Apa tujuan pemilu legislatif dan bagaimana prosesnya?

<div style="text-align: justify;"> Pemilu legislatif bertujuan untuk memilih wakil-wakil yang duduk dalam berbagai lembaga perwakilan rakyat, sebagai berikut.<br />1) anggota DPR,<br />2) DPD,<br />3) DPRD Provinsi, dan<br />4) DPRD Kabupaten /Kota<br /><br />Proses meliputi beberapa tahap yang dimulai dari pendaftaran pemilih hingga penetapan hasil pemilu. Secara lengkap sebagai  berikut.<br />1) pendaftaran pemilih;<br />2) pendaftaran peserta pemilu;<br />3) penetapan jumlah kursi;<br />4) pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota;<br />5) pemungutan suara dan penghitungan suara;<br />6) penetapan hasil pemilu.<br />Proses pemilu diatas terjadi pada tahun 2004 sepanjang sejarah Indonesia. Pada Pemilu 2004, terdapat 24 partai politik yang mengikuti Pemilu Legislatif. Beberapa di antaranya merupakan partai yang sudah mapan. Sebagiannya lagi ada juga partai-partai baru. Pemilu legislatif pada Pemilu 2004 menghasilkan hasil akhir penghitungan suara sebagai berikut:</div> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhp3LYdwjhvECHMXfJnrAysvBEmFcJiJN36L24eOFX1fznqDw53P0sTxGCZ9enfUVDGsOAuvf2Kl-hDgxoipum1wu_-FJNm3UCtIPJIMV3KQc-l7cZSjGGHTL-maztmP78xh19eRD1_6q9p/s1600/p.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhp3LYdwjhvECHMXfJnrAysvBEmFcJiJN36L24eOFX1fznqDw53P0sTxGCZ9enfUVDGsOAuvf2Kl-hDgxoipum1wu_-FJNm3UCtIPJIMV3KQc-l7cZSjGGHTL-maztmP78xh19eRD1_6q9p/s400/p.png" width="291" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Tabel<br />Hasil Pemilu 2004</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> Pada tabel tersebut, terlihat bahwa Pemilu Legislatif menghasilkan tujuh partai yang secara otomatis menjadi peserta pada Pemilu 2009, yaitu: 1. Partai Golkar, 2. PDI Perjuangan, 3. PKB, 4. PPP, 5. PD, 6. PKS, dan 7. PAN.</div>

Pemilu legislatif bertujuan untuk memilih wakil-wakil yang duduk dalam berbagai lembaga perwakilan rakyat, sebagai berikut. 1) anggota DPR,...

Sebutkan apa saja nilai-nilai juang para tokoh pendiri negara?

<div style="text-align: justify;"> <b>a. Berjiwa Besar</b><br />Jika kamu mencermati proses perumusan Pancasila, sikap berjiwa besar tercermin dengan jelas pada waktu pengambilan keputusan. Para tokoh menerima dan melaksanakan keputusan dengan ikhlas dan penuh rasa tanggung jawab. Dalam musyawarah untuk mufakat tidak ada yang merasa menang dan dikalahkan. Sebagai generasi penerus kamu patut meneladani sikap berjiwa besar. Contoh sikap ini dapat ditunjukkan dalam kehidupan seharihari, antara lain sebagai berikut:<br />1) menerima keputusan musyawarah dengan ikhlas;<br />2) mau mengakui keunggulan orang lain;<br />3) mau mengakui kesalahan dan mau minta maaf;<br />4) membantu orang lain yang sedang mengalami kesulitan<br /><br /><b>b. Cinta Tanah Air</b><br />Para tokoh bangsa mencurahkan tenaga dan pikiran untuk meletakkan dasar Indonesia merdeka. Mereka duduk bersama tanpa membedakan latar belakangnya, dalam pemikiran mereka hanya ada satu yaitu kejayaan bangsa. Sikap cinta tanah air dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. misalnya:<br />a. melestarikan lingkungan hidup di sekitarmu;<br />b. belajar dan bekerja keras untuk masa depanmu;<br />c. melakukan kegiatan yang mengharumkan nama bangsa dan negara;<br />d. berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar;<br />e. mencintai produksi dalam negeri<br /><br /><b>c. Jiwa Persatuan</b><br />Para perumus Pancasila memiliki latar belakang suku, agama, adat dan budaya yang berbeda-beda. Namun, di antara peserta rapat tidak menonjolkan golongan masing-masing. Para pendiri negara itu menjunjung tinggi semangat persatuan dan kesatuan. Jiwa persatuan dan kesatuan itulah yang akhirnya menghasilkan Indonesia merdeka. Jiwa persatuan juga dapat kamu lakukan dalam kehidupan seharihari misalnya:<br />a. suka bergotong royong;<br />b. gemar tolong menolong;<br />c. hidup rukun;<br />d. menghargai perbedaan.<br /><br /><b>d. Menghargai Pendapat Orang Lain</b><br />Bangsa Indonesia mempunyai cara khas untuk menyelesaikan masalah bersama, yaitu dengan musyawarah. Pendapat setiap orang harus dihargai. Begitu juga orang lain juga harus menghargai pendapat kita. Masing-masing orang mengemukakan pendapatnya serta mendengar pendapat orang lain. Setelah itu diambil suatu keputusan. Keputusan yang paling baik adalah keputusan yang terjadi karena mufakat.<br /><br /><b>e. Jiwa Kepahlawanan</b><br />Jiwa kepahlawanan tercermin dari sikap para pendiri negara dalam proses perumusan Pancasila Mereka memiliki sikap rela berkorban tanpa pamrih dalam mewujudkan Indonesia merdeka. Mereka selalu memikirkan masa depan bangsa dengan menata sistem pemerintahan Indonesia. Sikap kepahlawanan para tokoh tersebut patut diteladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh perilaku yang menunjukkan sikap kepahlawanan yaitu sebagai berikut:<br />1) berani membela kebenaran dan keadilan;<br />2) berani menegur teman yang berbuat tidak baik;<br />3) rela berkorban untuk kepentingan bersama;<br />4) menolong orang lain yang sedang mengalami kesulitan.<br /><br /><b>f. Mendahulukan Kepentingan Umum</b><br />Para pendiri negara yang ikut merumuskan Pancasila bekerja siang malam tanpa mengenal lelah. Mereka mempersiapkan kemerdekaan beserta alat-alat perlengkapan negara dengan sungguhsungguh. Sebagai hasil jerih payah mereka lahirlah UUD 1945 yang di dalam pembukaannya termuat tujuan negara, bentuk negara, dan dasar negara Indonesia. Semua itu mereka lakukan demi kepentingan bangsa Indonesia bukan untuk dirinya sendiri. Mereka berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara. Sikap mendahulukan kepentingan umum perlu kita teladani dalam kehidupan sehari-hari.</div>

a. Berjiwa Besar Jika kamu mencermati proses perumusan Pancasila, sikap berjiwa besar tercermin dengan jelas pada waktu pengambilan keputus...

Siapa saja nama-nama tokoh pendiri negara?

<b>Nama-Nama Tokoh Pendiri Negara</b><br />a. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)<br />Ketua : Soekarno<br />Wakil Ketua : Mohammad Hatta<br /> Anggota : Soepomo, Radjiman Widyodiningrat, RP Suroso, Sutardjo, Wachid Hasjim, Ki Bagoes Hadikoesoemo, Otto Iskandar Dinata, Abdul Kadir, Soerjohamidjojo, Poeroebojo, Yap Tjawn Bing, J Latuharhary, Amir, Abdul Abas, Mohamad Hasan, Hamidhan, GSJJ Ratulangi, Andipangeran, I Gusti Ktut Pudja. Anggota Tambahan: Wiranatakoesoema, Ki Hadjar Dewantara, Mr. Kasman, Sajuti, Koesoema Soemantri, Subardjo.<br /><br /><b>b. Susunan Pengurus BPUPKI</b><br />Ketua : dr. Radjiman Wedyodiningrat Wakil Ketua : Ichibangase Yosio dan RP. Suroso Anggota Berjumlah 60 Orang Sebagai Berikut:<br /><br />Abikoesno Tjokrosoejoso, Haji A. Sanusi, Kh Abdul Halim, Prof. Dr. Asikin Widjajakoesoemo, M.Aris, Abdul Kadir, Dr. R. Boentaran Martoatmodjo, BPH Bintarto, Ki Hadjar Dewantara, AM. Dasaad, Prof, Dr. PAH Djajadingrat, Drs. Moh. Hatta, Ki Bagoes Hadikoesoemo, Mr. R. Hindromartono, Mr.Muh Yamin, RAA Soemitro Kolopaking Probonegoro, Mr. Dr. R Koesoemah Atmadja, Mr. J Latuharhary, R. Margono Djojohadikoesoemo, Mr. AA Maramis, KH Masjkoer, KHM Mansoer, Moenandar, AK Moezakir, R. Otto Iskandar Dinata, Parada Harahap, BPH Poeroebojo, R. Abdoelrahim Pratalykrama, R. Roeslan Wongsokoesoemo, Prof. Ir. R Rooseno, H. Agoes Salim, Dr. Sambsi, Mr. RM Sartono, Mr. R Samsoedin, Mr. R Sastromoeljono, Mr. R. Singgih, Ir. R Soekarno. R. Soediman, R. Soekardjo Wiryopranoto, Dr. Soekiman, Mr. A. Subardjo,  Prof. Mr. Dr. soepomo, Ir. RMP Soerahman, Sutardjo Tjokroadisoerjo Kartohadikoesoemo, R MTA Soeryo, Mr. Soesanto, Mr. Soewandi,Drs. KRMA Sosrodiningrat, KHA Wachid Hasjim, KRM TH Woerjaningrat, RAA Wiranatakoesoema, Mr. KRMT Wongsonagoro, Ny. Mr Maria Ulfa Santoso, Ny. RSS Mangoenpoespito, Oei Tjong Hauw, Oei Tiang Tjoei, Liem Koen Hian, Mr. Tan Eng Hoa, PF Dahler, dan A. Baswedan. Anggota Tambahan Sebanyak 6 Orang: KH. Abdul Fatah Hasan, R. Asikin Natanegara, BKPA Soerjo Hamidjoyo, Ir. M Pangeran M. Noer, Mr. M Besar, Abdul Kaffar.

Nama-Nama Tokoh Pendiri Negara a. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) Ketua : Soekarno Wakil Ketua : Mohammad Hatta Anggota : So...

Bagaimana makna dari syair Lagu Indonesia raya

<div style="text-align: justify;"> <b>Indonesia Raya</b><br />(WR Supratman)<br />Indonesia Tanah Airku,<br />Tanah tumpah darahku<br />Disanalah aku berdiri,<br />jadi Pandu Ibuku.<br />Indonesia, kebangsaanku,<br />Bangsa dan Tanah Airku<br />Marilah kita berseru,<br />Indonesia bersatu<br />Hiduplah tanahku,<br />Hiduplah Negeriku,<br />Bangsaku Rakyatku semuanya.<br />Bangunlah jiwanya,<br />Bangunlah badannya,<br />untuk Indonesia Raya.<br />Indonesia Raya, Merdeka, Merdeka<br />Tanahku Negeriku yang kucinta<br />Indonesia Raya, Merdeka, Merdeka,<br />Hiduplah Indonesia Raya.<br /><br />Telah berabad-abad lamanya bangsa Indonesia mengalami penderitaan berupa penjajahan oleh bangsa asing. Penjajahan sebenarnya menginjak-injak hak asasi manusia, karena manusia kehilangan kebebasan atau kemerdekaannya. Bangsa Indonesia diperlakukan dengan semena-mena sesuai dengan keinginan penjajah<br /><br />Mereka membuat peraturan sendiri yang bersifat diskriminatif dan menambah kesengsaraan rakyat. Oleh karena itu, selama penjajahan baik oleh Belanda maupun Jepang, rakyat banyak mengalami kemunduran, keterbelakangan dan kebodohan. Kesadaran inilah yang membawa bangsa Indonesia masa-masa pergerakan nasional. Baik generasi muda maupun tua berusaha bahu membahu mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Bangsa Indonesia menyadari bahwa ia harus bergerak sendiri untuk mewujudkan kemerdekaannya yang telah dirampas oleh penjajah. Proklamasi adalah momentum puncak perjuangan meraih kemerdekaan tersebut</div>

Indonesia Raya (WR Supratman) Indonesia Tanah Airku, Tanah tumpah darahku Disanalah aku berdiri, jadi Pandu Ibuku. Indonesia, kebangsaanku,...

Jelaskan kenapa Undang-Undang Dasar R.I yang pertama kali disahkan itu masih bersifat?

<div style="text-align: justify;"> Undang-Undang Dasar R.I yang pertama kali disahkan itu masih bersifat singkat dan supel. Dikatakan singkat, karena hanya memuat 37 pasal ditambah empat pasal aturan peralihan dan dua ayat aturan tambahan. Dikatakan supel, karena hanya memuat aturan-aturan pokok saja atau hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial. Sejak reformasi 1998 sampai sekarang telah berkembang pemikiran bahwa Undang-Undang Dasar 1945 yang singkat itu tidak memadai lagi untuk mengikuti perkembangan jaman. Oleh karenanya sejak tahun 1999 sampai tahun 2002 telah diadakanperubahan-perubahan (amandemen) sebanyak empat kali.<br /><br />Selanjutnya, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari kedua, tanggal 19 Agustus 1945, PPKI mengambil dua buah keputusan lagi, yaitu:<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> a. Penetapan 12 (dua belas) kementerian dalam lingkungan pemerintah, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, Kehakiman, Keuangan, Kemakmuran, Kesehatan, Pengajaran, Sosial, Pertahanan, Penerangan, Perhubungan dan Pekerjaan Umum.<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> b. Pembagian daerah Republik Indonesia dalam 8 (delapan) propinsi, yaitu: Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda kecil, Maluku, Sulawesi dan Kalimantan<br /><br />Dalam sidangnya tanggal 22 Agustus 1945 PPKI mengambil keputusan membentuk:<br />a. Komite Nasional<br />b. Partai Nasional Indonesia<br />c. Badan Penolong Korban Perang;<br />d. Badan Keamanan Rakyat<br /><br />Komite Nasional yang dibentuk di seluruh Indonesia dan berpusat di Jakarta. Hal tersebut dimaksudkan sebagai “penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat”. Komite Nasional Indonesia Pusat yang berada di Jakarta diresmikan dan anggota-anggotanya dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945.</div>

Undang-Undang Dasar R.I yang pertama kali disahkan itu masih bersifat singkat dan supel. Dikatakan singkat, karena hanya memuat 37 pasal di...

