otonomi sehingga mereka berlomba untuk maju, tetapi melupakan persatuan dan kesatuan bangsa. Tentu hal ini tidak kita harapkan dan sangat berbahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa.<br /> <br />  Bagaimana langkah–langkah aktif dalam mengatasi hal tersebut agar tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia tercapai namun tetap sebagai bangsa Indonesia yang demokratis dan bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia? Untuk mengatasi hal tersebut ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yaitu<br /> <ol> <li>memahami hakikat otonomi daerah,</li> <li> tetap menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi, kepentingan golongan maupun kepentingan daerah,</li> <li> mendukung setiap upaya penegakan supremasi hukum nasional</li> <li> penerapan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, partisipasi masyarakat, pemerataan, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara</li> </ol> <br />

Langkah-Langkah Aktif dalam Memecahkan Masalah-Masalah yang Berkenaan dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah b...

Jelaskan Perumusan kebijakan publik dan Mekanisme pembuatan Peraturan Daerah secara singkat?

Perumusan kebijakan publik daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selaku wakil rakyat) dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah bertindak sebagai badan eksekutif daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku badan legislatif daerah. Sementara itu, hasilnya disebut Peraturan Daerah. Misalnya di daerah kabupaten/kota, kebijakan publik daerah tersebut dirumuskan oleh kepala daerah kabupaten/kota, yaitu bupati/walikota bersama DPRD Kabupaten/Kota dan hasilnya berupa Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div>  Usulan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) bisa datang dari Pemerintah Daerah, bisa juga dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, walaupun selama ini usulan rancangan Peraturan Daerah (Raperda) lebih banyak berasal dari Pemerintah Daerah. Hak DPRD untuk mengajukan usul rancangan peraturan daerah disebut Hak Inisiatif.<br /><br /><br />Mekanisme pembuatan Peraturan Daerah secara singkat dapat digambarkan seperti berikut ini<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh72ZWLo2ALLp2RlSaoJZqnIaaM7HLHPxF514Xsk1lSvqnC9duHLYtCaSE43jbZd_vmapmR7xmOTILfORnOaR1IS4PHamYaNpSBI2VtPDFDKKO5Vk1_A8q2Irij8J6KhxY-OXlZPxjMcJFe/s1600/publik.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh72ZWLo2ALLp2RlSaoJZqnIaaM7HLHPxF514Xsk1lSvqnC9duHLYtCaSE43jbZd_vmapmR7xmOTILfORnOaR1IS4PHamYaNpSBI2VtPDFDKKO5Vk1_A8q2Irij8J6KhxY-OXlZPxjMcJFe/s400/publik.png" width="400" /></a></div> Dalam gambar tersebut dapat kita pahami jika usulan tersebut berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (bupati/walikota), Rancangan Peraturan Daerah itu harus dimintakan/mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten/Kota. Demikian pula sebaliknya, bila usulan tersebut datangnya dari DPRD Kabupaten/Kota, harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (bupati/walikota). Apabila salah satu dari kedua belah pihak ada yang tidak menyetujuinya, upaya membuat Peraturan Daerah tersebut juga gagal<br /><br />

Perumusan kebijakan publik daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selaku wakil rakyat) dalam rangka...

Dua hal Partisipasi masyarakat juga harus berjalan seiring dan sesuai dengan berbagai kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah daerah?

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, partisipasi masyarakat merupakan sebuah tuntutan yang harus diwujudkan. Otonomi daerah akan menciptakan kemandirian daerah. Tentu saja kemandirian daerah dapat terwujud jika ada partisipasi masyarakat. Di alam otonomi sekarang ini sebenarnya masyarakatlah yang menentukan arah berjalanannya pemerintahan daerah. Partisipasi masyarakat juga harus berjalan seiring dan sesuai dengan berbagai kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan dua hal, yaitu sebagai berikut<br /><br /> <br /> a. Menanamkan kesadaran kepada masyarakat bahwa yang memiliki otonomi adalah masyarakat, bukan hanya kepala daerah dan aparaturnya. Periksa dan pahami lagi pengertian otonomi daerah. Justru, pada hakikatnya yang memiliki kebebasan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat adalah masyarakat daerah yang bersangkutan. Jadi, setiap warga masyarakat memiliki otonomi (kebebasan). Otonomi warga masyarakat itu harus terwujud secara nyata dalam proses partisipasi dan pemberdayaanmasyarakat dalam kegiatan pembangunan.<br /><br /> <br /> b. Mengusahakan terwujudnya masyarakat madani (civil society), yaitu   masyarakat yang warganya sadar akan hak-hak dan kewajibankewajiban yang dimilikinya. Warga masyarakat madani memiliki kemandirian yang tinggi dan berpartisipasi untuk memajukan masyarakatnya. Untuk itu, pemerintah harus memerhatikan dan  melaksanakan prinsip demokrasi sehingga masyarakat akan memiliki kebebasan berekspresi dan mampu berkreasi dalam ruang kegiatannya serta mampu memajukan dirinya sendiri. Masyarakat yang warganya berkedudukan sejajar dan mampu saling bekerja sama. Dalam hal ini tercipta kerja sama yang saling menguntungkan antara masyarakat dan pemerintah dalam kegiatan pemerintahan maupun pembangunan<br /><br />

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, partisipasi masyarakat merupakan sebuah tuntutan yang harus diwujudkan. Otonomi daerah akan menci...

Jelaskan 5 kekuatan penting yang harus dimiliki seseorang untuk mampu mengidentifikasi peluang menjadi prestasi?

Ada beberapa kekuatan penting yang harus dimiliki seseorang untuk mampu mengidentifikasi peluang menjadi prestasi yaitu sugesti diri, transmutasi, master mind, hipnotis diri, dan alam bawah sadar.<br /><br /> a. <b>Sugesti diri,</b> yaitu jalan alam bawah sadar melalui cara yang sederhana dan berada di dalam pengendalian seseorang. Seseorang yang mampu mengunakan sugesti secara positif ia akan dengan cerdas mengenali potensi yang dimilikinya.<br /><br />b. <b>Transmutasi</b>, yaitu suatu tindakan untuk mengubah kondisi, hakikat atau jalan pikiran menjadi kondisi, hakikat atau jalan pikiran yang lain, seperti mengalihkan pikiran dari jalan pikiran hal-hal yang menyebabkan timbulnya ketakutan, ketidak bahagiaan, dan kemelaratan ke hal yang menyebabkan kemakmuran, kebahagiaan, dan keberhasilan. Transmutasi terjadi bila seseorang mulai mencari manfaat yang tersirat dibalik semua keadaan yang tidak menyenangkan dan mengarahkan pikirannya untuk membangun manfaat tersebut, bukannya memikirkan saja. Artinya, kecerdasan seseorang mengambil hikmah setiap kejadian pada dirinya dan secara bijaksana mampu menjadi hal positif untuk memacu prestasi<br /><br />c. <b>Master Mind</b>, yaitu gabungan dua pikiran atau lebih yang harmonis untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya antara siswa dengan guru/ pembimbing dalam suatu ekperimen tertentu kemudian berdiskusi dankeduanya menemukan konsep baru sebagai perpaduan pikiran keduanya.<br /><br /> d. <b>Hipnotis Diri</b>, yaitu sarana yang disebabkan oleh alam yang memungkinkan<br />seseorang mengendalikan pikiran untuk mencapai tujuan yang dikehendakibaik negatif maupun positif.<br /><br /> e. <b>Alam Bawah Sadar</b>, terdiri atas bagian otak yang berfungsi sebagai indra keenam dan pintu masuk ke intelegensi tak terbatas. Ingatlah selalu, bahwa melalui pintu ini juga, pikiran-pikiran negatif yang dilepaskan seseorang dapat masuk ke pikiran orang lain sehingga menyebabkan kegagalan, kecemasan, kekalahan, dan penderitaan fisik maupun batin. Tiap individu wajib melindungi dirinya dari pikiran negatif yang dilepaskan oleh orang lain. Untuk itu, berusahalah terus-menerus memikirkan hal-hal positif sehingga tidak ada waktu memikirkan hal negatif.<br /><br /><br />

Ada beberapa kekuatan penting yang harus dimiliki seseorang untuk mampu mengidentifikasi peluang menjadi prestasi yaitu sugesti diri, transm...

Apa fungsi pendidikan nasional menurut UU No. 20 Tahun 2003?

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab<br /><br />Sebenarnya tujuan pendidikan nasional tersebut adalah mengembangkan potensi peserta didik (siswa), baik potensi jiwa, potensi tubuh, potensi akal maupun potensi hati. Dengan kata lain mengembangkan potensi peserta didik agar mencapai prestasi. Prestasi memang tidak datang dengan sendirinya. Prestasi merupakan hasil interaksi antara beberapa faktor yang memengaruhi perkembangan potensi yang dimiliki. Ada dua faktor yang memengaruhi pencapaian prestasi. Pertama, faktor internal, yaitu kondisi fisiologi (keadaan fisik, tubuh, jasmani) dan kondisi psikologis (kecerdasan, bakat, minat, motivasi, emosi, dan kemampuan spiritual). Kedua, faktor eksternal, yaitu faktor lingkungan (baik lingkungan alami maupun lingkungan sosial), dan faktor instrumental, yaitu kurikulum atau program pembelajaran, sarana dan fasilitas, serta guru dan tenaga pembelajar lainnya.<br /><br /><br />Prestasi bisa dicapai melalui belajar, artinya mengembangkan potensi yang ada pada diri seseorang. Kegiatan belajar disebut pembelajaran, baik yang dilakukan oleh diri sendiri maupun berkat bantuan orang lain. Orang lain yang membantu orang lain belajar disebut tenaga pembelajaran, baik guru atau profesi lainnya, seperti penyuluh, pembimbing, pelatih, termasuk orangtua kita. Orang yang bisa membelajarkan diri sendiri disebut agen pembelajar. Mengingat pembelajaran itu berlangsung seumur hidup, kita semua harus berusaha menjadi agen pembelajar. Agen pembelajar adalah mereka yang bisa membelajarkan diri sendiri dan sekaligus memberikan pengaruh pembelajaran kepada orang lain yang ada di sekitarnya.

