Apa kerja sama Internasional yang Bermanfaat bagi Indonesia?

<div style="text-align: justify;"> Kerja sama Internasional yang Bermanfaat bagi Indonesia<br /> 1. Kerja sama Internasional Bidang Kesehatan<br /> Memerangi HIV/AIDS lewat program bersama PBB mengenai HIV/AIDS (UNAIDS). Tujuannya adalah untuk mencegah penularan, memberikan perawatan dan bantuan, menurunkan kerentanan individu dan masyarakat, serta mengurangi dampak dari epidemik HIV/AIDS. Bidang prioritasnya adalah pemuda, penduduk yang sangat rentan, pencegahan penularan dari ibu ke anak, perawatan AIDS, pengembangan vaksin.<br /> <br /> 2. Kerja sama Internasional Pengurangan Kemiskinan </div> <div style="text-align: justify;"> Kegiatan ini lewat proklamasi Majelis Umum PBB bahwa tahun 1997 – 2006 sebagai Dasawarsa Internasional untuk penghapusan kemiskinan<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> 3. Kerja sama Internasional Bantuan untuk Anak-anak</div> <div style="text-align: justify;"> Di bentuknya dana anak-anak PBB (UNICEF) pada tahun 1946 dengan tujuan untuk memberikan perlindungan pada hak-hak anak. Usaha yang dilakukan dengan memberikan kepada mereka perawatan kesehatan, gizi, pendidikan, air bersih, dan sanitasi.<br /> <br /> 4 Kerja sama Internasional Perlindungan Lingkungan Laut Disetujuinya Konvensi mengenai pencegahan polusi laut karena pembuangan limbah dan bahan-bahan lainnya<br /> <br /> 6. Kerja sama Internasional Hak-hak Asasi Manusia<br /> a. Disetujuinya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948)<br /> b. Disetujuinya Deklarasi Hak Asasi Anak (1959).<br /> c. Disetujuinya Perjanjian Internasional mengenai hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan (1966).<br /> d. Disetujuinya Perjanjian International tentang Hak-hak Sipil dan Politik (1966).<br /> e. Disetujui Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (1979).<br /> f. Disetujuinya Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukum yang tidak Manusiawi atau Merendahkan Derajat (1984)<br /> <br /> 7. Kerja sama Internasional Bidang Perdamaian dan Keamanan Internasional</div> <ol style="text-align: justify;"> <li> Membantu menyelesaikan sengketa antara Indonesia dengan Belanda lewat pembentukan Komisi Tiga Negara maupun Komisi PBB untuk Indonesia (UNCI).</li> <li>Dibentuk Organisasi Pengawasan Perdamaian PBB 1948 di Timur Tengah.</li> <li>Dibentuk Kelompok Pengamat Militer PBB di India dan Pakistan (UNMOGIP) 1949.</li> <li> Dibentuk Misi Perserikatan Transisional PBB di Timor-Timur (UNTAET)</li> </ol>

Kerja sama Internasional yang Bermanfaat bagi Indonesia 1. Kerja sama Internasional Bidang Kesehatan Memerangi HIV/AIDS lewat program bersama PBB mengenai HIV/AIDS (UNAIDS). Tujuannya adalah untuk mencegah penularan, me…

Apa saja bentuk hubungan regional dan internasional Indonesia?