Apa saja Gagasan tentang dasar negara oleh Mr. Mohammad Yamin, Ir Soekarno dan Dr. Soepomo?

<div style="text-align: justify;"> Gagasan tentang dasar negara tersebut disampaikan oleh Mr. Mohammad Yamin, Ir Soekarno dan Dr. Soepomo. Sidangnya yang pertama, dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. BPUPKI membahas asas dan dasar negara Indonesia merdeka. Hasil dari sidang ini lahirlah beberapa usul tentang dasar negara. Gagasan Mr. Mohammad Yamin yang diusulkan pada tanggal<br />29 Mei 1945 adalah sebagai berikut:<br />1. Peri kebangsaan<br />2. Peri kemanusiaan<br />3. Peri ketuhanan<br />4. Peri kerakyatan<br />5. Kesejahteraan rakyat.<br /><br />Selanjutnya Dr. Soepomo pada tanggal 31 Mei 1945 mengusulkan<br />dasar negara sebagai berikut.<br />1. Persatuan<br />2. Kekeluargaan<br />3. Mufakat dan demokrasi<br />4. Musyawarah<br />5. Keadilan sosial<br /><br />Gagasan Ir. Soekarno yang diusulkan pada tanggal 1 Juni 1945<br />adalah sebagai berikut.<br />1. Kebangsaan Indonesia<br />2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan<br />3. Mufakat atau demokrasi<br />4. Kesejahteraan sosial<br />5. Ketuhanan yang berkebudayaan.<br /><br />Dalam sidangnya yang kedua pada tanggal 10 Juli sampai dengan 16 Juli 1945 BPUPKI menghasilkan rancangan hukum dasar. Rancangan tersebut terdiri dari pembukaan (preambule) dan batang tubuh (pasal-pasal). Rancangan Pembukaan yang disiapkan oleh BPUPKI ini disebut juga Piagam Jakarta. Pada awalnya, Rancangan Pembukaan UUD ini disusun oleh Panitia kecil dari BPUPKI yang berjumlah sembilan orang yang diketuai oleh Ir. Soekarno.</div>

Gagasan tentang dasar negara tersebut disampaikan oleh Mr. Mohammad Yamin, Ir Soekarno dan Dr. Soepomo. Sidangnya yang pertama, dilaksanaka...

Apa bentuk kerjasama hubungan bilateral Indonesia dengan Afrika?

<div style="text-align: justify;"> <b>Hubungan Bilateral Indonesia dengan Afrika</b><br />Persahabatan Indonesia dengan negara-negara kawasan Afrika selain diikat oleh faktor sejarah dan budaya, juga diperkokoh oleh visi politik sebagai sesama negara berkembang. Indonesia akan menempatkan landasan ini untuk kerja sama di berbagai bidang mengingat potensi besar yang dimiliki kawasan tersebut terutama dengan negara-negara seperti Afrika Selatan, Nigeria, Kenya,  Tanzania, Tunisia, Aljazair, dan lain sebagainya<br /><br />2. Pengiriman Kontingen Garuda Indonesia<br />Dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia, Indonesia ikut serta dalam pengiriman pasukan perdamaian di bawah bendera PBB yang dinamakan Pasukan Garuda. Pasukan Garuda itu dikirim ke Kongo, Timur Tengah, Bosnia, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia aktif dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia.<br /><br />3. Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)<br />Forum kerja sama ekonomi negara-negara di kawasan Asia Pasifik (Asia Pacific Economic Cooperation) yang biasa dibentuk APEC dibentuk pada tahun 1989 berdasarkan gagasan Perdana Menteri Australia, Bob Hawke. Tujuan forum ini antara lain memperkuat pertumbuhan ekonomi. Indonesia merupakan salah satu negara yang berperan aktif dalam pembentukan APEC maupun pengembangan kerja samanya. Keikutsertaan Indonesia dalam APEC sangat didorong oleh kepentingan Indonesia untuk mengantisipasi dan mempersiapkan diri dalam menghadapi perdagangan dunia yang bebas sekaligus mengamankan kepentingan nasional Republik Indonesia. Peran Indonesia terbesar bagi APEC antara lain disepakatinya komitmen bersama yang dikenal juga sebagai Tujuan Bogor (Bogor Goals) yaitu liberalisasi perdagangan dan investasi secara penuh pada tahun 2010 untuk ekonomi yang sudah maju, dan tahun 2020 untuk ekonomi berkembang.<br /><br />4. Indonesia sebagai Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)<br />Indonesia pernah keluar dari keanggotaan PBB. Akan tetapi, karena ingin mengupayakan kembali politik luar negeri seperti tujuan semula, maka Indonesia pada tahun 1966 secara resmi kembali menjadi anggota PBB yang ke-60. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia berusaha menjalin hubungan yang baik dengan beberapa negara yang sempat memburuk saat pemerintahan orde lama.<br /><br /></div>

Hubungan Bilateral Indonesia dengan Afrika Persahabatan Indonesia dengan negara-negara kawasan Afrika selain diikat oleh faktor sejarah dan...

Apa perbedaan perwakilan diplomatik dengan perwakilan konsuler

<div style="text-align: justify;"> <b>Perwakilan Diplomatik</b><br /> Setiap negara pasti mempunyai perwakilan diplomatik. Setiap negara pada umumnya akan melakukan pertukaran perwakilan diplomatik. Pertukaran perwakilan diplomatik adalah pertukaran perwakilan diplomatik antarnegara, yang dilakukan dengan cara menempatkan pejabat di negara penerima. Pejabat tersebut disebut dengan diplomat.<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> Perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri dapat berupa kedutaan besar yang ditempatkan pada suatu negara dan perutusan tetap yang ditempatkan pada suatu organisasi internasional. Berikut tugas dari perwakilan diplomatik.<br /> 1) Menyelenggarakan hubungan dengan negara lain.<br /> 2) Mengadakan perundingan masalah-masalah yang dihadapi kedua negara dan berusaha menyelesaikannya.<br /> 3) Mengurus kepentingan negara serta warga negaranya di negara lain.<br /> 4) Apabila dianggap perlu dapat bertindak sebagai tempat pencatatan sipil,pemberian paspor<span id="goog_749358415"></span><span id="goog_749358416"></span>, dan sebagainya.<b></b></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtvnCah7Z3HM42oyrmmU2blqd2IGigoKryHgjrVVxZ7Q3JdoV1qfSTt0BPHvlw1lVY6rklQV8v7f3OPE7XY-uQXkpwbCXZvtKq6sgDM3dt3AW4dHKcYjhQ8gXgnv6okLIzK4x5HqqSblTl/s1600/per.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="205" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtvnCah7Z3HM42oyrmmU2blqd2IGigoKryHgjrVVxZ7Q3JdoV1qfSTt0BPHvlw1lVY6rklQV8v7f3OPE7XY-uQXkpwbCXZvtKq6sgDM3dt3AW4dHKcYjhQ8gXgnv6okLIzK4x5HqqSblTl/s400/per.png" width="400" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Perwakilan Konsuler</b><br /> Perwakilan konsuler merupakan wakil negara pengirim yang melaksanakan tugas dalam bidang-bidang tertentu sesuai dengan kepentingan negara pengirim. Perwakilan konsuler di negara lain berupa konsulat jenderal yang dipimpin oleh seorang konsul jenderal dan konsulat yang dipimpin oleh seorang konsul. Tugas perwakilan konsuler adalah meningkatkan kerja sama kedua negara di berbagai bidang melalui pengumpulan informasi dari negara pengirimnya, seperti bidang perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan. Hasil pengumpulan informasi disebarluaskan kepada masyarakat luas di negara penerima.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /></div>

Perwakilan Diplomatik Setiap negara pasti mempunyai perwakilan diplomatik. Setiap negara pada umumnya akan melakukan pertukaran perwakilan...

Apa landasan politik luar negeri republik Indonesia?

<div style="text-align: justify;"> Landasan Politik Luar Negeri Republik Indonesia<br />Landasan politik luar negeri Indonesia sebagai berikut.<br />a. Landasan idiil, yaitu Pancasila. Bangsa Indonesia menyadari bahwa semua manusia mempunyai kedudukan dan martabat yang sama meskipun mempunyai asal usul keturunan yang berbeda. Bangsa Indonesia ingin mewujudkan keadilan sosial dengan mengembangkan perbuatan-perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan.<br /><br /><b>b. Landasan konstitusional, antara lain</b></div> <ol style="text-align: justify;"> <li><b> </b>) Pembukaan UUD 1945 alinea pertama yaitu: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”</li> <li>) Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat yang menyatakan bahwa “... ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...</li> <li>) Batang tubuh UUD 1945:</li> </ol> <ul style="text-align: justify;"> <li> Pasal 11 ayat 1 yang berbunyi: “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara-negara lain”.</li> <li> Pasal 13 ayat 1 UUD 1945: “Presiden mengangkat duta dan konsul”.</li> <li> Pasal 13 ayat 2 UUD 1945: “Dalam hal mengangkat duta, presiden memerhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”.</li> <li>Pasal 13 ayat 3: “Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan mempertimbangkan Dewan Perwakilan Rakyat”.</li> </ul> <div style="text-align: justify;"> <b>c. Landasan operasional</b>, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.<br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div>

Landasan Politik Luar Negeri Republik Indonesia Landasan politik luar negeri Indonesia sebagai berikut. a. Landasan idiil, yaitu Pancasila....

Sebutkan contoh peran bangsa Indonesia di Asia Tenggara?

<div style="text-align: justify;"> <b>Peran Indonesia di Negara-negara ASEAN</b><br />Bangsa Indonesia menempatkan ASEAN sebagai lingkungan utama dari politik luar negerinya, Indonesia telah memainkan peran penting dalam perkembangan ASEAN. Peran penting tersebut terutama terlihat dari peran Indonesia dalam penentuan arah perkembangan ASEAN. Berikut ini contoh peran bangsa Indonesia di Asia Tenggara.<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> a. Dalam pembentukan komunitas ASEAN, Indonesia memainkan peran utama sebagai salah satu perumus komunitas ASEAN dan penggagas konsep komunitas keamanan ASEAN. ASEAN yang dulunya asosiasi bersifat longgar kini sedang beralih menjadi organisasi yang lebih terarahdan terintegrasi.<br /><br />b. Indonesia berperan aktif pada saat menjadi ketua panitia tetap ASEAN tahun 2003 yang menghasilkan pembentukan komunitas ASEAN pada KTT ke-9 ASEAN di Bali.<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> c. Indonesia memainkan peran aktifnya dalam implementasi Plan of Action<br />(PoA) dan Vientiane Action Programme (VAP) yang dihasilkan dalamKTT ke-10 ASEAN di Vientiane, Laos tahun 2004.<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> d. Penggagas komunitas keamanan ASEAN.<br />Peran bangsa Indonesia dalam bidang politik yaitu menyangkut masalah pertahanan militer saja. Di samping itu, juga menyangkut masalah politik dan keamanan yang nonmiliter, seperti kejahatan lintas negara, terorisme baik skala lokal, regional maupun internasional, kegiatan separatisme, dan berbagai kejahatan berat lainnya<br /><br />e. Memfasilitasi pemerintah Filipina dengan gerakan pembebasan Moro.<br />Bangsa Indonesia membantu Filipina untuk mengusahakan perdamaian antara pemerintah Filipina dengan gerakan pembebasan muslim Moro. Pertemuan terjadi beberapa kali antara pemerintah Filipina dengan gerakan pembebasan muslim Moro. Pemerintah Indonesia menginginkan agar pemerintah Filipina memberikan jaminan kebebasan beragama bagi umat muslim di Moro sehingga dapat selalu hidup berdampingan dengan damai di Filipina.<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> f. Menganjurkan penghargaan serta perlindungan terhadap HAM. </div> <div style="text-align: justify;"> Peran Indonesia dalam bidang HAM, yaitu dengan mendorong negaranegara ASEAN untuk lebih demokratis dan menghargai serta melindungi hak asasi manusia penduduknya.<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> g. Jakarta Informal Meeting (JIM)<br />Peran Indonesia dalam mengadapi pertikaian di Kamboja. Indonesia mengusulkan adanya pertemuan informal di Jakarta pada tahun 1988, dikenal dengan nama Jakarta Informal Meeting (JIM). Pertemuan ini yang membuka jalan untuk memasuki konferensi perdamaian di Paris tahun 1989.</div>

Peran Indonesia di Negara-negara ASEAN Bangsa Indonesia menempatkan ASEAN sebagai lingkungan utama dari politik luar negerinya, Indonesia t...

Apa saja bentuk kerja sama antar negara-negara di asia tenggara?

