Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan UU No. 32 tahun 2004, ternyata masih banyak hal yang perlu ditinjau kembali. Mengapa harus terjadi peninjauan ulang? Karena otonomi daerah dalam kenyataannya justru menyimpan kekuatan disintegrasi bangsa (perpecahan) yang mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan otonomi daerah yang seluas-luasnya kadang dapat menciptakan “arogansi“ Pemerintah Daerah dalam menggunakan hak otonomnya.
Hal tersebut dapat terjadi karena sempitnya pemahaman terhadap hakikat otonomi sehingga mereka berlomba untuk maju, tetapi melupakan persatuan dan kesatuan bangsa. Tentu hal ini tidak kita harapkan dan sangat berbahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa.
Bagaimana langkah–langkah aktif dalam mengatasi hal tersebut agar tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia tercapai namun tetap sebagai bangsa Indonesia yang demokratis dan bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia? Untuk mengatasi hal tersebut ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yaitu
- memahami hakikat otonomi daerah,
- tetap menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi, kepentingan golongan maupun kepentingan daerah,
- mendukung setiap upaya penegakan supremasi hukum nasional
- penerapan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, partisipasi masyarakat, pemerataan, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
Tidak ada komentar:
Posting Komentar