Article Archive For Month : Januari 2016

Home > Archives for Januari 2016

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Landasan Konstitusional

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Landasan Konstitusional Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, UUD 1945 merupakan hukum tertinggi. 
1) Pembukaan UUD 1945 alinea 4 “ …. maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Kata “berkedaulatan rakyat” dan “perwakilan” jelas menunjukkan bahwa negara kita adalah negara demokrasi dan demokrasi yang kita jalankan adalah demokrasi tak langsung, yaitu melalui perwakilan (badan perwakilan). 2) Batang Tubuh UUD 1945 Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Ketentuan ini juga memberi makna bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, tetapi dilaksanakan menurut ketentuan UUD. Meskipun demikian, untuk dapat melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan perlu dibentukMajelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR dan DPRD), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). 
 
 
 Pelaksanaan harus didasarkan pada ketentuan Undang-Undang, mencerminkan nilainilai demokrasi, dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat, termasuk kepentingan daerah, dan yang paling penting sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Landasan Konstitusional Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, UUD 1945 merupak...

Jelaskan pengertian pancasila sebagai landasan idiil?

Pancasila Sebagai Landasan Idiil 
Pancasila adalah dasar negara yang menjadi dasar penyelenggaraan hidup berbangsa dan bernegara, termasuk sebagai dasar dalam menyelenggarakan segala ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Sila keempat Pancasila disebutkan “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan”. Penjelasan sila keempat Pancasila tersebutdapat diuraikan sebagai berikut 
<ol>
<li>Kerakyatan (dapat juga disebut kedaulatan rakyat) berarti kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat, berarti demokrasi.</li>
<li>Hikmat kebijaksanaan mengandung arti penggunaan pikiran yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan sadar, jujur, dan bertanggung jawab, serta didorong oleh iktikad baik sesuai dengan hati nurani.</li>
<li>Permusyawaratan mengandung arti bahwa dalam merumuskan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat dan melalui musyawarah untuk mufakat.</li>
<li> Perwakilan mengandung arti suatu tata cara mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain dilakukan melalui badan perwakilan rakyat</li>
</ol>
 
 
Jadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan berarti rakyat menjalankan kekuasaan melalui sistem perwakilan, dan keputusan-keputusan diambil dengan jalan musyawarah, yang dipimpin oleh pikiran yang sehat serta penuh tanggung jawab, baik kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun kepada rakyat yang diwakilinya. Jadi berdasarkan landasan idiil Pancasila, kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui wakil rakyat yang dipilihnya (dalam Pemilu).

Pancasila Sebagai Landasan Idiil Pancasila adalah dasar negara yang menjadi dasar penyelenggaraan hidup berbangsa dan bernegara, termasuk s...

Bagaimana menghargai pelaksanaan demokrasi?

Menghargai Pelaksanaan Demokrasi Inti dari demokrasi Pancasila adalah sila keempat yang dalam mengambil keputusan lebih mengutamakan musyawarah dan mufakat. Dalam musyawarah, kita boleh berdebat, beradu argumentasi, mempertahankan pendapat yang kita anggap benar. Akan tetapi, apabila keputusan sudah diambil, masalah itu dianggap telah selesai dan putusan tersebut merupakan kesepakatan bersama. Karena musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai  dengan hati nurani yang luhur serta untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, musyawarah harus bercirikan: 1. mengutamakan kepentingan bersama; 2. mengemukakan pendapat kita dengan bahasa yang santun; 3. tidak memaksakan kehendak kepada orang lain; 4. menghargai pendapat orang lain, meskipun pendapatnya berbeda; 5. mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan; 6. mengutamakan musyawarah untuk mufakat dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan; 7. menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah; 8. melaksanakan musyawarah dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur; 9. mengambil keputusan harus dengan pertanggungjawaban secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Nilai-nilai yang harus tampak dalam pelaksanaan musyawarah adalah seperti sikap keterbukaan, konstruktif, berpikir jauh ke depan, bijaksana, menghargai pendapat orang lain dan kebersamaan, hal ini tentunya agar pelaksanaan musyawarah lancar dan sesuai dengan keinginan bersama. Sebagai warga yang baik, setiap keputusan yang dihasilkan baik secara musyawarah atau voting (jika musyawarah sudah dilaksanakan maksimal) hendaknya diterima dengan penuh keikhlasan, kejujuran dan tanggung jawab. Sikap ikhlas seseorang dapat dilihat dalam penampilannya yang lembut serta penuh pengorbanan. Dalam perjalanan sejarah bangsa sejak kemerdekaan hingga sekarang, banyak pengalaman dan pelajaran yang dapat kita ambil, terutama di bidang politik khususnya pada pelaksanaan demokrasi. Ada tiga macam demokrasi yang pernah diterapkan dalam kehidupan ketatanegaraan kita, yaitu demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila. Ketiga macam demokrasi tersebut dalam realisasinya semuanya berakhir dengan ketidakberhasilan. Demokrasi liberal bermuara pada kegagalan konstituante menetapkan UUD pengganti UUDS 1950; demokrasi terpimpin mengarah pada terpusatnya kekuasaan negara di tangan presiden; demokrasi Pancasila sebagai implementasi dari sila keempat, pada implementasinya ketika Orde Baru mengarah juga pada terpusatnya kekuasaan negara di tangan seorang presiden. Tanpa maksud menjelekkan semua hal yang berbau masa lalu, kita memang perlu mengkaji dan belajar dari perjalanan panjang yang telah kita lewati, dengan harapan kita tidak akan mengulanginya lagi dan dapat mengambil hikmah untuk perkembangan dan perbaikan kita di masa yang akan datang. Untuk itu, kita perlu mengembangkan nilai-nilai dan sikap cerdas, meliputi analisis, kritis, teliti, penuh perhitungan, rasional, antisipatif serta pengendalian diri.Satu hal yang patut kita renungkan bahwa apa pun namademokrasi yang kita anut dan kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, semuanya harus tetap dalam kerangka supremasi hukum dan peraturan perundangan yangberlaku. Untuk dapat mewujudkan keadaan seperti itu, kita harus memiliki nilai dan sikap disiplin yang tercermin pada nilai-nilai dan sikap taat asas, tegas, lugas, demokratis, terbuka, ikhlas, kooperatif, tertib, menjaga keamanan, dan kebersamaan.

Menghargai Pelaksanaan Demokrasi Inti dari demokrasi Pancasila adalah sila keempat yang dalam mengambil keputusan lebih mengutamakan musyawa...

Jelaskan demokrasi dengan Sistem Pemisahan Kekuasaan dan Demokrasi dengan Sistem Referendum?

Demokrasi dengan Sistem Pemisahan Kekuasaan Dalam sistem pemisahan kekuasaan, hubungan antara badan eksekutif dan badan legislatif dapat dikatakan tidak ada. Pemisahan yang tegas antara kekuasaan eksekutif (pemerintahan) dan legislatif (badan perwakilan rakyat) ini merupakan ajaran dari Montesquieu, yang dikenal dengan ajaran Trias Politika. Menurut ajaran Trias Politika, kekuasaan negara dibagi menjadi tiga kekuasaan yang satu sama lain terpisah dengan tegas. Kekuasaan yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1) Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat Undang-Undang. 2) Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan Undang-Undang. 3) Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mengadili. Dalam sistem pemisahan kekuasaan, badan eksekutif (pemerintah) terdiri atas presiden sebagai kepala pemerintahan dan dibantu oleh menteri-menteri. Menteri-menteri yang memimpin departemen pemerintahan, diangkat oleh presiden dan hanya bertanggung jawab kepada presiden. Sistem seperti ini disebut sistem presidensial. Contoh negara yang menggunakan demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan adalah Amerika Serikat Sebagai sistem dalam demokrasi, sistem pemisahan kekuasaan juga memiliki kelebihan dan kelemahan. 1) Kelebihan Ada kestabilan pemerintah karena mereka tidak dapat dijatuhkan atau dibubarkan oleh badan perwakilan rakyat (parlemen). Oleh karena itu, pemerintahan dapat melaksanakan program-programnya dengan baik. 2) Kelemahan Dapat mendorong timbulnya pemusatan kekuasaan di tangan presiden. c . Demokrasi dengan Sistem Referendum Dalam demokrasi sistem referendum, tugas badan legislatif (badan perwakilan rakyat) selalu berada dalam pengawasan rakyat. Dalam hal ini, pengawasan dilaksanakan dalam bentuk referendum (pemungutan suara langsung oleh rakyat tanpa melalui badan legislatif). Sistem ini dibagi dalam dua kelompok, yaitu referendum obligatoire dan referendum fakultatif. 
1) Referendum Obligatoire (Referendum yang Wajib) Referendum obligatoire adalah referendum yang menentukan berlakunya suatu Undang-Undang atau suatu peraturan. Artinya, suatu Undang-Undang baru  dapat berlaku apabila mendapat persetujuan rakyat melalui referendum (pemungutan suara langsung oleh rakyat tanpa melalui badan perwakilan rakyat). 
2) Referendum Fakultatif (Referendum yang Tidak Wajib) Referendum fakultatif adalah referendum yang menentukan apakah suatu Undang-Undang yang sedang berlaku dapat dipergunakan atau tidak, atau perlu ada tidaknya perubahan-perubahan. Demokrasi dengan sistem pengawasan oleh rakyat ini berlaku dalam sistem referendum juga memiliki kelebihan dan kelemahan. 1) Kelebihan Rakyat dilibatkan penuh dalam pembuatan Undang- Undang. 2) Kelemahan Tidak semua rakyat memiliki pengetahuan yang cukup terhadap Undang-Undang yang baik, dan pembuatan Undang-Undang menjadi lebih lambat.