<div style="text-align: justify;"> Bentuk-bentuk Kerja Sama ASEAN dan Kerja Sama Antarnegaranegara di Asia Tenggara<br /><b>a. Kerja Sama di Bidang Pemberantasan Kejahatan Lintas Negara</b><br />Kerja sama ASEAN dalam rangka memberantas kejahatan lintas negara (transnational crime) pertama kali diangkat pada pertemuan para menteri dalam negeri ASEAN di Manila tahun 1997 yang mengeluarkan ASEAN Declaration on Transnational Crime. Sebagai tindak lanjut dari deklarasi di atas, kerja sama ASEAN dalam memerangi kejahatan lintas negara dilaksanakan melalui pembentukan pertemuan para menteri ASEAN terkait dengan pemberantasan kejahatan lintas negara (ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime/ AMMTC).<br /><br /><b>b. Kerja Sama di Bidang Hukum</b><br />Kerja sama ASEAN di bidang hukum dilaksanakan melalui mekanisme pertemuan para pejabat tinggi ASEAN di bidang hukum yang dilaksanakan setiap tahun dan pertemuan para menteri hukum ASEAN (ASEAN Law Ministerial Meeting) yang dilaksanakan setiap 3 tahun.<br /><b> </b></div> <div style="text-align: justify;"> <b>c. Kerja Sama di Bidang Imigrasi dan Kekonsuleran</b><br />Kerja sama ASEAN di bidang imigrasi dan kekonsuleran dilaksanakan melalui pertemuan para direktur jenderal imigrasi dan kepala divisi konsuler ASEAN. Para menteri luar negeri ASEAN telah menandatangani perjanjian kerangka ASEAN mengenai bebas visa. Persetujuan ini memberlakukan bebas visa kunjungan singkat bagi warga negara anggota ASEAN yang melakukan perjalanan di wilayah ASEAN selama 14 hari. Perjanjian dimaksud diharapkan dapat mendorong pencapaian komunitas ASEAN melalui peningkatan  perjalanan intra-ASEAN dan people to people contact<br /><br /><b>d. ASEAN Free Trade Area (AFTA)</b><br />Merupakan bentuk kerja sama di bidang ekonomi yang berfungsi sebagai payung bagi semua bentuk kerja sama ekonomi ASEAN di masa mendatang. Pada tahun 1992, ASEAN juga menyepakati pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN (AFTA). Pembentukan AFTA ditujukan untuk meningkatkan daya tarik ASEAN sebagai basis produksi melalui pengembangan pasar regional. AFTA diwujudkan dengan cara menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan, berupa tarif maupun nontarif.<br /><b> </b></div> <div style="text-align: justify;"> <b>e. SEATO (South East Asia Treaty Organization)</b><br />SEATO adalah organisasi yang bergerak di bidang pertahanan dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. SEATO merupakan satu-satunya organisasi pertahanan di Asia Tenggara atau persekutuan militer negara Asia Tenggara. Keanggotaannya bersifat terbatas, terdiri atas Thailand, Filipina,Malaysia, Vietnam.<br /><b> </b></div> <div style="text-align: justify;"> <b>f. Maphilindo</b><br />Maphilindo adalah organisasi yang berdasarkan konsepsi negara-negara serumpun. Maphilindo terbentuk karena persamaan rumpun budaya dan satu keturunan, yaitu Melayu Austronesia. Maphilindo bergerak di bidang budaya,  sosial, dan pariwisata. Keanggotaannya antara lain Malaysia, Indonesia, Filipina, dan sebagainya. Negara anggota ASEAN harus meningkatkan kerja sama dalam menghasilkan produk pertanian dan makanan yang bermutu. Kerja sama negara anggota ASEAN dalam sektor pertanian dan perhutanan diharapkan dapat bersaing dalam era globalisasi dan liberalisasi.</div>

Bentuk-bentuk Kerja Sama ASEAN dan Kerja Sama Antarnegaranegara di Asia Tenggara a. Kerja Sama di Bidang Pemberantasan Kejahatan Lintas Neg...

Apa fungsi sekretariat ASEAN dan sebutkan nama-nama sekretaris jendral asean?

Sekretariat ASEAN<br />Dalam dasawarsa pertama sejak berdirinya ASEAN, meningkatnya program kerja sama telah mendorong didirikannya sebuah sekretariat bersama. Sekretariat ini berfungsi untuk membantu negara-negara anggota ASEAN dalam mengelola dan mengoordinasikan berbagai kegiatan ASEAN serta melakukan kajian-kajian yang dibutuhkan. Pada KTT ke-1 ASEAN di Bali, tahun 1976, para menteri luar negeri ASEAN menandatangani Agreement on the Establishment of the ASEAN Secretariat.<br /> <br /> Sekretariat ASEAN berfungsi sejak tanggal 7 Juni 1976, dikepalai oleh seorang sekretaris jenderal, dan berkedudukan di Jakarta. Semula bertempatdi Departemen Luar Negeri Republik Indonesia hingga diselesaikannya pembangunan gedung sekretariat ASEAN di Jakarta tahun 1981<br /><br />Pada awalnya, sekretariat ASEAN berfungsi sebagai badan administratif yang membantu koordinasi kegiatan ASEAN dan menyediakan jalur komunikasi antara negara-negara anggota ASEAN, berbagai badan, dan komite dalam ASEAN, serta antara ASEAN dengan negara-negara maupun organisasi lainnya.<br /><br /> Selanjutnya, untuk memperkuat sekretariat ASEAN, para menteri luar negeri ASEAN mengamandemen Agreement on the Establishment of the ASEAN Secretariat melalui sebuah protokol di Manila, tahun 1992. Protokol tersebut menaikkan status sekretaris jenderal ASEAN sebagai pejabat setingkat menteri dan memberikan mandat tambahan untuk memprakarsai, memberikan nasihat, melakukan koordinasi, dan melaksanakan kegiatankegiatan ASEAN.<br /><br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmdBY6_-pNFl8hiPj2KhyphenhyphenpiO35ztdor_9F2qGcBivi4StW1HQeiJnspOQulJCdee6aLPaJewphXd_w-qj9XxkJNAzNl1y2YIdJpT7mwM5Sph-0K-ZtFSw92Yzt3AtbRSfGy3oTN2PWRAuI/s1600/s.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="275" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmdBY6_-pNFl8hiPj2KhyphenhyphenpiO35ztdor_9F2qGcBivi4StW1HQeiJnspOQulJCdee6aLPaJewphXd_w-qj9XxkJNAzNl1y2YIdJpT7mwM5Sph-0K-ZtFSw92Yzt3AtbRSfGy3oTN2PWRAuI/s400/s.png" width="400" /></a></div> Mengingat makin luasnya lingkup tugas sekretariat ASEAN, protokol tersebut juga menambah jumlah pos jabatan wakil sekretaris jenderal ASEAN yang semula 1 menjadi 2 orang wakil untuk membantu kerja sekretaris jenderal. Selain itu, di tahun-tahun selanjutnya jumlah staf sekretariat ASEAN juga ditambah dan dilakukan melalui perekrutan terbuka

Sekretariat ASEAN Dalam dasawarsa pertama sejak berdirinya ASEAN, meningkatnya program kerja sama telah mendorong didirikannya sebuah sekret...

Sebutkan 7 Tujuan dibentuknya ASEAN seperti yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok?

<div style="text-align: justify;"> Tujuan dibentuknya ASEAN seperti yang tercantum dalam Deklarasi<br />Bangkok antara lain</div> <ol style="text-align: justify;"> <li>Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai.</li> <li>Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antara negara-negara serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.</li> <li>Meningkatkan kerja sama yang aktif dan saling membantu dalam masalahmasalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang-bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi.</li> <li>Saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, profesi, teknik, dan administrasi.</li> <li> Bekerja sama secara lebih efektif guna meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industri, memperluas perdagangan dan pengkajian masalahmasalah komoditi internasional, memperbaiki sarana-sarana pengangkutan dan komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat.</li> <li> Memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara.</li> <li>Memelihara kerja sama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional yang mempunyai tujuan serupa.</li> </ol> <div style="text-align: justify;"> <br />Prinsip utama dalam kerja sama ASEAN antara lain adalah persamaan kedudukan dalam keanggotaan (equality), tanpa mengurangi kedaulatan masing-masing negara anggota. Negara-negara anggota ASEAN sepenuhnya tetap memiliki kedaulatan ke dalam maupun ke luar. Sedangkan musyawarah (consensus and consultation), kepentingan bersama (common interrest), dan saling membantu (solidarity) dengan semangat ASEAN merupakan ciri kerja  sama ini.</div>

Tujuan dibentuknya ASEAN seperti yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok antara lain Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, ser...

Apa manfaat kerja sama ASEAN dan bagaimana awal pembentukan asean?

Di samping itu, tingkat ketergantungan antarnegara yang semakin tinggi sehingga mendorong negara-negara untuk mengadakan kerja sama. Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk tukar menukar teknologi, bantuan modal, informasi, transportasi, perdagangan yang sifatnya saling menguntungkan. Adapun manfaat kerja sama ASEAN antara lain:<br />1. Memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang/jasa.<br />2. Memperluas pasar hasil produksi barang/jasa.<br />3. Memperluas lapangan pekerjaan.<br />4. Menambah devisa negara.<br />5. Memanfaatkan sumber daya alam.<br />6. Mengurangi ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang.<br /><br /><b>Terbentuknya ASEAN</b><br />Upaya pembentukan organisasi kerja sama kawasan telah dibuktikan dengan ditandatanganinya Deklarasi ASEAN atau Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok oleh wakil perdana menteri merangkapmenteri luar negeri Malaysia dan para menteri luar negeri dari Indonesia, Filipina, Singapura, dan Thailand. ASEAN diprakarsai oleh 5 menteri luar negeri dari wilayah Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura<br /><br />a. Perwakilan Indonesia : Adam Malik<br />b. Perwakilan Malaysia : Tun Abdul Razak<br />c. Perwakilan Thailand : Thanat Koman<br />d. Perwakilan Filipina : Narsisco Ramos<br />e. Perwakilan Singapura : S. Rajaratnam<br /><br />Sedangkan negara-negara lain yang kemudian bergabung ke dalam ASEAN sehingga total menjadi 10 negara, yaitu:<br />a. Brunei Darussalam tanggal 8 Januari 1984<br />b. Vietnam tanggal 28 Juli 1995<br />c. Myanmar tanggal 23 Juli 1997<br />d. Laos tanggal 23 Juli 1997<br />e. Kamboja tanggal 30 April 1999

Di samping itu, tingkat ketergantungan antarnegara yang semakin tinggi sehingga mendorong negara-negara untuk mengadakan kerja sama. Kerja s...

Jelaskan proses Pemungutan suara dan perhitungan suara pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi?

<b>Pemungutan Suara</b><br />Pemungutan suara pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diselenggarakan secara serentak. Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara bagi pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk semua daerah pemilihan ditetapkan oleh KPU.<br /><br /> Untuk memberikan suara dalam pemilu, dibuat surat suara pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan surat suara pemilu anggota DPD. Surat suara pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/ kota, memuat nomor dan tanda gambar partai politik peserta pemilu dan calon untuk setiap daerah pemilihan. Surat suara pemilu anggota DPD memuat nama dan foto calon perseorangan anggota DPD untuk setiap daerah pemilihan. Sedangkan pemilih adalah penduduk yang berusia sekurang-kurangnya 17 tahun atau sudah/pernah kawin.<br /><br />Pemberian suara untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dilakukan dengan mencoblos salah satu tanda gambar partai politik peserta pemilu dan mencoblos satu calon di bawah tanda gambar partai politik peserta pemilu dalam surat suara. Pemberian suara untuk pemilihan  anggota DPD dilakukan dengan mencoblos satu calon anggota DPD dalamsurat suara.<br /><br /><b>Penghitungan Suara</b><br />Penghitungan suara di TPS yaitu Tempat Pemungutan Suara/TPSLN yaitu Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri dilakukan oleh KPPS yaitu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPSLN yaitu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri setelah pemungutan suara berakhir. Sebelum penghitungan suara dimulai, KPPS/KPPSLN menghitung:<br />1) Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS/TPSLN.<br />2) Jumlah pemilih dari TPS/TPSLN lain.<br />3) Jumlah surat suara yang tidak terpakai.<br />4) Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau salah dicoblos.<br /><br />

Pemungutan Suara Pemungutan suara pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diselenggarakan secara serentak. Hari, tan...

Apa isi daru materi kampanye pemilu ?

<div style="text-align: justify;"> Materi kampanye pemilu berisi program peserta pemilu. </div> <div style="text-align: justify;"> Penyampaian materi kampanye pemilu dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat mendidik. Pedoman dan jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh KPU dengan memerhatikan usul dari peserta pemilu. Kampanye pemilu dilakukan melalui:<br /> <br /> 1) Pertemuan terbatas.<br /> 2) Tatap muka.<br /> 3) Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik.<br /> 4) Penyiaran melalui radio dan/atau televisi.<br /> 5) Penyebaran bahan kampanye kepada umum.<br /> 6) Pemasangan alat peraga di tempat umum.<br /> 7) Rapat umum.<br /> 8) Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan<br /> <br /> Media elektronik dan media cetak memberikan kesempatan yang sama kepada peserta pemilu untuk menyampaikan tema dan materi kampanye pemilu. Media elektronik dan media cetak wajib memberikan kesempatan yang sama kepada peserta pemilu untuk memasang iklan pemilu dalam rangka kampanye. Pemerintah pada setiap tingkatan memberikan kesempatan yang sama kepada peserta pemilu untuk menggunakan fasilitas umum. Semua pihak yang hadir dalam pertemuan terbatas atau rapat umum yang diadakan oleh suatu peserta pemilu hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan. KPU berkoordinasi dengan pemerintah untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye pemilu.<br /> <br /> Pemasangan alat peraga kampanye pemilu oleh peserta pemilu dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Pemasangan alat peraga kampanye pemilu pada tempat-tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus seizin pemilik tempat tersebut. Alat peraga kampanye pemilu harus sudah dibersihkan paling lambat 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan ketentuan pasal ini ditetapkan oleh KPU<br /> <br /> <b>Dalam kampanye pemilu dilaranng?</b></div> <ol style="text-align: justify;"> <li><b> </b>) Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.</li> <li>) Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta pemilu yang lain</li> <li>) Menghasut dan mengadu domba antarperseorangan maupun antarkelompok masyarakat</li> <li>) Mengganggu ketertiban umum.</li> <li>) Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/ atau peserta pemilu yang lain.</li> <li>) Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu.</li> <li>) Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.</li> </ol>

Materi kampanye pemilu berisi program peserta pemilu.  Penyampaian materi kampanye pemilu dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan b...