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak s...

Jelaskan kecerdasan Akal atau Mental dan Kecerdasan Emosi atau Perasaan?

<b> Kecerdasan Akal atau Mental (Intelligence Quotient/IQ)</b><br />Secara umum, kecerdasan itu milik akal manusia. Seorang yang pintar berhitung atau matematika sering disebut orang cerdas. Akan tetapi, sebenarnya akal manusia memiliki kemampuan lebih dari sekadar<br /><br />itu. Kecerdasan akal atau mental ialah kemampuan untuk menganalisis, menentukan hubungan sebab-akibat, berpikir secara abstrak, menggunakanbahasa, memvisualkan sesuatu, dan memahami sesuatu.Dengan kecerdasan akal atau mental, manusia dapat mengembangkan kemampuannya dan kehidupannya. Berbeda dengan kecerdasan tubuh yang dimiliki manusia sejak lahir, kecerdasan akal ini perlu dikembangkan atau ditingkatkan terus menerus. Coba  renungkan. Ketika masih balita,  belum memiliki kemampuan membaca, menulis, berhitungatau menjelaskan sesuatu. Sekarang kamu bisa melakukan semua itu, karena kita memiliki kecerdasan mental atau kecerdasan otak.<br /><br /> <b>Kecerdasan Emosi atau Perasaan (Emotional Quotient/EQ) </b><br /> Kecerdasan emosional ialah pengetahuan mengenai diri sendiri, kesadaran diri, kepekaan sosial, empati, dan kemampuan untuk berinteraksi secara baik dengan orang lain. Kecerdasan emosi merupakan kepekaan mengenai waktu yang tepat, kepatutan secara sosial, dan keberanian untuk mengakui kelemahan, serta menyatakan dan menghormati perbedaan<br /><br />Kecerdasan emosi ini sering disebut juga kecerdasan yang bersumber pada kemampuan otak kanan. Sementara itu, otak kiri merupakan sumber kecerdasan akal atau mental. Kita  harus bisa menyeimbangkan dan menyelaraskan kerja dua belahan otak itu dalam mengembangkan dan memanfaatkannya. Penggabungan selaras antara pemikiran (akal) dan perasaan (emosi) akan menciptakan keseimbangan penilaian dan kebijaksanaan dalam hidup ini.<br /><br /> <br />

 Kecerdasan Akal atau Mental (Intelligence Quotient/IQ) Secara umum, kecerdasan itu milik akal manusia. Seorang yang pintar berhitung atau m...

IGGI adalah lembaga?

 IGGI adalah gabungan sejumlah negara dan lembaga internasional yang sejak 1967 hingga 1992 membantu laju perekonomian Indonesia. Ada 18 negara yang menjadi anggota IGGI di antaranya Belanda, Jerman, Kanada, Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Bantuan yang diberikan IGGI itu diberikan sejak awal pemerintahan Orde Baru dan harus diakui memiliki sumbangan yang besar atas pembiayaan Pembangunan di Indonesia<br /><br />Namun jalan ternyata tidak selalu mulus, sejak dipimpin oleh ketua IGGI asal Belanda, lembaga ini juga menyoroti berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia dan mulai mengaitkan antara kelancaran bantuan ekonomi dan penegakan HAM di Indonesia. Dalam pandangan mereka, bantuan ekonomi haruslah menyentuh lapisan masyarakat terbawah, dan secara tidak langsung Pronk pun mengkritik kinerja pemerintah Indonesia dalam mengelola berbagai kasus pelanggaran HAM.<br /><br />Kritik keras IGGI ditanggapi pemerintah Indonesia sebagai bentuk campur tangan urusan dalam negeri sehingga pemerintah Indonesia membubarkan kelembagaan IGGI pada tanggal 25 Maret 1992 dan menolak Belanda untuk memimpin kelembagaan bantuan ekonomi kepada Indonesia. Indonesia saat itu merasa mampu menjalankan roda pembangunan tanpa bantuan lembaga donor internasional itu.<br /><br />Diplomasi kita juga selalu aktif dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional. Sampai sekarang, politik luar negeri Indonesia tegas menentang kolonialisme dan imperialisme dalam segala bentuknya. Negara kita dalam lingkungan PBB berusaha menyokong perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa yang masih dijajah, sebab tanpa kemerdekaan dan persaudaraan, perdamaian internasional tidak akan tercapai. Pendirian bangsa dan negara Indonesia untuk tidak memihak salah satu blok/kekuatan yang ada, sampai sekarang masih dipegang teguh

 IGGI adalah gabungan sejumlah negara dan lembaga internasional yang sejak 1967 hingga 1992 membantu laju perekonomian Indonesia. Ada 18 neg...

Sebutkan sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila?

 Berikut sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila yang harus ditampilkan oleh setiap komponen bangsa dalam kehidupan sehari-hari<br /> <br /> <b>1. Ketuhanan Yang Maha Esaa. </b><br /> <ol> <li>Percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.</li> <li>Hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dan penganutpenganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga terbina kerukunan hidup.</li> <li>Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. </li> <li>Tidak memaksakan suaatu agama dan kepercayaan kepada orang lain</li> </ol> <b>2. Kemanusian Yang Adil dan Beradab</b><br /> <ol> <li>Mengakui persamaan derajat. Persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia</li> <li> Saling mencintai sesama manusia.</li> <li> Mengembangkan sikap tenggang rasa</li> <li> Tidak semena-mena terhadap orang lain.</li> <li>Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.</li> <li>Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.</li> <li>Berani membela kebenaran daan keadilan.</li> <li>Bangsa Indoneesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.</li> </ol> <b>3. Persatuan Indonesia</b><br /> <ol> <li> Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dannegara di atas kepentingan pribadi atau golongan.</li> <li> Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.</li> <li> Cinta tanah air dan bangsa.</li> <li> Bangga sebagai bangsa Indonesia dan ber-  Tanah Air Indonesia.</li> <li>Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-BhinnekaTunggal Ika</li> </ol> 4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan<br /> <ol> <li> Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.</li> <li> Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.</li> <li>Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.</li> <li> Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.</li> <li> Menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah serta memperpertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa.</li> </ol> <b>5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Indonesia</b><br /> <ol> <li>Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.</li> <li>. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama</li> <li> Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.</li> <li>Menghormati hak orang lain.</li> <li> Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.</li> <li>Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasanterhadap orang lain.</li> <li>Tidak menggunakan hak milik untuk halhal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.</li> <li>Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.</li> <li>Suka bekerja keras.</li> <li>Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.</li> <li>Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.</li> </ol>

 Berikut sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila yang harus ditampilkan oleh setiap komponen bangsa dalam kehidupan sehari-hari 1. Ke...

Sebutkan macam-macam perilaku yang bertentangan dengan hukum?

 Macam-macam Perilaku yang Bertentangan dengan Hukum<br /> Berikut ini contoh perilaku yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan di lingkungan keluarga,sekolah, masyarakat, bangsa dan negara.<br /><b>1) Dalam lingkungan keluarga, diantaranya:</b><br />(a) mengabaikan perintah orang tua<br />(b) mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar<br />(c) ibadah tidak tepat waktu<br />(d) menonton tayangan yang tidak boleh ditonton oleh anak-anak<br />(e) nonton tv sampai larut malam<br />(f) bangun kesiangan<br /><br /><b>2) Dalam lingkungan sekolah, diantaranya</b><br />(a) mencontek ketika ulangan<br />(b) datang ke sekolah terlambat<br />(c) bolos mengikuti pelajaran<br />(d) tidak memperhatikan penjelasan guru<br />(e) berpakaian tidak rapi dan tidak sesuai dengan yang ditentukan sekolah<br /><br /><b>3) Dalam lingkungan masyarakat, diantaranya:</b><br />(a) melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma yang berlaku<br />di masyarakat<br />(b) mangkir dari tugas ronda malam<br />(c) tidak mengikuti kerja bakti dengan alasan yang tidak jelas<br />(d) mengkonsumsi obat-obat terlarang<br />(e) melakukan perjudian<br />(f) membuang sampah sembarangan<br /><br /> <b>4) Dalam lingkungan bangsa dan negara, diantaranya:</b><br />(a) tidak memiliki KTP<br />(b) tidak memiliki SIM<br />(c) tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas<br />(d) melakukan tindak pidana seperti pembunuhan, perampokan, penggelapan dan sebagainya<br />(e) melakukan aksi teror terhadap alat-alat kelengkapan negara<br />(f) tidak berpartisipasi pada kegiatan Pemilihan Umum<br />(g) merusak fasilitas negara dengan sengaja<br /><br />

 Macam-macam Perilaku yang Bertentangan dengan Hukum Berikut ini contoh perilaku yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan di lingkunga...