Demokrasi dengan Sistem Pemisahan Kekuasaan Dalam sistem pemisahan kekuasaan, hubungan antara badan eksekutif dan badan legislatif dapat dik...

Prinsipprinsip dasar demokrasi meliputi apa saja?

Adapun prinsipprinsip dasar demokrasi meliputi sebagai berikut. a . Pemerintahan Berdasarkan Konstitusi Pemerintah berdasarkan konstitusi artinya bahwa dalam melaksanakan pemerintahannya, kekuasaan pemerintahharus dibatasi oleh konstitusi atau UUD sehingga kekuasaan pemerintah tidak tak terbatas. Pembatasan tersebut penting agar pemerintah tidak menyalahgunakan kekuasaan dengan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. b. Pemilihan Umum yang Bebas, Jujur, dan Adil Suatu pemerintahan tidak dikatakan demokratis jika para pejabatnya tidak dipilih rakyat secara bebas, jujur, dan adil dalam suatupemilihan umum. Hanya pejabat hasil pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil yang akan memastikan sistem demokrasi berjalan baik. c . Hak Asasi Manusia Dijamin Setiap manusia memiliki hak dasar yang melekat pada dirinya sejak lahir yang disebut hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, dan tidak seorang pun boleh mengambil atau merampasnya. Dalam kehidupan bernegara hak asasi setiap warga dijamin penuh oleh negara. Jaminan tersebut harus ada karena jaminan terhadap hak asasi manusia merupakan wujud pemerintahan yang demokratis d. Persamaan Kedudukan di Depan Hukum Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum. Kesamaan perlakuan ini penting untuk diberlakukan karena tindakan yang membeda-bedakan warga negara dalam hukum merupakan suatu tindakan diskriminasi dan tidak adil. Warga negara yang melanggar hukum, harus mendapat sanksi hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Demikian juga sebaliknya, seseorang yang tidak melanggar hukum atau melakukan perbuatan melawan hukum harus bebas atau terhindar dari sanksi hukum. Siapapun mereka, orang kaya, miskin, pejabat atau rakyat biasa, harus diperlakukan sama di depan hukum e . Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak Peradilan yang bebas, tidak memihak dan terlepas dari campur tangan pemerintah atau siapapun, akan menjamin terwujudnya penegakan hukum yang tegas dan adil. Peradilan yang bebas dari tekanan apa pun akan mampu mewujudkan keadilan yang seadil-adilnya bagi seluruh rakyat. Kondisi ini harus benar-benar diwujudkan karena setiap individu rakyat  menghendaki keadilan dapat dirasakan seluruh lapisan rakyat f . Kebebasan Berserikat dan Mengeluarkan Pendapat Berserikat atau berorganisasi dan mengeluarkan pendapat merupakan hak warga negara. Oleh karena itu, pemerintah harus menjamin hak tersebut sebagai wujud dari pemerintahan yang demokratis Perkumpulan-perkumpulan masyarakat, baik yang berbentuk organisasi masyarakat (ormas) maupun organisasi politik (partai politik), dan kebebasan masyarakat untuk mengeluarkan pendapat dapat menjadi sarana yang baik untuk mengontrol atau mengawasi pemerintah. Melalui perkumpulan masyarakat tersebut, sarana atau kritik rakyat dapat dijadikan sarana penilaian bagi kinerja pemerintah sehingga jalannya pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik, demokratis, dan sesuai dengan konstitusi yang ada. g. Kebebasan Pers Kebebasan pers/media massa, baik cetak maupun elektronik merupakan prinsip penting seperti prinsip-prinsip yang lain. Dengan kebebasan pers, rakyat dapat menyuarakan suara hati dan pikirannya kepada khalayak umum (publik). Mengekang kebebasan pers berarti mengekang hak-hak rakyat untuk menyuarakan aspirasinya

Adapun prinsipprinsip dasar demokrasi meliputi sebagai berikut. a . Pemerintahan Berdasarkan Konstitusi Pemerintah berdasarkan konstitusi ...

Sebutkan pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan undang-undang?

Pihak-pihak yang Terlibat dalam Proses Penyusunan Perundang- Undangan Berdasarkan ketentuan UUD 1945, pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan perundang-undangan nasional adalah sebagai berikut. a . Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga legislatif yang ada di Indonesia. Artinya, hanya lembaga inilah yang memiliki wewenang untuk membuat undang-undang. Keanggotaan dewan ini berasal dari hasil pemilihan umum yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Kelengkapan yang ada di DPR adalah sebagai berikut. 
<ol>
<li> Pimpinan DPR, terdiri atas ketua dan wakilwakil ketua.</li>
<li>Fraksi-fraksi DPR, antara lain Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi PPP, Fraksi PKB, dan Fraksi Reformasi. Fraksi-fraksi ini dibuat berdasarkan partai atau kesepakatan antara golongangolongan yang ada di dalam DPR</li>
<li> Komisi-komisi DPR, antara lain Komisi I, II, III, IV, V dan VI.</li>
</ol>
 b. Presiden Presiden disebut sebagai lembaga eksekutif, yaitu lembaga yang melaksanakan perundang-undangan. Meskipun demikian presiden juga memiliki hak mengajukan rancangan undang-undang. Presiden juga berfungsi sebagai kepala pemerintahan. Dalam menjalankan kewajibannya, presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden. Wakil presiden bekerja membantu meringankan tugas presiden. Tak jarang sering terjadi pembagian tugas kerja antara keduanya. Peran wakilpresiden yang cukup penting, jika presiden ke luar negeri. Dalam menjalankan tugas sehari-hari, presiden dibantu oleh menteri-menteri. Para menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Presiden juga memiliki hak untuk mengajukan sebuah rancangan undang-undang. Bersamasama dengan menteri, Presiden dapat membuat rancangan undangundang untuk kemudian diajukan ke DPR. 
Meskipun demikian, pemerintah tidak dapat sewenangwenang mengusulkan peraturan. Untuk mewujudkan peraturan, pemerintah membutuhkan persetujuan DPR. Apabila tidak sesuai, DPR sebagai wakil rakyat dapat menolaknya. Setelah undang-undang terlaksana, DPR berfungsi sebagai pengawas.

Pihak-pihak yang Terlibat dalam Proses Penyusunan Perundang- Undangan Berdasarkan ketentuan UUD 1945, pihak-pihak yang terlibat dalam proses...

Jelaskan Pembentukan Peraturan Daerah dan Rancangan Undang-undang dari DPRD?

Pembentukan Peraturan Daerah Pembentukan peraturan daerah dilakukan melalui tahapan berikut. a . Perencanaan Penyusunan Undang-Undang Perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam suatu Program Legislasi Daerah. Program LegislasiDaerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara berencana,terpadu, dan sistematis. 
b. Persiapan Pembentukan Peraturan Daerah Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau gubernur, atau bupati/ walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota. 1) Rancangan Undang-undang dari DPRD Rancangan peraturan daerah dapat disampaikan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang khusus menangani bidang legislasi. Tata cara mempersiapkan rancangan peraturan daerah diatur dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disampaikan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada gubernur atau bupati/walikota. Penyebarluasan rancangan peraturan daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan oleh sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2) Rancangan Undang-undang dari Gubernur atau Bupati/ Walikota Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh gubernur atau bupati/walikota disampaikan dengan surat pengantar gubernur atau bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah oleh gubernur atau bupati/walikota. Penyebarluasan rancangan peraturan daerah yang berasal dari gubernur atau bupati/walikota dilaksanakan oleh sekretaris daerah. Apabila dalam suatu masa sidang, gubernur atau bupati/ walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah, mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Adapun rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh gubernur atau bupati/ walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan. c . Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Pembahasan rancangan peraturan daerah di Dewan Perwakilan Rakyat daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama gubernur atau bupati/walikota. Pembahasan dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan. Tingkat-tingkat pembicaraan yang dimaksud dilakukan dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang khusus menangani bidang legislasi dan  rapat paripurna. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah diatur dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Rancangan peraturan daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh Dewan Perwakilan RakyatDaerah dan gubernur atau bupati/walikota d. Penetapan Peraturan Daerah Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan gubernur atau bupati/walikota disampaikan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat daerah kepada gubernur atau bupati/walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Penyampaian rancangan peraturan daerah dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Rancangan peraturan daerah ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama, rancangan peraturan daerah tersebut sah menjadiPeraturan Daerah dan wajib diundangkan. e . Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Penyusunan peraturan daerah dilakukan sesuai dengan penyusunan peraturan perundang-undangan. 
f . Pengundangan Peraturan Daerah Peraturan daerah harus diundangkan agar setiap orang mengetahuinya. Untuk itu, peraturan daerah diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran  Daerah atau Berita Daerah. 1) Peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah adalah Peraturan Daerah. 2) Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota, atau peraturan lain di bawahnya dimuat dalam Berita Daerah. Pengundangan peraturan daerah dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah. g. Penyebarluasan Peraturan Daerah 
Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan peraturan daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan peraturan di bawahnya yang telah diundangkan dalamBerita Daerah.