Apa syarat Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan kota?

<div style="text-align: justify;"> Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota </div> <div style="text-align: justify;"> Calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus memenuhi syarat:</div> <ol style="text-align: justify;"> <li> Warga negara Republik Indonesia yang berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.</li> <li>Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.</li> <li>Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> <li>Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia</li> <li> Berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat. 6) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945</li> <li> Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam G 30 S/PKI, atau organisasi terlarang lainnya.</li> <li>Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap</li> <li> Tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.</li> <li>Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter yang berkompeten.</li> <li> Terdaftar sebagai pemilih</li> </ol> <div style="text-align: justify;"> <br /> Seorang calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD  kabupaten/kota hanya dapat dicalonkan dalam satu lembaga perwakilan pada satu daerah pemilihan. Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota selain harus memenuhi syarat tersebut di atas juga harus terdaftar sebagai anggota partai politik peserta pemilu yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota. Calon anggota DPD selain harus memenuhi syarat calon anggota DPR dan DPRD, juga harus memenuhi syarat antara lain</div> <ol style="text-align: justify;"> <li>Berdomisili di provinsi yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 tahun secara berturut-turut yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon atau pernah berdomisili selama 10 tahun sejak berusia 17 tahun di provinsi yang bersangkutan</li> <li>Tidak menjadi pengurus partai politik sekurang-kurangnya 4 tahun yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon.</li> </ol> <div style="text-align: justify;"> <br /> Calon anggota DPD dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota kepolisian negara Republik Indonesia selain harus memenuhi syarat tersebut di atas, juga harus mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota kepolisian negara Republik Indonesia. Berikut tata cara pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota</div> <ol style="text-align: justify;"> <li> Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memerhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%</li> <li>Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon sebanyakbanyaknya 120% jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap daerah pemilihan</li> <li> Pengajuan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:</li> </ol> <div style="text-align: justify;"> a) Calon anggota DPR disampaikan kepada KPU.<br /> b) Calon anggota DPRD provinsi disampaikan kepada KPU provinsi yang bersangkutan.<br /> c) Calon anggota DPRD kabupaten/kota disampaikan kepada KPU kabupaten/kota yang bersangkutan</div>

Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota  Calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus memenuhi...

Bentuk nilai-nilai juang dalam perumusan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari

<div style="text-align: justify;"> <b>1. Persatuan dan Kesatuan</b><br />Para tokoh bangsa seperti Ir. Soekarno, Moh. Hatta, Dr. Radjiman Wediodiningrat, Muhammad Yamin, dan Mr. Supomo memiliki semangat persatuan dan kesatuan saat merumuskan dasar negara Indonesia. Hal ini terlihat saat para tokoh bangsa tersebut membahas dan mendiskusikan bersama dalam suatu musyawarah tentang rumusan dasar negara yang terbaik. Meskipun banyak perbedaan pendapat dalam diskusi tersebut, tetapi tidak menimbulkan perpecahan. Para tokoh bangsa tersebut juga berasal dari daerah yang berbeda-beda, tetapi karena mengutamakan semangat persatuan dan kesatuan akhirnya musyawarah tersebut dapat berjalan lancar dan menghasilkan rumusan dasar negara seperti yang diinginkan. Semangat persatuan dan kesatuan yang dimiliki para tokoh bangsa tersebut dapat kamu teladani dengan cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh perilaku yang menunjukkan semangat persatuan dan kesatuan antara lain:<br />a. Gotong royong membersihkan lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat.<br />b. Menyelesaikan masalah dengan kekeluargaan tidak dengan kekerasan.<br />c. Mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan diri sendiri<br /><br /><br /><b>Cinta Tanah Air</b><br />Mengapa para tokoh bangsa mau berjuang dan berusaha merumuskan dasar negara Indonesia? Karena mereka cinta tanah air Indonesia, sehingga mau berjuang dengan ikhlas demi kejayaan bangsa Indonesia. Sikap cinta tanah air yang dapat kamu terapkan antara lain:<br />a. Memakai barang-barang buatan bangsa Indonesia sendiri.<br />b. Berpartisipasi dalam pertunjukan tarian Nusantara.<br />c. Ikut serta parade pakaian adat.<br />d. Lebih mengutamakan kepentingan negara daripada kepen-tingan diri sendiri atau golongan.<br /><br /><b>3. Mengutamakan Kepentingan Umum</b><br />Sikap mengutamakan kepentingan umum perlu kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari misalnya dengan ikut menjaga keamanan lingkungan masyarakat melalui kegiatan siskamling jika sudah saatnya nanti dan dapat juga dengan ikut kerja bakti sesuai dengan kemampuan. Semuanya harus dilakukan dengan ikhlas dan tidak dengan terpaksa.<br /><br /><b>4. Rela Berkorban</b><br />Membantu korban bencana alam dengan ikhlas dan tidak mengharap imbalan adalah salah satu contoh perilaku yang menunjukkan nilai rela berkorban. Selain itu, contoh sederhana menerapkan rela berkorban adalah dengan membantu kakek menyeberang jalan. Kamu harus menerapkan perilaku rela berkorban dalam kehidupan sehari-hari.<br /><br /><b>5. Menghargai Orang Lain </b></div> <div style="text-align: justify;"> Contoh menghargai orang lain dalam kehidupan sehari-hari:<br />a. Tidak membeda-bedakan teman yang berbeda suku bangsa, agama atau golongan.<br />b. Mau mendengar dan menerima pendapat orang lain dalam suatu rapat meskipun pendapatnya </div> <div style="text-align: justify;">      berbeda dengan pendapat kita.<br />c. Berbicara sopan dengan siapa pun tanpa terkecuali.</div>

1. Persatuan dan Kesatuan Para tokoh bangsa seperti Ir. Soekarno, Moh. Hatta, Dr. Radjiman Wediodiningrat, Muhammad Yamin, dan Mr. Supomo m...

Contoh bentuk keteladanan dari tokoh pendiri bangsa yang perlu kita teladani sikap dan perilaku

<div style="text-align: justify;"> Contoh bentuk keteladanan dari tokoh pendiri bangsa yang perlu kita teladani sikap dan perilaku mereka<br /><b>Mr. Supomo</b><br />Supomo lahir di Sukoharjo, Surakarta pada tanggal 22 Januari 1903. Beliau menamatkan ELS (Setingkat Sekolah Dasar), dan melanjutkan ke MULO (setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama). Sesudah itu ia memasuki sekolah hukum dan lulus pada tahun 1923. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kemudian memperdalam pengetahuan mengenai ilmu hukum di Universitas Leiden, negara Belanda dan berhasil memperoleh gelar doktor dalam ilmu hukum. Perhatian Supomo terhadap pergerakan nasional sudah tampak ketika masih bersekolah, dengan memasuki organisasi Jong Java bersama Sastroamijoyo. Pada tahun 1928 ia menulis brosur yang berjudul Perempuan Indonesia dalam Hukum sebagai sumbangan pikiran terhadap diselenggarakannya Kongres Perempuan Indonesia<br /><br />Pada masa pendudukan Jepang, Supomo duduk sebagai angggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) kemudian sebagai anggota Panita Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Karena ahli di bidang ilmu tata negara, buah pikirannya banyak dipakai dalam menyusun Undang-undang Dasar 1945. Supomo meninggal dunia di Jakarta tanggal 12 September 1958 dan dimakamkan di Solo.<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> Rasa cinta Supomo terhadap tanah air Indonesia harus kita teladani dengan cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai pelajar kamu dapat menerapkannya dengan cara ikut serta dalam perayaan hari kemerdekaan RI baik di sekolah maupun di masyarakat sekitarmu. Selain itu, dapat juga dengan ikut serta dalam parade pakaian adat, mengikuti upacara bendera di sekolah dengan khidmat, atau ikut lomba baca puisi tentang keindahan alam Indonesia atau yang lainnya.<br /></div>

Contoh bentuk keteladanan dari tokoh pendiri bangsa yang perlu kita teladani sikap dan perilaku mereka Mr. Supomo Supomo lahir di Sukoharjo...

Semangat nilai kebersamaan dan nilai-nilai yang lahir dan berkembang dalam perjuangan bangsa Indonesia, yaitu?

<div style="text-align: justify;"> Nilai kebersamaan dapat juga kita temukan dalam sidang-sidang BPUPKI, baik sidang BPUPKI I maupun sidang BPUPKI II. Dalam sidang-sidang tersebut tokoh-tokoh bangsa seperti Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Ir. Soekarno masing-masing mengemukakan pendapatnya tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara. Meskipun masing-masing tokoh mempunyai pendapat yang berbeda-beda, tetapi akhirnya sidang BPUPKI menghasilkan 3 putusan penting, yaitu:<br />1. Rancangan pembukaan atau mukadimah hukum dasar.<br />2. Rancangan hukum dasar negara.<br />3. Pernyataan kemerdekaan Indonesia.<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> Ketiga keputusan penting tersebut merupakan hasil keputusan bersama yang dilandasi rasa kekeluargaan dan telah disepakati oleh seluruh peserta sidang BPUPKI serta dapat diterima dengan penuh tanggung jawab dan ikhlas. Semangat kekeluargaan, kebersamaan, dan nilai-nilai juang dari para tokohtokoh  bangsa tersebut kita teladani bersama dalam kehidupan sehari-hari<br /><br />Semangat dan nilai-nilai juang 1945 merupakan sumber kehidupan bagi perjuangan bangsa Indonesia yang merupakan kekuatan batin dalam merebut kemerdekaan dan menegakkan kedaulatan rakyat. Nilai-nilai juang 1945 menjadi keyakinan, keinginan, dan tujuan bersama bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan, menegakkan kedaulatan rakyat, serta mengisi dan mempertahankannya.<br />Nilai-nilai juang dan kebersamaan tersebut antara lain:<br />1. Semua nilai yang terdapat dalam setiap sila dari Pancasila.<br />2. Semua nilai yang terdapat dalam Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.<br /><br />Semua nilai yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, baik pembukaan, batang tubuh, maupun penjelasannya, nilai-nilai yang lahir dan berkembang dalam perjuangan bangsa Indonesia, yaitu:<br />a. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.<br />b. Jiwa dan semangat merdeka.<br />c. Nasionalisme.<br />d. Patriotisme.<br />e. Rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka.<br />f. Pantang mundur dan tidak kenal menyerah.<br />g. Persatuan dan kesatuan.<br />h. Anti penjajah.<br />i. Percaya kepada diri sendiri atau percaya kepada kekuatan dan kemampuan sendiri.<br />j. Percaya kepada hari depan yang gemilang dari bangsanya.<br />k. Idealisme kejuangan yang tinggi.<br />l. Berani dan rela berkorban untuk tanah air, bangsa, dan negara.<br />m. Kepahlawanan.<br />n. Kesetiakawanan, senasib sepenanggungan, dan kebersamaan.<br />o. Disiplin yang tinggi.<br />p. Ulet dan tabah menghadapi segala macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan</div>

Nilai kebersamaan dapat juga kita temukan dalam sidang-sidang BPUPKI, baik sidang BPUPKI I maupun sidang BPUPKI II. Dalam sidang-sidang ter...

Perubahan Piagam Jakarta oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia

<div style="text-align: justify;"> Perubahan Piagam Jakarta<br />Di dalam merumuskan Undang-Undang Dasar, menggunakan Piagam Jakarta sebagai konsep perumusannya, yang mengandung pula perumusan dasar filsafat negara, yang kemudian dikenal dengan nama Pancasila. Selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 1945 panglima bala tentara Jepang di Asia Tenggara yang bermarkas besar di Dalat, Saigon mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), sebagai pengganti Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). PPKI bertugas mempercepat segala usaha yang berhubungan dengan persiapan terakhir guna membentuk pemerintahan Republik Indonesia. Para anggota di dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) itu digerakkan oleh pemerintah, sedangkan mereka diizinkan melakukan segala sesuatunya menurut pendapat dan kesanggupan bangsa Indonesia sendiri, tetapi di dalam melakukan kewajibannya itu mereka diwajibkan memerhatikan hal-hal sebagai berikut.</div> <ol style="text-align: justify;"> <li>Syarat pertama untuk mencapai kemerdekaan ialah menyelesaikan perang yang sekarang sedang dihadapi bangsa Indonesia. Karena itu, harus mengerahkan tenaga sebesar-besarnya, dan bersama-sama  dengan pemerintah Jepang meneruskan perjuangan untuk memperoleh kemenangan akhir dalam perang Asia Timur Raya</li> <li>Kemerdekaan negara Indonesia itu merupakan anggota lingkungan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya, maka cita-cita bangsa Indonesia itu harus disesuaikan dengan cita-cita pemerintah Jepang.</li> </ol> <div style="text-align: justify;"> Anggota PPKI terdiri atas Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, B.P.H. Purboyo, Dr. Radjiman Wediodiningrat, Sutarjo Kartohadikusumo, Andi Pangerang, Mr. I.G.K. Puja, dr. Mohammad Amir, Otto Iskandardinata, R. Panji Suroso, P.B.K.A. Suryohamijoyo, Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Abdul Abas, Dr. J. Latuharhary, A.A. Hamidhan, Abdul Kadir, Mr. Supomo, K.H. Wachid Hasyim, Dr. Teuku Mohammad Hassan, Dr. G.S.J.J Ratulangi, Drs. Cawan Bing. Selain itu, Achmad Subarjo diangkat sebagai penasihat khusus panitia itu.<br /><br />Pada tanggal 14 Agustus 1945 S.M. Kartosuwiryo memproklamasikan Darul Islam di daerah yang terbatas. Namun, kemudian ia menarik kembali proklamasinya sesudah mendengar pernyataan kemerdekaan oleh Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta 17 Agustus 1945. Tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, seorang opsir Angkatan Laut Jepang (Ratulangi) minta kepada Hatta supaya Piagam Jakarta dicoret dari pembukaan UUD 1945, karena kalau tidak, kemungkinan golongan Kristen dan Katolik di Indonesia Timur akan berdiri di luar republik. Maka Hatta berhasil melobi kelompok Islam sehingga dapat memperoleh persetujuan mereka untuk menghapuskan ketujuh kata dalam Piagam Jakarta (dengan menjalankan syariat Islam bagi pemelukpemeluknya).<br /><br />Alasannya, ada keberatan oleh pihak lain yang tidak beragama Islam. Menurut pendapat mereka, tidak tepat di dalam suatu pernyataan pokok yang mengenai seluruh bangsa ditempatkan suatu penetapan yang hanya mengenai sebagian saja daripada rakyat Indonesia, sekalipun bagian itu bagian terbesar. Dengan demikian tidak lagi terdapat tujuh kata yang mewajibkan umat Islam untuk menjalankan syariat agama Islam, juga tidak ada lagi ketentuan bahwa presiden harus seorang Islam.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Bentuk-bentuk nilai-nilai juang adalah? </div> <div style="text-align: justify;"> Dari uraian di atas, terlihat begitu besar perjuangan para tokoh-tokoh bangsa untuk mendapatkan kemerdekaan. Mereka sangat memikirkan masa depan bangsa dengan merumuskan UUD 1945 dan dasar negara Pancasila. Dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara terdapat nilainilai juang dan sebagai warga negara yang baik kita harus mengamalkannya  dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai juang tersebut antara lain:<br />a. Mementingkan kepentingan umum (bangsa) daripada kepentingan pribadi.<br />b. Memperjuangkan dan menegakkan hak asasi manusia.<br />c. Rasa cinta tanah air.<br />d. Persatuan dan kesatuan.</div>

Perubahan Piagam Jakarta Di dalam merumuskan Undang-Undang Dasar, menggunakan Piagam Jakarta sebagai konsep perumusannya, yang mengandung p...

Soal-soal pkn kelas 3 semester 2 akhir tahun

A. Berilah tanda (×) pada jawaban a, b, c, atau d yang paling tepat.<br /> 1. Bentuk bela negara dalam kondisi damai dapat dilakukan dengan cara ….<br /> a. menghapal Pancasila dan UUD 1945<br /> b. mempertahankan Pancasila dan UUD 1945<br /> c. membahas isi Pancasila dan UUD 1945<br /> d. mengubah isi Pancasila dan UUD 1945<br /> <br /> 2. Berikut bukan merupakan contoh bela negara yang bisa dilakukan di sekolah, yaitu ....<br /> a. ikut Pramuka<br /> b. ikut Paskibra<br /> c. tawuran<br /> d. upacara bendera<br /> <br /> 3. Menjaga keamanan negara dari gangguan dan ancaman yang bersifat inter nasional merupakan tanggung jawab ....<br /> a. Polisi<br /> b. TNI<br /> c. TNI dan rakyat<br /> d. rakyat<br /> <br /> 4. Berikut ini yang tidak termasuk upa ya warga negara dalam keikutser taan membela negara menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2002, yaitu ....<br /> a. pendidikan kewarganegaraan<br /> b. pelatihan dasar kemiliteran secara wajibc. pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau<br />     secara wajib<br /> d. menjadi anggota tentara asing<br /> <br /> 5. Berikut ini contoh kepedulian warga negara dalam bidang sosial budaya adalah ....<br /> a. menjadi anggota TNI<br /> b. menjadi anggota koperasi<br /> c. ikut menyukseskan pendidikan<br /> d. ikut dalam pemilihan umum<br /> <br /> 6. Berikut ini bukan contoh ancaman militer, yaitu ….<br /> a. agresi oleh negara lain dengan kekuatan senjata<br /> b. pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain, baik menggunakan kapal maupun<br />     pesawat nonkomersil<br /> c. spionase yang dilakukan negara lain untuk mencari dan mendapatkan rahasia militer<br /> d. perdagangan narkotika, kena kalan remaja dan per judian<br /> <br /> 7. Berikut ini yang tidak termasuk aspek sosial dalam konsep wawa san nu san - tara, yaitu ....<br /> a. letak geografis pada posisi silang<br /> b. keadaan dan kekayaan alam<br /> c. keadaan dan kemampuan penduduk<br /> d. bidang politik dan ekonomi<br /> <br /> 8. Akibat yang fatal dan meng khawatirkan bangsa kita karena masuk - nya budaya asing adalah ….<br /> a. bergesernya tata nilai budaya bangsa<br /> b. pesatnya perubahan nilai di kalangan remaja<br /> c. menipisnya rasa persatuan dan kesatuan<br /> d. rasa persaudaraan semakin berkurang<br /> <br /> 9. Berikut ini bukan wujud dari kebiasaan patuh terhadap per aturan, yaitu .…<br /> a. membayar pajak<br /> b. mematuhi peraturan lalu lintas<br /> c. menyisihkan uang untuk tabungan<br /> d. membayar rekening listrik<br /> <br /> 10. Membela negara adalah hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kita sebagai warga negara yang baik seharusnya ….<br /> a. melaksanakan dengan baik jika diminta<br /> b. melaksanakan dengan mengharap imbalan<br /> c. membantu apatur negara menjaga ke utuhan bangsa<br /> d. membantu menyiapkan kebu tuhan anggota TNI<br /> <br /> 11. Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan peme rintahan dan kepentingan masya rakat setempat sesuai dengan per aturan perundang-undangan disebut ....<br /> a. otonomi daerah<br /> b. kekuasaan daerah<br /> c. pemerintah daerah<br /> d. pemerintah pusat<br /> <br /> 12. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 mengatur tentang ....<br /> a. sentralisasi<br /> b. desentralisasi<br /> c. dekonsentrasi<br /> d. pemerintahan daerah<br /> <br /> 13. Lembaga yang bersama-sama walikota atau bupati menetapkan peraturan daerah adalah lembaga ....<br /> a. DPR<br /> b. DPRD Provinsi<br /> c. DPRD Kabupaten/Kota<br /> d. MPR<br /> <br /> 14. Pelimpahan wewenang pemerintahan  oleh pemerintah pusat kepadagubernur atau kepada instansi secara vertikal di wilayah tertentu disebut dengan asas ….<br /> a. dekonsentrasi<br /> b. sentralisasi<br /> c. desentralisasi<br /> d. tugas pembantuan<br /> <br /> 15. Berikut ini tidak termasuk hak dari pemerintah daerah adalah ....<br /> a. mengatur dan mengurus sen diri urusan pemerintahan<br /> b. memilih pimpinan daerah<br /> c. mengelola aparatur daerah<br /> d. memiliki angkatan bersenjata<br /> <br /> 16. Wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota dinamakan ….<br /> a. kecamatan<br /> b. kelurahan<br /> c. kewedanaan<br /> d. desa<br /> <br /> 17. Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 menya takan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang ber bentuk….<br /> a. serikat<br /> b. republik<br /> c. monarki<br /> d. parlementer<br /> <br /> 18. Berikut ini yang bukan merupakan tujuan Negara Indonesia adalah ….<br /> a. kesejahteraan umum<br /> b. melindungi segenap bangsa<br /> c. mencerdaskan bangsa<br /> d. menyamaratakan penghasilan masyarakat<br /> <br /> 19. Setiap manusia memiliki kebebasan, tetapi kebebasan itu sesungguhnya adalah ….<br /> a. dibatasi oleh hak orang lain<br /> b. bebas sebebas-bebasnya<br /> c. sangat terbatas<br /> d. dibatasi oleh diri sendiri<br /> <br /> 20. Jika masyarakat merasa dirugikan oleh pemerintah, kita dapat me nem - puh jalur hukum, yaitu dengan menuntutnya ke depan pengadilan ....<br /> a. pidana<br /> b. perdata<br /> c. tata usaha negara<br /> d. agama<br /> <br /> 21. Sebagai manusia kita membutuhkan orang lain, hal ini disebabkan karena manusia merupakan jenis makhluk ….<br /> a. pribadi<br /> b. sosial<br /> c. individu<br /> d. ekonomi<br /> 22. Kebiasaan hidup boros sering dikenal juga dengan istilah ....<br /> a. materialisme<br /> b. sekulerisme<br /> c. individualisme<br /> d. konsumerisme<br /> <br /> 23. Berikut ini adalah contoh dari kehidupan modern di era globa lisasi, kecuali ….<br /> a. selalu menggunakan peralatan bertek nologi canggih<br /> b. kuatnya keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa<br /> c. hidup serba mudah<br /> d. tidak bergaya hidup mewah<br /> <br /> 24. Hal yang bukan merupakan pe ngaruh dari globalisasi yang patut kita waspadai, yaitu ….<br /> a. bergaya hidup metropolitan<br /> b. merebaknya pergaulan bebas<br /> c. meningkatnya mesin berteknologi canggih<br /> d. perilaku hidup boros<br /> <br /> 25. Bentuk partisipasi warga negara dalam menghadapi era globalisasi, di antaranya ….<br /> a. ikut serta bersama warga menolak peng aruh globalisasi<br /> b. selalu berprilaku materialisme dan konsumti sme<br /> c. berperan aktif dalam meningkat kan kualitas SDM<br /> d. selalu bersikap sabar terhadap masuknya pengaruh globalisasi<br /> '<br /> 26. Salah satu pengaruh globalisasi yang mem bawa bangsa ke arah per kembangan serta kemajuan adalah ….<br /> a. percampuran budaya tradisional dengan budaya asing<br /> b. ilmu pengetahuan masyarakat meningkat<br /> c. meluasnya pergaulan bebas di kalangan remaja<br /> d. meningkatnya masyarakat individualis di perkotaan<br /> <br /> 27. Dalam era globalisasi, sikap selalu mening katkan penghayatan dan pengamalan terha dap Pancasila dimaksudkan untuk ….<br /> a. memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa<br /> b. melestarikan nilai-nilai Pancasila<br /> c. menjaga agar Pancasila tidak dilupakan orang<br /> d. memupuk semangat individualisme antar warga negara<br /> <br /> 28. Salah satu syarat kebudayaan asing masuk menjadi kebudayaan nasional adalah ….<br /> a. diizinkan oleh pemerintah<br /> b. memajukan peradaban bangsa<br /> c. mendapat sambutan masyarakat<br /> d. rakyat memperbolehkannya<br /> <br /> 29. Sikap masyarakat yang cenderung tidak mempedulikan keadaan li ng kung an di sekitar nya dan terjadi pada masyarakat perkotaan disebut ….<br /> a. materialisme<br /> b. sekulerisme<br /> c. individualisme<br /> d. konsumtisme<br /> <br /> 30. Maksud dari diterimanya budaya asing adalah .…<br /> a. menyesuaikan diri dengan kebu<br /> dayaan asing tersebut<br /> b. meningkatkan pendapatan deng an masuknya kebudayaan asing<br /> c. memperkaya kebudayaan bangsa dengan mempertinggi derajat bangsa<br /> d. mengangkat harkat dan martabat bangsa asing<br /> <br /> 31. Manusia adalah makhluk paling mulia yang diciptakan Tuhan kare na dianugerahi ….<br /> a. kesehatan jasmani<br /> b. pancaindra<br /> c. akal dan pikiran<br /> d. kemampuan bertahan hidup<br /> <br /> 32. Hubungan kesehatan dengan kehidupan seseorang adalah ….<br /> a. seseorang yang sehat akan hidup selamanya<br /> b. hidup bersih dan sehat akan terhindar dari penyakit<br /> c. orang yang hidup sehat tak mungkin sakit<br /> d. kesehatan hanya didapat dari makanan serba mahal<br /> <br /> 33. Berikut yang bukan termasuk hal yang dapat memengaruhi prestasi seseorang, yaitu .…<br /> a. disiplin<br /> b. modal besar<br /> c. disiplin<br /> d. kerja keras<br /> <br /> 34. Menurut John W. Newbern, manusia terbagi ke dalam tiga kelompok, yaitu sebagai berikut, kecuali .…<br /> a. mereka yang membuat sesuatu terjadi<br /> b. mereka yang melihat sesuatu terjadi<br /> c. mereka yang terkesima dengan apa yang terjadi<br /> d. mereka yang menjelek-jelekan apa yang terjadi<br /> <br /> 35. Berikut ini yang tidak termasuk tujuh kebia saan menurut Steven Covey adalah ….<br /> a. bertanggung jawab pada diri sendiri,<br /> b. tentukan sendiri mana yang penting bagi Anda,<br /> c. kerjakan apa yang sudah diprioritaskan,<br /> d. terus berbuat karena manusia tidak pernah puas<br /> <br /> 36. Peniruan terhadap seorang tokoh atau produk tertentu yang dilaku kan oleh orang lain disebut ….<br /> a. plagiator<br /> b. imitasi<br /> c. fans berat<br /> d. holigan<br /> <br /> 37. Menggunakan hasrat yang paling dalam untuk menggerakkan dan menuntut menuju keberhasilan disebut ….<br /> a. motivasi<br /> b. empati<br /> c. pengaturan diri<br /> d. keterampilan sosial<br /> <br /> 38. Pernyataan yang salah tentang prestasi yang dapat diraih se seorang, yaitu ….<br /> a. prestasi dapat diraih dengan kerja keras dan kejujuran<br /> b. modal hidup berprestasi harus memiliki kecerdasan emosi<br /> c. kegagalan dan kemiskinan su dah ditentukan untuk apa berusaha<br /> d. tidak ada manusia yang sempurna semua nya pasti pernah mengalami gagal<br /> <br /> 39. Pendidikan pertama dan utama yang diraih seseorang adalah ….<br /> a. keluarga<br /> b. sekolah<br /> c. masyarakat<br /> d. lingkungan kerja<br /> <br /> 40. Bentuk mencapai prestasi yang dapat diraih siswa di sekolah adalah sebagi berikut, kecuali .…<br /> a. mematuhi tata tertib sekolah<br /> b. aktif dalam kegiatan belajar<br /> c. aktif dalam kegiatan OSIS<br /> d. menguasai pelajaran sesuai dengan kompetensinya<br /> <br /> B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat dan tepat.<br /> 1. Apakah yang dimaksud dengan ancaman?<br /> 2. Bagaimana bentuk-bentuk usaha pembelaan negara?<br /> 3. Mengapa kita harus membela negara?<br /> 4. Apakah yang dimaksud dengan daerah otonom?<br /> 5. Sebutkan beberapa kewenangan yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat<br /> 6. Mengapa manusia selalu membutuh kan orang lain?<br /> 7. Tuliskan dampak globalisasi di bidang politik.<br /> 8. Apakah yang dimaksud bahwa manusia adalah makhluk yang sempurna?<br /> 9. Apakah yang dimaksud dengan kecer dasan emosi?<br /> 10. Mengapa kita harus memiliki kecerdasan emosi?