Sebutkan secara singkat 4 arti penting hukum bagi masyarakat?

Keberadaan hukum dalam pergaulan hidup bagi warga negara memiliki arti penting dalam membina kerukunan, keamanan, ketenteraman, dan keadilan. Secara singkat, dapat disebutkan arti penting hukum bagi masyarakat, yaitu:<br /><b>1. Memberikan kepastian hukum bagi warga negara</b><br />Sebuah peraturan berfungsi untuk memberikan kepastian hukum bagi warga negara. Sebuah negara yang tidak memiliki kepastian hukum sudah pasti akan kacau. Lihatlah negara-negara yang tengah dilanda perang. Perang merupakan salah satu kondisi di mana kepastian hukum telah hancur pada tingkat yang paling rendah. Semua orang dapat bertindak sesuka hatinya, berlaku hukum rimba. Siapa yang kuat akan menguasai yang lemah. Namun dengan adanya hukum maka akan terdapat kepastian hukum.<br /><br /><br /><b>2. Melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara</b><br />Peraturan hukum juga berfungsi mengayomi dan melindungi hak-hak warga negara. Hakasetiap orang secara kodrati sudah melekat pada diri manusia sebagai anugerah Tuhan. Hukum dibuat untuk menjamin agar hak tersebut terus dijaga. Dengan adanya hukum, orang tidak akan sesuka hati melanggar hak orang lain<br /><br /><b>3. Memberikan rasa keadilan bagi warga negara</b><br />Hukum juga berperan untuk memberikan rasa keadilan bagi warga negara. Hukum tidak hanya menciptakan ketertiban dan ketenteraman, namun juga keadilan bagi warga negara. Keadilan dapat diartikan sebagai dalam keadaan yang sama tiap orang harus menerima bagian yang sama pula. Juga berarti seseorang menerima sesuai dengan hak dan kewajibannya.<br /><br /> <b>4. Menciptakan ketertiban dan ketenteraman</b><br /> Pada akhirnya, hukum menjadi sangat penting karena hukum bisa menciptakan ketertiban dan keterteraman. Masyarakat akan tertib dan teratur apabila terdapat hukum dalam masyarakat yang ditaati oleh warganya. Akan sulit terbayangkan, masyarakat tanpa hukum maka yang terjadi adalah ketidaktertiban dan kehancuran.<br /><br />

Keberadaan hukum dalam pergaulan hidup bagi warga negara memiliki arti penting dalam membina kerukunan, keamanan, ketenteraman, dan keadilan...

Jelaskan 4 bidang perwujudan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan ?

<b>1. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang Politik</b><br />Perkembangan bidang politik antara lain meliputi persoalan lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum. Pembangunan negara Indonesia sebagai negara modern salah satunya adalah membangun sistem pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Lembaga negara<br /><br />dikembangkan sesuai dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat dan negara. Pengembangan lembaga negara dapat berdasarkan pada lembaga yang sudah ada dalam masyarakat, menciptakan lembaga baru, atau mencontoh lembaga negara dari negara lain. Kita memiliki lembaga negara MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, KY, dan BPK sebagai sesuatu yang baru dalam sistem pemerintahan Indonesia. Namun lembaga baru ini haruslah sesuai dengan sistem pemerintahan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila.<br /><br /><br /><br /><b>2. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang Ekonomi</b><br />Sistem perekonomian yang dikembangkan adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Landasan operasional sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 33, yang menegaskan<br /> <ol> <li> Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.</li> <li>Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hiduporang banyak dikuasai oleh negara</li> <li>Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasasioleh negara dn dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat</li> <li> Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demorasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan efesiensi berkeadilan ,berkelanjutan, berwawawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatan ekonomi nasional</li> </ol> <br /><b>3. Perwujudan Nilai-nilai Pancasila di bidang Sosial Budaya</b><br />Tujuan pembangunan nasional adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Kita menghendaki terwujudanya masyarakat yang berdasarkan Pancasila. Masyarakat di sekitar kita selalu mengalami perubahan sosial dan budaya. Agar perubahan tersebut tetap terarah pada terwujudanya masyarakat berdasarkan Pancasila, maka sistem nilai sosial dan budaya dalam masyarakat dikembangkan sesuai dengan nilai-nilia Pancasila. Sistem nilai sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia terus dikembangkan agar lebih maju dan modern. Oleh karena itu proses modernisasi perlu terus dikembangkan. Modernisasi tidak berarti “westernisasi”, namun lebih diartikan sebagai proses perubahan menuju ke arah kemajuan<br /><br /><b>4. Perwujudan Nilai-nilai Pancasila di bidang Pertahanan dan Keamanan.</b><br />Pembangunan bidang pertahanan dan keamanan secara tegas ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 3 yang mengaskan bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Demikian juga pasal 30 menegaskan setiap warga negara berhak dan wajib ikur serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Dengan demikian kedua pasal ini menegaskan perlunya partisipasi seluruh rakyat dalam pembelaan negara.

1. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang Politik Perkembangan bidang politik antara lain meliputi persoalan lembaga negara, hak asasi m...

Sebutkan beberapa gejala dalam masyarakat yang memiliki potensi menjadi konflik sosial

Beberapa gejala dalam masyarakat yang memiliki potensi menjadi konflik sosial antara lain?<br /> a. Gejala menguatnya etnosentrisme kelompok.<br /> Etnosentrisme berasal dari kata etnos yang berarti suku sedangkan sentrisme berarti titik pusat. Dengan demikian etnosentrisme memiliki arti perasaan kelompok di mana kelompok merasa dirinya paling baik, palingbenar, paling hebat. Sehingga mengukur kelompok lain dengan nilai dan norma kelompoknya sendiri. Sikap etnosentrisme tidak hanya dalam kolompok suku, namun juga kelompok lain seperti kelompok pelajar, partai politik, pendukung tim sepakbola dan sebagainya. Perkelahian pelajar terkadang disebabkan oleh rasa kelompoknya lebih baik, lebih kuat, darikelompok pelajar lain.<br /> <br /> <br /> b. Stereotip terhadap suatu kelompok,yaitu anggapan yang dimiliki terhadap suatu kelompok yang bersifat tidak baik. Seperti anggapan suatu kelompok identik dengan kekerasan, sifat suatu suku yang kasar, dan sebagainya. Stereotip ini dapat terhadap kelompok agama, suku, ras, maupun golongan, seperti geng sepeda motor, kelompok remaja tertentu, organisasi kemasyarakatan, dan sebagainya. Stereotip mengakibatkan sikap prasangka terhadap suatu kelompok sesuai dengan anggapan negatif tersebut.<br /> <br /> c. Hubungan antar penganut agama yang kurang harmonis. Sikap fanatik yang berlebihan terhadap keyakinan masing-masing, dapat menimbulkan sikap tidak toleran terhadap agama lain. Berpegang teguh pada ajaran agama masing-masing adalah keharusan, namun kita tidak boleh memaksakan suatu keyakinan kepada orang lain. Keberagaman agama dapat menimbulkan perbedaan dalam mengatasi suatu persoalan dalam masyarakat. Perbedaan tersebut dapat dapat berkembang menjadi konflik apabila tidak mengembangkan sikap  saling menghormati agama dan keyakinan orang lain<br /> <br /> d. Hubungan antara penduduk asli dan penduduk pendatang yang kurang harmonis dapat menimbulkan berbagai masalah dalam masyarakat beragam. Ketidakharmonisan dapat terjadi diawali rasa ketidakadilan dalam bidang ekonomi, politik, ketersinggungan, keterbatasan komunikasi, dan sebagainya.

Beberapa gejala dalam masyarakat yang memiliki potensi menjadi konflik sosial antara lain? a. Gejala menguatnya etnosentrisme kelompok. Et...

Jelaskan makna bertutur kata sesuai dengan nilai pancasila?

 Makna Bertutur Kata Sesuai dengan Nilai Pancasila<br />Manusia adalah mahkluk sosial yang perlu berkata-kata, berbincangbincang, dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia mempunyai perasaan yang dapat merasakan senang, marah, sakit dan sebagainya. Untuk itu diperlukan bahasa yang sopan dan santun agar satu sama lain berkomunikasi berjalan lancar dan tidak terjadi kesalahpahaman. Tidak ada manusia yang ingin diperlakukan secara kasar dan tidak patut oleh manusia lain, manusia ingin dihormati, diperlakukan secara baik, santun, dan manusiawi untuk itu diperlukan tutur kata yang baik<br /><br />Bertutur kata yang sesuai dengan nilai Pancasila adalah bertutur kata baik yang diwujudkan dengan berkata-kata atau berbincang-bincang tidak kasar atau tidak kotor. Dengan bertutur kata yang baik maka orang lain tidak akan tersinggung, kecewa, marah ataupun sakit hati. Sedangkan ciri dari suatu perkataan itu tidak baik adalah bahwa perkataan itu menjadikan orang lain sakit hati, tersinggung, marah dan kecewa. Contoh tutur kata yang kurang baik antara lain : Kamu malas sekali belajar, sehingga kamu jadi bodoh dan nilai rapornya jelek sekali. Kata-kata tersebut jika diucapkan kepada peserta didik akan menimbulkan sakit hati. Sebaiknya ucapan tersebut bisa di perbaiki seperti ini : Andaikan kamu lebih rajin mungkin nilai rapornya akan lebihbaik dari nilai ini.<br /><br /><br />Tutur kata yang baik merupakan sikap atau adab dalam berbicara yang penuh dengan kesopanan dan mampu menempatkan bahasa yang pantas sesuai dengan situasi dan kondisi maupun siapa yang kita ajak bicara. Indonesia negeri tercinta ini dikenal dengan sikap ramah tamah dan tutur kata yang sopan dikancah dunia internasional yang perlu kita pertahankan. Bertutur kata yang buruk atau seronok bukan keperibadian bangsa Indonesia. Hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, dan bisa menyebabkan rendahnya penilaian orang lain terhadap kita.<br /><br />Oleh karena itu, supaya terhindar dari tutur kata yang buruk, harus<br />a. berpikir sebelum berkata atau menyampaikan sesuatu kepada orang<br />lain; b. pikirkan akibat dari kata-kata yang akan kita ucapkan;<br />c. berbicara seperlunya tanpa harus memperbanyak pembicaraan yang tidak bermanfaat;<br />d. sampaikan maksud dengan bahasa yang halus dan tidak berbelit-belit;<br />e. tidak meninggikan atau mengeraskan suara ketika berbicara;<br />f. menunjukkan rasa hormat dan penghargaan kepada lawan bicara;<br />g. berusaha membalas perkataan buruk dengan perkataan yang baik dan sopan.<br /><br />