Pembentukan Peraturan Daerah Pembentukan peraturan daerah dilakukan melalui tahapan berikut. a . Perencanaan Penyusunan Undang-Undang Perenc...

Sebutkan Proses pembahasan Rancangan Undang-Undang?

Proses pembahasan Rancangan Undang-Undang adalah sebagai berikut. 1) Proses Pembahasan RUU dari Presiden di DPR RI RUU beserta penjelasan/keterangan, dan/atau naskah akademis yang berasal dari Presiden disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR dengan Surat Pengantar Presiden yang menyebut juga Menteri yang mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan RUU tersebut. Dalam Rapat Paripurna berikutnya, setelah RUU diterima oleh Pimpinan DPR, kemudian Pimpinan DPR memberitahukan kepada anggota masuknya RUU tersebut, kemudian membagikannya kepada seluruh anggota. Terhadap RUU yang terkait dengan DPD disampaikan kepada pimpinan DPD. Penyebarluasan RUU dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa. Kemudian RUU dibahas dalam dua tingkat pembicaraan di DPR bersama dengan Menteri yang mewakili Presiden 2) Proses Pembahasan RUU dari DPR di DPR RI Usul inisiatif RUU dapat berasal dari sekurangkurangnya 13 orang anggota DPR atau Komisi, Gabungan Komisi, atau Badan Legislasi. Usulan itu disampaikan kepada Pimpinan DPR disertai nama dan tanda tangan pengusul serta fraksinya. Dalam Rapat Paripurna, Ketua Rapat memberitahukan dan membagikan usul inisiatif RUU kepada para anggota DPR. Rapat Paripurna memutuskan untuk menerima atau menolak usul RUU tersebut menjadi usul RUU dari DPR setelah diberikan kesempatan kepada fraksi untuk memberikan pendapatnya. Pimpinan DPR menyampaikan RUU yang telah disetujui dalam Rapat Paripurna kepada Presiden dengan permintaan agar Presiden menunjuk Menteri yang akan mewakili Presiden dalam pembahasan RUU dan kepada Pimpinan DPD jika RUU yang diajukan terkait dengan DPD. Kemudian RUU itu dibahas dalam dua tingkat pembicaraan di DPR bersama dengan menteri yang mewakili Presiden. 3) Proses Pembahasan RUU dari DPD di DPR RI RUU beserta penjelasan/keterangan, dan/atau naskah akademis yang berasal dari DPD disampaikan secara tertulis oleh Pimpinan DPD kepada Pimpinan DPR. Dalam Rapat Paripurna berikutnya, setelah RUU diterima oleh DPR, Pimpinan DPR memberitahukan kepada Anggota masuknya RUU tersebut, kemudian membagikannya kepada seluruh anggota. Selanjutnya, Pimpinan DPRmenyampaikan surat pemberitahuan RUU yang berasal dari DPD tersebut kepada Anggota dalam Rapat Paripurna. Badan Musyawarah (Bamus) sebagai badan miniatur DPR selanjutnya menunjuk Komisi atau Badan Legislasi (Baleg) untuk membahas RUU tersebut, dan mengagendakan pembahasannya. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, Komisi atau Badan Legislasi mengundangkan anggota alat kelengkapan DPD sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari jumlah anggota alat kelengkapan DPR, untuk membahas RUU. Hasil pembahasannya dilaporkan dalam Rapat Paripurna. RUU yang telah dibahas kemudian disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden dengan permintaan agar Presiden menunjuk Menteri yang akan mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan RUU tersebut bersama DPR dan kepada Pimpinan DPD untuk ikut membahas RUU tersebut d. Pengesahan Rancangan Undang-Undang Rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, disampaikan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Penyampaian rancangan  undang-undang dilakukan dalam jangka waktu paling lambat  7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan undangundang tersebut disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Apabila rancangan undang-undang tersebut tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak disetujui bersama, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi Undang- Undang dan wajib diundangkan Teknik Penyusunan Undang-Undang Penyusunan undang-undang dilakukan sesuai dengan penyusunan peraturan perundang-undangan. 
f . Pengundangan Undang-Undang 
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundangundangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam: 
1) Lembaran Negara Republik Indonesia Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, meliputi: 
<ol>
<li> Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;</li>
<li>Peraturan Pemerintah</li>
<li> Peraturan Presiden mengenai pengesahan perjanjian antara negara Republik Indonesia dan negara lain ataubadan internasional dan pernyataan keadaan bahaya;</li>
<li>Peraturan Perundang-undangan lain yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</li>
</ol>
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia memuat penjelasan peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Pengundangan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan.   
2) Berita Negara Republik Indonesia Peraturan perundang-undangan lain yang menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia memuat penjelasan Peraturan Perundang-undangan yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.  Pengundangan peraturan perundang-undangan dalam  Berita Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidangperaturan perundang-undangan. g. Penyebarluasan Undang-Undang Pemerintah wajib menyebarluaskan peraturan perundang- undangan yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia.

Proses pembahasan Rancangan Undang-Undang adalah sebagai berikut. 1) Proses Pembahasan RUU dari Presiden di DPR RI RUU beserta penjelasan/ke...

Sebutkan empat manfaat peraturan perundang-undangan bagi warga negara?

Manfaat perundang-undangan nasional bagi warga negara, antara lain sebagai berikut. a . Memberikan Kepastian Hukum bagi Warga Negara Sebuah peraturan berfungsi untuk memberikan kepastian hukum bagi warga negara. Sebuah negara yang tidak memiliki kepastian hukum tentu akan kacau balau. Lihatlah negara-negara yang tengah dilanda perang. Perang merupakan salah satu kondisi yang kepastian hukumnya jatuh pada tingkat yang paling rendah. Pada saat itu tidak ada kepastian hukum, semua orang akan bertindak sesuka hatinya. Hukum rimba akan berlaku. Siapa yang kuat akan menguasai yang lemah. Siapa yang kaya akan menindas yangmiskin. Dengan hadirnya hukum, tidak akan terjadi kesewenangwenangan. Semua diatur sehingga warga dapat hidup tenang b. Melindungi dan Mengayomi Hak-Hak Warga Negara Perundang-undangan berfungsi juga melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara. Hak-hak tersebut memang telah ada sebelum adanya peraturan dibuat, misalnya hak untuk hidup. Hak hidup merupakan hak asasi dari Tuhan yang sudah ada sebelum ada perundangundangan yang dibuat manusia. Undang-undang ada untuk menjamin hak itu terus terjaga. Orang tidak lagi boleh membunuh orang dengan sesuka hati. Apabila ia melanggar hak itu, ia akan berhadapan dengan hukum. c . Memberikan Rasa Keadilan bagi Warga Negara Perundang-undangan hadir untuk memberikan rasa keadilan bagi warga negara. Sulit bagi warga negara untuk menyadari adanya rasa keadilan jika tidak ada undangundang. Pertama karena merasa tidak memiliki bukti tertulis akan adanya keadilan. Harus diakui bahwa undang-undang merupakan sebuah jaminan tertulis adanya rasa keadilan itu. Kedua, tanpa adanya undang-undang apabila ada pelanggaran akan sulit diusut. d. Menciptakan Ketertiban dan Ketenteraman Pada akhirnya, perundang-undangan menjadi hal yang sangat penting bagi warga negara karena undang-undang bisa menciptakan ketertiban dan ketenteraman. Undangundang mampu meredam kekacauan yang terjadi. Jika segala yang tidak baik dapat terkendali, ketertiban dan ketenteraman akan datang dengan sendirinya.

Manfaat perundang-undangan nasional bagi warga negara, antara lain sebagai berikut. a . Memberikan Kepastian Hukum bagi Warga Negara Sebuah ...

Apa saja Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan?

Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 adalah sebagai berikut. a . UUD 1945 
 UUD 1945 merupakan hukum dasar dalam membuat peraturan perundang-undangan. b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. 
Adapun peraturan pemerintah pengganti undangundang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Materi muatan yang harus diatur dengan undangundangberisi mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 1945 yang meliputi 1) hak-hak asasi manusia; 2) hak dan kewajiban warga negara; 3) pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara; 4) wilayah negara dan pembagian daerah; 5) kewarganegaraan dan kependudukan; 6) keuangan negara. Materi muatan peraturan pemerintah pengganti undangundang sama dengan materi muatan undang-undang. c . Peraturan PemerintahPeraturan pemerintah adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Maksud dari sebagaimana mestinya adalah materi muatan yang diatur dalam peraturan pemerintah tidak boleh  menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan. d. Peraturan Presiden Peraturan presiden adalah peraturan perundangundangan yang dibuat oleh Presiden dalam menyelenggarakan pemerintah negara. Materi muatan peraturan presiden berisi materi yang diperintah oleh undang-undang atau materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah. 
e . Peraturan Daerah Peraturan daerah adalah peraturan perundangundangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama kepala daerah. 
1) Peraturan daerah provinsi dibuat oleh DPRD provinsi dengan gubernur. 2) Peraturan daerah kabupaten/kota dibuat oleh DPRD kabupaten/kota bersama bupati/walikota. 3) Peraturan desa/peraturan yang setingkat dibuat oleh badan perwakilan desa (BPD) atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya. Materi muatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Adapun materi muatan peraturan desa/ yang setingkat serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.

Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 ...

Sebutkan Asas Peraturan Perundang-Undangan dan Asas Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan?