<div style="text-align: justify;"> Kebebasan Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri dibuktikan oleh peningkatan hubungan regional dan internasional sebagai berikut:<br /> 1. Indonesia Masuk PBB<br /> Pada tanggal 28 September 1950 Indonesia resmi diterima sebagai anggota PBB, dan tercatat sebagai anggota yang ke-60. Banyak manfaat yang diperoleh bangsa Indonesia semenjak menjadi anggota PBB. Berbagai bantuan dan jasa baik PBB telah dinikmati bangsa  Indonesia:</div> <ol style="text-align: justify;"> <li> PBB turut berperan menyelesaikan pertikaian Indonesia- Belanda dalam perang Kemerdekaan (1945-1950) dengan mengirimkan KTN dan UNCI;</li> <li> PBB berjasa menyelesaikan pengembalian Irian Barat ke pangkuan RI dengan mengirim misi UNTEA</li> <li> PBB banyak memberikan bantuan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya melalui IMF, IBRD, UNESCO, WHO dan sebagainya.</li> </ol> <div style="text-align: justify;"> 2. Konferensi Kolombo<br /> Dilaksanakan di Kolombo, Srilanka pada 28 April-2 Mei 1954. Dalam konferensi ini, Indonesia melontarkan perlunya diadakan KAA. Usul Indonesia itu diterima serta mendapat dukungan dari peserta Konferensi Kolombo tersebut. Hasil konferensi merekomendasikan:<br /> 1. Indocina harus dimerdekakan dari penjajahan Perancis;<br /> 2. menuntut kemerdekaan bagi Tunisia dan Maroko;<br /> 3. menyetujui diadakannya KAA<br /> <br /> 3. Konferensi Pancanegara (Bogor)<br /> Untuk merealisasikan tugas yang dibebankan kepada Indonesia, maka dilakukanlah pendekatan diplomatik kepada 18 negara di Asia dan Afrika. Hasilnya semua negara mendukung diadakannya KAA dan Indonesia sebagai tuan rumahnya<br /> <br /> Akhirnya pada tanggal 28-29 Desember 1954, peserta Konferensi Kolombo diundang untuk hadir di Konferensi Bogor. Tokoh penting yang hadir adalah:<br /> 1. Mr. Ali Sastroamidjojo (Indonesia);<br /> 2. Pandit Jawaharlal Nehru (India);<br /> 3. Mohammad Ali (Pakistan);<br /> 4. U Nu (Birma);<br /> 5. Sir John Kotelawala (Srilanka<br /> <br /> 4. Konferensi Asia Afrika (KAA)<br /> Diselenggarakan tanggal 18-24 April 1955. Dari 30 negara yang diundang, 29 negara hadir, terdiri dari 23 negara Asia dan 6 negaraAfrika. Satu negara tidak hadir yaitu Federasi Afrika Tengah (Rhodesia dan Nyasa) yang tengah dilanda pergolakan politik.<br /> a. Tujuan Konferensi Asia Afrika (KAA)<br /> 1) mewujudkan kerja sama antar bangsa Asia dan Afrika;<br /> 2) meningkatkan kerja sama sosial, ekonomi, kebudayaan Asia Afrika;<br /> 3) membicarakan permasalahan kedaulatan nasional, rasialisme, dan kolonialisme;<br /> 4) meningkatkan peran negara Asia Afrika dalam menujudkan perdamaian dunia.<br /> <br /> b. Kesepakatan KAA (Dasa sila Bandung)<br /> 1) menghornmati HAM seperti yang termuat dalam Piagam PBB;<br /> 2) menghormati kedaulatan, integritas territorial semua mbangsa;<br /> 3) mengakui persamaan semua ras dan bangsa;<br /> 4) tidak melakukan intervensi terhadap urusan dalam negeri negara lain;<br /> 5) menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahakandiri;<br /> 6) tidak melakukan tekanan terhadap negara lain;<br /> 7) tidak melakukan agresi terhadap wilayah negara lain;<br /> 8) menyelesaikan perselisihan internasional dengan jalan damai;<br /> 9) meningkatkan kerjasama negara-negara Asia-Afrika;<br /> 10) menghormati hukum internasional.<br /> <br /> c. Manfaat KAA Bagi Indonesia</div> <ol style="text-align: justify;"> <li>Perjuangan untuk mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Indonesia mendapat dukungan dari negaranegara Asia-Afrika.</li> <li> Politik luar negeri bebas aktif yang dijalankan Indonesia mulai diikuti negara-negara yang tidak masuk Blok Barat dan Blok Timur</li> </ol> <div style="text-align: justify;"> d. Manfaat KAA Bagi Negara Asia Afrika<br /> 1) Perjuangan bangsa-bangsa Asia Afrika untuk memperoleh kemerdekaan semakin meningkat;<br /> 2) Kedudukan bangsa-bangsa Asia-Afrika dalam percaturan politik dunia mulai diperhitungkan;<br /> 3) Meningkatnya kerja sama antar negara Asia-Afrika, dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya;<br /> <br /> e. Manfaat KAA bagi Dunia<br /> 1) Ketegangan dunia menjadi agak berkurang;<br /> 2) Politik rasialis (diskriminasi warna kulit) mulai berkurang;<br /> 3) Negara-negara penjajah mulai melepaskan daerah jajahannya.</div> <div style="text-align: justify;"> Konferensi Asia Afrika berhasil menggalang  solidaritas di antara bangsa-bangsa Asia-Afrika. Dasa sila Bandung telah membakar semangat dan menambah kekuatan moral para pejuang Asia-Afrika yang tengah memperjuangkan kemerdekaannya. Sebelum diselenggarakan KAA, hanya ada lima negara Afrika yang merdeka, yaitu Ethiopia, Mesir, Libya, Liberia, dan Afrika Selatan. Sejak KAA sampai tahun 1965, tercatat sebanyak 33 negara Afrika memperoleh kemerdekaannya.</div>