 Makna Bertutur Kata Sesuai dengan Nilai Pancasila Manusia adalah mahkluk sosial yang perlu berkata-kata, berbincangbincang, dengan manusia ...

Jelaskan empat Pokok Pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

1. Pokok pikiran pertama: Negara melindungi segenap bangsa Indonesia<br /> dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan<br /> (pokok pikiran persatuan).<br /> Pokok pikiran ini menegaskan bahwa dalam Pembukaan diterima aliran negara persatuan. Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa danseluruh wilayahnya. Dengan demikian negara mengatasi segala macam faham golongan, faham individualistik. Negara menurut pengertian Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghendaki persatuan. Dengan kata lain, penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau individu. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran dari sila ketiga Pancasila.<br /> <br /> <br /> 2. Pokok pikiran kedua: Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (pokok pikiran keadilan sosial).<br /> Pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin di capai dalam Pembukaan, dan merupakan suatu kausa finalis (sebab tujuan), sehingga dapat menentukan jalan serta aturan yang harus dilaksanakan dalam Undang-Undang Dasar untuk sampai pada tujuan tersebut dengan modal persatuan. Ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial yang didasarkan kepada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran sila kelima Pancasila.<br /> <br /> <br /> 3. Pokok pikiran ketiga: Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan (pokok pikiran kedaulatan rakyat).<br /> Pokok pikiran ini mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan/perwakilan. Aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia, yang selalu mengedapankan asas musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan. Ini merupakan pokok pikiran kedaulatan rakyat, yang menyatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pokok pikiran inilah yang merupakan dasar politik negara. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran sila keempat Pancasila<br /> <br /> <br /> 4. Pokok pikiran keempat: Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab (pokok pikiran Ketuhanan).<br />Pokok pikiran ini mengandung konsekuensi logis bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti kemanusian yang luhur. Hal ini menegaskan bahwa pokok pikiran Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung pengertian taqwa kepada Tuhan Yang Maha esa, dan pokok pikiran kemanusian yang adil dan beradab mengandung pengertian menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusian yang luhur. Pokok pikiran keempat ini merupakan dasar moral negara yang pada hakikatnya merupakan suatu penjabaran dari sila pertama dan sila kedua Pancasila

1. Pokok pikiran pertama: Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan (po...

Keterbukaan ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai?

Keterbukaan ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai sebagai berikut:<br />a. Nilai Dasar, yaitu hakikat kelima sila Pancasila: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, Keadilan. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini bersifat tetap dan terlekat pada kelangsungan hidup negara. Nilai dasar  tersebut selanjutnya dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<br /> <br /> b. Nilai instrumental, yaitu penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Misalnya program-program pembangunan yang dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat, undang-undang, dan departemen-departemen sebagai lembaga pelaksana juga dapat berkembang. Pada aspek ini senantiasa dapat dilakukan perubahan<br /><br />c. Nilai praksis, yaitu merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam realisasi praksis inilah maka penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan (reformasi) sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Inilah sebabnya bahwa ideologi Pancasila merupakan ideologi yang terbuka. Suatu ideologi selain memiliki aspek-aspek yang bersifat ideal yang berupa cita-cita, pemikiran-pemikiran serta nilai-nilai yang dianggap baik, juga harus memiliki norma yang jelas.<br /><br /><br />Berdasarkan dimensi yang dimiliki oleh Pancasila sebagai ideologi terbuka, maka ideologi Pancasila<br /> <ol> <li> Tidak bersifat utopis, yaitu hanya merupakan sistem ide-ide belaka yang jauh dari kehidupan sehari-hari secara nyata</li> <li> Bukan merupakan suatu doktrin belaka yang bersifat tertutup, melainkan suatu norma yang bersifat idealis, nyata dan reformatif yang mamapu melakukan perubahan.</li> <li>Bukan merupakan suatu ideologi yang pragmatis, yang hanya menekankan pada segi praktis-praktis belaka tanpa adanya aspek idealisme.</li> </ol>

Keterbukaan ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai sebagai berikut: a. Nilai Dasar, yaitu hakikat kelima sila Pancasila: Ketuhanan, Keman...

Apa ciri ideologi terbuka dan perbedaan ideologi terbuka dangan ideologi tertutup?

Hakikat Ideologi Terbuka<br />Sebagai suatu sistem pemikiran, ideologi sangatlah wajar jika mengambil sumber atau berpandangan dari pandangan dan falsafah hidup bangsa. Hal tersebut akan membuat ideologi tersebut berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kecerdasan kehidupan bangsa. Artinya, ideologi tersebut bersifat terbuka dengan senantiasa mendorong terjadinya perkembangan-perkembangan pemikiran baru tentang ideologi tersebut, tanpa harus kehilangan jatidirinya. Kondisi ini akan berbeda sama sekali, jika ideologi tersebut berakar pada nilai-nilai yang berasal dari'''<br /><br />Ciri khas ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakat itu sendiri. Dasarnya dari konsensus masyarakat, tidak diciptakan oleh negara, melainkan ditemukan dalam masyarakat sendiri. Oleh sebab itu, ideologi terbuka adalah milik dari semua rakyat, masyarakat dapat menemukan dirinya di dalamnya. Ideologi terbuka mempunyai banyak sekali keunggulan dibandingkan dengan ideologi tertutup. Keunggulan tersebut dapat kita temukan dengan cara membandingkan karakteristik kedua ideologi tersebut.<br /><b> </b><br /> <br /> <b>Perbedaan ideologi terbuka dangan ideologi tertutup </b><br /> <b>Ideologi terbuka</b><br /> <ol> <li> Sistem pemikiran yang terbuka</li> <li>Nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari harta kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakat itu sendiri.</li> <li>Dasar pembentukan ideologi bukan keyakinan ideologis sekelompok orang, melainkan hasil musyawarah dan kesepakatan dari masyarakat sendir</li> <li>. Tidak diciptakan oleh negara, melainkan oleh masyarakat itu sendiri sehingga ideologi tersebut adalah milik seluruh rakyat atau anggota masyarakat.</li> <li>Tidak hanya dibenarkan, melainkan dibutuhkan oleh seluruh warga masyarakat</li> </ol> <b>Ideologi tertutup</b><br /> <ol> <li> Sistem pemikiran yang tertutup</li> <li>Cenderung untuk memaksakan mengambil nilai-nilai ideologi dari luar masyarakatnya yang tidak sesuai dengan keyakinan dan pemikiran masyarakatnya</li> <li>Dasar pembentukannya adalah cita-cita atau keyakinan ideologis perseorangan atau satu kelompok orang</li> <li>Pada dasarnya ideologi tersebut diciptakan oleh negara, dalam hal ini penguasa negara yang mutlak harus diikuti oleh seluruh warga masyarakat</li> <li> Pada hakikatnya ideologi tersebut hanya dibutuhkan oleh penguasa negara untuk melangengkan kekuasaannya dan cenderung memiliki nilai kebenaran hanya dari sudut pandang penguasa saja</li> </ol>

Hakikat Ideologi Terbuka Sebagai suatu sistem pemikiran, ideologi sangatlah wajar jika mengambil sumber atau berpandangan dari pandangan dan...

Hasil konferensi Meja Bundar yang berlangsung di Den Haag pada 23 Agustus sampai 2 November 1949 paling utama adalah?