Asas Peraturan Perundang-Undangan 
Asas peraturan perundang-undangan dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan peraturan perundang- undangan.' 
 
a . Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Adapun asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah sebagai berikut. 
1) Asas Kejelasan Tujuan 
Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang akan dicapai. 
 
2) Asas Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang Tepat 
Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang. 
 
3) Asas Kesesuaian antara Jenis dan Materi Muatan 
Pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memerhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya. 
 
4) Asas dapat Dilaksanakan 
Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang- undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis (falsafah), yuridis (hukum), maupun sosiologis. 
 
5) Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan 
Setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
 
6) Asas Kejelasan Rumus 
Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan  perundang-undangan sistematika dan pilihan kata atau terminologi serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. 
 
7) Asas Keterbukaan 
Dalam proses peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan. 
 
Asas Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan 
Asas materi muatan perundang-undangan, antara lain  sebagai berikut. 
1) Asas Pengayoman 
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat. 
 
2) Asas Kemanusiaan 
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat sertiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. 
 
3) Asas Kebangsaan 
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjagaprinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
 
4) Asas Kekeluargaan 
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan 
 
5) Asas Kenusantaraan 
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memerhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundangundangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. 
 
6) Asas Kebhinnekaan 
Materi muatan peraturan perundang-undangan harus memerhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
 
7) Asas Keadilan 
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali. 
 
8) Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan 
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. 
 
9) Asas Ketertiban 
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. 
 
10) Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, kepentingan masyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara

Asas Peraturan Perundang-Undangan Asas peraturan perundang-undangan dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu asas pembentukan peraturan...

Bagaimana sikap menghargai pelaksanaan UUD 1945 hasil amandemen?

Menghargai Pelaksanaan UUD 1945 Hasil Amandemen Proses Perubahan UUD 1945 merupakan hasil musyawarah bangsa Indonesia melalui sidang tahunan MPR. Sebagai hasil dari kesepakatan bersama, UUD 1945 hasil amandemen tersebut harus dilaksanakan bersama. Sebagai orang yang bertanggung jawab, kita komitmen dengan kesepakatan dan keputusan tersebut. Dengan cara tetap teguh pendirian, loyal, taat asas, ada rasa terikat dan dengan penuh kecintaan, kita laksanakan kesepakatan dan keputusan itu dengan sebaik-baiknya. 
Wujud dari pelaksanaan UUD 1945 hasil amandemen, misalnya kita harus secara aktif ikut menyukseskan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Kita juga dapat berperan aktif membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan, terutama dalam pendidikan dasar. Proses perubahan UUD 1945 juga sebagai wujud kebulatan tekad bangsa Indonesia untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Kebulatan tekad dalam kehidupan merupakan faktor yang sangat penting untuk memperoleh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sehingga memantapkan stabilitas nasional dan memperlancar jalannya pembangunan. Dalam penerapan kebulatan tekad, kita harus memiliki semangat yang tinggi, kemauan yang luas, dan hati yang kukuh agar kebulatan tekad sebagai hasil kemauan dan kesepakatan bersama-sama dapat berguna dan bermanfaat bagi kehidupan bangsa Indonesia. Kita bersyukur memiliki Pancasila yang telah terbukti dapat mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Namun, persatuan yang telah ada kini diambang perpecahan. Oleh karena itu, nilai-nilai seperti musyawarah, kekeluargaan, rela berkorban, dan tanggung jawab mempunyai peran besar dalam memantapkan pelaksanaan kebulatan tekad baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun negara.

Menghargai Pelaksanaan UUD 1945 Hasil Amandemen Proses Perubahan UUD 1945 merupakan hasil musyawarah bangsa Indonesia melalui sidang tahunan...

Jelaskan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ?

Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara, serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menetapkan sebagai berikut 
<ol>
<li>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan perubahan keempat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat.</li>
<li>Penambahan bagian akhir pada Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan kalimat, “Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-9 tanggal 18 Agustus 2000 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan”.</li>
<li>Pengubahan penomoran Pasal 3 Ayat (3) dan Ayat (4) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi Pasal 3 aya  dan ayat (3); Pasal 25E Perubahan Kedua Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi Pasal 25A</li>
<li>Penghapusan judul Bab IV tentang Dewan Pertimbangan Agung dan pengubahan substansi Pasal 16 serta penempatannya ke dalam Bab III tentang Kekuasaan Pemerintah Negara.</li>
<li>Pengubahan dan/atau penambahan Pasal 2 ayat (1); Pasal 6A ayat (4); Pasal 8 ayat (3); Pasal 11 ayat (1); Pasal 16; Pasal 23B; Pasal 23D; Pasal 24 ayat (3); Bab XIII, Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5); Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2); Bab XIV, Pasal 33 ayat (4) dan ayat (5); Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4); Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Aturan Peralihan Pasal I, II, dan III; Aturan Tambahan Pasal I dan II Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194</li>
<li>Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke- 6 (lanjutan) tanggal 10 Agustus 2002 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. </li>
</ol>
 
Perubahan IV berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut 
<ol>
<li> MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD hasil pemilihan umum. Dengan demikian, Fraksi Utusan Golongan dan TNI/Polri tidak lagi berada di MPR. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga perwakilan kualitas keterwakilannya lebih jelas dan meningkat, yaitu semua anggota MPR dipilih oleh rakyat, dan ada wakil rakyat yang mewakili aspirasi ruang/wilayah melalui DPD.</li>
<li>Menegaskan bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat pada putaran kedua dari dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua.</li>
<li>Mengatur jika Presiden dan Wakil Presiden berhenti, mangkat, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan jabatannya. Secara bersamaan Pelaksana Tugas Presiden adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambatlambatnya dalam 3 hari setelah itu, MPR bersidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik, dari paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya.</li>
<li> Menghapus Lembaga Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Presiden dapat membentuk Dewan Pertimbangan yangdiatur dalam UU.</li>
<li>Negara memiliki Bank Sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan UU; penetapan macam dan harga mata uang ditetapkan dengan UU.</li>
<li>Badan-badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam UU.</li>
<li>Menegaskan bahwa setiap warga memiliki hak untuk mendapat pendidikan; khusus untuk pendidikan dasar, pemerintah wajib membiayainya. Sistem pendidikan nasional harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam upaya mencerdaskan bangsa, 20 persen APBN dan APBD diprioritaskan untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional, dan kewajiban pemerintah untuk memajukan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li>
<li> Menegaskan kewajiban negara untuk memajukan kebudayaan nasional, menjamin kebebasan masyarakat untuk mengembangkan nilai-nilai budayanya, menghormati dan memelihara bahasa daerah</li>
<li> Perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional yang diatur dalam UU. </li>
<li>Negara bertanggung jawab untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat, memberdayakan masyarakat lemah, menyediakan fasilitas pelayanan umum dan kesehatan yang layak yang diatur dalam UU.</li>
<li>Untuk mengubah Undang-Undang Dasar, diusulkan oleh 1/3 anggota MPR secara tertulis dan rinci dan dihadiri sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota MPR. Khusus bentuk Negara Kesatuan, tidak boleh diubah</li>
<li>Pembentukan Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003, dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.</li>
<li>MPR ditugaskan meninjau kembali materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR untuk diambil keputusannya pada Sidang MPR 2003, yang diatur dalam Aturan tambahan Pasal 1.</li>
</ol>
 
Sistematika UUD 1945 setelah amandemen adalah sebagai berikut. 1) Pembukaan UUD 1945 terdiri atas 4 alinea. 2) Batang Tubuh UUD 1945 terdiri atas 20 Bab, 73 Pasal, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan. 3) Penjelasan UUD 1945.

Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saks...

Jelaskan tentang amandemen UUD 1945 dan hasil-hasil amandemen UUD 1945?

Amandemen UUD 1945 Undang-undang dasar mempunyai peranan penting bagi suatu negara karena sebagai landasan struktural dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Undang-undang dasar negara kita adalah UUD 1945. Menurut Tap. MPR No. III/2000, Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar Republik Indonesia memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, para pejabat/pemerintah harus berjanji setia terhadap UUD 1945 sebelum melaksanakan tugasnya. Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945, antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu “luwes” (sehingga dapat menimbulkan multitafsir), serta kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi. Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan di antaranya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan (staat structuur) kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mempertegas sistem pemerintahan presidensial Hasil-Hasil Amandemen UUD 1945 Hasil-hasil amandemen UUD 1945 adalah sebagai berikut. a . Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara, serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengubah Pasal 5 Ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 Ayat (2) dan (3), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Naskah perubahan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ke-12 tanggal 19 Oktober 1999 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Perubahan pertama UUD 1945 berkaitan dengan halhal berikut. 
<ol>
<li>Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, hanya untuk dua kali masa jabatan dan memperjelas dan membatasi hak prerogatif Presiden</li>
<li> Penegasan kekuasaan legislasi (pembentukan UU) berada di DPR dan dalam mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negeri lain, serta dalam memberikan amnesti dan abolisi, Presiden harus memerhatikan pertimbangan DPR, sebagai upaya untuk menciptakan mekanisme checks andnd balances</li>
</ol>
 b. Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara, serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengubah dan/atau menambah Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20 Ayat (5), Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, Bab IXA, Pasal 25E, Bab X, Pasal 26 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 27 Ayat (3), Bab XA, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Bab XII, Pasal 30, Bab XV, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Perubahan tersebut ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000. Perubahan kedua berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut. 
<ol>
<li>Penegasan susunan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota, atas dasar penyelenggaraan prinsip otonomi daerah dengan memerhatikan kekhususan, keistimewaan, dan keragaman daerah.</li>
<li>Terdapat atribusi langsung dari amandemen Pasal 22A akan perlunya UU tentang Tata Cara Pembentukan UU</li>
<li> Pengaturan mengenai hak asasi manusia lebih rinci dan luas</li>
<li> Terdapat pemisahan secara tegas mengenai lembaga, struktur, dan ruang lingkup antara TNI yang berfungsi sebagai alat pertahanan negara dan Polri sebagai alat keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum.</li>
</ol>
 c . Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara, serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengubah dan/atau menambah Pasal 1 Ayat (2) dan (3); Pasal 3 Ayat (1), (3), dan (4); Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2);

Amandemen UUD 1945 Undang-undang dasar mempunyai peranan penting bagi suatu negara karena sebagai landasan struktural dalam penyelenggaraan ...

