Namun jalan ternyata tidak selalu mulus, sejak dipimpin oleh ketua IGGI asal Belanda, lembaga ini juga menyoroti berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia dan mulai mengaitkan antara kelancaran bantuan ekonomi dan penegakan HAM di Indonesia. Dalam pandangan mereka, bantuan ekonomi haruslah menyentuh lapisan masyarakat terbawah, dan secara tidak langsung Pronk pun mengkritik kinerja pemerintah Indonesia dalam mengelola berbagai kasus pelanggaran HAM.
Kritik keras IGGI ditanggapi pemerintah Indonesia sebagai bentuk campur tangan urusan dalam negeri sehingga pemerintah Indonesia membubarkan kelembagaan IGGI pada tanggal 25 Maret 1992 dan menolak Belanda untuk memimpin kelembagaan bantuan ekonomi kepada Indonesia. Indonesia saat itu merasa mampu menjalankan roda pembangunan tanpa bantuan lembaga donor internasional itu.
Diplomasi kita juga selalu aktif dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional. Sampai sekarang, politik luar negeri Indonesia tegas menentang kolonialisme dan imperialisme dalam segala bentuknya. Negara kita dalam lingkungan PBB berusaha menyokong perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa yang masih dijajah, sebab tanpa kemerdekaan dan persaudaraan, perdamaian internasional tidak akan tercapai. Pendirian bangsa dan negara Indonesia untuk tidak memihak salah satu blok/kekuatan yang ada, sampai sekarang masih dipegang teguh
Tidak ada komentar:
Posting Komentar