Konferensi Meja Bundar<br />Konferensi Meja Bundar (KMB) yang berlangsung di Den Haag pada 23 Agustus sampai 2 November 1949, berhasil mengakhiri konfrontasi fisik antara indonesia dengan belanda hasil konferensi tersebut paling utama adalah ”<b>pengakuan dan penyerahan” kedaulatan dari Pemerintah Belanda kepada Pemerintah Indonesia yang disepakati akan disusun dalam struktur ketatanegaraan yang berbentuk negara federal, yaitu negara Republik Indonesia Serikat. Di samping itu, terdapat empat hal penting lainnya yang menjadi isi kesepakatan dalam KMB, yaitu: Pertama, pembentukan Uni Belanda- Republik Indonesia Serikat yang dipimpin oleh Ratu Belanda secara simbolis; Kedua, Soekarno dan Moh. Hatta akan menjabat sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia Serikat untuk periode 1949-1950, dengan Moh. Hatta merangkap sebagai perdana menteri; Ketiga, Irian Barat masih dikuasasi Belanda dan tidak dimasukkan ke dalam Republik Indonesia Serikat sampai dilakukan perundingan lebih lanjut; Keempat, PemerintahIndonesia harus menanggung hutang negeri Hindia Belanda sebesar 4,3 miliar gulden.</b><br /><br />Di satu sisi hasil KMB tersebut harus dianggap sebagai sebuah kemajuan karena sejak saat itu, setelah Belanda ”mengakui dan menyerahkan” kedaulatan kepada bangsa Indonesia, secara resmi Indonesia menjadi negara merdeka dan terlepas dari cengkeraman Belanda. Namun di sisi lain, kesepakatan yang dihasilkan dalam KMB tidak serta merta menyelesaikan permasalahan bagi Indonesia, terlebih bentuk negara federal yaitu Republik Indonesia Serikat adalah produk rekayasa van Mook yang suatu saat dijadikan strategi untuk merebut kembali Indonesia melalui politik devide et impera.<br /><br /><br />Perjuangan melalui perundingan membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai. Kita tidak mengutamakan kekerasan dalam menyelesaikan persoalan. Ini sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam ideologi Pancasila. Kita mengutamakan persatuan dan kesatuan, mengutamakan musyawarah mufakat. Coba kalian renungkan semboyan berikut Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, namun lebih mencintai kemerdekaan.

Konferensi Meja Bundar Konferensi Meja Bundar (KMB) yang berlangsung di Den Haag pada 23 Agustus sampai 2 November 1949, berhasil mengakhiri...

Perlawanan bangsa Indonesia juga menggunakan strategi perang gerilya yaitu perang ?

Perang Gerilya<br />Perlawanan bangsa Indonesia juga menggunakan strategi perang gerilya, yaitu perang dengan berpindah-pindah tempat. Sewaktu-waktu menyerang berbagai posisi tentara Belanda baik di jalan maupun di markasnya. Salah satu perang gerilya dipimpin oleh Jenderal Soedirman. Beliau bergerilya dari luar kota Jogyakarta selama delapan bulan ditempuh kurang lebih 1000 km di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tidak jarang Soedirman harus ditandu atau digendong karena dalam keadaan sakit keras. Setelah berpindah-pindah dari beberapa desa rombongan Soedirman kembali ke Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 1949.<br /><br /> Kolonel A.H. Nasution, selaku Panglima Tentara dan Teritorium Jawa menyusun rencana pertahanan rakyat Totaliter yang kemudian dikenal sebagai Perintah Siasat No 1 Salah satu pokok isinya ialah : Tugas pasukan-pasukan yang berasal dari daerah-daerah federal adalah ber-wingate (menyusup ke belakang garis musuh) dan membentuk kantong-kantong gerilya sehingga seluruh Pulau Jawa akan menjadi medan gerilya yang luas. Salah satu pasukan yang harus melakukan wingate adalah pasukan Siliwangi. Pada tanggal 19 Desember 1948 bergeraklah pasukan Siliwangi dari Jawa Tengah menuju daerah-daerah kantong yang telah ditetapkan di Jawa Barat. Perjalanan ini dikenal dengan nama Long March Siliwangi. Perjalanan yang jauh, menyeberangi sungai, mendaki gunung, menuruni lembah, melawan rasa lapar dan letih dibayangi bahaya serangan musuh.<br /><br /><b> </b><br /> <b>Agresi militer II dilakukan kembali pada?</b> <br /> Agresi militer II dilakukan kembali pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatra yang dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara. Setelah Yogyakarta dikuasai Belanda perlawanan bangsa Indonesia merubah strategi dengan cara perang gerilya. Salah satu hasil perang gerilya adalah serangan umum tanggal 1 Maret 1949, yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Serangan ini memberi dampak bagi dunia internasional tentang keberadaan NKRI.

Perang Gerilya Perlawanan bangsa Indonesia juga menggunakan strategi perang gerilya, yaitu perang dengan berpindah-pindah tempat. Sewaktu-wa...

Apa saja wujud sikap dan partisipasi warga masyarakat dalam pelaksanaan peraturan daerah?

 Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 diharapkan pelaksanaan otonomi daerah dapat mendorong pemerintah daerah untuk memberdayakan masyarakat. Di samping itu, pemerintah perlu menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Jadi, selain peran serta pemerintah daerah (kepala daerah dan DPRD), partisipasi aktif masyarakat juga sangat menentukan keberhasilan pembangunan dan pemerintahan di daerah<br /><br />Pada hakikatnya pembangunan dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Jadi, yang bertanggung jawab atas keberhasilan pembangunan adalah masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, masyarakat tidak boleh hanya melihat seperti menonton pelaksanaan otonomi daerah. Tanpa partisipasi aktif masyarakat, mustahil pemerintahan daerah dan pembangunan di daerah bisa berhasil. Pelaku utama pelaksanaan otonomi daerah adalah masyarakat. Masyarakat merupakan subjek pembangunan di daerahnya tersebut <br /> <br /> Wujud sikap dan partisipasi warga masyarakat dalam pelaksanaan peraturan daerah dapat dilakukan melalui kegiatan berikut ini.<br /> <ol> <li>Menjaga/melestarikan lingkungan hidup, seperti tidak membakar hutan, tidak merusak terumbu karang, tidak membuang sampah di sembarang tempat, tidak mencari ikan dengan bom atau racun yang dapat mematikan semua makhluk hidup.</li> <li>Membayar pajak yang menjadi kewajibannya dengan tepat waktu, seperti Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Kendaraan Bermotor, dan Retribusi (parkir, peron, pedagang pasar dan kaki lima)</li> <li> Menjaga keamanan dan ketertiban, misalnya tidak membuat gaduh di lingkungannya, aktif melaksanakan pengamanan swakarsa di  lingkungannya dengan menggiatkan siskamling, berlaku sopan di rumah,di sekolah maupun di jalan raya, dan tidak merusak fasilitas umum yang telah dibangun.</li> <li> Taat dan patuh terhadap hukum/ peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya dengan tidak melakukan tindak pidana kriminal, tidak main hakim sendiri terhadap pelaku tindak kriminal yang tertangkap basah, tidak mengonsumsi berbagai jenis obat terlarang (ganja, pil koplo, sabu-sabu, dll), dan menegakkan kebenaran dan keadilan.</li> </ol> <br /><br />

 Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 diharapkan pelaksanaan otonomi daerah dapat mendorong pemerintah daerah untuk member...

Apa makna kebijakan publik daerah dan ciri-ciri kebijakan pubik daerah?

<b>Makna Kebijakan Publik Daerah</b><br />Apakah makna kebijakan itu? Istilah kebijakan berasal dari kata “bijak”, artinya selalu menggunakan pertimbangan akal budi dan hati nurani luhur. Pertimbangan akal budi berkaitan dengan kebenaran, sedangkan pertimbangan hati nurani luhur berkaitan dengan kebaikan dan keadilan. Jadi, kebijakan dapat dimaknai sebagai tindakan atau keputusan yang didasarkan pada pertimbangan akal budi dan hati nurani luhur sehingga tindakan atau keputusan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya (rasional) dan kebaikannya atau keadilannya (moral)<br /> <br /> Setiap daerah mempunyai wewenang untuk merumuskan kebijakan publik di daerah. Kebijakan publik daerah yaitu serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah yang berhubungan  dengan kepentingan masyarakat (publik). Keputusan tersebut dibuat bersama antara kepala daerah selaku lembaga eksekutif daerah dengan lembaga legislatif daerah (DPRD). Lembaga legislatif daerah tersebut dianggap sebagai lembaga yang mewakili suara dan aspirasi masyarakat. Kebijakan publik biasanya menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat (kepentingan publik). Misalnya penetapan pajak dan retribusi, pembangunan fasilitas umum, penanganan masalah sosial, dan pendidikan<br /><br /><br /><b>Ciri-ciri kebijakan publik daerah, antara lain sebagai berikut.</b><br /> <ol> <li> Keputusan atau kebijakan tersebut dibuat oleh pemerintah daerah (dibuat bersama oleh kepala daerah dan DPRD).</li> <li> Keputusan dan kebijakan tersebut menyangkut persoalan bersama yang dipandang penting bagi keteraturan dan kemajuan masyarakat daerah.</li> <li> Adanya keterlibatan aparat pemerintah dan/atau orang yang ditugasi pemerintah daerah untuk menangani suatu permasalahan atau melaksanakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan tersebut.</li> </ol> <br />

Makna Kebijakan Publik Daerah Apakah makna kebijakan itu? Istilah kebijakan berasal dari kata “bijak”, artinya selalu menggunakan pertimbang...

Jelaskaan hubungan antara kepala daerah dan DPRD dalam ketentuan UU No. 32 Tahun 2004?