Kebebasan Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri dibuktikan oleh peningkatan hubungan regional dan internasional sebagai berikut: 1. Indonesia Masuk PBB Pada tanggal 28 September 1950 Indonesia resmi diterima s…

Kerja sama ekonomi Asean meliputi apa saja?

<div style="text-align: justify;"> Kerja Sama Ekonomi<br />Pada awal pembentukannya perdagangan barang dan jasa antar negara ASEAN masih sangat kecil. Oleh karena itu kerja sama ekonomi diarahkan untuk meningkatkan volume perdagangan dan pertukaran jasa antar anggota. Bentuk kerja sama ini antara lain berupa penerapan tarif khusus bagi barang dan jasa sesama negara anggota ASEAN.<br /><br />KTT ASEAN IV di Singapura pada tahun 1992 meluncurkan gagasan untuk menerapkan kawasan perdagangan bebas yang dikenal dengan AFTA (ASEAN Free Trade Area). Tujuan pembentukan kawasan ini adalah untuk meningkatkan daya saing kawasan agar mampu bersaing dengan negara atau kawasan lainnya. Usaha ini dicapai melalui penghapusan tarif ataupun   hambatan-hambatan lainnya dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi, produktivitas dan daya saing.<br /><br />Kerja sama ekonomi juga dilakukan melalui pembentukan kawasan pertumbuhan. Pembentukan kawasan pertumbuhan ini antara lain bertujuan untuk meningkatkan perdagangan, investasi, pariwisata, perkebunan, dan perikanan pada suatu kawasan. Pembentukan kawasan pertumbuhan antara Indonesia dengan negara-negara anggota ASEAN antara lain adalah BIMP-EAGA (Brunai Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philipines-East ASEANGrowt Area) dan IMT-GT (Indonesia, Malaysia, and Thailand-Growth Triangle).<br /><br />Gagasan pembentukan BIMP-EAGA datang dari Presiden Fidel Ramos (Filipina) dan diresmikan tahun 1994. Kawasan pertumbuhan BIMP-EAGA mencakup:<br />1. Brunai Darussalam;<br />2. Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua (Indonesia);<br />3. Sabah, Sarawak, dan Labuhan (Malaysia);<br />4. Mindanao dan Palawan (Filipina).<br /><br />Sedangkan IMT-GT didirikan oleh Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Kerja sama ini diresmikan pada pertemuan pertama Tingkat Menteri IMT-GT di Langkawi, Malaysia, pada tanggal 20 Juli 1993. Kawasan IMT-GT mencakup antara lain sebagai berikut:<br />1. Sumatera Utara dan Aceh (Indonesia); Sumatera Utara dan Aceh (Indonesia);<br />2. Kedah, Perlis, Penang, dan Perak (Malaysia);<br />3. Satun, Narathiwat, Yala, Songkhla, dan Pattani (Thailand).<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> Pada tahun 1997, kepala negara dan pemerintahan negaranegara anggota ASEAN menginginkan integrasi ekonomi kawasan lebih jauh lagi. Integrasi dilakukakn untuk mengurangi hambatan fisik dalam aliran barang, jasa, dan investasi, dari suatu negara ke negara lain masih dalam satu kawasan. Langkah ini dilakukan antara lain melalui pengembangan jaringan transportasi ASEAN.<br /><br /></div>