Sebutkan apa saja contoh penyimpangan terhadap Konstitusi di Indonesia?

Penyimpangan terhadap Konstitusi di Indonesia 1 . Penyimpangan terhadap UUD 1945 (1945–1949) Pada masa awal kemerdekaan negara kita masih berada pada masa peralihan hukum dan pemerintahan, pelaksanaan ketatanegaraan seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 belum dapat sepenuhnya dilaksanakan. Namun, penjelasan UUD 1945 telah mengantisipasi keadaan itu. Menurut Pasal IV Aturan Peralihan, sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk menurut UUD 1945, segala kekuasaan negara dijalankan oleh presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional. Dalam perkembangannya, KNIP yang dibentuk itu menuntut kekuasaan legislatif kepada pemerintah/presiden sehingga keluarlah Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945, yang memberikan kewenangan kepada KNIP untuk menjalankan kekuasaan legislatif (DPR/MPR). Penyimpangan kekuasaan KNIP menjadi lembaga legislatif (parlemen) waktu itu dimungkinkan setelah keluarnya Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945, yang menyatakan bahwa prinsip pertanggungjawaban menteri-menteri kepada KNIP secara resmi diakui. Akibatnya, kekuasaan pemerintah bergeser dari tangan presiden kepada menteri atau menteri-menteri. Setiap undangundang yang dikeluarkan harus terdapat tanda tangan menteri. Dengan demikian, presiden tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu, yang bertanggung jawab dalam penetapan suatu undang-undang adalah para menteri, baik sendirisendiri maupun secara bersamasama. 2 . Penyimpangan terhadap Konstitusi RIS Konstitusi RIS yang bersifat liberal federalistik tidak sesuai dengan semangat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Pancasila, dan kepribadian bangsa Indonesia. Oleh karena itu, muncullah berbagai reaksi dan unjuk rasa dari negara-negara bagian menuntut pembubaran negara RIS dan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atas desakan itu tanggal 8 Maret 1950, Pemerintah Federal mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950, yang isinya mengatur tata cara perubahan susunan kenegaraan negara RIS. Dengan adanya Undang-Undang tersebut hampir semua negara bagian RIS menggabungkan diri dengan negara Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta. Akhirnya, Negara RIS hanya memiliki tiga negara bagian, yaitu Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatra Timur Keadaan itu mendorong negara RIS berunding dengan RI untuk membentuk negara kesatuan. Pada tanggal 19 Mei 1950, dicapai kesepakatan membentuk kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dituangkan dalam sebuah piagam persetujuan. Disebutkan pula bahwa Negara Kesatuan itu akan berdasarkan undang-undang dasar baru yang merupakan gabungan unsur-unsur UUD 1945 dengan Konstitusi RIS yang menghasilkan UUDS 1950. Negara kesatuan RI secara resmi berdiri pada tanggal 17 Agustus 1950 dan Ir. Soekarno terpilih sebagai Presiden, dan Drs. Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden. Sejak saat itu pula, pemerintah menjalankan pemerintahan dengan menggunakan UUDS 1950. 3 . Penyimpangan terhadap UUDS 1950 Masa berlakunya UUDS 1950 diisi dengan jatuh bangunnya kabinet sehingga pemerintah tidak stabil. Hal tersebut disebabkan hal-hal berikut. a. Adanya sistem pemerintahan parlementer yang disertai multipartai (banyak partai). b. Perjuangan partai-partai politik hanya untuk kepentingan golongan atau partainya. c. Pelaksanaan sistem demokrasi yang tidak sehat Baik UUD RIS maupun UUDS 1950 dalam menggunakan Pancasila sebagai dasar negara hanya merupakan ketentuan formal, sedangkan jiwa kekeluargaannya belum mampu dilaksanakan secara operasional. UUDS 1950 ini pun bersifat sementara yang ditegaskan dalam pasal 134 bahwa “Konstituante bersama-sama Pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang- Undang Dasar Sementara ini”. Badan konstituante yang diserahi tugas membuat undangundang dasar baru tetap tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Keadaan ini memancing berkembangnya persaingan politik yang membawa akibat luas dalam berbagai tata kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Situasi gawat itu mendorong presiden mengajukan konsepsinya mengenai sistem Demokrasi Terpimpin dalam rangka kembali ke UUD 1945. Konsep itu disampaikan di depan sidang pleno DPR hasil Pemilu tahun 1955. 4 . Penyimpangan terhadap UUD 1945 (5 Juli 1959) Dengan pemberlakuan kembali UUD 1945 dan mengingat lembaga-lembaga negara belum lengkap, dilakukanlah beberapa langkah sebagai berikut 
<ol>
<li>Pembaruan susunan Dewan Perwakilan Rakyat melalui Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1960.</li>
<li>Penyusunan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong (DPRGR) dengan Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1960. Dalam pasal ditentukan bahwa anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat diberhentikan dengan hormat dari    jabatannya terhitung mulai tanggal pelantikan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong oleh Presiden.</li>
<li>Untuk melaksanakan Dekret Presiden, Presiden mengeluarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara.</li>
<li>Penyusunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dengan penetapan Presiden No. 12 Tahun 1960.</li>
<li>Dikeluarkan Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1959 tentang Dewan Pertimbangan Agung Sementara.</li>
</ol>

Penyimpangan terhadap Konstitusi di Indonesia 1 . Penyimpangan terhadap UUD 1945 (1945–1949) Pada masa awal kemerdekaan negara kita masih be...

Jelaskan Pelaksanaan konstitusi dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia?

Pelaksanaan konstitusi dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. a . Undang-Undang Dasar 1945 (18 Agustus 1945–27 Desember 1949) Pada tahap ini pelaksanaan aturan pokok ketatanegaraan terbagi dalam dua periode. 1) Periode 18 Agustus 1945 – 14 November 1945 a) Bentuk negara : negara kesatuan b) Bentuk pemerintahan : republik c) Bentuk kabinet : kabinet presidensial 
2) Periode 14 November 1945 – 27 Desember 1949 a) Bentuk negara : negara kesatuan b) Bentuk pemerintahan : republik c) Bentuk kabinet : kabinet parlementer Sistematika Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. 
<ol>
<li>Pembukaan UUD 1945 terdiri atas 4 alinea</li>
<li> Batang Tubuh UUD 1945 terdiri atas 16 Bab, 37 Pasal, serta 4 Pasal Aturan Peralihan dan 2 Pasal Aturan Tambahan</li>
<li> Penjelasan resmi UUD 1945.</li>
</ol>
 b. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949–17 Agustus 1950) Konstitusi RIS mengatur bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan bentuk kabinet sebagai berikut. 1) Bentuk negara : negara federasi/serikat 2) Bentuk pemerintahan : republik 3) Bentuk kabinet : parlementer 
Sistematika dari konstitusi RIS 1949 adalah sebagai berikut. 1) Mukadimah terdiri atas 4 alinea. 2) Batang Tubuh terdiri atas 6 Bab dan 197 Pasal. 3) Lampiran. c . Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (17 Agustus1950–5 Juli 1955) Berdasarkan UUDS 1950, bentuk negara, pemerintahan, dan kabinet adalah sebagai berikut. 1) Bentuk negara : negara kesatuan 2) Bentuk pemerintahan : republik 3) Bentuk kabinet : parlementer UUDS 1950 memiliki sistematika sebagai berikut. 1) Mukadimah terdiri atas 4 alinea. Namun, rumusannya tidak sama dengan UUD 1945. 2) Batang Tubuh terdiri atas 6 Bab dan 146 Pasal. 3) Tidak ada penjelasan. d. Undang-Undang Dasar 1945 (5 Juli 1959–Sekarang) 
Pelaksanaan UUDS 1950 tidak berjalan baik, bahkan menimbulkan kekacauan di berbagai bidang. Oleh karena itu, tidak mungkin lagi mempertahankan UUDS 1950 yang mempergunakan demokrasi liberal. Akhirnya, pada tanggal 5 Juli 1959 presiden mengeluarkan dekret yang salah satu isinya kembali menggunakan UUD 1945. Sejak saat itulah, bangsa Indonesia kembali memakai konstitusi UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945, bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan kabinet adalah sebagai berikut. 1) Bentuk negara : negara kesatuan 2) Bentuk pemerintahan : republik 3) Bentuk kabinet : presidensial Sistematika UUD 1945 adalah sebagai berikut. 1) Pembukaan terdiri atas 4 alinea. 2) Batang Tubuh terdiri atas 16 Bab dan 37 Pasal. 3) Penutup terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan khusus. Setelah masa Orde Baru berakhir, bangsa Indonesia memasuki masa Reformasi. Masa Reformasi ditandai dengan keterbukaan dan transparansi di segala bidang. Untuk menyelaraskan perkembangan zaman yang semakin kompleks, konstitusi pun harus diadakan perubahan atau amandemen. Amandemen UUD 1945 telah dilakukan selama empat kali. 1) Amandemen I dilakukan pada tanggal 19 Oktober 1999. 2) Amandemen II dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2000. 3) Amandemen III dilakukan pada tanggal 9 November 2001. 4) Amandemen IV dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2002. Dengan ditetapkannya perubahan/amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali, berdasarkan Pasal 2 Aturan Tambahan, UUD bangsa Indonesia adalah naskah yang terdiri atas pembukaan dan pasal-pasalnya

Pelaksanaan konstitusi dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. a . Undang-Undang Dasar 1945 (18 Agustus 1945–27 De...

