Pada masa pemerintahan Hindia Belanda pernah dilaksanakan politik tanam paksa dengan nama ?

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda pernah dilaksanakan politik tanam paksa dengan nama “Culturstelsel”. Bagi pemerintahan negeri Belanda, pelaksanaan politik tanam paksa ini selalu menguntungkan pembangunan negaranya. Namun bagi rakyat Indonesia, pelaksanaan politik tanam paksa mengakibatkan pemerasan tenaga kerja. Rakyat Indonesia, sekali lagi kehilangan hak asasi ekonominya terutama hak mendapat dan memilih pekerjaan. Lalu, bagaimana hak atau kebebasan rakyat Indonesia di bidang politik pada masa penjajahan?

Dalam Hukum Tata Negara Hindia Belanda, ditentukan pembedaan kaula negara (warga negara). Pada waktu itu kaula negara dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu:
a. golongan Eropa (sebenarnya hanya bangsa Belanda)
b. golongan Timur Asing (khususnya orang Cina dan orang selain Cina)
c. golongan Bumi Putera (orang-orang pribumi Indonesia)

Pembedaan kaula negara secara politis dimaksudkan untuk membedakan berlakunya hukum bagi setiap golongan. Tujuan diberlakukan hukum yang berbeda adalah untuk merealisasikan politik memecah belah persatuan (devide et impera). Pada kenyataannya golongan Bumi Putera (pribumi) diperlakukan sebagai golongan yang rendah tingkatnya.


Hak dan kewajibannya tidak sama dengan golongan lain. Apakah menurut kalian hal ini merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan perampasan kebebasan politik? Mengapa demikian? Penguasa tertinggi dan tunggal pada masa itu adalah Gubernur Jenderal yang merupakan Ratu Belanda untuk Hindia Belanda. Sementara itu, kekuasaan tertinggi untuk membentuk peraturan perundang-undangan berada di negeri Belanda. Dengan demikian, pada masa penjajahan Belanda rakyat Indonesia tidak memiliki hak atau kebebasan politik.