Kerja Sama EkonomiPada awal pembentukannya perdagangan barang dan jasa antar negara ASEAN masih sangat kecil. Oleh karena itu kerja sama ekonomi diarahkan untuk meningkatkan volume perdagangan dan pertukaran jasa antar …

Penandatanganan kesepakatan apa saja yang ditempuh untuk menciptakan stabilitas di kawasan Asia?

<div style="text-align: justify;"> Berbagai usaha untuk menciptakan stabilitas di kawasan Asia Tenggara ditempuh melalui penandatanganan berbagai dokumen atau kesepakatan, antara lain:<br /> a. Perjanjian mengenai kawasan damai, bebas dan netral atau Zone of Peace, Freedom, and Neutrality (ZOPFAN) atau dikenal dengan Deklarasi Kuala Lumpur pada tanggal 27 November 1971. Perjanjian ini berisikan keinginan untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan yang damai, bebas dan netral<br /> <br /> b. Perjanjian persahabatan dan kerja sama di Asia Tenggara(Treaty of Amity and Cooperation in South-east Asia) padatanggal 24 Februari 1976 di Bali.</div> <div style="text-align: justify;"> c. Perjanjian kawasan bebas senjata nuklir pada tanggal 15 Desember 1997 di Bangkok.Perjanjian ini melarang masingmasing negara anggota ASEAN untuk mengembangkan, memproduksi, atau memiliki senjata nuklir. Bahkan juga melarang menjadi tempat persinggahan senjata nuklir, dan  melakukan uji coba nuklir<br /> <br /> d. Komunitas keamanan ASEAN pada tanggal 7 Oktober 2003 di Bali. Pembentukan komunitas keamanan ASEAN datang atas prakarsa Indonesia. Melalui komunitas keamanan ASEAN akan didirikan sebuah pusat untuk memerangi terorisme, pelatihan pasukan penjaga perdamaian, dan pertemuan secara teratur antara polisi dan menteri pertahanan ASEAN<br /> <br /> ASEAN menginginkann kerja sama dalam bidang politik dan keamanan lebih luas lagi. Pada tahun 1991, ASEAN membentuk ASEAN Regional Forum (ARF). Forum ini mengikutkan negaranegara lain di luar kawasan Asia Tenggara, antara lain Australis, Jepang, Amerika Serikat, Rusia, Korea Selatan, Korea Utara, Cina, dan Kanada.</div>

Berbagai usaha untuk menciptakan stabilitas di kawasan Asia Tenggara ditempuh melalui penandatanganan berbagai dokumen atau kesepakatan, antara lain: a. Perjanjian mengenai kawasan damai, bebas dan netral atau Zone of P…

Jelaskan alasan mengapa ada kerja sama antara negara asean?