A. Berilah tanda (×) pada jawaban a, b, c, atau d yang paling tepat. 1. Bentuk bela negara dalam kondisi damai dapat dilakukan dengan cara ...

Soal uji kemampuan pkn kelas IX semeter 1 bab Menumbuhkan Nasionalisme dan Patriotisme

A. Berilah tanda (×) pada jawaban a, b, c, atau d yang paling tepat1. "Tiap-tiap warga negara berhak dan<br /> wajib ikut serta dalam usaha pertahanan<br /> dan keamanan negara”. Hal<br /> ini merupakan isi UUD 1945 Pasal ....<br /> a. 30 ayat 1<br /> b. 30 ayat 2<br /> c. 31 ayat 1<br /> d. 32<br /> <br /> 2. Warga negara bertanggung jawab dalam mewu jud kan cita-cita bang sa dan negaranya mempunyai ke sadaran untuk ....<br /> a. berorganisasi dalam negara<br /> b. hidup bersama<br /> c. berbangsa dan bernegara yang tinggi<br /> d. bernegara dan berusaha<br /> <br /> 3. Seorang siswa telah diingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan, tetapi masih mem buang sampah seenaknya. Siswa tersebut belum menyadari akan aturan ....<br /> a. hukum<br /> b. sosial<br /> c. budaya tertib<br /> d. budaya bersih<br /> <br /> 4. Melestarikan lingkungan alam sekitarnya merupakan kewajiban kita karena ....<br /> a. kebutuhan semua warga<br /> b. bagian dari kebutuhan rohani<br /> c. kesadaran yang perlu dikembangkan<br /> d. merupakan bagian dari kebutuh an jasmani<br /> <br /> 5. Setiap makhluk politik harus me ngetahui fungsi lembaga politik dengan cara ....<br /> a. memarahi menteri yang melakukan kesalahan<br /> b. mengajukan saran dan pen dapat melalui DPR<br /> c. melakukan unjuk rasa di depan kantor walikota<br /> d. membantu tugas polisi dalam menjaga keamanan<br /> <br /> 6. Salah satu contoh sikap seseorang yang menggunakan etika politik dalam berperilaku sebagai warga negara adalah ....<br /> a. menyampaikan kritik dan saran melalui surat pembaca dengan sopan<br /> b. berteriak di depan kantor pejabat yang dituju<br /> c. menjadi seorang pejabat legislatif di pusat dan daerah<br /> d. menjadi pejabat yang berkuasa dan berwibawa<br /> <br /> 7. Salah satu upaya melestarikan semangat juang 1945 dalam masa pembangunan saat ini dapat dila kukan oleh seorang siswa dengan ....<br /> a. belajar agar memperoleh hasil yang maksimal<br /> b. kemampuan sendiri dalam menghadapi musuh<br /> c. menjaga kesehatan tubuh jika dibutuh kan setiap saat<br /> d. memiliki tabungan yang banyak untuk waktu yang akan datang<br /> <br /> 8. Salah satu sikap solidaritas yang ditampilkan seorang siswa jika melihat dan mendengar saudara nya men alami musibah adalah ....<br /> a. menghimpun kekuatan untuk pergi ke tempat yang terkena musibah<br /> b. menyiapkan tenaga yang siap mengatasi keadaan yang dihadapi<br /> c. menghimpun dana, kemudian disumbangkan melalui lembaga resmi<br /> d. mengumpulkan dana dan diserah kan sendiri kepada warga<br /> <br /> 9. Membersihkan sampah di ling kungan rumah kita adalah salah satu pengorbanan seorang anak terha dap lingkungan ....<br /> a. masyarakatnya<br /> b. keluarganya<br /> c. sekolahnya<br /> d. negaranya<br /> <br /> 10. Status yang diberikan kepada warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan, yaitu berupa hak memilih dan dipilih disebut dengan status ….<br /> a. positif<br /> b. negatif<br /> c. pasif<br /> d. aktif<br /> <br /> 11. Berikut ini yang tidak termasuk upaya warga negara dalam keikutsertaan membela negara menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2002, yaitu ....<br /> a. pendidikan kewarganegaraan<br /> b. pelatihan dasar kemiliteran secara wajib<br /> c. pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib<br /> d. menjadi anggota tentara asing<br /> <br /> 12. Mempertahankan Negara Kesatu an Republik Indonesia adalah per buatan yang sesuai dengan Panca sila, yaitu sila ....<br /> a. pertama<br /> b. kedua<br /> c. ketiga<br /> d. keempat<br /> <br /> 13. Berikut ini tidak termasuk hak dari peme rintah daerah, yaitu ....<br /> a. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan<br /> b. memilih pimpinan daerah<br /> c. mengelola aparatur daerah<br /> d. memiliki angkatan bersenjata<br /> <br /> 14. Perbuatan yang menguntungkan keluarga nya daripada keuntungan bangsa dan negara dengan meng gunaka barang milik negara di sebut ....<br /> a. kolusi<br /> b. korupsi<br /> c. nepotisme<br /> d. koncoisme<br /> <br /> 15. Aturan yang digunakan dalam bersosialisasi dengan orang lain disebut ....<br /> a. tata pergaulan<br /> b. sopan santun<br /> c. adab dan budaya<br /> d. fungsi sosial<br /> <br /> 16. Gubernur, bupati, walikota, dan per angkat daerah sebagai unsur penye leng gara peme rintahan dae rah ber kedudukan sebagai ….<br /> a. pemerintah pusat<br /> b. pemerintah daerah<br /> c. legislatif daerah<br /> d. wakil rakyat di daerah<br /> <br /> 17. Lembaga yang bersama-sama guber -nur menetapkan peraturan daerah adalah ....<br /> a. DPR<br /> b. DPRD Provinsi<br /> c. DPRD Kabupaten/Kota<br /> d. MPR<br /> <br /> 18. Berikut ini bukan termasuk hak dari peme rintah daerah, yaitu ....<br /> a. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan<br /> b. memilih pimpinan daerah<br /> c. mengelola aparatur daerah<br /> d. memiliki angkatan bersenjata<br /> <br /> 19. Wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota dinamakan … <br /> a. kecamatan<br /> b. kelurahan<br /> c. kewedanaan<br /> d. desa<br /> <br /> 20. Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 menya takan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang ber bentuk<br /> ….<br /> a. serikat<br /> b. republik<br /> c. monarki<br /> d. parlementer<br /> <br /> 21. Landasan konstitusional pelaksanaan otonomi daerah adalah UUD<br /> 1945 ....<br /> a. Pasal 17<br /> b. Pasal 18<br /> c. Pasal 19<br /> d. Pasal 20<br /> <br /> 22. Secara konstitusi, otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 ….<br /> a. Pasal 18<br /> b. Pasal 19<br /> c. Pasal 20<br /> d. Pasal 21<br /> <br /> 23. Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas dalam me nyelenggarakan semua bidang pemerintahan, kecuali ….<br /> a. bidang pendapatan, perhubung an, dan komunikasi <br /> b. bidang politik luar negeri,  skala, dan moneter<br /> c. bidang perikanan, perairan, dan per tamanan<br /> d. bidang pendidikan, pertanian, dan kelautan<br /> <br /> 24. Pemerintah daerah otonom, menurut UU No. 22 Tahun 1999 terdiri atas ….<br /> a. lembaga eksekutif daerah<br /> b. lembaga legislatif daerah<br /> c. DPRD dan pemerintah daerah<br /> d. semua perangkat pemerintahan<br /> <br /> <br /> 25. Peraturan daerah provinsi adalah pera turan yang dibuat atas kerja sama antara ….<br /> a. DPRD kabupaten dengan gubernur<br /> b. DPRD provinsi dengan gubernur<br /> c. DPR/MPR dengan gubernur<br /> d. DPRD kota dengan walikota<br /> <br /> 26. Kebijakan publik sebagai aturan yang berlaku di masyarakat, pada dasarnya ….<br /> a. aturan yang harus ditakuti oleh seluruh warga masyarakat<br /> b. aturan yang diharapkan ditaati<br /> dan dilaksanakan oleh masyarakat<br /> c. pedoman hidup bagi penguasa dalam melaksanakan tugasnya<br /> d. pedoman bagi penguasa dalam mem pertahankan kekuasaannya<br /> <br /> 27. Kebijakan publik adalah aturan yang dibuat atas dasar kesepakatan bersama. Hal ini menunjukkan bah wa manusia sebagai ….<br /> a. makhluk Tuhan<br /> b. makhluk individu<br /> c. makhluk sosial<br /> d. makhluk hidup<br /> <br /> 28. Dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan publik, sebaiknya dilakukan secara musyawarah. Artinya ….<br /> a. proses pengambilan keputusan secara bersama-sama<br /> b. kemauan untuk menghargai keputusan orang banyak<br /> c. agar sikap dan kemauan kita diketahui orang lain<br /> d. kemauan itu tidak hanya da tang dari seseorang yang ber kuasa<br /> <br /> 29. Keputusan di tingkat negara pada dasarnya harus memperhatikan ….<br /> a. kelompok pemenang pemilu<br /> b. kepentingan seluruh masyarakat<br /> c. kelompok masyarakat yang kurang mampu<br /> d. keutuhan dan kebersamaan kelompok<br /> <br /> 30. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang harus segera dica but oleh peme rintah jika ….<br /> a. ditolak oleh DPR<br /> b. ada aturan yang meng ganti kannya<br /> c. rakyat tidak mau diatur oleh aturan<br /> d. menguntungkan pemerintah saja<br /> <br /> B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat dan tepat<br /> 1. Tunjukkan tiga hak yang dimiliki oleh pemerintah daerah.<br /> 2. Sebutkan tiga syarat untuk menjadi daerah otonom.<br /> 3. Uraikan macam kebijakan publik yang berupa peraturan perundangundangan.<br /> 4. Apakah yang terjadi jika pelak sanaan otonomi dan kebijakan publik tidak didukung oleh masya rakat?<br /> 5. Apakah yang dimaksud dengan otonomi daerah?<br /> 6. Tunjukkan perbedaan asas desen tralisasi dengan asas dekon sen trasi.<br /> 7. Apakah yang dimaksud dengan kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan otonomi daerah?<br /> 8. Mengapa saat ini pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung?<br /> 9. Tuliskan bentuk sikap dan perilaku pengendalian diri.<br /> 10. Bagaimanakah pengendalian diri dalam kehidupan ekonomi?<br /> 11. Bagaimanakah cara mengembangkan disiplin diri?<br /> 12. Bagaimanakah hubungan disiplin diri dengan membina ketahanan nasional?<br /> 13. Tuliskan pengertian rela berkorban menurut pendapatmu.<br /> 14. Tunjukkan sikap rela berkorban yang perlu dikembangkan oleh seorang siswa dalam pem bangunan.<br /> 15. Apakah yang dimaksud dengan harga diri manusia

A. Berilah tanda (×) pada jawaban a, b, c, atau d yang paling tepat1. "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha ...