Jelaskan fungsi konstitusi dan substansi konstitusi negara?

Fungsi KonstitusiSecara umum, konstitusi memiliki fungsi sebagai berikut: a. membatasi perilaku pemerintahan secara efektif; b. membagi kekuasaan dalam beberapa lembaga negara; c. menentukan lembaga negara bekerja sama satu sama lain; d. menentukan hubungan di antara lembaga negara; e. menentukan pembagian kekuasaan dalam negara; f. menjamin hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang; g. menjadi landasan struktural penyelenggaraan pemerintahan 3 . Substansi Konstitusi Negara Setiap negara memiliki konstitusi yang berbeda-beda. Perbedaan konstitusi tiap negara disebabkan suatu konstitusi disusun berdasarkan sejarah, budaya, ideologi, falsafah, perkembangan masyarakat, tujuan negara, dan dasar negara. Pada hakikatnya, suatu konstitusi berisi tiga hal utama apa saja? a. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara. b. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. c. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental (mendasar). Setiap konstitusi (UUD) memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut. 
<ol>
<li>Organisasi negara atau lembaga-lembaga negara. Misalnya, adanya pembagian kekuasan antara lembaga eksekutif (lembaga yang menjalankan undang-undang), legislatif (lembaga yang berwenang membuat undang-undang), dan yudikatif (lembaga yang bertugas mengadili perkara);  pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; prosedur penyelesaian masalah pelanggaran hukum oleh salah satu badan pemerintah</li>
<li>Jaminan hak asasi manusia harus terdapat dalam konstitusi karena munculnya konstitusi tidak lepas dari usaha perubahan dari negara otoriter menjadi negara yang menjamin hak asasi manusia.</li>
<li>Prosedur mengubah undang-undang dasar. Konstitusi dibuat berdasarkan pengalaman dan kondisi sosial politik masyarakat dan kehidupan masyarakat yang terus berubah. Oleh karena itu, konstitusi harus terbuka dalam menerima perubahan zaman.</li>
<li>Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD. Misalnya, larangan mengubah bentuk negara kesatuan.</li>
</ol>
 
Konstitusi yang Pernah Berlaku di Indonesia Perkembangan konstitusi Indonesia terjadi dalam empat tahap. a. UUD 1945. b. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949. c. UUDS 1950. d. UUD 1945 (amandemen).

Fungsi Konstitusi Secara umum, konstitusi memiliki fungsi sebagai berikut: a. membatasi perilaku pemerintahan secara efektif; b. membagi kek...

Upaya untuk mempertahankan ideologi Pancasila dapat dilakukan dengan cara?

Upaya untuk mempertahankan ideologi Pancasila dapat dilakukan, antara lain sebagai berikut: 1. menumbuhkan kesadaran untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila; 2. melaksanakan ideologi Pancasila secara konsisten; 3. menempatkan Pancasila sebagai sumber hukum dalam pembuatan peraturan perundangan nasional; 4. menempatkan Pancasila sebagai moral dan kepribadian bangsa Indonesia Kesadaran untuk melaksanakan Pancasila dapat tumbuh dan melekat pada diri dan menjadi sifat bangsa Indonesia, antara laindidorong oleh ? 1. Adanya kenyataan bahwa negara Indonesia berdiri karena perjuangan panjang dari seluruh rakyat Indonesia. Perjuangan itu sendiri merupakan pancaran jiwa dan watak bangsa yang sudah berabad-abad lamanya hidup dan berkembang menjadi nilai-nilai hidup, misalnya gotong royong, kekeluargaan yang erat, tolong-menolong, rela berkorban, dan cinta tanah air. Perjuanganitu harus berjalan terus sampai kapan pun dengan cara mengisikemerdekaan 2. Penyelenggaraan kehidupan negara Indonesia didasarkan atas hukum dasar nasional, yaitu Pancasila. Pancasila mengandung suasana kebatinan dan cita-cita hukum yang mewajibkan penyelenggara negara, pemimpin pemerintah, seluruh rakyat untuk memiliki budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Jalur yang dapat digunakan untuk mempertahankan Pancasila,antara lain melalui jalur pendidikan dan media massa. 
Jelaskan peran penting pendidikan dan media massa untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila? 
1 . Pendidikan Pendidikan memiliki peran penting untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan, meliputi pendidikan formal maupun nonformal yang terlaksana dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Dalam kehidupan keluarga, keteladanan orang tua sangat diperlukan agar nilai-nilai Pancasila tertanam pada putra putri mereka. Sekolah merupakan tempat siswa pertama kalinya bertemu dan berkenalan dengan sistem sosial dalam skala cukup besar. Sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk membina kepribadian yang sesuai dengan Pancasila. Masyarakat sangat berpengaruh terhadap pembentukankepribadian seseorang. Manusia adalah makhluk sosial. Ia tidakbisa hidup tanpa orang lain. Dengan mengajarkan nilai-nilaikemasyarakatan yang baik, suatu masyarakat telah berjasa pula menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada para warga atau anggotanya. Pendidikan nonformal yang dilaksanakan di lingkungan masyarakat dapat melalui PKK, Karang Taruna,ataupun Kelompok Tani. 2 . Media Massa Media massa, baik elektronik maupun cetak, sangat berperan untuk mempertahankan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pers menyediakan mimbar untuk kelangsungan pergaulan dan dialog antara masyarakat dan pemerintah dan antara kelompok dalam masyarakat. Dalam proses itu, nilai-nilai Pancasila akan disebarluarkan. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan dan media massa merupakan faktor penting dalam upaya mempertahankan ideologi Pancasila.

Upaya untuk mempertahankan ideologi Pancasila dapat dilakukan, antara lain sebagai berikut: 1. menumbuhkan kesadaran untuk melaksanakan nila...

Apa saja contoh seseorang sikap baik terhadap pancasila?

Dikatakan berperilaku positif terhadap Pancasila jika menunjukkan sikap baik. Seseorang bersikap baik terhadap Pancasila jika: 
a. Menerima Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. 
b. Berusaha mempelajari agar memahami makna Pancasila, nilai-nilai Pancasila dan 
    kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. 
c. Berusaha menghayati dan mengamalkan Pancasila. 
d. Mempertahankan Pancasila agar tetap lestari. 
e. Menolak segala bentuk ideologi, paham,ajaran yang bertentangan dengan Pancasila. 
f. Mengawasi penyelenggaraan negara apakah sudah sesuai dengan Pancasila atau belum. 
g Menerapkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 
h. Menolak peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Pancasila 
 
Sebutkan 4 hal  Kesetiaan terhadap bangsa dan negara? 
Kesetiaan terhadap bangsa dan negara Seorang warga negara yang baik harus memiliki kesetiaan terhadap empat hal yaitu: 
a. kesetiaan terhadap ideologi negaranya. 
b. kesetiaan terhadap konstitusi negaranya. 
c. kesetiaan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku. 
d. kesetiaan terhadap kebijaksanaan pemerintah. 
Contoh-contoh perilaku warga negara yang memiliki kesetiaan terhadap bangsa dan negara antara lain : 
<ul>
<li>Mencintai tanah air dan bangsa.</li>
<li>Bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia.</li>
<li>Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara</li>
<li>Mengembangkan persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.</li>
</ul>
 
Sikap setia terhadap ideologi negara 
Ada tiga jenjang atau tahapan kesadaran masyarakat terhadap Pancasila sebagai ideologi, yaitu : 
(1) Pancasila sebagai ideologi persatuan 
(2) Pancasila sebagai ideologi pembangunan, dan 
(3) Pancasila sebagai ideologi terbuka 
 
1). Pancasila sebagai ideologi persatuan Pancasila sebagai ideologi persatuan 
     berfungsi mempersatukan rakyat majemuk menjadi bangsa yang berkepribadian dan percaya 
     pada diri. 
2). Pancasila sebagai ideologi pembangunan. Mengisi kemerdekaan berarti membangun bangsa 
 
Salah satu wujud nyata adalah memerangi kemiskinan yang menjadi beban penderitaan rakyat sejak lama. Oleh karena itu, upaya membangun bangsa musti diimbangi nilai-nilai Pancasila agarsegala lapisan masyarakat tersentuh pembangunan dimaksud. Jika hal ini yang dilakukan, maka kemiskinan  pun akan berkurang. Sebaliknya, pembangunan tanpa memperhatikan nilai-nilai Pancasila maka pertumbuhan ekonomi yang dicapai hanya bisa dinikmati segelintir orang. Inilah yang kerap dikeluhkan banyak orang, yaitu pembangunan tanpa berkeadilan. 
 