Selanjutnya, hubungan antara kepala daerah dan DPRD secara lengkap tercermin dalam beberapa ketentuan UU No. 32 Tahun 2004, antara lain sebagai berikut<br /> <ol> <li>Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang untuk (1) memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; (2) mengajukan rancangan Perda; (3) menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; (4) menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama; (5) mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah; (6) mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (7) melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan</li> <li>Kepala daerah memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, dan menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat</li> <li> DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.</li> <li>DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.</li> <li>DPRD memiliki tugas dan wewenang untuk (1) membentuk Perda bersama dengan kepala daerah; (2) membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama kepala daerah; (3) melaksanakan pengawasanterhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya; (4) mengusulkan pengangkatan dan memberhentikan kepala daerah/wakil kepala daerah; (5) memilih wakil kepala daerah dalamhal terjadi kekosongan jabatan; (6) memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjianinternasional di daerah; (7) menyetujui rencana kerja sama internasionalyang dilakukan oleh pemerintah daerah; (8) meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraanpemerintahan daerah; (9) membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah; (10) melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah; (11) menyetujui rencana kerja sama antardaerah dan dengan pihak lain.</li> </ol> <br />

Selanjutnya, hubungan antara kepala daerah dan DPRD secara lengkap tercermin dalam beberapa ketentuan UU No. 32 Tahun 2004, antara lain seba...

Sebutkan Sistem pemerintahan daerah dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004?

Sistem pemerintahan daerah dapat disimpulkan dari beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain sebagai berikut.<br /> <ol> <li>Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masingmasing mempunyai pemerintahan daerah</li> <li> Pemerintah daerah tersebut mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.</li> <li>Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.</li> <li>Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan Pemerintah dan dengan pemerintah daerah lainnya</li> <li> Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.</li> <li>Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras.</li> <li> Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antarsusunan pemerintahan.</li> <li> Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undangundang.</li> <li>Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> </ol> <br /> <b>Menurut UU No. 32 Tahun 2004, pasal 1 ayat (2), Pemerintahan Daerah adalah?  </b><br /> Menurut UU No. 32 Tahun 2004, pasal 1 ayat (2), Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya, pasal 1 ayat (3) dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sementara itu, DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Sistem pemerintahan daerah dapat disimpulkan dari beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, antar...

Apa saja urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah ?

Secara rinci urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota meliputi:<br />a. perencanaan dan pengendalian pembangunan,<br />b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang,<br />c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,<br />d. penyediaan sarana dan prasarana umum,<br />e. penanganan bidang kesehatan,<br />f. penyelenggaraan pendidikan,<br />g. penanggulangan masalah sosial,<br />h. pelayanan bidang ketenagakerjaan,<br />i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah,<br />j. pengendalian lingkungan hidup,<br />k. pelayanan pertanahan,<br />l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil,<br />m. pelayanan administrasi umum pemerintahan,<br />n. pelayanan administrasi penanaman modal,<br />o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya, dan<br />p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundangundangan.<br /><br /><br /><br />Adapun urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi:<br />a. perencanaan dan pengendalian pembangunan,<br />b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang,<br />c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,<br />d. penyediaan sarana dan prasarana umum,<br />e. penanganan bidang kesehatan,<br />f. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial,<br />g. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota,<br />h. pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota,<br />i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah,<br />j. pengendalian lingkungan hidup,<br />k. pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota,<br />l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil,<br />m. pelayanan administrasi umum pemerintahan,<br />n. pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota,<br />o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat<br />dilaksanakan oleh kabupaten/kota, dan<br />p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundangundangan.<br />

Secara rinci urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota meliputi: a. perencanaan dan pengendalian pembangunan, b....

Sebutkan tiga nilai dasar otonomi daerah?

Otonomi daerah pada hakikatnya memiliki tiga nilai dasar,<br /><b>a. Kebebasan</b><br />Kebebasan di dalam otonomi daerah dimaknai sebagai kebebasan masyarakat daerah dan pemerintah daerah dalam mengambil tindakantindakan untuk memecahkan masalah bersama. Dalam hal ini yang memiliki kebebasan bukan hanya pemerintah daerah saja, tetapi yang lebih penting adalah kebebasan masyarakat. Salah satu contoh kebebasan yang dimiliki pemerintah daerah adalah dalam pembuatan peraturan daerah. Sementara itu, kebebasan masyarakat dalam otonomi daerah, misalnya kebebasan menyampaikan aspirasi dalam perumusan kebijakan publik di daerah maupun dalam pelaksanaannya. Jadi, pemerintah daerah maupun masyarakat daerah memiliki kebebasan untuk mengambil langkahlangkah yang diperlukan demi tercapainya tujuan yang dicita-citakan.<br /><br /><br /><b>b. Partisipasi</b><br />Dalam otonomi daerah, masyarakat berperan serta aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan publik di daerahnya. Salah satu contoh bentuk partisipasi masyarakat adalah ikut mengajukan aspirasi dan usulan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebelum menentukan kebijakan publik. Pengajuan usul atau penyampaian aspirasi masyarakat dapat disampaikan langsung kepada DPRD atau melalui kelompok-kelompok kepentingan, lembaga swadaya masyarakat, maupun media-media massa.<br /><br /><br /><b>c. Efektivitas dan Efisiensi</b><br />Dengan terlaksananya kebebasan dan partisipasi masyarakat akan menghasilkan efektivitas dan efisiensi. Artinya, melalui kebebasan dan partisipasi masyarakat, jalannya pemerintahan akan lebih tepat sasaran (efektif) dan tidak menghamburkan anggaran atau tidak terjadi pemborosan (efisien). Mengapa demikian? Melalui kebebasan dan partisipasi masyarakat akan terpilih badan-badan daerah dan pejabat daerah yang lebih merakyat sehingga akan dapat menemukan cara yang tepat untuk mempertemukan keputusan pemerintah daerah dengan kebutuhan masyarakat. Pejabat daerah yang dipilih di antara masyarakat dan oleh masyarakat daerah tersebut dianggap lebih mampu memahami permasalahan daerah dan lebih berpihak kepada kepentinganmasyarakat<br /><br /><br /><br />

Otonomi daerah pada hakikatnya memiliki tiga nilai dasar, a. Kebebasan Kebebasan di dalam otonomi daerah dimaknai sebagai kebebasan masyarak...

Jelaskan upaya menciptakan pertahanan dan keamanan negara yang menggunakan Sishankamrata ?

Dalam upaya menciptakan pertahanan dan keamanan negara yang menggunakan Sishankamrata (Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta), dapat dijabarkan melalui komponen berikut ini.<br /><br /> 1. Komponen Utama, yaitu komponen yang berasal dari kekuatan TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang terdiri atas AD (Angkatan Darat), AL (Angkatan Laut), dan AU (Angkatan Udara) sebagai alat negara yang berperan sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan negara. Kekuatan Kepolisian (Polri) merupakan alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, dan memberikan perlindungan masyarakat.<br /><br /> 2. Komponen Cadangan dan Pendukung, yaitu seluruh warga negara, sumber daya alam, sarana dan prasarana nasional yang dikerahkan melalui mobilisasi untuk memperkuat dan mendukung komponen utama.Semakin kuat komponen cadangan ini, akan semakin tangguh pula kemampuan komponen utama. Sebaliknya, semakin lemahnya komponen cadangan, komponen utamanya tidak akan berarti dalam rangka upaya pembelaan negara.<br /><br /> <h3> <b>Apa saja  kegiatan yang dilakukan dalam rangka membela negara?</b></h3> Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam rangka membela negara antara lain sebagai berikut.<br /> <ul> <li>Tindakan yang dilakukan TNI, antara lain menghadapi ancaman agresi dari negara lain dan menghadapi ancaman federalis dan separatis.</li> <li>Tindakan yang dilakukan Polri, antara lain menghadapi kerusuhan, menghadapi penyalahgunaan narkoba, dan menghadapi konflik komunal.</li> </ul> c. Tindakan yang dilakukan masyarakat, antara lain:<br /> <ol> <li>pada tahun 1958-1960, didirikan Organisasi Keamanan Daerah (OKD) dan Organisasi Pertahan Rakyat (OPR),</li> <li>pada tahun 1961 dibentuk Pertahanan Sipil (hansip), Perlawanan Rakyat (wanra), dan Keamanan Rakyat (kamra),dan</li> <li>pada tahun 1963 dibentuk perwira cadangan</li> </ol> <br /><br />d. Tindakan Pemerintah, antara lain<br /> <ol> <li> berdasarkan UU No. 3 Tahun 2002, melalui (a) pendidikan kewarganegaraan; (b) pelatihan dasar kemiliteran secara wajib; (c) pengabdian sebagai prajurit TNI; (d) pengabdian sesuai dengan profesi masing-masing,</li> <li> membentuk Peraturan Perundangan tentang pembelaan negara</li> </ol> <br /><br />

Dalam upaya menciptakan pertahanan dan keamanan negara yang menggunakan Sishankamrata (Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta), dapat...

Sebutkan hak dan kewajiban warga negara dapat diatur dan tercermin dalam ketentuan?

<b>Adapun hak dan kewajiban warga negara dapat diatur dan tercermin seperti dalam ketentuan berikut ini.</b><br />a. UUD 1945 pasal 27 ayat (1), “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahannya itu dengan tidak ada kecualinya.” Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap warga negara dalam hubungannya dengan hukum dan pemerintahan berkewajiban dan berhak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan  melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah. Menaati peraturan perundangan yang berlaku dan menaati pemerintah termasuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara.<br /><br /> b. UUD 1945 pasal 27 ayat (3) yang berbunyi, “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Maksud dari pasal ini mewajibkan tiap-tiap warga negara untuk ikut serta dalam segala usaha mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsadari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dalam hubungannya dengan pertahanan dan keamanan negara setiap warga negara diwajibkan ikut serta dalam upaya pembelaan negaramenurut kemampuan dan bidang masing-masing<br /><br /><br />c. UUD 1945 pasal 30 ayat (1) yang berbunyi, “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”. Pasal 30 ayat (2) menyatakan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian RI sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.<br /><br /> d. UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 1 ayat (1) dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankankedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sementara dalam pasal 9 ayat (1) dinyatakan bahwa, “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara”.<br /><br /><br />

Adapun hak dan kewajiban warga negara dapat diatur dan tercermin seperti dalam ketentuan berikut ini. a. UUD 1945 pasal 27 ayat (1), “Segala...