Soal ujian semester 1 pkn smp kelas 3 bab otonomi daerah

<b>Berilah tanda (×) pada jawaban a, b, c, atau d yang paling tepat</b><br /> 1. Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan peme rintahan dan kepen tingan masya rakat setempat sesuai dengan pera turan perundang-undangan disebut ....<br /> a. otonomi daerah<br /> b. kekuasaan daerah<br /> c. pemerintah daerah<br /> d. pemerintah pusat<br /> 2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 meng atur tentang ....<br /> a. sentralisasi<br /> b. desentralisasi<br /> c. dekonsentrasi<br /> d. pemerintahan daerah<br /> <br /> 3. Gubernur, bupati, walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara peme rintahan daerah berkedudukan sebagai ….<br /> a. pemerintah pusat<br /> b. pemerintah daerah<br /> c. legislatif daerah<br /> d. wakil rakyat di daerah<br /> <br /> 4. Lembaga yang membuat peraturan per undang-undangan disebut lem baga ….<br /> a. legislatif<br /> b. eksekutif<br /> c. yudikatif<br /> d. pembantuan<br /> <br /> 5. Lembaga yang bersama-sama walikota atau bupati menetapkan peraturan daerah adalah lembaga ....<br /> a. DPR<br /> b. DPRD Provinsi<br /> c. DPRD Kabupaten/Kota<br /> d. MPR<br /> <br /> 6. Asas dalam pemerintahan daerah diIndonesia yang tidak dilaksanakan adalah ….<br /> a. desentralisasi<br /> b. dekonsentrasi<br /> c. tugas pembantuan<br /> d. sentralisasi<br /> <br /> <br /> 7. Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur atau kepada instansi secara vertikal di wilayah tertentu disebut dengan asas ….<br /> a. dekonsentrasi<br /> b. sentralisasi<br /> c. desentralisasi<br /> d. tugas pembantuan<br /> <br /> 8. Berikut ini tidak termasuk hak dari peme rintah daerah adalah ....<br /> a. mengatur dan mengurus sen diri urusan pemerintahan<br /> b. memilih pimpinan daerah<br /> c. mengelola aparatur daerah<br /> d. memiliki angkatan bersenjata<br /> <br /> 9. Dalam pelaksanaan otonomi daerah ada beberapa hal yang tetap menjadi kewenang an pemerintah pusat, kecuali ....<br /> a. politik luar negeri<br /> b. pertahanan<br /> c. keamanan<br /> d. membuat perda<br /> <br /> 10. Wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota dinamakan ….<br /> a. kecamatan<br /> b. kelurahan<br /> c. kewedanaan<br /> d. desa<br /> <br /> 11. Apa yang pemerintah katakan dan dilakukan atau yang tidak dilaku kan adalah pengertian dari ....<br /> a. kebijakan publik<br /> b. hukum<br /> c. norma<br /> d. kebijakan<br /> <br /> 12. Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 menya takan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk ….<br /> a. serikat<br /> b. republik<br /> c. monarki<br /> d. parlementer<br /> <br /> 13. Desentralisasi bertujuan mencegah<br /> terjadinya pemusatan ….<br /> a. kelompok<br /> b. kekayaan<br /> c. kekuasaan<br /> d. kekuatan<br /> <br /> 14. Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah perbuatan yang sesuai dengan Pancasila sila ....<br /> a. pertama<br /> b. kedua<br /> c. ketiga<br /> d. keempat<br /> 15. Landasan konstitusional pelaksana an otono mi daerah adalah UUD 1945 ....<br /> a. Pasal 17<br /> b. Pasal 18<br /> c. Pasal 19<br /> d. Pasal 20<br /> <br /> 16. Berikut ini yang bukan merupakan  tujuan Negara Indonesia adalah ….<br /> a. kesejahteraan umum<br /> b. melindungi segenap bangsa<br /> c. mencerdaskan bangsa<br /> d. menyamaratakan penghasilan masyarakat<br /> <br /> 17. Ikut mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya merupakan par tisipasi masyarakat dalam bidang ….<br /> a. hankam<br /> b. politik<br /> c. budaya<br /> d. ekonomi<br /> <br /> 18. Setiap manusia memiliki kebebasan, tetapi kebebasan itu ….<br /> a. dibatasi oleh hak orang lain<br /> b. bebas sebebas-bebasnya<br /> c. sangat terbatas<br /> d. dibatasi oleh diri sendiri<br /> <br /> 19. Bersikap sesuai dengan kemam puan keluarga merupakan per wujudan  otonomi di ….<br /> a. sekolah<br /> b. keluarga<br /> c. masyarakat<br /> d. daerah<br /> <br /> 20. Jika masyarakat merasa dirugikan oleh pemerintah, kita dapat me nem - puh jalur hukum, yaitu dengan menuntutnya ke pengadilan ....<br /> a. pidana<br /> b. perdata<br /> c. tata usaha negara<br /> d. agama<br /> <br /> C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat dan tepat<br /> 1. Tuliskan pengertian otonomi secara etimologi.<br /> 2. Apakah yang dimaksud dengan otonomi daerah?<br /> 3. Apakah yang dimaksud dengan daerah otonom?<br /> 4. Tunjukkan tiga hak yang dimiliki oleh pemerintah daerah.<br /> 5. Deskripsikan tiga kewajiban yang harus dilaksanakan oleh peme rintah daerah.<br /> 6. Sebutkan beberapa kewenangan yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat.<br /> 7. Sebutkan tiga syarat untuk menjadi daerah otonom.<br /> 8. Apakah yang dimaksud dengan kebijakan publik?<br /> 9. Tunjukkan macam-macam kebijakan publik yang berupa peraturan perundang-undangan.<br /> 10. Apakah yang terjadi jika pelaksanaan otonomi dan kebijakan publik tidak didukung oleh masya rakat?

Berilah tanda (×) pada jawaban a, b, c, atau d yang paling tepat 1. Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus ...

Contoh soal ujian pkn kelas 3 bab bela negara

<b>. Berilah tanda (×) pada jawaban a, b, c, atau d yang paling tepat.</b><br />1. Upaya bela negara sebagai hak dan kewajib an warga negara diatur dalamUUD 1945 Pasal .…<br />a. 27 ayat 1 <br />b. 27 ayat 3<br /> c. 28 <br /> d. 29 ayat 1<br /><br /> 2. Sifat yang dimiliki oleh orang yang mencintai tanah air adalah ….<br />a. sombong dan angkuh<br />b. acuh<br />c. rela berkorban<br />d. gemar melakuan kerusuhan<br /><br /> 3. Bentuk bela negara dalam kondisi damai dapat dilakukan dengan cara ….<br />a. menghapal Pancasila dan UUD 1945<br />b. mempertahankan Pancasila dan UUD 1945<br />c. membahas isi Pancasila dan UUD 1945<br />d. mengubah isi Pancasila dan UUD 1945<br /><br />4. Landasan semangat rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara adalah ....<br />a. tujuan untuk bersatu<br />b. tujuan untuk berdamai<br />c. tujuan untuk dipuji<br />d. tujuan untuk berperang<br /><br /> 5. Berikut bukan merupakan contoh bela negara yang bisa dilakukan di sekolah, yaitu ....<br />a. ikut Pramuka<br />b. ikut Paskibra<br />c. tawuran<br />d. upacara bendera<br /><br /> 6. Menjaga keamanan lingkungan adalah tang gung jawab ....<br />a. Hansip<br />b. ronda<br />c. seluruh lapisan masyarakat<br />d. polisi<br /><br />7. Menjaga keamanan negara dari gang guan dan ancaman yang bersifat internasional adalah tang gung jawab ....<br />a. Polisi<br />b. TNI<br />c. TNI dan rakyat<br />d. rakyat<br /><br /> 8. Salah satu tujuan bela negara adalah ....<br />a. menumbuhkan ketahanan<br />b. memiliterkan warga sipil<br />c. menciptakan perang terbuka<br />d. mencari warga negara yang<br />berani mati<br /><br />9. Salah satu bentuk ancaman yang perlu diwaspadai oleh kita, yaitu ….<br />a. perbedaan suku bangsa<br />b. jumlah penduduk yang me ningkat<br />c. meningkatnya kemiskinan<br />d. wilayah negara yang terlalu luas<br /><br />10. Berikut ini yang tidak termasuk upaya warga negara dalam keikutsertaan membela negara menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2002, yaitu ....<br />a. pendidikan kewarganegaraan<br />b. pelatihan dasar kemiliteran secara wajib<br />c. pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib<br />d. menjadi anggota tentara asing<br /><br /> 11. Berikut ini contoh kepedulian warga negara dalam bidang sosial budaya adalah ....<br />a. menjadi anggota TNI<br />b. menjadi anggota koperasi<br />c. ikut mensukseskan pendidikan<br />d. ikut dalam pemilihan umum<br /><br />12. Kepolisian Republik Indonesia memi liki fungsi ….<br />a. pertahanan<br />b. ketertiban<br />c. siskamling<br />d. sishankamrata<br /><br /> 13. Berikut ini bukan contoh ancaman militer, yaitu ….<br />a. agresi oleh negara lain dengan kekuatan senjata<br />b. pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain, baik menggunakan kapal mau pun<br />     pesawat nonkomersil<br />c. spionase yang dilakukan negara lain untuk mencari dan mendapatkan rahasia militer<br />d. perdagangan narkotika, kenakalan rema ja dan perjudian<br /><br />14. Berikut ini yang tidak termasuk aspek sosial dalam konsep wawa san nu san - tara, yaitu ....<br />a. letak geografis pada posisi silang<br />b. keadaan dan kekayaan alam<br />c. keadaan dan kemampuan penduduk<br />d. bidang politik dan ekonomi<br /><br /> 15. Upaya bela negara diatur dalam Undang-Undang No. ….<br />a. 2 Tahun 2002<br />b. 3 Tahun 2002<br />c. 20 Tahun 2002<br />d. 4 Tahun 2004<br /><br /> 16. Akibat yang fatal dan mengkhawatirkan bangsa kita karena ma suknya budaya asing adalah ….<br />a. bergesernya tata nilai budaya bangsa<br />b. pesatnya perubahan nilai di kalangan remaja<br />c. menipisnya rasa persatuan dan kesatuan<br />d. rasa persaudaraan semakin berkurang<br /><br /> 17. Berikut ini bukan wujud dari kebiasa an patuh terhadap pera turan, yaitu .…<br />a. membayar pajak<br />b. mematuhi peraturan lalu lintas<br />c. menyisihkan uang untuk tabungan<br />d. membayar rekening listrik<br /><br /> 18. Peran serta siswa dalam upaya bela negara adalah .…<br />a. menjadi pengamat yang baik<br />b. belajar dengan sungguh-sungguh<br />c. mengangkat senjata ke medan perang<br />d. mengajukan saran bagi usaha bela negara<br /><br />19. Para pahlawan telah berkorban untuk merebut dan memper ta han kan kemerdekaan. Upaya kita ter hadap pengorbanan pahlawan ter sebut  adalah .…<br />a. terus mengenang perjuangan para pahlawan<br />b. mengisi kemerdekaan dengan belajar dan kerja keras<br />c. membantu anggota Polri dalam mencipta kan ketertiban<br />d. ikut siskamling dengan hansip di lingkungan sekitar<br /><br /> 20. Membela negara adalah hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kita sebagai warga negara yang baik seharusnya ….<br />a. melaksanakan dengan baik jika diminta<br />b. melaksanakan dengan mengharap imbalan<br />c. membatu apatur negara menjaga ke utuhan bangsa<br />d. membantu menyiapkan kebu tuhan anggota TNI<br /><br />C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat dan tepat<br />1. Tuliskan pengertian bela negara.<br />2. Tunjukkan upaya bela negara yang dilakukan masyarakat.<br />3. Sebutkan bentuk ancaman bagi suatu negara.<br />4. Apakah yang dimaksud dengan ancaman?<br />5. Mengapa rakyat menjadi unsur yang penting dalam upaya bela negara?<br />6. Bagaimana bentuk-bentuk usaha pembelaan negara?<br />7. Apakah yang dimaksud dengan warga negara?<br />8. Tuliskan peran TNI dan Polri dalam upaya bela negara.<br />9. Mengapa kita harus membela negara?<br />10. Bagaimana bentuk peran serta siswan dalam upaya bela negara?<br />

. Berilah tanda (×) pada jawaban a, b, c, atau d yang paling tepat. 1. Upaya bela negara sebagai hak dan kewajib an warga negara diatur dala...