3). Pancasila sebagai ideologi terbukaSuatu ideologi dikatakan sebagai ideologi terbuka apabila: 
a). Nilai-nilai dan cita-citanya bersumber dari kekayaan budaya masyarakat sendiri.  
Nilai-nilai dan cita-cita sebuah ideologi terbuka bukan paksaan dari luar melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakatnya sendiri. Keyakinan ideologi bukan berasal dari negara, sekelompok orang atau golongan melainkan berdasarkan konsensus masyarakat. Ideologi terbuka adalah milik seluruh masyarakat. 
 
b). Isinya tidak langsung operasional 
Nilai-nilai ideologi terbuka tidak dapat langsung dioperasionalkan dalam masyarakat untuk setiap saat dan kurun waktu. Setiap generasi atau masyarakat dalam kurun waktu tertentu menggali kembali nilai falsafah ideologi tersebut dan mencari implikasinya untuk situasi sendiri. Jadi bisa dimaknai bahwa nilai-nilai ideologi itu terbuka terhadap pemikiran dan perkembangan baru di masyarakat

Dikatakan berperilaku positif terhadap Pancasila jika menunjukkan sikap baik. Seseorang bersikap baik terhadap Pancasila jika : a. Menerima...

Jelaskan Rumusan Pancasila yang benar dan sah?

Rumusan Pancasila yang benar dan sah Dalam perkembangan sejarah bangsa Indonesia, kita mengenal berbagai rumusan Pancasila. Rumusan itu antara lain berdasarkan pidato Mr. Muh Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, lalu menurut Pidato Ir. Soekarno 1 Juni 1945, Piagam Jakarta, Pembukaan UUD 1945, Pembukaan UUD RIS dan Pembukaan UUD Sementara. Ragam rumusan itu memudahkan orang untuk memutarbalikkan makna dan rumusan Pancasila. Mereka yang tidak senang terhadap Pancasila pernah melakukan tindakan tak terpuji itu pada masa Orde Lama. Tentu saja tindakan itu membahayakan keselamatanbangsa dan negara. Atas pengalaman itu maka keluarlah Intruksi Presiden No. 12 Tahun1968. Isinya menegaskan bahwa rumusan Pancasila yang benar dan sah adalah sebagai berikut Dalam perkembangan sejarah pada masa Orde Baru juga masih banyak praktek penyelenggaraan negara yang belum sesuai dengan Pancasila. Lalu pada masa reformasi lahir Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998. Isinya menegaskan Pancasila yang dijadikan dasar negara dan ideologi negara adalah Pancasila yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 dan apabila ditulis rumusan Pancasila secara khusus sama dengan rumusan Pancasila yang ditegaskan oleh Instruksi Presiden No. 12 Tahun 1968. 
Apa saja ciri-ciri  nilai-nilai pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara a. Nilai Ketuhanan, seseorang menjunjung nilai ketuhanan bila: - Percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaannya masingmasing. - Saling hormat-menghormati dan bekerja sama di antara pemeluk agama dan penganut 
  kepercayaan yang berbeda-beda  Memberi kebebasan orang lain dalam menjalan-kan ibadah\ 
   sesuai agama dan kepercayaannya. - Tidak memaksakan agama atau kepercayaan kepada orang lain. b. Nilai kemanusiaan, dicirikan antara lain: - Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban di antara sesama manusia. - Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. - Tidak semena-mena terhadap orang lain. - Mencintai sesama manusia. - Mengembangkan sikap tenggang rasa. - Saling mencintai sesama manusia. - Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. c. Nilai persatuan, dicirikan antara lain: - Tidak membeda-bedakan agama, suku bangsa dan keturunan. - Mencintai tanah air dan bangsa. - Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. - Menjunjung tinggi nama bangsa dan negara. - Mengembangkan pergaulan demi persatuan kesatuan bangsa yang ber- Bhinneka Tunggal Ika. - Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. - Mencintai bangsa dan budaya bangsa. - Menyukai produksi dalam negeri. d. Nilai kerakyatan atau demokrasi, memiliki ciri antara lain: - Menyelesaikan masalah melalui musyawarah. - Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. - Menghindari segala bentuk kekerasan. - Menghargai pendapat orang lain. - Musyawarah didasari akal sehat dan hati nurani yang luhur. - Menerima dan melaksanakan hasil musyawarah secara ikhlas dan bertanggung jawab. - Mengutamakan kepentingan umum/ orang banyak/suara mayoritas. e. Nilai keadilan, memiliki ciri antara lain: - Suka bekerja keras. - Tidak bersikap boros. - Mengembangkan sikap kekeluargaan dan kegotong-royongan. - Tidak bergaya hidup mewah. - Bersikap adil. - Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. - Menghargai hasil karya orang lain. - Mengembangkan sikap kekeluargaan dan kegotong-royongan. - Menjauhi pemerasan terhadap orang lain.

Rumusan Pancasila yang benar dan sah Dalam perkembangan sejarah bangsa Indonesia, kita mengenal berbagai rumusan Pancasila. Rumusan itu anta...

Sebutkan dasar-dasar hukum pancasila?

Dasar hukum tersebut adalah: 
<ol>
<li>Sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang- Undang Dasar yang sah sebagai landasan konstitusionil negara Republik Indonesia. Di dalam Pembukaan UUD 1945 alenia ke-4 ditegaskan bahwa pembentukan pemerintahan negara Indonesia dilandasi oleh Pancasila.</li>
<li>Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menegaskan berlakunya kembali UUD 1945 yang berarti Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dan ideologi negara</li>
<li>Instruksi Presiden No. 12 Tahun 1968 menegaskan tentang rumusan Pancasila yang benar dan sah yang berarti Pancasila ditegaskan sebagai dasar negara dan ideologi negara. </li>
<li>Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang pencabutan Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa). Kemudian tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan  secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Catatan risalah atau penjelasan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari ketetapan MPR tersebut menyatakan: ”bahwa dasar negara yang dimaksud dalam ketetapan ini di dalamnya mengandung makna  sebagai ideologi nasional sebagai cita-cita dan tujuan negara</li>
</ol>
 Apa Makna Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara? a. Pancasila sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia Barangkali masih susah dicerna arti dari Pancasila sebagai dasar negara. Agar makna itu bisa ditangkap, ada beberapa penjelasan yang bisa membantu. Kalau dijabarkan menjadi berikut ini: - Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara. - Pancasila dijadikan dasar dalam pengaturan dan sistem pemerintahan negara. - Pancasila merupakan sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 
 
Maksud dari penjabaran itu adalah segala sesuatu mesti berpegangan kepada Pancasila. Saat menyelenggarakan negara, misalnya mengambil sebuah keputusan penting, hendaknya memperhatikan prinsip keadilan. Sila kelima dari Pancasila berbunyi:”Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Nah, sekarang jadi jelas bukan? Keputusan penting, umpamanya menaikkan harga bahan bakar minyak, semustinya berpegangan kepada sila kelima ini. Jangan sampai kebijakan pemerintah  menyusahkan rakyatnya. Secara harfiah ideologi berarti ilmu tentang gagasan, cita-cita. Istilah ideologi berasal dari kata “idea” dan “logos”. Idea berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita. Logos berarti ilmu. Dalam pengertian sehari-hari “idea” disamakan artinya dengan “citacita”. Cita-cita yang dimaksud adalah bersifat tetap yang harus dicapai sehingga citacita itu sekaligus merupakan dasar, pandangan atau paham. Jadi, dari pengertian harfiah saja kita sudah bisa merangkai pengertian ideologi itu, yakni seperangkat gagasan, ide, cita-cita dari sebuah masyarakat tentang kebaikan bersama yang dirumuskan dalam bentuk tujuan yang harus dicapai dan cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan itu. 
Dalam arti luas ideologi dipergunakan untuk segala kelompok cita-cita, nilai-nilai dasar, dan keyakinankeyakinan yang mau dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif. Dalam arti sempit ideologi adalah gagasangagasan atau teori yang menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang mau menentukan dengan mutlak bagaimana manusia harus hidup dan bertindak Fungsi ideologi dalam negara: 
<ul>
<li>Struktur kognitif, ialah keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian dalam alam sekitar.</li>
<li>Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia.</li>
<li>Norma-norma yang menjadi pedoman pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak.</li>
<li>Bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. Juga merupakan kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong</li>
<li>seseorang untuk menjalankan kegiatan dalam mencapai tujuan</li>
<li>Pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayatiserta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan normanorma yang terkandung di dalamnya</li>
</ul>

Dasar hukum tersebut adalah: Sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang- Undang Dasar yang sah sebagai...

Apa makna pancasila secara historis?