<div style="text-align: justify;"> Mengapa Ada Kerja sama Antarnegara Asia Tenggara?<br /> Hubungan suatu negara dengan negara lain tidak lepas dari kepentingan nasional negara masing-masing. Semua negara tentu ingin menjadi maju dan sejahtera. Namun untuk menjadi maju dan sejahtera, suatu negara membutuhkan negara lain karena beberapa alasan berikut.<br /> <br /> a. Perbedaan Kondisi Geografis<br /> Meski sama-sama berada di Asia Tenggara, setiap negara memiliki kekayaan alam yang berbeda-beda. Indonesia memiliki wilayah yang amat luas. Sementara Singapura dan Brunai Darussalam memiliki wilayah yang sempit. Brunai memiliki kekayaan minyak bumi yang besar tetapi Singapura tidak. Jadi setiap negara harus bekerja sama dengan negara lain. Hal tersebut dikarenakan setiap negara membutuhkan barang dari negara lain<br /> <br /> b. Perbedaan dalam Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi<br /> Perbedaan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong kerja sama di bidang pendidikan, ketenagakerjaan, industri, dan bidang lainnya yang membutuhkan keahlian dan mesin-mesin modern. Sebagai contoh, Singapura terkenal maju dalam bidang pendidikan. Pelajar Indonesia dengan demikian dapat belajar ke Singapura daripada jauh-jauh belajar ke Amerika serikat. Namun sebaliknya, karena Indonesia memiliki daerah pertanian dan lautan yang luas, negara lain dapat belajar mengenai teknikpertanian dari Indonesia.<br /> <br /> c. Politik dan Keamanan<br /> Kerja sama seringkali dilakukan karena kesamaan paham politik. Tujuan kerjasama ini adalah untuk mengakrabkan hubungan kedua negara. Dapat juga digunakan untuk melindungi kepentingan politik negara-negara penganut paham yang sama terhadap paham politik lainnya. Kesadaran akan saling tolongmenolong, berada dalam kawasan yang sama, dan menjaga keamanan bersama juga dapat menumbuhkan kerja sama. Hubungan kerja sama antarnegara dalam suatu kawasan dapat dilakukan antara lain melalui latihan militer bersama atau patroli bersama di laut<br /> <br /> d. Kesamaan dalam Berbagai Hal<br /> Terkadang bukan perbedaan yang membuat kita bekerja sama dengan negara tetangga. Persamaan posisi, kebudayaan, asal-usul, dapat mendorong terjalinnya kerja sama. Meskipun terdapat beragam alasan untuk bekerja sama dengan negara lain, kerja sama itu haruslah membawa manfaat. Beragam manfaat bisa kita petik dari kerjasama dengan negara lain. Manfaat itu antara lain kebutuhan hidup dapat terpenuhi. Selain itu, kita dapat bertukar  pengalaman, pengetahuan, keterampilan, dan teknologi. Melalui pertukaran itu, kualitas sumber daya manusia kita dapat meningkat</div>

Mengapa Ada Kerja sama Antarnegara Asia Tenggara? Hubungan suatu negara dengan negara lain tidak lepas dari kepentingan nasional negara masing-masing. Semua negara tentu ingin menjadi maju dan sejahtera. Namun untuk men…

Sebutkan susunan menteri-menteri yang membantu tugas presiden?