Sebutkan 5 alasan penting tentang perlunya negara itu dibela?

Adapun beberapa alasan tentang perlunya negara itu dibela adalah sebagai berikut.<br />a. Alasan yang berdasarkan tujuan negara Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV pada intinya bertujuan mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan warganya. Oleh karena itu, warga negarasudah selayaknya membela negaranya.<br /><br /> b. Alasan yang berdasarkan pada pemikiran yang rasional Salah satu fungsi yang sangat vital adalah pertahanan negara.Artinya, pertahanan negara merupakan faktor yang sangat penting bagi terlaksananya fungsi-fungsi yang lain. Pertahanan negara bahkan sangat penting dalam menjamin kelangsungan hidup negara. Itulah sebabnya secara rasional warga negara harus membela negaranya.<br /><br />c. Alasan yang berdasarkan pada faktor sosial Bangsa Indonesia yang memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 telah bertekad bulat untuk membela, mempertahankan, dan menegakkan kedaulatan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berarti bahwamembela negara merupakan amanat para pendiri negara Indonesia yang harus dipenuhi. Dalam bidang apakah kalian sebagai siswa melaksanakan amanat para pendiri negara?<br /><br />d. Alasan yang berdasarkan pertimbangan moral “Kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Kutipan alinea ke-1 pembukaan UUD tersebut dapat disimpulkan bahwa mempertahankan dan membela negara berarti juga mempertahankan hak asasi serta membela kebenaran dan keadilan.<br /><br />e. Alasan yang berdasarkan pada ketentuan hukum Menurut pasal 27 ayat (3) UUD 1945, keikutsertaan dalam usaha pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Oleh karena itu, ikut serta membela negara baik melaksanakan hak maupun kewajiban merupakan perbuatan yang sesuai denganhukum.<br /><br /><br />Alasan lain yang dapat menjadi motivasi atau pendorong setiap warga negara Indonesia untuk ikut serta dalam pembelaan negara, antara lain:<br />a. pengalaman sejarah perjuangan RI,<br />b. kedudukan wilayah geografis nusantara yang strategis,<br />c. keadaan jumlah penduduk yang besar,<br />d. kekayaan sumber daya alam yang melimpah,<br />e. perkembangan dan kemajuan ipteks di bidang persenjataan, dan<br />f. kemungkinan timbulnya bencana perang.

Adapun beberapa alasan tentang perlunya negara itu dibela adalah sebagai berikut. a. Alasan yang berdasarkan tujuan negara Negara Kesatuan R...

Batas-batas wilayah yang ditempati rakyat Indonesia adalah?

Batas-batas wilayah yang ditempati rakyat Indonesia adalah sebagai berikut.<br />1) Batas wilayah daratan. Negara satu dengan yang lain sering terjadi konflik dan perang karena masalah batas wilayah negara. Untuk menetapkan wilayah batas daratan, pada umumnya ditentukan berdasarkan perjanjian antarnegara tetangga. Batas wilayah dapat berupa batas alam seperti sungai, danau, gunung dan/atau batas buatan berupa patok atau pagar. Memasuki wilayah negara bangsa lain tanpa izin negara yang bersangkutan merupakan pelanggaran wilayah. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran, suatu negara memiliki suatu lembaga keimigrasian.<br /><br />2) Wilayah lautan. Laut yang merupakan wilayah suatu negara disebut teritorial negara itu. Laut di luar teritorial disebut laut terbuka atau bebas. Tidak semua negara mempunyai wilayah laut seperti Swiss dan Mongolia. Pada umumnya batas wilayah laut teritorial 3 mil laut yang diukur dari garis pantai wilayah daratan suatu negara pada saat pantai surut. Untuk negara Indonesia, batas wilayah laut teritorial mulai 21 Maret 1980 dengan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah selebar 200 mil dihitung dari garis dasar laut wilayah Indonesia.<br /><br /> 3) Wilayah yang berupa udara. Wilayah udara suatu negara ada di atas wilayah daratan dan lautan negara yang bersangkutan. Kekuasaan atas wilayah udara suatu negara diatur dalam perjanjian Paris tahun 1919.<br /><br /><br />4) Daerah ekstrateritorial. Berdasarkan hukum internasional, kapal-kapal laut yang berlayar di laut terbuka berbendera suatu negara tertentu (floating island) merupakan wilayah ekstrateritorial negara yang bersangkutan. Selain itu tempat bekerja perwalian suatu negara tertentu juga merupakan wilayah ekstrateritorial negara yang bersangkutan. Disebut wilayah ekstrateritorial artinya meskipun tempat itu berada di luar wilayah negara yang besangkutan atau di wilayah negara lain tetapidianggap wilayah negara yang diwakili<br /><br /><br /><b>Wilayah negara Indonesia berdasarkan Konferensi Meja Bundar (KMB) meliputi?</b><br /> Wilayah negara Indonesia berdasarkan Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tanggal 27 Desember 1949 yang ditandatangani oleh pemerintah negara Indonesia dan pemerintah negara Belanda, meliputi seluruh daerah bekas jajahan Hindia Belanda. Sementara itu, batas-batasnya ditentukan dengan perjanjian antarnegara tetangga, baik yang diadakan sebelum maupun sesudahmerdeka

Batas-batas wilayah yang ditempati rakyat Indonesia adalah sebagai berikut. 1) Batas wilayah daratan. Negara satu dengan yang lain sering te...

Sebutkan empat sebab dominan orang mematuhi hukum?

Ada empat sebab yang dominan seseorang mematuhi hukum.<br /> <b>a. Adanya Perhitungan Untung-Rugi</b><br /> Seseorang patuh pada hukum karena mendapat keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, bisa juga akan rugi jika mematuhi atau tidak mematuhi hukum, misalnya mematuhi tata tertib sekolah, seperti tidak terlambat masuk kelas, mendapat keuntungan berupa suasana pembelajaran tertib.<br /> <br /> <b>b. Adanya Tujuan Memelihara Hubungan Baik dengan Sesama Manusia atau dengan Penguasa</b><br /> Memelihara hubungan baik dengan sesama manusia dan dengan pemerintah sangatlah perlu. Orang patuh dan taat hukum karena tujuannya menjaga hubungan baik dengan warga masyarakat lainnya itu baik. Artinya, orang malu jika melanggar hukum. Seseorang merasa tak enak hati dengan tetangganya apabila melakukan pelanggaran hukum apalagi kejahatan. Dalam jangka panjang orang yang patuh dan taat hukum akan merasa malu dan tidak nyaman hidupnya jika melakukan perbuatan yang merugikan orang.<br /> <br /> Orang malu terhadap aparat pemerintah jika tidak tertib dan sebagainya. Aparat pemerintah di sini misalnya polisi, pak lurah, ataupun guru. Seorang siswa yang selalu berusaha tertib di sekolah, karena ia malu jika gurunya mengetahui ia sedang melakukan pelanggaran. Dengan kata lain orang mematuhi hukum juga karena ingin memelihara hubungan baik dengan pemerintah.<br /> <br /> <b>c. Adanya Hukum itu Sesuai dengan Hati Nuraninya</b><br /> Hati nurani manusia akan selalu membisikkan dan menyatakan halhal yang baik. Seseorang yang berbuat baik diakibatkan oleh bisikan dan ajakan hati nuraninya. Jika demikian, orang menaati hukum karena perintah hati nuraninya. Orang itu melihat hukum sebagai hal yang baik dan berguna. Pelanggaran terhadap hukum sebenarnya juga melanggar norma kesusilaan<br /> <br /> <br /> <b>d. Adanya Tekanan-Tekanan Tertentu</b><br /> Ada orang yang takut menderita sehingga ia taat hukum karena takut akan sanksinya. Hukum selalu diiringi sanksi. Artinya, setiap pelanggar hukum akan dikenakan sanksi. Apabila seseorang takut akan tekanan penderitaan yang diterima dari sanksi hukum itu, ia akan patuh dan menaati hukum yang berlaku

Ada empat sebab yang dominan seseorang mematuhi hukum. a. Adanya Perhitungan Untung-Rugi Seseorang patuh pada hukum karena mendapat keuntu...

Apa yang dimaksud dengan asas legalitas dan asas perlindungan?