Secara historis Makna Pancasila secara historis artinya makna Pancasila ditinjau dari sejarahnya. Untuk memahami makna Pancasila secara historis perlu kita pahami bagaimana proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, lewat penjelasan dibawah kalian bisa mempelajari proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara pertama kali dibicarakan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Badan ini dibentuk pada tanggal 29 April 1945 oleh Jepang dan dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. Sidang Pertama berlangsung pada tanggal 29 Mei-1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut dibahas asas dan dasar negara Indonesia merdeka. Pada Tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muh. Yamin menyampaikan lima asas, yaitu: a. Perikebangsaan b. Perikemanusiaan c. Periketuhanan d. Perikerakyatan e. Kesejahteraan rakyat Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir.Soekarno mengusulkan lima asas dan dasar negara yang dinamakan Pancasila dengan rumusannya sebagai berikut: a. Kebangsaan Indonesia b. Internasionalisme atau perikemanusiaaan c. Mufakat atau demokrasi d. Kesejahteraan sosial e. Ketuhanan yang berkebudayaan Sidang pertama ini belum tuntas karena rumusan dasar negara masih menjadi perdebatan. Untuk menuntaskanya dibentuklah panitia kecil yang bertugas merumuskan dasar negara. Selanjutnya, pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia Sembilan yang terdiri dari: Ir.Soekarno (ketua), Drs. Muh. Hatta, Mr.AA.Maramis, Abikusno Tjokrosoejono, Abdul Kahar Muzakir, H. Agus Salim, Mr. Achmad Soebardjo, KH. Wachid Hasim, dan Mr. Muhammad Yamin mengadakan sidang untuk membahas hasil sidang pada tanggal 29 Mei–1 Juni 1945 tersebut. Di dalam sidangnya, Panitia Sembilan mampu menghasilkan Piagam Jakarta (Jakarta Charter) yang di dalamnya terdapat rumusan? 
Panitia Sembilan mampu menghasilkan Piagam Jakarta (Jakarta Charter) yang di dalamnya terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut: 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemelukpemeluknya 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Setelah menyelesaikan rumusan dasar negara kemudian BPUPKI melaksanakan sidang kedua. Sidang BPUPKI kedua dilaksanakan pada tanggal 10-16 Juli 1945 danberhasil merumuskan rancangan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Setelah tugas-tugas BPUPKI selesai kemudian dibentuk badan baru yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Ir. Soekarno ditunjuk sebagai ketuadan Drs Moh hatta sebagai wakil ketua PPKI. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Junbi Inkai mengadakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam sidangnya, PPKI melakukan beberapa perubahan. Perubahan tersebut antara lain menyangkut rumusan Pancasila yang semula sila pertama berbunyi: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian rumusan Pancasila seperti tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan 5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Secara historis Makna Pancasila secara historis artinya makna Pancasila ditinjau dari sejarahnya. Untuk memahami makna Pancasila secara hist...

Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur persatuan dan kesatuan dalam beberapa ketentuan?

Para pendiri negara menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Para pendiri negara telah mewariskan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur persatuan dan kesatuan dalam beberapa ketentuan, yaitu sebagai berikut. a. Sila ke-3 Pancasila, “Persatuan Indonesia”; b. Pembukaan UUD 1945 alinea IV, “… Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada … persatuan Indonesia ...”; serta c. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik Tujuan negara Republik Indonesia termuat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. yang berbunyi.? “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara  Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial Jelaskan 4  tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dari Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat? 
Dari Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, dinyatakan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk: 1. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; 2. memajukan kesejahteraan umum; 3. mencerdaskan kehidupan bangsa; serta 4. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kita sebagai warga negara   
Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia bukan hanya tugas negara. Kita sebagai warga negara dapat mewujudkannya dengan cara membela negara dalam berbagai bentuk. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tugas semua komponen bangsa. Masyarakat yang sejahtera dan cerdas merupakan dambaan semua. Apabila masyarakat sejahtera, kehidupan di segala bidang akan lebih baik. Bangsa Indonesia tentu akan lebih maju apabila masyarakatnya cerdas Sebutkan tujuan  keempat negara Indonesia? 
Tujuan keempat negara adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan negara tersebut merupakan landasan bagi bangsa Indonesia untuk melaksanakan kerja sama dengan negara lain yang dilandasi oleh nilai-nilai perdamaian dan keadilan sosial.

Para pendiri negara menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Para pendiri negara telah...

Sebutkan tiga perubahan redaksi atas teks proklamasi?

Ada tiga perubahan redaksi atas teks proklamasi, yaitu: 
a. kata tempoh diganti dengan kata tempo; 
b. wakil bangsa Indonesia diganti dengan atas nama bangsa Indonesia; dan 
c. cara menuliskan tanggal Djakarta, 17-8-05 diganti menjadi Djakarta, hari 17, boelan 08, tahoen 05. 
 
Alinea pertama teks proklamasi berbunyi? 
Alinea pertama teks proklamasi berbunyi, “Kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia”. Hal itu mengandung makna bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia telah dinyatakan dan diumumkan kepada dunia. Alinea kedua berbunyi, “Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya” bermaksud agar pemindahan kekuasaan pemerintahan harus dilaksanakan secara hati-hati dan penuh perhitungan agar tidak terjadi pertumpahan darah secara besar-besaran. 
 
Sebutkan 7 makna  Proklamasi Kemerdekaan bagi bangsa Indonesia? 
Proklamasi Kemerdekaan bagi bangsa Indonesia memiliki makna yang dapat kita telaah sebagai berikut, yaitu: 
<ol>
<li> merupakan akhir penjajahan kaum kolonialis bagin bangsa Indonesia;</li>
<li>merupakan pernyataan kemerdekaan dan bebas dari belenggu penjajahan serta sekaligus membangun kehidupan baru menuju masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur;</li>
<li> merupakan sumber tertib hukum nasional yang mengandung makna berakhirnya hukum kolonial dan digantikan dengan tata hukum nasional</li>
<li>memberikan arah dan kewenangan bagi bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat yang sejahtera dengan kekuasaan serta menguasai dan mengelola sumber-sumber daya ekonomi secara mandiri;</li>
<li>memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat untuk menjadi masyarakat mandiri dan cerdas yang memiliki nilai-nilai budaya yang tinggi;</li>
<li>memberikan kewenangan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara dari segala macam rongrongan; serta</li>
<li> merupakan alat hukum internasional untuk bangsa Indonesia dalam melakukan hubungan dan kerja sama internasional</li>
</ol>
 
Makna Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia? 
Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan awal dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia yang diproklamasikan oleh para pendiri negara adalah negara kesatuan. Pasal 1 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik

Ada tiga perubahan redaksi atas teks proklamasi, yaitu: a. kata tempoh diganti dengan kata tempo; b. wakil bangsa Indonesia diganti dengan...

aturan harus diketahui oleh anggota masyarakat melalui pemberitahuan lewat?

Suatu aturan atau norma dalam masyarakat menjadi aturan yang nyata berlaku perlu melalui proses sosialisasi . Pertama, aturan harus diketahui oleh anggota masyarakat, melalui pemberitahuan di media massa, penyuluhan, atau penyebaran infomasi. Selanjutnya peraturan akan diakui oleh anggota masyarakat, artinya masyarakat akan merasa memiliki aturan tesebut dan terikat oleh aturan. Tahap selanjutnya aturan akan dihargai oleh masyarakat. Suatu aturan akan dihargai apabila masyarakat memahami tentang tujuan dan manfaat norma. Apabila masyarakat menyadari bahwa atura tersebut memang diperlukan dan memiliki manfaat bagi semua orang, maka akan aturan lebih mudah akan ditaati. Kesepakatan pemuda di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta, membulatkan tuntutan pemuda? 
Kesepakatan pemuda di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta, membulatkan tuntutan pemuda “… bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan soal rakyat itu sendiri, tak dapat digantungkan kepada orang dan kerajaan lain. Jalan satu-satunya adalah memproklamasikan kemerdekaan oleh kekuatan bangsa Indonesia sendiri.” Tekad para pemuda tersebut akhirnya mendorong terjadinya peristiwa Rengasdengklok Peristiwa Rengasdengklok adalah peristiwa? 
Peristiwa Rengasdengklok adalah peristiwa para pemuda “memaksa” Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta untuk dibawa ke Rengasdengklok. Tujuan utama “pemuda” adalah untuk mendesak Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan kekuatan bangsa Indonesia sendiri, bukan karena bantuan Jepang. Suasana di Rengasdengklok menjadi tegang. Ir. Soekarno oleh golongan pemuda diminta agar memenuhi keinginan rakyat Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan dengan kekuatan bangsa Indonesia sendiri. Setelah berdebat panjang, desakan para pemuda akhirnya disanggupi oleh Ir. Soekarno yang akan segera memproklamasikan kemerdekaan, tetapi dilakukan di Jakarta. Tentu saja jawaban tersebut disambut gembira oleh para pemuda dan prajurit PETA yang menjaga Ir. Soekarno Pada tanggal 16 Agustus 1945 rombongan dari 
 
Rengasdengklok tiba di Jakarta. Dengan mempertimbangkan berbagai tempat yang aman untuk membahas proklamasi, kemudian Ir. Soekarno dengan para penyusun teks proklamasi lainya menjadikan rumah Laksamana Muda Maeda sebagai tempat menyusun naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Di kediaman Laksamana Muda Maeda di Jalan Imam Bonjol No. 1 Jakarta, teks proklamasi dirumuskan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta segera merumuskan teks proklamasi dengan tulisan tangan sendiri. Kalimat pertama berbunyi “? 
Meskipun tidak mendapat persetujuan dari Jepang, Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta segera 
merumuskan teks proklamasi dengan tulisan tangan sendiri. Kalimat pertama berbunyi “Kami rakyat Indonesia dengan ini menyatakankemerdekaan Indonesia”, kemudian diubah menjadi “Kami bangsa Indonesiadengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia” yang berasal dari AchmadSubardjo.

Suatu aturan atau norma dalam masyarakat menjadi aturan yang nyata berlaku perlu melalui proses sosialisasi . Pertama, aturan harus diketahu...

ppkN smp 123