Soal-soal ujian pkn smp kelas 9 semester II

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!<br />1. Berikut ini yang tidak termasuk konsep penting dalam memahami hakikatglobalisasi adalah....<br />a. kesalinghubungan <br />b. integrasi<br /> c. transformasi <br /> d. kesalingterkaitan<br /><br /> 2. Globalisasi dipicu oleh perkembangan teknologi, terutama di bidang....<br />a. transportasi, komunikasi, dan informasi<br />b. hukum, militer, dan senjata nuklir<br />c. ekonomi, sosial dan kebudayaan<br />d. politik, ekonomi dan perdagangan<br /><br />3. Negara dan bangsa Indonesia memandang penting globalisasi karena....<br />a. globalisasi telah menjanjikan ribuan harapan kemakmuran<br />b. perkembangan dan perubahan yang sangat cepat dan mendasar<br />c. diharapkan dapat meningkatkan standar hidup yang lebih tinggi<br />d. mengkhawatirkan dampak yang merusak dari globalisasi ekonomi<br /><br /> 4. Setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, LSM atau warga negara Indonesia, dinamakan....<br />a. hubungan internasional <br />b. hubungan luar negeri<br /> c. perdagangan interbasional <br /> d. politik internasional<br /><br /> 5. Pengertian hubungan internasional dalam arti sempit, hanya menekankanhubungan-hubungan yang beraspek....<br />a. politik <br />b. ekonomi<br /> c. perdagangan <br /> d. militer<br /><br />6. Pentingnya hubungan internasional bagi suatu negara adalah....<br />a. terpenuhinya segala kebutuhan melalui jalinan kerja sama<br />b. agar dapat bekerja sama dengan semua bangsa di dunia<br />c. memperoleh pengakuan kedaulatan dari negara lain<br />d. suatu negara tidak dapat memenuhi segala kebutuhannya sendiri<br /><br />7. Diplomasi yang rasional dan luwes dalam pendekatan sangat penting dalam hubungan internasional, terutama dalam....<br />a. menghadapi konflik dengan negara lain<br />b. menjalin kerja sama dengan negara lain<br />c. mengadakan perjanjian dengan negara lain<br />d. mengangkat dan menerima duta negar lain<br /><br /> 8. Suatu politik luar negeri harus sejalan dengan kepentingan nasional karena....<br />a. politik luar negeri adalah bagian dari kepentingan nasional suatu bangsa<br />b. merupakan tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam kurun waktu tertentu<br />c. kepentingan nasional harus sejalan dan dilandaskan pada tujuan nasional<br />d. kepentingan nasional adalah bagian dari tujuan nasional tujuan nasional<br /><br /> 9. Tujuan nasional Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea....<br />a. I <br />b. II<br />  c. III<br /> d. IV<br /><br />9. Tujuan nasional Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea....<br />a. I <br />b. II<br /> c. III <br /> d. IV<br /> <br /> 10. Salah satu kejahatan internasional yang sangat potensial mengoyak perdamaiandunia adalah....<br />a. terorisme internasional <br />b. kejahatan kemanusiaan<br /> c. kejahatan trans-nasional <br /> d. senjata nuklir dan kimia<br /><br /> 11. Sebagai warga negara yang baik, sikap saya terhadap dampak globalisasi ekonomi adalah....<br />a. menolak karena kita pasti tak mampu bersaing dengan negara maju<br />b. menolak sebab kita harus mencintai produksi bangsa sendiri<br />c. mendukung karena segala informasi dapat cepat kita terima<br />d. mendukung dengan meningkatkan daya saing bangsa<br /><br /><br /> 12. Dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif, Indonesia menempatkan dirinya sebagai....<br />a. subjek dalam hubungan internasional<br />b. objek dalam hubungan internasional<br />c. isolasionis ataupun ekspansionis<br />d. penentang blok negara-negara tertentu<br /><br /> 13. Landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia adalah....<br />a. Pancasila <br />b. UUD 1945<br /> c. UU No. 37 Tahun 1999 <br /> d. Perpres No. 7 Tahun 2005<br /><br />14. Sifat politik luar negeri Indonesia tersirat dengan tegas dalam Pembukaan UUD 1945 alinea I, yaitu....<br />a. mendukung perjuangan kemerdekaan<br />b. ikut aktif mewujudkan perdamaian dunia<br />c. politik damai dan saling menghormati<br />d. anti kolonialisme dan anti imperialisme<br /><br /> 15. Untuk menyelesaikan konflik mengenai Pulau Ambalat, sebaiknya pemerintahIndonesia dan Malaysia bersepakat untuk....<br />a. membiarkan dua pulau menjadi milik Malaysia<br />b. membiarkan dua pulau itu menjadi milik Indonesia<br />c. saling berhadapan/berlawanan agar kepentingan masing-masing terpenuhi<br />d. menyerahkan persoalan kepada Mahkamah Internasional<br /><br /> B. Jawablah pertanyaan berikut ini!<br />1. Jelaskan hakikat globalisasi!<br />2. Jelaskan pentingnya globalisasi bagi Indonesia!<br />3. Jelaskan konsep interdepensi dalam kaitannya dengan globalisasi!<br />4. Jelaskan dampak globalisasi ekonomi bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia!<br />5. Apakah dampak positif dan negatif dari globalisasi budaya?<br />6. Jelaskan bagaimana dampak globalisasi terhadap dunia politik di Indonesia!<br />7. Jelaskan pengertian dan pentingnya hubungan internasional!<br />8. Bagaimanakah hubungan antara politik luar negeri, kepentingan nasional, tujuan nasional, dan<br />     cita-cita nasional?<br />9. Jelaskan pokok-pokok politik luar negeri bebas aktif!<br />10. Berikan 2 contoh bentuk pelaksanaan politik luar negeri bebas dan aktif dengan menggunakan<br />      diplomasi yang aktif, kreatif, dan antisipatif!<br />

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat! 1. Berikut ini yang tidak termasuk konsep penting dalam memahami hakikatglobalisasi adalah...

Rangkuman jawaban pkn smp kelas 3 semester 2 tema globalisasi

<b>Jelaskan 3 konsep  dalam memahami hakikat globalisasi?</b><br /> Jawaban: <br /> 1. Dalam memahami hakikat globalisasi, setidaknya ada tiga konsep yang sering ditemukan, yaitu kesalinghubungan, integrasi, dan kesalingterkaitan. Globalisasi adalah suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia bisa menjangkau satu dengan yang lain atau saling terhubungkan dalam semua aspek kehidupan mereka, baik dalam budaya, ekonomi, politik, teknologi maupun lingkungan. Globalisasi secara umum dapat dipandang sebagai suatu proses menyatunya persoalan, kepentingan, dan kebutuhan masyarakat dunia.<br /><br /> <b>Apa arti penting demokrasi bagi Indonesia? </b><br />  Jawaban:<br /> 2. Bagi Indonesia, globalisasi memiliki arti penting karena perkembanganperkembangan dan perubahan-perubahan yang sangat cepat dan mendasar. Perkembangan dan perubahan itu berkaitan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sains, terutama teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan globalisasi akan berpengaruh terhadap segala bidang kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia<br /><br /><b> Jelaskan pengertian hubungan internsional?</b><br /> 3. Hubungan internasional adalah hubungan antarnegara dalam berbagai aspek kehidupan untuk saling memenuhi kepentingannya masing-masing. Pentingnya hubungan internasional bagi suatu negara adalah agarterpenuhinya segala kebutuhan atau kepentingan melalui jalinan kerja sama<br /><br /><b> Apa pengertian politik luar negeri?</b><br /> Jawaban: <br /> 4. Politik luar negeri adalah suatu kumpulan kebijakan yang ditetapkan oleh suatu negara untuk mengatur hubungannya dengan negara lain.  Ada hubungan yang erat dan tidak terpisahkan antara politik luar negeri Republik Indonesia dengan kepentingan nasional, tujuan nasional, dancita-cita nasional bangsa Indonesia.<br /><br /> <b>Apa hakikat politik luar negeri suatu negara? </b><br />  Jawaban:<br /> 5. Politik luar negeri suatu negara hakikatnya merupakan salah satu sarana untuk mencapai kepentingan nasional dan tujuan nasional. Politik luar negeri bebas aktif merupakan salah satu sarana untuk mencapai kepentingan nasional, yaitu mendukung pembangunan nasional.<br /><b>Apa landasan  Politik luar negeri Republik Indonesia?</b><br /> Jawaban: <br /> 6. Politik luar negeri Republik Indonesia berpijak pada landasan idiil Pancasila, landasan struktural UUD 1945, dan landasan operasional, yaitu UU (misal UU No. 37 Tahun 1999), Peraturan Pemerintah (PP),  RPJMN (Perpres No.7 Tahun 2005), dan Kebijakan Menteri Luar Negeri<br /><br /> <b>Apa prinsip  Politik luar negeri Indonesia?</b><br />  Jawaban:<br /> 7. Politik luar negeri Indonesia menganut prinsip bebas aktif yang diabdikan  untuk kepentingan nasional. Menurut UU No.37 Tahun 1999, Politik Luar Negeri dilaksanakan melalui diplomasi yang kreatif, aktif dan antisipatif,tidak sekadar rutin dan reaktif, teguh dalam prinsip dan pendirian, serta rasional dan luwes dalam pendekatan.<br /><br /> <b>Apa dampak perekonomian global ?</b><br />  Jawaban:<br /> 8. Perekonomian global memberi dua dampak yang bertentangan bagi negara-negara termasuk Indonesia. Di satu sisi, perekonomian global mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pada sisi lain, globalisasi ekonomi menimbulkan ketidakadilan global. Globalisasi budaya mendorong multikulturalisme, demokrasi, dan reproduksi budaya, di sisi lain dimaknai sebagai sebuah ketidakpastian nilai-nilai yang menjadi pegangan hidup manusia<br /><br /><b>Globalisasi politikdapat  menimbulkan  ?</b><br />  Jawaban:<br /> 9. Globalisasi politik menimbulkan dilema kedaulatan nasonal. Di satu sisi, politik global mendorong konsolidasi demokrasi di banyak negara dan meningkatkan kontrol global yang mendukung penegakan hak asasi manusia dan peradaban dunia. Sementara di sisi lain, juga memicu munculnya otoritarianisme di tingkat global yang memandulkan demokrasi.

Jelaskan 3 konsep  dalam memahami hakikat globalisasi? Jawaban: 1. Dalam memahami hakikat globalisasi, setidaknya ada tiga konsep yang ser...

Rangkuman kunci jawaban pkn smp kelas 9 tentang otonomi daerah

<b>Apakah yang dimaksud dengan otonomi daerah? </b><br />  Jawaban:<br /> 1. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peratuan perundang-undangan.<br /> <br /> <b>Jelaskan apa pengertian daerah otonomi? </b><br /> Jawaban: <br /> 2. Daerah otonomi adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasbatas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspisari masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.<br /> <br /> <b>Sebutkan 3 asas pelaksanaan otonomi daerah?</b><br /> Jawaban:<br /> 3. Tiga asas pelaksanaan otonomi daerah yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.<br /> <br /> <b> Jelaskan pasal berapa dalam uud 1945 tentang dasar pelaksanaan otonomi daerah?</b><br />  Jawaban:<br /> 4. Otonomi daerah dilaksanakan berdasarkan UUD 1945 pasal 18, Tap MPR No.IV/ MPR/2000, UU No. 32 tahun 2004, dan UU No. 33 tahun 2004.<br /> <br /> <b>Apa saja syarat-syarat  pembentukan daerah otonom,?</b><br />  Jawaban:<br /> 5. Syarat pembentukan daerah otonom, yaitu syarat administratif, teknis, fisik kewilayahan.<br /> <br /> <b>Jelaskan tentang prinsip otonomi daerah? </b><br /> Jawaban: <br /> 6. Prinsip otonomi daerah adalah memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, nyata, dan bertanggungjawab.<br /> <br /> 7. Pemerintahan daerah otonom terdiri dari kepala daerah dan perangkat daerah lainnya sebagai lembaga eksekutif dan DPRD sebagai lembaga legislatif daerah<br /> <br /> <b>Apa yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat ? </b><br /> Jawaban: <br /> 8. Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat secara aktif dalamkehidupan politik. Partisipasi masyarakat menunjukkan tingkat dukungan masyarakat terhadap kebijakan publik.<br /> <br /> <b> Meliputi apa saja kebijakan publik?</b><br /> Jawaban: <br /> 9. Kebijakan publik meliputi apa yang dinyatakan, dilakukan, atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang memuat sasaran dan tujuan program pemerintah.<br /> <br /> <b>.Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan publik meliputi</b>? <br />  Jawaban:<br /> 10.Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan publik meliputi; partipasi dalam perumusan, partisipasi dalam pelasanaan, partisipasi dalam pemanfaatan dan partisipasi dalam evaluasi.<br /> <br /> <b> Apa dampak jika masyarakat tidak aktif dalam perumusan kebijakan publik?</b><br />  Jawaban:<br />  11. Jika masyarakat tidak aktif dalam perumusan kebijakan publik dapat merugikan masyarakat, diantaranya kebijakan publik tidak sesuai dengan kehendak masyarakat

Apakah yang dimaksud dengan otonomi daerah?  Jawaban: 1. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepent...

Contoh soal ujian pkn smp kelas 9 semester 1

A. Pilihlah jawaban yang paling tepat!<br />1. Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berdiam di wilayah tertentu. Pendapat ini di kemukakan oleh ….<br />a. Mr. Kranenburg<br />b. George Jellineck<br />c. Prof Mr. Soenarko<br />d. Mirriam Budiardjo<br /><br /> 2. Unsur deklaratif atau pengakuan dari negara lain diperlukan oleh suatu negara yang merdeka dan berdaulat untuk ….<br />a. mendapatkan pengesahan PBB<br />b. mewujukan fungsinya<br />c. memenuhi unsur tata aturan pergaulan internasional<br />d. mendapatkan dukungan dari rakyat<br /><br />3. Berikut ini yang bukan termasuk fungsi negara Indonesia adalah ….<br />a. pertahanan<br />b. keamanan dan ketertiban<br />c. kesejahteraan dan keadilan<br />d. putusan dan kebijakan<br /><br /> 4. Menurut Pembukaan UUD 1945, kemerdekaan adalah ….<br />a. hak segala bangsa<br />b. hak segenap rakyat<br />c. hak setiap penduduk<br />d. hak seluruh warga negara<br /><br /> 5. Peranan TNI dan POLRI diatur dalam ….<br />a. Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000<br />b. Ketetatapan MPR RI No. VII/MPR/2000<br />c. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945<br />d. Undang-Undang No. 2 tahun 2002<br /><br />6. Berikut ini yang bukan termasuk sifat-sifat perlawanan rakyat semesta adalah ….<br />a. kewilayahan<br />b. pemerintahan<br />c. kerakyatan<br />d. kesesatan<br /><br /> 7. Landasan konstitusional upaya pertahanan dan keamanan negara yang tercantum dalam UUD 1945, yaitu ….<br />a. pasal 27 ayat (3)<br />b. pasal 28<br />c. pasal 30 ayat (1)<br />d. pasal 31 ayat (1)<br /><br /> 8. Dalam sistem pertahanan rakyat semesta kedudukan TNI adalah sebagai ….<br />a. Kekuatan utama<br />b. kekuatan pendukung<br />c. kekuatan terlatih<br />d. kekuatan cadangan<br /><br />9. Berikut ini yang tidak termasuk pengabdian profesi adalah ….<br />a. petugas PMI<br />b. tim SAR<br />c. paramedis<br />d. anggota TNI<br /><br /> 10. Keikutsertaan warga masyarakat dalam upaya pertahanan dan keamanan dapat menciptakan hal berikut ini, kecuali …..<br />a. keamanan masyarakat menjadi tenang<br />b. keadaan masyarakat menjadi tentram<br />c. kehidupan masyarakat menjadi teratur<br />d. kehidupan masyarakat menjadi ketergantungan<br /><br />B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat benar!<br />1. Sebutkan unsur-unsur berdirinya negara!<br />2. Mengapa setiap warga negara Indonesia mempunyai kewajiban membela negara?<br />3. Apa yang dimaksud dengan sistem pertahanan rakyat semesta?<br />4. Sebutkan tiga contoh ancaman yang bersifat militer menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 !<br />5. Sebutkan dua bentuk partisipasi yang dapat dilakukan oleh setiap warga negara dalam upaya bela negara yang bersifat nonfisik!

A. Pilihlah jawaban yang paling tepat! 1. Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berdiam di wilayah tertentu....