<b>Asas Legalitas</b><br />Asas legalitas yaitu asas yang menuntut kepada setiap orang yang hidup di Indonesia bertindak menurut hukum yang berlaku. Baik pemerintah, alat-alat negara atau warga negara biasa, dalam berbuat dan bertingkah laku harus didasarkan dan dibatasi oleh peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Hal ini ditegaskan dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Asas legalitas ini menuntut adanya kesadaran hukum dari warga negara. Sadar artinya tahu dan dapat dengan bebas berbuat sesuatu. Kesadaran hukum dengan begitu dapat dimaknai keadaan seseorang yang memiliki pengetahuan atau mengerti perbuatan hukum yang dilakukannya dan dapat bertanggung jawab secara hukum. Orang yan lari dari tanggung jawab hukum atas perbuatannya, orang itu tidak memiliki kesadaran hukum.<br /><br />Membangun kesadaran hukum dalam masyarakat atau negara bukanlah pekerjaan mudah. Negara yang berdasarkan atas hukum, seperti negara kita ini, pembangunan kesadaran hukum jauh lebih sulit dibandingkan dengan pembangunan fisik, seperti membangun sarana dan prasarana umum. Hal ini disebabkan oleh membangun kesadaran hukum menyangkut proses batin seseorang. Timbulnya kesadaran hukum itu adalah dari hati nurani manusia. Manusialah yang dapat merasakan, menghayati serta dapat menikmati bagaimana indah dan pentingnya hukum.<br /><br /><br /><b>Asas Perlindungan</b><br />Maksud asas perlindungan ialah negara menjamin atas kebebasan dan hak asasi manusia yang berada di wilayah Indonesia. Perlindungan hukum berkenaan dengan peranan dan tanggung jawab pemerintah, yaitu melalui aparat-aparatnya. Pemerintahlah yang bertanggung jawab untuk menjagaketertiban umum dan mengusahakan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.<br /><br />Dalam rangka perlindungan hukum ini, pada awalnya pemerintah wajib menjamin dan memajukan hak-hak asasi, yaitu atas kebebasan rakyatnya. Kebebasan rakyat diciptakan oleh negara dengan membuat undang-undang yang sesuai dengan kehidupan nyata masyarakat. Peraturan perundang-undangan pada dasarnya dibuat untuk mewujudkan kebebasan dan kesejahteraan yang lebih besar, seperti kebebasan politik, kebebasan ekonomi, kebebasan sosial, dan kebebasan hukum.

Asas Legalitas Asas legalitas yaitu asas yang menuntut kepada setiap orang yang hidup di Indonesia bertindak menurut hukum yang berlaku. Bai...

Sebutkan apa saja Sumber hukum formil?

<b>Sumber hukum formil antara lain undang-undang, kebiasaan, keputusan hakim, traktat, dan pendapat sarjana hukum</b>.<br /><b>a. Undang–Undang</b><br />Undang-undang mempunyai dua pengertian, yaitu dalam arti formil dan materiil. Undang-undang dalam arti formil, atau biasa disebut juga undang-undang dalam arti sempit ialah setiap peraturan dan ketetapan yang dibentuk oleh alat kelengkapan negara yang diberi kekuasaan membentuk undang-undang. Menurut UUD 1945 hasil perubahan, dalam pasal 5 ayat (1), alat perlengkapan negara yang diberi kekuasaan untuk membuat undang–undang adalah Presiden dengan persetujuan DPR. Undang-undang dalam arti materiil atau disebut juga undang–undang dalam arti luas, yaitu setiap peraturan atau ketetapan yang isinya berlaku mengikat umum (setiap orang).<br /><br /><b>b. Kebiasaan</b><br />Hukum kebiasaaan adalah himpunan kaidah yang meskipun tidak ditentukan oleh badan-badan perundangan ditaati juga. Suatu hukum kebiasaan agar dapat ditaati, harus memenuhi syarat-syarat, yaitu:<br />1) adanya perbuatan yang tetap dilakukan orang, dan<br />2) adanya keyakinan bahwa perbuatan itu harus dilakukan karena merupakan kewajiban<br /><br /><b>c. Keputusan Hakim (Yurisprudensi)</b><br />Yurisprudensi adalah keputusan hakim yang terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama. Ada 3 alasan mengapa seorang hakim mengikuti keputusan hakim lain, yaitu:<br /> <ol> <li>keputusan hakim yang mempunyai kekuasaan, terutama bila keputusan itu dibuat oleh mahkamah agung atau Pengadilan Tinggi, karena secara psikologis, seorang hakim akan menuruti keputusan hakim lain yang kedudukannya lebih tinggi,</li> <li> alasan praktis, da</li> <li> hakim mengikuti keputusan hakim lain karena ia menyetujui keputusan hakim lain itu, yaitu karena adanya persesuaian pendapat</li> </ol> <br /><b>d. Traktat</b><br />Traktat atau treaty adalah perjanjian yang diadakan antara dua atau lebih negara. Bila traktat diadakan hanya dua negara saja, perjanjian itu adalah perjanjian bilateral, sedangkan apabila perjanjian itu diikuti oleh banyak negara, perjanjian itu disebut perjanjian multilateral. Kita mengenal dua jenis perjanjian, yaitu traktat dan agreement. Traktat dibuat oleh Presiden dengan persetujuan DPR, sedangkan agreement dibuat dengan keputusan Presiden dan biasanya hanya menyangkut masalah politik saja. Suatu traktat berlaku dan mengikat karena didasarkan pada asas “Pacta Sunt Servanda”, traktat itu mengikat dan berlaku sebagai peraturan hukum terhadap warga negara dari masing-masing negara yang mengadakan traktat tersebut.<br /><br /><b>e. Pendapat Para Sarjana (Doktrin)</b><br />Pendapat para sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Dalam yurisprudensi dapat kita ketahui bahwa seorang hakim sering berpegang pada pendapat seseorang atau beberapa sarjana hukum yang terkenal. Jadi, pendapat para sarjana ini dapat menjadi sumber hukum melalui Yurisprudensi.<br />

Sumber hukum formil antara lain undang-undang, kebiasaan, keputusan hakim, traktat, dan pendapat sarjana hukum . a. Undang–Undang Undang-und...

Apa lima fungsi utama nilai dan jelaskan aspek hukum atau dimensi menurut bentuk, waktu berlakunya, sifat atau daya kerjanya, fungsi, isinya, dan wilayah berlakunya

<b>Lima fungsi nilai yang utama adalah sebagai berikut.</b><br />1) Nilai menjadi pendorong manusia berbuat baik dan mencapai kehidupan yang lebih baik.<br />2) Nilai menunjukkan arah dan pilihan perilaku manusia.<br />3) Nilai mengontrol perilaku manusia agar bertindak sesuai dengan nilai tertentu.<br />4) Nilai menjadi pengikat solidaritas atau identitas kelompok masyarakat.<br />5) Nilai menjadi benteng atau pemelihara budaya masyarakat tertentu<br /><br /><b>Hukum bisa dilihat dari aspek atau dimensi bentuk, waktu berlakunya, sifat atau daya kerjanya, fungsi, isinya, dan wilayah berlakunya.</b><br />a. Menurut bentuknya, terbagi atas dua macam hukum.<br /> <ol> <li>Hukum tertulis, yaitu hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.</li> <li>Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang tidak tertulis tetapi adadalam keyakinan dan ditaati oleh masyarakat</li> </ol> <br />b. Menurut waktu berlakunya, terbagi atas dua macam hukum.<br />1) Hukum positif, yaitu hukum yang berlaku saat ini.<br />2) Hukum cita/ide, yaitu hukum yang berlaku pada masa yang akan datang.<br /><br /> c. Menurut sifat atau daya kerjanya, hukum terbagi atas dua macam. 1) Hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Contoh: Hukum Pidana. 2) Hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak–pihak yang bersangkutan telah membut peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Contoh: Hukum Dagang.<br />d. Menurut fungsinya, hukum juga terbagi atas dua macam.<br /> <ol> <li> Hukum material, yaitu hukum yang fungsinya memuat isi hukum.   </li> <li>Hukum formal, yaitu hukum yang fungsinya memuat tata cara menegakkan hukum material (disebut juga hukum acara).</li> </ol> e. Menurut isinya atau kepentingan yang diaturnya, hukum terbagi atas hukum publik dan \<br />    hukum privat.<br /><br />1) Hukum Publik, yaitu hukum yang isinya mengatur kepentingan   umum, yaitu mengatur hubungan hukum antara warganegara dan negara (pemerintah). Hukum publik terdiri atas empat macam.<br />a) Hukum Pidana<br />b) Hukum Tata Negara<br />c) Hukum Administrasi Negara atau Tata Usaha Negara<br />d) Hukum Internasional<br /><br /> 2) Hukum Privat (Hukum Sipil), yaitu hukum yang isinya mengatur kepentingan perseorangan atau hubungan hukum antara sesamawarga negara. Hukum privat terdiri atas dua macam.<br />a) Hukum Perdata<br />b) Hukum Perniagaan (Dagang)<br /><br /> f. Menurut wilayah berlakunya, hukum digolongkan menjadi tiga macam.<br />1) Hukum Lokal, yaitu hukum yang berlaku untuk wilayah setempat (desa, daerah, wilayah adat).<br />2) Hukum Nasional, yaitu hukum yang berlaku secara nasional.<br />3) Hukum Internasional, yaitu hukum yang berlaku bagi dua negaraatau lebih.<br /><br />g. Menurut wujudnya, hukum dapat dibagi menjadi dua macam<br /> <ol> <li>Hukum Objektif, yaitu hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Hukum ini untuk menyatakan peraturan yang mengatur antara dua orang atau lebih. Contoh: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)</li> <li> Hukum Subjektif, yaitu hukum yang dihubungkan dengan seseorang tertentu dan dengan demikian menjadi hak. Contoh: Kitab Undang-Undang Hukum Militer</li> </ol>

Lima fungsi nilai yang utama adalah sebagai berikut. 1) Nilai menjadi pendorong manusia berbuat baik dan mencapai kehidupan yang lebih baik....