<div style="text-align: justify;"> Presiden dibantu oleh menteri-menteri. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementrian terdiri dari menteri koordinator, menteri yang memimpin departemen, menteri nondepartemen dengan tugas khusus, dan pejabat tinggi setingkat menteri.<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> 3. Menteri Koordinator<br />Menteri koordinator (Menko) bertugas untuk mengkoordinasikan penyiapan, penyusunan, dan pelaksanaankebijakan yang bersifat lintas departemen. Ada 3 Menko dalam kabinet Indonesia Bersatu: </div> <div style="text-align: justify;"> a. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam);<br />b. Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Perekonomian);<br />c. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra).<br /><br />4. Menteri yang Memimpin Departemen<br />a. Menteri Dalam Negeri;<br />b. Menteri Luar Negeri;<br />c. Menteri Pertahanan;<br />d. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM);<br />e. Menteri Keuangan;<br />f. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;<br />g. Menteri Perindustrian;<br />h. Menteri Perdagangan;<br />i. Menteri Pertanian;<br />j. Menteri Kehutanan;<br />k. Menteri Perhubungan;<br />l. Menteri Kelautan dan Perikanan;<br />m. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;<br />n. Menteri Pekerjaan Umum;<br />o. Menteri Kesehatan;<br />p. Menteri Pendidikan Nasional;<br />q. Menteri Sosial;<br />r. Menteri Agama.<br /><br /><br />5. Menteri Negara Nondepartemen dengan Tugas Khusus<br />a. Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata;<br />b. Menteri Negara Riset dan Teknologi;<br />c. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;<br />d. Menteri Negara Lingkungan Hidup;<br />e. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan;<br />f. Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara;<br />g. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal;<br />h. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bapenas;<br />i. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;<br />j. Menteri Negara Komunikasi dan Informasi;<br />k. Menteri Negara Perumahan Rakyat;<br />l. Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga<br /><br />6. Pejabat Tinggi Setingkat Menteri<br />Pejabat tinggi setingkat menteri yang membantu kelancaran tugas-tugas kepresidenan adalah:<br />a. Sekretaris Negara;<br />b. Sekretaris Kabinet;<br />c. Jaksa Agung.<br /><br />7. Sekretariat Jenderal<br />Sekretariat Jenderal berada langsung di bawah menteri, dan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen). Tugas pokoknya adalah</div> <ol style="text-align: justify;"> <li>menyelenggarakan pembinaan administrasi, organisasi, dan ketatalaksanaan terhadap seluruh unsur di lingkungan departemen;</li> <li>memberikan pelayanan administrative kepada menteri, direktur jenderal, inspektorat jenderal, dan unit organisasi lainya di lingkungan departemen</li> <li> memberi petunjuk, mengawasi dan membimbing kepala biro</li> <li> menyampaikan laporan berkala kepada menteri, tentang keadaan departemen.</li> </ol> <div style="text-align: justify;"> <br />8. Direktur Jenderal<br />Direktorat jenderal berada langsung di bawah menteri. Dipimpin oleh seorang direktur jenderal (Dirjen). Tugas pokok direktorat jenderal adalah melaksanakan sebagian tugas pokok departemen di bidangnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh menteri. Direktorat jenderal dalam menjalankan tugasnya berkewajiban</div> <ol style="text-align: justify;"> <li> memberi petunjuk, mengawasi, dan membimbing pekerjaan direktur, serta pimpinan unit organisasi yang berada di bawahnya;</li> <li>mengadakan kerja sama dan konsultasi dengan Sekjen, Irjen, dan dirjen lainnya, serta pimpinan unit organisasi lain dalam lingkungan departemen.</li> </ol> <div style="text-align: justify;"> 9. Inspektorat Jenderal<br />Inspektorat jenderal adalah unsur pengawasan dalam departemen yang berada langsung di bawah menteri. Inspektorat jenderal dipimpin oleh seorang inspektur jenderal (Irjen). Tugas pokok inspektorat jenderal adalah melakukan pengawasan dalam lingkungan departemen terhadap pelaksanaan tugas semua unsur departemen agar dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.</div>

Presiden dibantu oleh menteri-menteri. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementrian terdiri dari menteri koordinator, menteri yang memimpin departemen, menteri nondepartemen dengan tugas khus…

Bagaimana tahap-tahap pilkada pemilihan kepala daerah?

<div style="text-align: justify;"> Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada<br />Pilkada adalah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di provinsi, kabupaten dan kota. Pilkada diatur dalam UU No 32 tahun 2004. Sebutan kepala daerah provinsi adalah gubernur dan wakil gubernur. Di kabupaten, bupati dan wakil bupati. Di kota, walikota dan wakil walikota. Pilkada diaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pilkada provinsi dilaksanakan oleh KPUD Provinsi. Pilkada kabupaten/kota dilaksanakan oleh KPUDKabupaten/Kota. Tahap-tahap persiapan Pilkada:<br />1. pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan </div> <div style="text-align: justify;">     Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);<br />2. pendaftaran dan penetapan pemilih;<br />3. pendaftaran dan penetapan pasangan calon;<br />4. pelaksanaan kampanye;<br />5. pemungutan suara;<br />6. penghitungan suara.<br /><br />1. Jenis-Jenis Pilkada<br />Secara garis besar Pilkada di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2jenis:<br />a. pilkada provinsi untuk memilih gubernur dan wakil gubernur;<br />b. pilkada kabupaten/kota untuk memilih bupati dan wakil bupati ataupun walikota dan wakil walikota.<br /><br />2. Penyelenggara Pilkada<br />Pilkada provinsi diselenggarakan oleh KPUD provinsi. Pilkada kabupaten/kota diselenggarakan oleh KPUD kabupaten/ kota. Dalam melaksanakan tugasnya, KPUD provinsi dan KPUD kabupaten/kota dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> Pemungutan Suara (KPPS).<br />a. PPK berkedudukan di kecamatan;<br />b. PPS berkedudukan di setiap desa/kelurahan;<br />c. KPPS bertugas disetiap tempat pemungutan suara (TPS<br /><br />Persyaratan Calon Kepala Daerah<br />Apa sajakah syarat yang harus dipenuhi calon kepala daerah?<br />a. warga negara Indonesia;<br />b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;<br />c. bekurang-kurangnya berpendidikan SLTA;<br />d. berusia sekurang-kurangnya 30 tahun pada saat pendaftaran;<br />e. sehat Jasmani dan rohani;<br />f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara; tidak sedang dicabut hak pilihnya<br /><br />4. Pelaksanaan kampanye<br />Kampanye pilkada dilaksanakan selama 14 hari dan berakhir 3 hari sebelum tanggal pemungutan suara. Jadwal kampanye ditentukan oleh KPUD. Kampanye dapat dilakukan:<br />a. pertemuan terbatas;<br />b. tatap muka dan dialog;<br />c. penyiaran melalui radio dan televisi;<br />d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;<br />e. debat publik/debat terbuka antar calon.<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> Pasangan calon wajib menyampaikan materi kampanye. Materi kampanye ini diwujudkan dalam program secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat. Bila pasangan calon terpilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah maka program pasangan calon tersebut menjadi dokumen resmi daerah.<br /><br />5. Pemungutan Suara<br />Pemungutan suara diselenggarakan paling lambat satu bulan sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir. Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara. Surat suara berisikan nomor, foto, dan nama pasangan calon dengan cara mencoblos salah satu gambar sesuai pilihannya. Pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan Terdapat bantuan bagi pemilih tunanetra atau yang memiliki kelainan fisik lain.Ketua KPPS dapat menugaskan anggota KPPS untuk memberikan bantuan.Petugas tersebut wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan. Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS berupa tinta pada salah satu jari tangannya<br /><br />6. Penghitungan Suara<br />Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir. Penghitungan suara dihadiri oleh saksi wakil calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat. Penghitungan suara dilaksanakan secara terbuka sehingga semua yang hadir dapat menyaksikan. Setelah selesai penghitungan suara di TPS, KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara di TPS. Selanjutnya segala kelengkapan serta berita acara diserahkan kepada PPS. PPS menyerahkan ke PPK, dan PPK menyerahkan ke KPUD.</div>

Pemilihan Kepala Daerah (PilkadaPilkada adalah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di provinsi, kabupaten dan kota. Pilkada diatur dalam UU No 32 tahun 2004. Sebutan kepala daerah provinsi adalah gubernur da…